MEDAN, SUMUTPOS.CO — Tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat tentu tak dapat dipisahkan dalam hal pembangunan. Filosopi inilah yang dipakai dan coba diterapkan Pemerintah Kabupaten Simalungun, di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi.

“Kami mengajak masyarakat berpenghasilan lebih untuk ‘marharoan bolon’ atau gotong royong memperbaiki infrastruktur. Dengan menggali berbagai potensi yang ada, pemerintah bersama pengusaha dan rakyat bersama-sama memperbaiki jalan rusak (di Simalungun),” kata Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi menjawab wartawan usai menghadiri kunjungan kerja khusus Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Komisi II DPR, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (17/6) sore.

Kabupaten Simalungun, ungkap Zonny, memiliki luas jalan 1.800 km. Namun sekitar 1.003 km dalam kondisi rusak parah. Pihaknya berharap, ketika filosofi tripartit ini berjalan dengan baik, laju kendaraan bermotor dapat lebih baik lagi dirasakan oleh masyarakat.

“Artinya paling tidak, dari kecepatan 10-20 km/jam, setelah diperbaiki laju kendaraan bermotor bisa 40 ke 60 km/jam. Bahkan sebelum saya ke Medan, saya melihat jalan di Desa Bandar Manis, Kecamatan Pematang Bandar menuju Tugu Sujono, sedang diperbaiki,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat berpenghasilan lebih membantu Pemkab Simalungun memperbaiki jalan rusak ini, yaitu dalam bentuk pengadaan transportasi materialnya.

Pihaknya berkomitmen dalam target 100 hari kerja bersama Bupati Radiapoh Sinaga, sudah terlihat progresnya. Di mana dilakukan secara simultan per kecamatan yang ada.

“Apakah itu ruas ruas jalan penting kabupaten maupun provinsi sekalipun mesti ditangani. Termasuk ruas jalan provinsi di Simalungun masih banyak yang rusak kondisinya,” kata mantan pejabat eselon II Pemkab Simalungun dan Pemprov Sumut tersebut.

Sedangkan kepada kalangan pengusaha, Pemkab Simalungun turut mengimbau agar perusahaan-perusahaan yang ada di Simalungun menggelontorkan dana corporate social responsibility-nya guna mendukung sektor ekonomi, kesehatan dan juga infrastruktur.

“Ya, perusahaan perusahaan yang ada di Simalungun kami imbau agar memerhatikan jalan-jalan di wilayah perkebunan, di mana jalan itu juga menjadi akses utama masyarakat sekitar,” tegas Zonny.

Ikhtiar ini, menurut dia, mengingat dalam tahun ini ia bersama Bupati Radiapoh hanya melakukan pekerjaan sesuai dana dan program yang telah dianggarkan pada APBD.

“Oleh karenanya kami harus bekerja cepat memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kami juga minta tidak ada pungutan apapun yang dilakukan ASN untuk pelayanan publik. Kecuali yang tertera sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (prn/ram)

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat di pulau Hinako dan Desa sekitarnya mengeluhkan jembatan dermaga Hinako yang rusak. Padahal, jembatan ini merupakan satu-satunya akses warga setempat dan sekitarnya.

Gideon, warga di Pulau Hinako yang berprofesi sebagai nelayan ini mengatakan, kerusakan jembatan diakibatkan oleh cuaca, seperti gelombang pasang yang menghantam. Sehingga dermaga Hinako tersebut lama kelamaan menjadi rapuh.

“Sudah Beberapa Minggu ini tidak ada perbaikan sampai saat ini. Kami berharap kepada pemerintah baik dari desa maupaun pemerintah Kabupaten Nias Barat memperhatikan, karena jembatan Hinako ini satu satunya jembatan yang selalu dimanfaatkan oleh warga sekitarnya,” ungkapnya, Jumat (18/6).

Gideon menyampaikan agar perbaikan jembatan ini jangan sampai menghambat aktivitas warga pulau, karena warga pulau harus sangat berhati-hati bila melewati jembatan ini. (mag-11/ram)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Pasca dilantik, Bupati Nias Ya’atulo Gulo SE SH Msi didampingi Wakil Bupati Nias Arota Lase menyampaikan pidato perdana di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Nias, Jalan Pelud Binaka, Gunungsitoli Selatan, Selasa (15/6).

Sidang paripurna istimewa itu dibuka dan dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Nias Alinuru Laoli, dengan dihadiri seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias, Bupati dan Wakil Bupati Nias periode 2016-2021 (Drs Sokhiatulo Laoli MM – Arosokhi Waruwu SH MH), Kapolres Nias, Dandim 0213/Nias, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Sekda Kabupaten Nias, para kepala OPD, para pimpinan partai Politik se-Kabupaten Nias serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Nias mengatakan agenda paripurna itu sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 130/289 tanggal 19 Januari 2021, perihal pengesahan dan pengangkatan serta serah terima jabatan dari Bupati Nias periode 2016-2021 kepada Bupati Nias yang baru.

“Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Nias periode 2016-2021, atas pengabdiannya selama ini. Kami menyadari bahwa kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD banyak kekurangan dan kesalahan terutama dalam menyampaikan pendapat dan kritikan terhadap pemerintah, semata-mata sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab kami sebagai pengawasan, untuk itu kami meminta maaf bila ada kata yang kurang berkenan selama ini,” ujar ketua Alinuru.

“Selanjutnya, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias yang baru, harapan kami semoga tugas dan amanah yang telah dipercayakan dapat diemban dengan baik, sehingga membawa kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nias di masa yang akan datang,” sambungnya.

Mengawali pidatonya, Bupati Nias Ya’atulo Gulo menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan kepercayaan untuk memimpin Kabupaten Nias hingga 2024.

“Ini adalah yang menuntut tanggungjawab dalam memberhasilkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias ini,” Ujar Ya’atulo.

Ya’atulo mengatakan akan fokus membangun Kabupaten Nias sebagaimana visi-misinya yakni Kabupaten Nias Maju dan Trisakti Nias Maju.

“Desa terakses, ibu kota terurus, kesehatan, pendidikan sumber daya manusia beranjak, serta petani, peternak dan nelayan produktif,” kata Ya’atulo.

Untuk mewujudkan visi-misi itu, ada tiga strategi pemerintahan Ya’atulo Gulo yaitu : sinkronisasi pembangunan desa dengan program pembangunan Kabupaten, mengutamakan cost-benefit setiap program pembangunan dan manajemen SDM pemerintahan yang berbasis kinerja.

“Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi dan misi tersebut bukanlah pekerjaan mudah, terlebih-lebih apibila dikaitkan dengan keterbatasan anggaran atau keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk itu kita perlu kerja fokus dan tuntas serta berbasis outcome sehingga program kegiatan bermanfaat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Bupati Ya’atulo memohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat terlebih dukungan dari DPRD Kabupaten Nias berharap dapat terbangun komunikasi yang lebih intens dalam memberhasilkan pencapaian visi dan misi yang akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kami mohon dukungan dan kerjasama dari Dewan yang terhormat, sehingga program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi kami dapat tercapai yang bermuara pada keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, sebab kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi”, Katanya.

Ya’atulo Gulo mengajak seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Nias bergandengan tangan bahu membahu untuk saling membantu dengan menggelorakan semangat bergotong royong dalam mewujudkan Kabupaten Nias maju.

“Segala hiruk pikuk pemilukada dan berbagai narasi perbedaan yang selama ini berkembang saatnya ditanggalkan. Tidak ada lagi sekat-sekat pembatas diantara kita, tidak ada lagi orang yang tidak bertegur sapa karena perbedaan pilihan, tetapi yang ada adalah masyarakat Kabupaten Nias. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bersatu,” ujarnya mengakhiri pidatonya. (adl/ram)

TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis mengunjungi salah satu objek wisata yang berada di Tapanuli Selatan (Tapsel), yakni Pemandian Aek Sijorni, Kelurahan Sayur Matinggi, Jumat (18/6). Nawal mengingatkan para pengunjung dan pengelola tempat wisata agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

“Ibu maskernya dimana ya? Mohon untuk dipakai hingga ke dalam, jangan anggap remeh, Covid-19 masih ada di sekitar kita,” ujar Nawal, kepada salah seorang pengunjung yang tampak tidak menggunakan masker.

Nawal mengatakan, dirinya ingin memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan di sejumlah destinasi wisata khususnya yang ada di Provinsi Sumut bisa terlaksana dengan baik. Memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pengelola kawasan wisata tersebut.

“Dalam upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pasca-perayaan Idulfitri 1442 Hijriah, Pemerintah Provinsi Sumut akan terus menyiapkan langkah antisipasi agar tidak ada penyebaran virus Corona, khususnya di destinasi wisata,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapsel Abdul Saftar Harahap mengatakan, banyak langkah yang dibuat, demi kelangsungan wisata di daerah ini. Apalagi di masa pandemi Covid-19, banyak pertimbangan yang dilakukan dalam pengelolaan wisata.

“Pertama kita membuka beberapa tempat wisata karena daerah Tapsel masih berada di zona kuning, kemudian pengunjung yang mendatangi objek wisata kami saat ini kebanyakan adalah wisatawan lokal, dan terakhir karena ingin mendukung UMKM yang menopang kehidupan di dunia wisata,” ujarnya.

Namun, Abdul Saftar mengatakan bahwa mereka tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada para pengunjung dan pengelola wisata. “Walau objek wisata kita ini belum mendapatkan sertifikat CHSE adalah singkatan dari Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan), tapi protokol kesehatan ketat kita terapkan,” terangnya.

Ia juga menjelaskan, saat ini Kabupaten Tapsel sedang mengembangkan beberapa destinasi wisata, salah satunya adalah Pemandian Aek Sijornih. “Tak hanya itu, kami juga tengah mengembangkan Bukit Torsibohi, Bukit Simago-mago, Bukit Sibio-bio dan Danau Siais. Yang akan datang kita juga sedang mempersiapkan wisata yang berbasis olahraga paralayang di bukit yang berada di Darul Mursyid,” terangnya. (prn/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Penggunaan Dana Desa (DD) Simungun, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi tahun anggaran 2020 lalu, dipertanyakan. Pasalnya, warga menduga penggunaan DD Simungun kurang transparan dan sarat penggelembungan anggaran.

Sejumlah warga Desa Simungun, yang tidak bersedia namanya dipublikasi kepada wartawan, Jumat (18/6), mempertanyakan penggunaan DD tahun anggaran 2020.

Dalam APBDesa Simungun tahun anggaran 2020 ada beberapa kegiatan dialokasikan memiliki anggaran lumayan besar seperti, peningkatan produksi peternakan atau alat produksi / pengelolaan ikan sebesar Rp70 juta lebih.

Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan) ibu hamil, lanjut usia (Lansia) serta insentif sebesar Rp42 juta lebih, penambahan gizi balita sebesar Rp18 juta, lain-lain kegiatan sub kesehatan sebesar Rp33 juta lebih.

Pemeliharaan gedung dan prasarana balai desa dan balai masyarakat sebesar Rp27 juta lebih, pemeliharaan jalan desa sebesar Rp6 juta lebih dan pemeliharaan jalan lingkungan/ pemukiman gang sebesar Rp7 juta lebih.

Padahal menurut warga, khusus untuk kegiatan pengadaan peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelola ikan), diduga anggarannya cukup besar. Disamping itu, hanya sebagian warga yang mendapat bantuan bibit lele.

Sementara itu, sejumlah warga Dusun 2 dikonfirmasi, Jumat (18/6) mengakui, ada dapat bantuan benih ikan lele sebanyak 200 ekor dan bantuan semen sebanyak 2 zak. Warga penerima manfaat mengatakan, bantuan benih ikan lele gagal.

“Tidak ada yang berhasil pak, tidak beberapa lama setelah kami terima benih ikanya mati,” ujar sejumlah warga di Dusun 2.

“Kami di Dusun 2 ini, hampir semua tidak ada yang berhasil karena semuanya mati. Warga menyebut, ikan lele diternakkan dibekas kandang babi,” sambung mereka.

Terpisah, Kepala Desa Simungun, Victor Sihombing dikonfirmasi di kantornya, Jumat (18/6) menjelaskan, penggunaan DD tahun 2020 sudah sesuai peruntukan. Untuk bantuan ternak ikan dan prasarana pendukung, sudah disalurkan kepada 150 kepala keluarga (KK) untuk warga 7 Dusun.

“Pemberian bantuan benih ikan lele hasil musrembang desa. Dana digunakan sebesar Rp67juta lebih, masing-masing warga mendapat ikan lele 200 ekor, 2 zak semen serta bantuan pakan,” ujar Victor Sihombing.

Menurut Kades, semua anggaran tahun 2020 sudah digunakan sesuai peruntukan. Iapun menyuruh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Brino Sihombing, untuk menunjukkan lokasi ternak lele warga di beberapa titik. (rud/ram)