MEDAN, SUMUTPOS.Co – Di hari kedua Operasi Ketupat Toba 2021, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melakukan putar balik sebanyak 349 kenderaan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Mapolda Sumut, Jumat (7/5) sore mengatakan, sebanyak 349 kendaraan terdiri dari Roda 2 sebanyak 81 kendaraan.

Sementara roda 4 sebanyak 268 kendaraan terdiri dari mobil penumpang 187 unit, bus 59 unit, mobil barang 13 unit dan kendaraan khusus 9 unit diputar balikkan personil Polda Sumut dan jajaran.

“Sebanyak 349 kendaraan diputar balikkan hari ke 2 pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2021, kendaraan tersebut hendak melewati penyekatan perbatasan wilayah untuk melaksanakan mudik lebaran,” tegas Hadi.

Dikatakannya, selain melakukan penyekatan di perbatasan, para personel juga memberi sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat guna mencegah peningkatan penyebaran Covid-19 di wilayah Sumut.

“Petugas di lapangan juga turut membagikan 655 masker gratis dan mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dimanapun berada,” ungkapnya.

Kegiatan Operasi Ketupat Toba 2021 ini, lanjut Hadi, dilaksanakan bersama jajaran instansi terkait lainnya, sesuai instruksi dari pemerintah telah dikeluarkan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah bagi masyarakat terhitung mulai 6-17 Mei 2021. (Mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengingatkan seluruh bupati/wali kota mewaspadai hantaman deflasi yang menerpa Sumut. Terlebih melalui data yang ada, masih banyak kabupaten/kota di Sumut pada triwulan I/2021 ini, memiliki serapan anggaran sangat minim. Salah satunya Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel).

“Tiap hari saya marah, tiap hari. Marah benaran saya nggak marah ecek-ecek,” ujar Edy pada acara silaturahmi insan pers di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (5/5) sore.

Ia mengaku bahaya deflasi ketimbang inflasi yang akan terjadi. Yakni lebih banyak uang dibanding barang atau belanja di tengah-tengah masyarakat. Edy menegaskan, ini menjadi kata kunci agar seluruh kepala daerah lebih gencar mengucurkan serapan anggaran supaya perekonomian masyarakat ikut berputar.

“Sekarang ini marah saya. Kenapa? Saya minta ada penyerapan uang, penyerapan di tengah-tengah masyarakat ini cepat. Wah tolong bantu saya,” tegas Edy.

Dalam acara yang diinisiasi jajaran Diskominfo Sumut itu, Gubsu menegaskan perlunya transparansi data soal serapan anggaran ini. Termasuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, jangan menutup-nutupi data publik tersebut.

“Jangan sepele kita bung dengan data-data ini, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat Sumut yang kita cintai. Para wartawan tolong bantu saya kawal ini, agar Sumut benar-benar bermartabat,” imbuhnya.

Berdasar data yang dipaparkan Gubsu, Pemkab Labusel salah satu yang disoroti karena penyerapan anggaran rendah, yakni hanya 0,28% hingga triwulan I 2021. Serapan tersebut bahkan lebih rendah dari periode yang sama TA. 2020 sebesar 7,85%.

Diungkapkan Edy, alasan serapan anggaran di Labusel teramat minim, disebabkan karena ada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada. Tetapi ia membandingkan seperti Labuhan Batu yang juga menggelar PSU, justru mampu menyerap 10,18% anggaran.

“Jadi jangan main-main mimpin (jadi kepala daerah) ini. Ini bermain dengan ini tapi dampaknya rakyat itu susah saudaraku. Ini 2 tahun 7 bulan menggerakkan ini aja saya (serapan anggaran), waduh berat kalilah ini,” kata Edy mencurahkan perasaannya. “Ini yang membuat saya stres. Bolak-balik bapak kok makin kurus, iya kurus aku mikirin kau semua, stres kok tak terkejar kita ini,” sambung mantan Pangkostrad itu.

Karenanya ia mengharapkan dukungan dari semua lapisan masyarakat termasuk insan pers, agar Sumut tidak jatuh ke jurang deflasi yang lebih dalam lagi. “Saudara-saudara saya, ini yang saya sampaikan kepada kalian semua, saya berharap kita bersatu,” ujarnya.

Kesempatan itu Edy mengutarakan sejumlah persoalan di Sumut yang kian “menggunung” karena pandemi covid. Pertama soal minimnya uang Pemprov Sumut (pendapatan daerah). Dengan kondisi itu ia mengaku harus menaikkan tarif PBBKB pada 2021, dari 5% menjadi 7,5% untuk mendatangkan pendapatan sekitar Rp 300 miliar dan melikuidasi 5 dinas (OPD) untuk penghematan Rp600 miliar.

Ia menceritakan pada Maret 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut masih positif 5,2%. Namun pada periode yang sama tahun 2021, justru minus 1,07%. “Terjadi deflasi, di mana barang banyak namun uang tak ada, karena tak ada daya beli masyarakat. Padahal Sumut harus maju, harus sejahtera masyarakatnya hingga ke anak cucu. Saya tidak mau Sumut dibandingkan dengan Palembang, dengan Jakarta, tidak, tapi dengan Singapura dan Malaysia karena kita berada di Selat Malaka,” pungkasnya.

Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar sebelumnya menyampaikan, bila terjadi sinergisitas yang baik antara Pemprovsu dengan wartawan akan mempercepat terwujudnya Sumut bermartabat. “Kita tingkatkan sinergitas kita agar Sumut bermartabat segera kita wujudkan. Mudah-mudahan pertemuan ini sebagai salah satu upaya kita untuk mewujudkan itu,” ujarnya. (prn/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Forum lintas organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) membuat pernyataan sikap menolak aksi mendiskreditkan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dan keluarga secara personal maupun fisik di media sosial (Medsos) maupun dalam penyampaian aspirasi unjukrasa.

Hal itu disampaikan sejumlah Ketua Ormas/OKP diwakili Ketua Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Pakpak (PB-LKP) Dairi, Raja Umar Ujung serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD-IPK) Dairi, Halim Lumbanbatu didampingi Ketua Ormas/OKP lainya saat pernyataan sikap didepan Gedung Nasional Djauli Manik, Jumat (7/5).

“Kami lintas Ormas/OKP imbau masyarakat Kabupaten Dairi agar tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis secara langsung maupun melalui media sosial,” ujar Umar Ujung.

Karena Bupati selain sebagai Kepala Daerah, juga sebagai pembina bagi semua Ormas dan OKP yang ada di Kabupaten Dairi. Walaupun Forum Lintas ini tidak keberatan jika masyarakat atau kelompok masyarakat mengkritisi pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati, Eddy KA Berutu/Jimmy Andrea Lukita Sihombing.

Mengkritisi kebijakan pemerintahan sah-sah saja dan dilindungi undang-undang, tetapi jika niatnya menyerang pribadi atau personal Bupati serta keluarga di medsos dengan maksud memprovokasi masyarakat lainya, maka harus siap berhadapan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Umar mengatakan, melihat aksi provokasi di medsos dilakukan sekelompok orang terhadap pemerintahan khususnya personal Bupati serta keluarga dapat menimbulkan dampak buruk dimasyarakat.

Sebab, kritisi disampaikan di medsos sudah tidak sehat bahkan cenderung menjelek-jelekkan yang kemungkinan tidak dilengkapi bukti konkrit dan tidak bisa dipertanggungjawabkan mengakibatkan penyebaran berita bohong (hoax).

“Sementara, bagi sebagian masyarakat awam akan mencerna informasi itu tanpa klarifikasi sehingga sangat mengganggu,” ucap Umar.

Sementara itu, penasehat DPD IPK Dairi, Manahan Panggabean mengatakan, kegaduhan di medsos berdasarkan opini – opini sekelompok masyarakat sangat mengganggu suasana bathin, keharmonisan, dalam sosial berbudaya.

“Dimana masyarakat Dairi yang heterogen, dihuni banyak suku serta agama selama ini cukup terjaga dengan baik. Namun akhir-akhir ini kita lihat, sekelompok masyarakat telah membangun narasi negative di medsos,” ujar Manahan.

Forum Lintas Ormas dan OKP mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap memelihara keharmonisan, kerukunan dan kekondusifan dan tidak mudah terpancing propoganda.

Forum itu juga mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengambil tindakan tegas dan memberlakukan hukum terhadap para penggungjawab aksi yang baru-baru ini didepan kantor Bupati Dairi yang melakukan tindakan anarkis dan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) di masa pandemi Covid-19. (rud/ram)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebingtinggi menggelar Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD kepada Kepala Daerah dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang Gedung DPRD Kota Tebingtinggi, Jalan dr Sutomo, Kamis (6/5).

Rapat ini merupakan rapat dihari ketiga, setelah hari sebelumnya dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Wali Kota dan agenda rapat komisi komisi DPRD kota bersama Eksekutif.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Muhammad Azwar dan dihadiri Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Kasidatun Tulus Sianturi mewakili Kajari, Danramil 13 TT Kapten Inf Budiono mewakili Dandim 0204/DS, Sekda Kota M. Dimiyathi, OPD, Camat, Lurah dan perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, serta perwakilan insan pers se-Kota Tebingtinggi.

Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya mengatakan, tujuan utama penyampaian LKPJ adalah untuk memenuhi akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat melalui DPRD dapat mengevaluasi tingkat kinerja yang dicapai.

“Adanya pandemi Covid-19 termasuk negara kita, sehingga banyak sekali perubahan perubahan di bidang keuangan, ekonomi, sosial dan bidang aktifitas kemasyarakatan yang bergeser dan melenceng dari apa yang kita rencanakan ataupun kita harapkan,” ucap Umar.

Umar berharap dengan adanya masukan, kritik dan saran yang telah disampaikan DPRD Kota Tebingtinggi, dapat menjadi bagian yang bisa dipedomani dan akan menjadi sebuah tolak ukur pada tahun akan datang.

“Kami berharap apa yang disampaikan tersebut adalah bahagaian untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam pelaksanaan pembangunan, pendekatan pekerjaan sosial dan kemasyarakatan, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat,”pungkasnya.

Sebelumnya, pimpinan rapat Wakil Ketua I DPRD menyerahkan rekomendasi DPRD Kota kepada Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan. (ian)

SIBORONGBORONG, SUMUTPOS.CO – Hingga 26 Maret lalu, Tinggi Muka Air (TMA) Danau Toba berada pada level 903.20 m. Adanya tren penurunan TMA Danau Toba setiap tahunnya, selain karena efek dari perubahan iklim yang mempengaruhi curah hujan, isu alih fungsi lahan, serta kerusakan lingkungan, juga diduga menjadi penyebab turunnya level muka air Danau Toba.

Sebagaimana diketahui, danau yang menjadi kebanggaan dan terbesar di Indonesia ini, memiliki peranan sangat penting terhadap keberlangsungan Ekosistem Lingkungan di sekitarnya. Selain itu, Danau Toba juga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di sekitar danau dan juga disepanjang Sungai Asahan.

Kondisi penurunan Tinggi Muka Air Danau Toba ini dapat berdampak bagi keberlangsungan ekosistem lingkungan, dan juga pemanfaatan air Danau Toba bagi masyarakat, dan Industri di sekitar Danau Toba.

Terkait hal itu, diperlukan langkah praktis untuk meningkatkan tinggi muka air di Danau Toba. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab seluruh pihak melakukan upaya pelestarian Danau Toba, dalam hal ini Pemerintah Daerah, Perusahaan-Perusahaan dan Masyarakat.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, sebagai salah satu BUMN yang beroperasi di wilayah Danau Toba, sangat peduli terhadap hal ini.

Salah satunya, Inalum menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melaksanakan kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di daerah tangkapan air Danau Toba.

“Inalum secara khusus berkomitmen dalam kegiatan TMC ini dan memfasilitasi segala kebutuhan baik dari personil, hingga anggaran dan menjalin kerja sama dengan BPPT selaku Badan yang melakukan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca”, Sebut Sophia I. Wattimena, selaku Direktur Pelaksana PT Inalum (Persero) yang baru saja dilantik sejak 1 April 2021 menggantikan pejabat sebelumnya, Oggy A. Kosasih.

Melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ini, diharapkan akan dapat meningkatkan curah hujan di sekitar wilayah Danau Toba. Dimana secara empiris dari penelitian berbagai negara, teknologi ini dapat meningkatkan curah hujan sebesar 20-30%.

INALUM didukung oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memulai operasi TMC pada Kamis (1/4) di daerah tangkapan air Danau Toba, setelah Kick off TMC yang dilaksanakan langsung oleh Direktur Eksekutif Operasi dan Produksi INALUM Rainaldy Harahap bersama dengan Kepala BBTMC BPPT Jhon Arifian di Hotel Esther Siborongborong (29/3).

TMC termin 1 telah berhasil, dan selesai dilaksanakan dari tanggal 1-29 April 2021 dengan jumlah penerbangan penyemaian awan sebanyak 27 kali dan menghabiskan bahan semai flare CoSAT sebanyak 169 batang.

Dari kegiatan ini, Tinggi Muka Air Danau Toba sebesar 8,5 CM dan meningkatkan curah hujan sebesar 36,3 Persen.

Untuk kegiatan TMC termin selanjutnya, direncanakan pada bulan September 2021. Direktur Eksekutif Operasi dan Produksi PT Inalum (Persero), Reinaldy Harahap, menyampaikan bahwa INALUM siap berkoordinasi dan mendukung TMC tahap kedua.

“Untuk ke-2, kami akan berkoordinasi dengan Pemda Sumatera Utara, agar kembali memfasilitasi pemberian izin bahan semai berupa flare (low explosive) untuk kegiatan TMC di Danau Toba,” ujarnya.(tri)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera merampungkan Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu program prioritas dari visi misi Kabupaten Asahan 2021-2026.

Hal ini disampaikan Bupati Asahan, H. Surya, BSc saat memberikan pemaparan kepada Tim Monitoring Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada saat berkunjung ke Kabupaten Asahan pada kegiatan pelaksanaan monitoring Evaluasi Mall Pelayanan Publik dan Forum Konsultasi Publik, di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Jumat (7/5).

Bupati Asahan juga menyampaikan, visi misi tersebut juga akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. MPP di Kabupaten Asahan nantinya akan di bawah koordinasi OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Mengakhiri pemaparannya, Bupati Asahan berharap tim Tim Monitoring Evaluasi Kementerian PAN-RB, memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat untuk kebaikan program prioritas tersebut, dan menjadi perbaikan apabila terdapat hal-hal yang kurang tepat.

Sementara Syafruddin, S. Pd, MM yang merupakan Analis Kebijakan Madya Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kementerian PAN RB, menyampaikan tujuan dari Mall Pelayanan Publik ini yaitu memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Syahfruddin menambahkan, pada MPP ada 2 jenis pelayanan yaitu perizinan yang terdiri dari Layanan SIUP, TDP, IMB, Layanan Izin Usaha Industri, Layanan Izin Usaha Angkutan, Layanan Izin Lingkungan, Layanan Izin Praktek Apoteker, Layanan Izin Apotek, Layanan Izin lainnya

Selanjutnya, non perizinan yang terdiri dari Layanan SIM dan SKCK, Layanan Paspor, Layanan Pertanahan, Layanan Disdukcapil, Layanan Tenaga Kerja, Layanan Bea Cukai dan Layanan lainnya.

Beliau juga mengatakan, apabila Pemerintah Kabupaten Asahan akan meresmikan MPP nantinya, ada hal-hal yang perlu diperhatian sebelum melakukan peresmian tersebut yakni, sarana dan prasarana sudah siap digunakan, Instansi yang akan bergabung sudah siap melakukan operasional, Sudah dikonsultasikan dengan Kemen PAN RB dan sudah mendapatkan persetujuan untuk diresmikan, Sudah dilakukan uji coba operasional untuk melihat kesiapan seluruh aspek yang ada.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Asahan H. Darwin Idris, SH, MAP menyampaikan eksposnya tentang kesiapan dan progres penyelenggaran MPP di Kabupaten Asahan di hadapan Tim Monitoring Evaluasi dari Kementerian PAN RB, Bupati Asahan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis Kominfo Kabupaten Asahan, Kadis PU dan PR Kabupaten Asahan, Kadis Disdukcapil Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya. (mag-9/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 22 orang tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas Parongil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, belum menerima tunjangan kinerja (Tukin) bulan Desember tahun anggaran 2020.

Hal ini diungkapkan anggota fraksi Hanura DPRD Dairi, Hadi Suarno Panjaitan usai mengikuti Sidang Paripurna dalam agenda laporan panitia khusus (Pansus) DPRD Dairi, atas pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Dairi tahun anggaran 2020, Jumat (7/5).

Terkait nasib 22 orang Nakes tersebut, Hadi Suarno mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, segera membayarkan tunjangan kinerja tersebut, meski hanya sekitar Rp17 juta-an.

Dijelaskan Hadi, aspirasi Nakes turut disampaikan dalam laporan Pansus DPRD atas LKPj Bupati Dairi tahun anggaran 2020. Hadi mengatakan, aspirasi/keluhan Nakes di Puskesmas Parongil terkait belum dicairkannya Tukin telah ditanya ke Kadis Kesehatan, dr Ruspal Simarmata.

Menurut Ruspal, tidak dicairkanya Tukin itu karena kelalaian Kepala Puskesmas terlambat mengajukan ke Dinas Kesehatan. Akibat kelalaian Kapuskes, Hadi meminta supaya Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengevaluasi Kapus Parongil sehingga kelalaian serupa tidak terulang. (rud/han).