MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Bobby Nasution menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu menjabarkan lima program prioritas yang telah ditetapkan. Hal ini dikatakan saat membuka Musrenbang RPJMD kota Medan tahun 2021-2026 di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (16/6).

Bobby mengatakan, kelima program prioritas tersebut di antaranya yang pertama ialah bidang kesehatan. Bobby Nasution ingin agar OPD terkait dapat mendeteksi apa yang menjadi permasalahan mendasar di bidang kesehatan.

“OPD harus tau apa yang menjadi permasalahan mendasar selama ini apakah masalah sarana dan prasaran ataupun SDM nya, jangan buang anggaran yang tidak perlu, belanja harus fokus terhadap faskes yang kita miliki,” kata Bobby Nasution.

Selanjutnya yang kedua ialah dibidang infrastruktur jalan. Bobby Nasution telah menargetkan perbaikan jalan berlubang harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan jalan tersebut.

“Saya minta untuk pengadaan perbaikan infrastruktur jalan harus menggunakan e-catalog, jangan sampai dikerjakan oleh sembarangan orang lagi, harus betul-betul diperhatikan kualitas pembangunannya, jangan baru diperbaiki sudah rusak kembali,”tegas Bobby.

Ketiga, terkait dengan permasalahan banjir di kota Medan, Bobby Nasution menerangkan Pemko Medan bersama dengan BWS Sumatera II telah sepakat untuk melakukan normalisasi terhadap tiga sungai yang melintasi kota Medan diantaranya sungai bardera, sungai babura dan sungai deli.

Selain itu juga mengoptimalkan pembangunan drainase perkotaan. Bobby Nasution ingin agar setiap pembangunan drainase harus jelas kemana arah aliran alir mengalir, jangan sampai terjadi genangan air di drainase.

“Pengerjaan drainase harus dimulai dengan perencanaan teknis, setelah itu baru dilakukan pembangunan fisik sehingga memberikan efek yang besar untuk mengurangi titik genangan.”jelas Bobby Nasution.

Sementara itu yang ke empat bidang kebersihan. Pemko Medan telah menargetkan akan menggunakan sistem sanitafy landfiil sebagai tempat pembuangan akhir sampah serta lebih memperkuat regulasi untuk menarik investor yang ingin mengelolah sampah di Kota Medan.

Sedangkan yang kelima di bidang ekonomi, Bobby Nasution ingin agar permasalahan ekonomi ditengah pandemi covid-19 dapat segera diselesaikan, sebab yang paling terimbas di masa saat ini adalah pelaku UMKM. Karena itulah Bobby Nasution ingin agar pelaku UMKM mendapat tempat dan sarana sehingga mereka dapat kembali bangkit.

“Kita harus bisa menjadi market bagi pelaku UMKM, caranya saya minta mulai dari Kecamatan, Dinas, dan di Kantor Wali Kota Medan sendiri makan dan minumnya harus menggunakan produk dari pelaku UMKM yang ada,” ujarnya.

Untuk mewujudkan kelima program prioritas tersebut, Bobby menyadari perlunya anggaran yang besar, karena itu Boby Nasution ingin adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi. “Setiap OPD yang menerima pendapatan daerah harus paham metode digitalisasi untuk menutup kebocoran PAD,”pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim,SE mengatakan, musrenbang RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 masih dilakukan di tengah pandemi covid-19. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap sasaran pembangunan. Oleh sebab itu pemulihan ekonomi dan pemanfaatan teknologi menjadi prioritas utama untuk mendukung pembangunan dan peningkatan SDM.

Selain itu, Hasyim juga menilai RPJMD ini sangat strategis untuk merencanakan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Oleh karena itu diharapkan segenap pemangku kepentingan yang mengikuti musrenbang RPJMD ini selama dua hari kedepan dapat memberikan masukan yang baik demi kesejahteraan masyarakat kota medan.

“Selain itu seluruh OPD juga harus mampu mengakomodir visi misi Wali Kota Medan yang dijabarkan kedalam rencana kerja, Kami dari DPRD juga akan melakukan pengawalan guna mendukung terwujudnya kota Medan yang maju, berkah dan kondusif,” kata Hasyim. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan, Bobby Nasution menginginkan agar target pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota (Pemko) Medan dapat diperbaiki dalam waktu dua tahun. Karenanya, Bobby meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan memakai e-katalog guna mempercepat proses tender dalam melakukan pengerjaan infrastruktur. Sebab, jika masih menggunakan lelang seperti biasa, hal tersebut dapat menyita waktu.

“Mudah-mudahan proses tender yang biasanya memerlukan watu lama selama 40 hari belum lagi proses lainnya akan hilang dengan pemakaian e-katalog ini,” kata Wali Kota saat diwawancarai wartawan di Balai Kota, Selasa (15/6).

Pemakaian e-katalog ini juga diharapkan kapasitas pengerjaannya tidak hanya memperhatikan kecepatan tetapi juga kualitas dan ketepatan pengerjaannya. Di samping itu, pengerjaan perbaikan jalan dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar dalam e-katalog tersebut. Kebijakan ini juga dinilai agar tidak ada muncul pemborong atau kontraktor dadakan untuk melakukan pengerjaan infrastruktur Kota Medan.

“Jadi tidak ada lagi seperti anak-anak SMA yang punya sejumlah uang dan berkumpul, sumsuman Rp20 juta, terkumpul Rp200 juta bisa mengerjakan proyek di Kota Medan. Itu yang kita hindari dengan pemakaian e-kalaog ini. Perusahaan di Kota Medan, banyak bisa memproduksi aspal yang sudah diolah atau AMP (asphalt mixing plant). Semua nanti jelas kualitasnya dan perusahaan yang punya kapasitas mengerjakannya hanya beberapa AMP di Medan yang bisa mengerjakannya. Disamping itu, pengerjaan perbaikan infrastruktur,” kata Bobby Nasution

Dengan pemakaian e-katalog, kata Wali Kota, perusahaan yang terdaftar di e-katalog Pemko Medan itu nanti yang akan mengerjakan proyek jalan.

“Jadi kualitas dan ketepatan waktu itu yang kita kejar, sehingga pengerjaan perbaikan infrastruktur dapat berjalan dengan memperhatikan kualitas bukan hanya kuantitas,” pungkas Bobby Nasution. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan adanya permainan oknum mafia pertanahan pada lahan Deli City Sport (sebelumnya bernama Sumut Sport Centre), segera diusut oleh Panitia Kerja Mafia Pertanahan Komisi II DPR.

Demikian terungkap dalam kunjungan kerja khusus Panja Komisi II DPR ke Sumatera Utara, yang diterima Wakil Gubernur, Musa Rajekshah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (17/6) siang.

Selain peredaran oknum mafia tanah pada proyek Deli City Sport, Panja Komisi II telah memetakan konflik agraria di Sumut, seperti antara PT Dairi Prima Mineral dengan masyarakat adat di Dairi, kasus antara PT Gunung Raya Utama Timber Industri (Gruti) dengan masyarakat di Dairi, kasus PTPN IV Bah Jambi dengan masyarakat, dan kasus serupa lainnya.

“Masalah konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan besar bagi bangsa ini. Bukan semakin mereda, tetapi justru bereskalasi dari waktu ke waktu dan mengarah pada tindakan anarkis yang merugikan seluruh pihak. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR RI,” tegas Ketua Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR, Junimart Girsang dalam paparannya.

Ia menyebut kunjungan spesifik ini karena masalah konflik pertanahan terkhusus Sumut, bersifat kompleks dan multidimensi. Seringkali upaya penanganannya dihadapkan dilema antara berbagai kepentingan yang dianggap penting. Karenanya dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan pencetus agar dapat dirumuskan strategi dan solusinya.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan permasalahan sengketa dan konflik agraria di Sumut dapat didiskusikan dan ditemukan cara penyelesaian terbaik sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

“Hasilnya akan kami rapatkan di Komisi II DPR RI, untuk kami mengambil sikap berupa rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada kementerian terkait dan presiden,” ucap politisi PDI Perjuangan asal Sumut itu.

Turut hadir dalam kunker, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama sejumlah anggota panja lainnya, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Kanwil ATR/BPN Sumut, Dadang Suhendi bersama sejumlah kepala BPN kabupaten/Kota, Kepala Kejati Sumut IBN WIswantanu, Wakil Bupati Dairi Jimmy Sihombing.

Kemudian, Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi serta sejumlah perwakilan perusahaan. Adapun yang mendampingi Wagubsu diantaranya Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat sekaligus moderator, Kaiman Turnip, Kabiro Pemerintahan dan Otda, Basarin Yunus Tanjung serta Kepala Dinas Kominfo, Irman Oemar.

Senada, Dadang Suhendi memaparkan beberapa kasus pertanahan di Provinsi Sumut sudah ditangani oleh seluruh unsur Forkopimda. Karena itu, pihaknya akan terus mendorong semua pihak terkait duduk bersama dan menuntaskan persoalan ini, dengan terlebih dahulu ada pematangan di tingkat daerah. Saat ini prosesnya sebagian menunggu finalisasi.

Hal itu diperkuat dengan laporan temuan Polda Sumut terhadap beberapa pihak yang diduga terlibat dalam sindikasi kejahatan mafia tanah. Adapun jumlah laporan selama periode Januari-Juni 2021 sebanyak 173 kasus, di mana penyelesaian perkara sebanyak 181 kasus atau mencapai 104 persen. “Termasuk mafia tanah terkait lahan pembangunan Sport Centre Sumut, kita sudah menetapkan beberapa tersangka,” pungkasnya.

Wagubsu Musa Rajekshah mengapresiasi kehadiran Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR ke Sumut. Menurutnya, kedatangan Panja Komisi II DPR tersebut sebagai dorongan akan kepastian hukum terkait masalah pertanahan yang banyak mengalami sengketa.

Sehingga, persoalan yang ada selama ini dapat dituntaskan dengan mengurai satu persatu kondisi serta kendala yang dihadapi pihak terkait dalam memberikan keputusan sesuai aturan yang berlaku. Sebab langkah tersebut akan berdampak baik terhadap iklim investasi yang ada di Sumut.

“Tetapi kita juga mengedepankan siapa yang mempunyai hak. Kalau memang rakyat ada di situ, kita pasti akan membela kepentingan rakyat. Tetapi semua ini kan harus kita lihat betul-betul tentang bagaimana kepemilikan lahan. Kita mendengar bahwa beberapa permasalahan sudah selesai ditangani, termasuk oleh Polda Sumut,” ujarnya.

Pertemuan diakhiri dengan saling memberikan cinderamata antara Pemprovsu dengan Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kedutaan Besar (Kedubes) Belanda kembali melakukan diskusi (secara virtual) terkait upaya peningkatan ekspor produk unggulan Sumut masuk ke pasar Eropa melalui Belanda.

Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis dan Kepala Bagian Ekonomi Kedubes Belanda di Jakarta Hans de Brabander bersama para eksportir, membahas peluang pasar produk unggulan yang ada di Sumut agar dapat menembus pasar Eropa.

Afifi Lubis mengatakan, Pemprov Sumut menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, melalui webinar ini diharapkann

dapat menyiapkan dan mendukung, serta memfasilitasi perdagangan nantinya, hingga membuka peluang keuntungan bagi semuanya.

“Terkait peluang kerja sama ini sudah dilakukan pertemuan sebelumnya dengan Sekda sebelumnya. Dan pertemuan yang ini merupakan sudah yang ke empat kalinya. Kita harapkan dapat terjalin kerja sama nantinya,” ucap Afifi Lubis di Ruang Command Centre, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (16/6).

Hadir di antaranya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suherman dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Basarin Yunus Tanjung, serta secara virtual Disperindag kabupaten/kota di Sumut, Pelaku Ekspor, dan UMKM.

Kepala Bagian Ekonomi Kedubes Belanda di Jakarta Hans de Brabander pada kesempatan itu berharap dengan kegiatan ini pelaku UMKM di Sumut dapat segera memasarkan produk unggulannya ke Eropa. Pihaknya saat ini membuka peluang membantu UMKM yang ada di Sumut untuk melakukan ekspor, yakni berupa edukasi, pelatihan dan pendampingan dalam memasarkan produk ke Eropa.”Di antaranya adalah CBI Expert serta lainnya yang nantinya akan membantu UMKM Sumut dapat menembus pasar Eropa melalui Belanda,” katanya.

Sementara itu, Coordinating Expert in Indonesia – CBI Dika Rinakuki pada kesempatan itu memaparkan beberapa produk unggulan yang ada di Sumut, yang dapat menembus pasar ekspor di Eropa, di antaranya Tenun Ulos, Kopi dan Essential Oils.

“Kalau kita memasarkan dalam bentuk kain ulos, maka ini akan sangat sulit, namun bila kita memodivikasi ulos tersebut seperti dekorasi rumah, dan sebagainya ini sangat menjanjikan,” bebernya.

Menurutnya, supplier utama ekspor ke Benua Eropa adalah negara Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura dan yang terkecil adalah Indonesia. Potensi produk Indonesia di pasar Eropa tidak termasuk minyak sawit dan elektronik, barang tambang, adalah paroduk baju, buah-buahan, sepatu, perikanan, kayu, kopi, yang keseluruhan masih 48% yang tergarap.

“Untuk itu, tahapan yang harus kita persiapkan untuk melakukan ekspor itu yakni mencari informasi pasar, persyaratan, materi promosi dan melakukan promosi, dan CBI Indonesia dapat membantu untuk itu,” katanya.

Diketahui CBI Experts telah bekerja di 49 negara dan Indonesia salah satunya, yang fokus dalam 14 sektor yang ditangani yakni Natural Food, Cosmetic dan sebagainya. CBI melakukan pelatihan dan pendampingan pada UMKM melakukan ekspor ke Eropa. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar 25 persen peserta mandiri atau Pekerjaan Bukan Penerima Upah (PBPU) yang terdaftar di BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh menunggak iuran. Secara akumulasi, tunggakan mencapai Rp9,41 miliar mulai dari 2014 hingga 31 Mei 2021.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh Mariamah mengatakan, para peserta yang menunggak iuran tersebut karena kurangnya kesadaran. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan agar tertib membayar iuran. Salah satunya mulai melakukan perluasan terhadap metode tagihan autodebit iuran kepada peserta dan sejumlah kanal e-wallet yang tersedia.

“Kenapa kita menyajikan autodebit ini, karena segmen PBPU atau mandiri secara kolektibilitasnya masih rendah. Sumut sendiri baru 75 persen, artinya masih ada 25 persen peserta mandiri yang belum membayar (menunggak) iuran,” ungkap Mariamah, Kamis (17/6).

Menurut Mariamah, penyebab lain dari tunggakan yang terjadi selain kesadaran membayar, karena memang murni ketidakmampuan dalam membayar. “Alasannya macam-macam, mulai dari lupa hingga susah membayarnya. Lalu kalau yang tidak mampu seharusnya tinggal mendaftar ke Dinas Sosial agar dimasukkan ke dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran),” ujarnya.

Mariamah menyebutkan, metode autodebit iuran sendiri sebetulnya sejak 2017-2018 sudah mulai diterapkan. Tapi, diakuinya, progresnya belum sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, kini setiap calon peserta yang melakukan pendaftaran, maka wajib memakai rekening bank. “Sekarang autodebit diperluas lagi, biasa melalui kartu kredit, e-wallet, dan lain-lain. Jadi tidak hanya dari bank saja,” jelasnya.

Dia menuturkan, hingga saat ini, dari data yang ada tercatat sekitar 63 persen peserta yang memanfaatkan autodebit iuran. Jumlah ini terus didorong, dengan target semua peserta. “Dengan autodebit ini, harapannya bisa meningkatkan kesadaran membayar dari peserta mandiri sampai 100 persen. Karena untuk segmen Pekerjaan Penerima Upah (PPU) sudah 90 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, Staf Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh, Maulana Iqbal menambahkan, autodebit iuran sifatnya adalah wajib bagi peserta. Secara berkelanjutan, peserta diimbau untuk melakukan pendaftaran melalui fitur yang tersedia di aplikasi Mobile JKN.

Disebutkan dia, BPJS Kesehatan telah menjamin keamanan akun, karena autodebit ini memiliki OTP (one time pasword) yang terkoneksi ke nomor terdaftar. Untuk penarikan iuran dapat berlangsung 2 kali dalam sebulan, yakni pada tanggal 5 dan 20, sesuai nominal iuran yang diharuskan. “Tapi masalahnya jumlah saldonya ini. Makanya kita koordinasi dengan bank. Karena kalau saldo tidak cukup maka sistem gagal,” pungkasnya. (ris/ila)