BAGIKAN: Ketua DPD IPK Karo memberikan takjil pada pengendara yang melintas. SOLIDEO/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Karo bersama sayap IPK Karo (Satgas Inti Maha Sakti Karya, LBH IPK, SAPMA IPK, Brigade Wanita IPK ), membagikan 500 paket takjil di bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriyah.
BAGIKAN: Ketua DPD IPK Karo memberikan takjil pada pengendara yang melintas. SOLIDEO/SUMUT POS.
Takjil ini dibagikan di Pusat Pasar Kabanjahe, Jalan Kapten Bangsi Sembiring Kabanjahe, tepatnya di depan kantor PC F SPTI K SPSI Kabupaten Karo, Rabu (5/5) sekira pukul 17.00 WIB.
Pembagian takjil di jalan raya diberikan kepada pengguna jalan yang melintas dan para pedagang di seputaran Pusat Pasar Kabanjahe. Pembagian takjil ini sebagai wujud toleransi antar umat beragama. Hal ini memang kita lakukan setiap tahunnya di tiap – tiap hari besar, kata Ketua DPD IPK Gembira Ginting.
Sambungnya, bersama seluruh jajaran pengurus dan sayap IPK, hadir di sini langsung bersama – sama turun untuk membagikan takjil tersebut. Semoga apa yang bisa kita beri bisa bermanfaat dan kerukunan antar umat beragama tetap terjaga di Indonesia terkhusus di Tanah Karo.
“Di kesempatan ini kami DPD IPK beserta segenap jajaran IPK Se Kabupaten Karo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh saudara kami yang beragama Islam,”ujarnya usai membagikan takjil.
Ketua Brigade Wanita IPK Rehulina br Tarigan yang juga merupakan Ketua Komisi C DPRD Kab Karo menambahkan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi warga Karo yang beragama Islam. Kiranya yang kami berikan jangan di lihat dari nilainya. Tapi kami sangat ikhlas memberikan kepada saudara kami umat Islam. Tetap semangat dalam menjalankan puasanya, katanya di sela – sela pembagian takjil.
Salah satu warga penerima Takjil , mengatakan terima kasih kami ucapkan kepada DPD IPK Karo, saya sangat senang kerukunan antar umat beragama di Kabupaten ini sangat terjaga. Semoga IPK semakin Jaya terima kasih bukaannya ujarnya sambil melintas. (deo)
BERSAMA: Kasat PJR Poldasu, AKBP Arie Wisnu Gautama foto bersama personel saat memantau Pos PAM-1 Torgamba Operasi Ketupat Toba 2021. fajar/SUMUT POS.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepala Satuan PJR Polda Sumut, AKBP Arie Wisnu Gautama didampingi Kasat Lantas Polres Labuhanbatu AKP Rusbenny melakukan pemantauan langsung penyekatan mudik lebaran di Pos PAM-1 Torgamba Operasi Ketupat Toba 2021, Kamis (6/5/).
BERSAMA: Kasat PJR Poldasu, AKBP Arie Wisnu Gautama foto bersama personel saat memantau Pos PAM-1 Torgamba Operasi Ketupat Toba 2021. fajar/SUMUT POS.
Sistem penyekatan mudik lebaran khususnya di wilayah Polres Labuhanbatu dilaksanakan di Pos PAM-1 Polsek Torgamba. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Kepala Satuan PJR Polda Sumut, AKBP Arie Wisnu Gautama mengapresiasi kepada personel yang sedang bertugas di Pos PAM yang telah melaksanakan tugas dengan disiplin, penuh tanggung jawab dan humanis.
Pemantauan di Pos PAM tersebut, terdapat beberapa kendaraan roda empat khususnya kendaraan pribadi yang berasal dari luar daerah seperti Riau, Jakarta dan yang lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan kesehatan penumpang, kendaraan tersebut diarahkan untuk putar balik.
“Kegiatan ini tidak akan bisa berlaku tanpa peran serta masyarakat, agar jangan sampai terjadi penyebaran Covid-19 di Sumatera Utara khususnya di wilayah hukum Labuhanbatu ini,” terang Kasat PJR Polda Sumut. (fdh)
IKUTI: Warga Binaan Lapas Binjai saat mengikuti pemilihan Da’I Kondang.teddy akbari/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara menggelar pemilihan Da’i Kondang Lapas Kusuma yang dilaksanakan selama lima hari, sejak 5-11 Mei, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan secara virtual.
IKUTI: Warga Binaan Lapas Binjai saat mengikuti pemilihan Da’I Kondang.teddy akbari/SUMUT POS.
Kegiatan ini juga diikuti oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dan seluruh perwakilan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Utara, Kamis (6/5).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam sambutannya, sangat mengapresiasi kegiatan pemilihan Da’i Kondang Lapas Kusuma dengan mengangkat sejumlah topik ceramah. Di antaranya, insaf, taubat dan hari kemenangan.
“Kegiatan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik, sangat penting dilakukan. Tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang,” ucap Imam.
Sebagai Tim Juri, Perwakilan Kementerian Agama Marasakti Bangun, Perwakilan Kelompok Masyarakat Pemerhati/ Peduli Pemasyarakatan Efendi Barus dan M Ilham Syahputra Nasution. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut, Anak Agung Gde Krisna menjelaskan, kegiatan ini digelar di setiap UPT.
“Setiap UPT hanya diwakili oleh satu wargabinaan dengan diberi waktu penampilan 10 menit,” ungkapnya.
“Pengumuman pemenang lomba ini akan diumumkan pada saat pemberian remisi hari raya atau selesai salat Idul Fitri. Selamat berlomba semoga pelaksanaan kegiatan berlangsung secara aman, tertib, lancar dan sportif,” tutup Agung. (ted)
RAPAT: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat memimpin Rapat Pencegahan Penyebaran Covid -19 Kota Binjai bersama dengan Forkompinda serta perwakilan dari setiap rumah sakit swasta, di Aula Pemko Binjai, Kamis (6/5).teddy akbari/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah meminta seluruh rumah sakit yang ada di Kota Binjai, menyediakan minimal 10 bed untuk pasien Covid-19 apabila ada peningkatan .
RAPAT: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat memimpin Rapat Pencegahan Penyebaran Covid -19 Kota Binjai bersama dengan Forkompinda serta perwakilan dari setiap rumah sakit swasta, di Aula Pemko Binjai, Kamis (6/5).teddy akbari/sumut pos.
Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Pencegahan Penyebaran Covid -19 Kota Binjai bersama dengan Forkompinda serta perwakilan dari setiap rumah sakit swasta, di Aula Pemko Binjai, Kamis (6/5).
Amir mengatakan, saat ini penyebaran Covid-19 di Binjai mengalami tren peningkatan. Di mana peningkatan kali ini jauh lebih rapat daripada tahun sebelumnya.
“Ini bakal meningkat lagi menjelang lebaran dan mudik dan sesudah lebaran yaitu tanggal 6-17 Mei. Itu perlu sama-sama kita antisipasi pelaksanaan cuti bersama menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah,” ujar Amir.
Amir juga menyampaikan, rumah sakit di Medan yang menangani masalah penerimaan atau yang menerima pasien Covid -19 sudah penuh. Begitu juga halnya dengan di Kabupaten Langkat, rumah sakitnya.
Karenanya, Amir meminta semua pihak untuk mengantisipasi kemungkinan membludaknya pasien Covid-19 kedepannya.
“Kami dengan pihak kepolisian dan pihak Kodim sudah melaksanakan antisipasi dan sosialisasi di kecamatan dengan melibatkan Kapolsek, Bhabinkamtibmas dan Danramil, Babinsa kecamatan untuk terus mensosialisasikan untuk tidak mudik lebaran tahun ini dan hal-hal yang berkaitan mudik lebaran begitu juga dengan pihak kepolisian Polres Binjai sudah melakukan pengetatan jalur-jalur yang dianggap rawan untuk mengantisipasi arus mudik,” jelas Amir.
“Selain itu, saya minta kepada semua rumah sakit yang ada di Binjai untuk dapat menyediakan minimal 10 bed untuk perawatan Covid-19 sebagai antisipasi lonjakan penyebaran Covid 19 pra dan pasca Idul Fitri,”pintanya.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Binjai dr Sugianto, menjelaskan perkembangan penyebaran Covid-19. Semenjaka di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri pada Mei 2020, terjadi kenaikan sampai di September 2020. Kemudian, pada Oktober terjadi penurunan sampai di November 2020.
“Tapi di Desember awal, mulai menanjak lagi dikarenakan adanya libur Natal dan Tahun Baru 2020, menanjak lagi sampai Januari 2021. Kemudian kita aman itu di bulan Februari, tapi sekarang meningkat lagi,”paparnya.
Sugianto menambahkan, adapun beberapa penyebab peningkatan Covid-19 dikarenakan masalah kesadaran. “Apapun yang kita buat, banyaknya regulasi yang kita penuhi tetapi kesadaran kita sendiri dan kesadaran masyarakat yang belum maksimal,”katanya. (ted)
SUMUTPOS.CO – Final Liga Champions musim ini akan terlebih dulu tersaji di Liga Inggris. Manchester City bakal menjamu Chelsea di Stadion Etihad, Sabtu (8/5) malam WIB Duel ini diperkirakan berjalan sengit.
Ya, final Liga Champions musim ini mempertemukan dua tim Inggris. Manchester City melawan Chelsea. City lolos ke final setelah mengalahkan PSG. Sedangkan Chelsea menghentikan Real Madrid.
Sebelum melakoni duel final Liga Champions, kedua tim harus saling bentrok di kompetisi domestik. Meski merupakan laga local tapi tetap akan berjalan sengit, karena kedua tim masih memburu kemenangan.
The Citizens mengincar kemenangan demi memastikan gelar juara Liga Inggris keenam mereka.Pasukan Pep Guardiola ini telah meraih hasil gemilang meski sempat terseok pada awal musim.
Saat ini mereka memimpin tabel klasemen Liga Inggris dengan 80 poin, terpaut 13 angka dari Manchester United. Jika bisa meraih poin penuh ketika menjamu Chelsea, Riyad Mahrez dan kolega bisa langsung berpesta merayakan gelar juara.
Akan tetapi, hal itu tampaknya tak akan mudah, mengingat Chelsea juga sedang dalam performa terbaik. The Blues juga memburu kemenangan guna mengamankan tiket Liga Champions musim depan.
Chelsea kini berada di peringkat keempat klasemen dengan 61 poin. Mereka tertinggal dua angka dari Leicester di peringkat ketiga. Posisi tim London itu di zona Liga Champions belum aman, karena West Ham menguntit dari posisi kelima dengan 58 poin.
Karena itu, laga ini diprediksi berlangsung ketat, karena kedua tim sama-sama butuh kemenangan. Ini juga merupakan pemanasan sebelum final Liga Champions.
Sebagai tuan rumah, Manchester City pantas diunggulkan. Sebab, mereka juga punya catatan bagus saat menjamu Chelsea. The Citizens selalu menang dalam tiga kesempatan terakhir menjamu The Blues. Secara keseluruhan, Manchester Biru ini juga tampil baik di kandang musim ini. Mereka mencatatkan 20 kemenangan dari 22 laga kandang.
Sedangkan berdasarkan performa terakhir, penampilan kedua tim sama-sama kuat dengan tak terkalahkan dalam lima laga terakhir. The Citizens memboyong semua laga tersebut dengan kemenangan, sementara Chelsea mendapatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.
Dengan statistik tersebut, laga ini pun bakal menjadi adu strategi antara Pep Guardiola dengan Thomas Tuchel. Ini merupakan duel keenam atau pertemuan keenam kedua pelatih.
Dalam lima pertandingan sebelumnya, Guardiola dominan atas Tuchel. Perjumpaan itu terjadi saat Guardiola masih menangani Bayern Munich, Tuchel melatih Borussia Dortmund dan Mainz 05.
Guardiola empat kali mengalahkan Tuchel, satu laga lainnya berakhir seri. Kemenangan terbesar Guardiola atas Tuchel terjadi di Liga Jerman musim 2015/2016. Saat itu, Bayern dibawa Guardiola memetik kemenangan 5-1 atas Die Borussen yang diasuh oleh Tuchel.
So, pertandingan ini pasti bakal berjalan sengit. Saksikan mulai pukul 23:30 WIB. (bbs/dek)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Salahsatu yang diperiksa yakni Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai, Yusmada.
Suap-Ilustrasi
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MS (M Syahrial),” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (7/5).
Selain itu, Ali menyebut, KPK juga memeriksa Pegawai Negeri Sipil (Protokoler) bernama Derwansyah Merta Wijaya. Yusmada dan Darwansyah Merta Wijaya akan diperiksa untuk tersangka Maskur Husain.
Tim penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, Jumat (7/5). Azis akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menyeret penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai Sumatera Utara, M. Syahrial.
“Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka SRP [Stepanus Robin Pattuju],” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi.
Selain Azis, KPK juga memanggil empat saksi lainnya yakni ketua lingkungan Abdul Rahim Sirait alias Tajam dan PNS bernama Waris yang akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Stepanus Robin.
Ihwal keterkaitan Azis dengan kasus ini, tim penyidik KPK sebelumnya sudah menggeledah sejumlah rumah dan ruang kerja Azis di DPR. KPK mengamankan barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dalam upaya paksa tersebut.
Azis bersama dua orang lainnya juga telah masuk daftar cegah untuk bepergian ke luar negeri hingga 27 Oktober 2021.
Berdasarkan temuan awal KPK, Azis terseret dalam kasus dugaan korupsi ini lantaran menjembatani pertemuan antara Stepanus Robin dengan Syahrial di rumah dinasnya, Oktober 2020.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Stepanus Robin Pattuju, seorang pengacara bernama Maskur Husein, dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Stepanus Robin merupakan penyidik KPK dari Polri yang diduga meminta uang Rp 1,5 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.
Pemberian uang itu dimaksudkan agar kasus yang dialami M Syahrial terkait penyidikan suap yang diusut KPK di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dihentikan. Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, Stepanus Robin dikenalkan kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Penyidik KPK bersama pengacara dan Wali Kota Tanjungbalai bertemu di rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di wilayah Jakarta Selatan pada Oktober 2020.
“Dalam pertemuan tersebut, AZ (Azis Syamsuddin) memperkenalkan SRP (Stepanus Robin Patujju) dengan MS (M Syahrial) karena diduga MS (M Syahrial) memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK,” ucap Firli.
Pertemuan itu, kata Firli, dilakukan agar kasus yang dialami Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial tidak naik ke tahap penyidikan. M Syahrial, menurut Firli, meminta agar Robin dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.
Setelah pertemuan itu, penyidik KPK Stepanus Robin Patujju mengenalkan M Syahrial kepada pengacara bernama Maskur Husain untuk membantu menyelesaikan masalahnya dengan membuat komitmen. “SRP (Stepanus Robin Patujju) bersama MH (Maskur Husain) sepakat untuk membuat komitmen dengan MS (M Syahrial) terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar,” ucap Firli.
M Syahrial, kata Firli, setuju dan mentransfer uang sebanyak 59 kali melalui rekening Riefka Amalia yang merupakan teman Stepanus Robin. (kps/cnn)
PENINJAUAN: Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, saat meninjau penertiban Keramba Jaring Apung (KJA), di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbahas, Sumut, Kamis (6/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanuddin SIP, meninjau penertiban Keramba Jaring Apung (KJA), di Kecamatan Baktiraja Humbang Hasundutan (Humbahas), Kamis (6/5).
PENINJAUAN: Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, saat meninjau penertiban Keramba Jaring Apung (KJA), di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbahas, Sumut, Kamis (6/5).
Sebanyak 49 unit keramba jaring apung ditarik ke daratan oleh petugas Pokja, disaksikan Kapolda Sumut dan rombongan. KJA tersebut milik 8 warga setempat, yakni Anton Simamora, Samsudin Silaban, Liharto Lumbantoruan, Jatortin Lumban Gaol, Plister Banjarnahor, Rollyana Siahaan, Ramses Simanullang, dan Kordis Nainggolan.
“Hari ini menjadi momentum penting, karena saya melihat kesadaran masyarakat untuk menata dan menyerahkan Keramba Jaring Apungnya. Artinya, masyarakat mendukung destinasi pariwisata superprioritas di kawasan Danau Toba,” kata Panca.
Kata dia, kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata superprioritas, yang sepatutnya didukung seluruh pihak terkait. “Saya berharap, penertiban seperti ini dapat diikuti daerah se kawasan Danau Toba. Mari jaga kualitas Danau Toba, untuk mewujudkan destinasi wisata superprioritas kawasan Danau Toba,” imbaunya.
Dalam kegiatan tersebut, Panca juga melakukan penyerahan kompensasi terhadap 8 warga pemilik keramba jaring apung. (mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumut menggelar rapat dengan sejumlah direktur rumah sakit swasta maupun pemerintah yang berada di wilayah Medan, Binjai dan Deliserdang, Jumat (7/5), membahas kesiapan rumah sakit dalam menyediakan tempat berupa ruang isolasi maupun ICU, pascalibur Lebaran 2021.
Sebab berdasarkan pengalaman, setiap usai libur panjang, kasus Covid-19 pasti mengalami kenaikan Sehingga dibutuhkan komitmen dari setiap rumah sakit sebagai upaya antisipasi.
“Jadi kita undang seluruh direktur rumah sakit berkaitan ketersediaan kamar. Karena sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat, ada persyaratan 30 persen dari seluruh ruangan untuk ruang isolasi dan 15 persennya lagi ruang ICU,” kata Koordinator Administrasi dan Keuangan Satgas Covid-19 Sumut, Agus Tripiyono, kemarin.
Agar masyarakat mengetahui bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19, Satgas akan memperbarui data dua kali dalam sehari. Sehingga masyarakat yang terpapar Covid-19 mengetahui daftar rumah sakit yang masih memiliki ketersediaan ruangan. Tidak seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, di mana BOR rumah sakit di Sumut disebut penuh.
“Update data untuk rumah sakit, disepakati terkait keterisian rumah sakit, akan diupdate dua kali sehari yakni pukul 10.00 WIB dan 20.00 WIB. Data akan diupdate melalui Dinkes Sumut, untuk diolah dan disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak panik,” katanya.
Wakil Ketua Satgas Covid-19 Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, menyebutkan data BOR masih sangat mencukupi untuk menangani pasien Covid-19. Masyarakat tidak perlu khawatir soal ruangan perawatan, baik ruangan isolasi maupun ruangan ICU.
Agar data BOR di seluruh rumah sakit yang ada di Sumut itu bisa diakses oleh masyarakat, pihaknya akan menyiapkan aplikasi dengan berkoordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.
“Data kita tidak seseram seperti yang diterima masyarakat. Masih ada rumah sakit yang tidak favorit, tempat tidurnya banyak. Jangan semua datang ke Medan. Mungkin akibat ketidaktahuan masyarakat kalau rumah sakit di daerah juga bisa menangani pasien Covid-19,” ungkapnya. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Pemerintah Kota (Pemko) Medan akhirnya mengetahui delapan (bukan lima) hotel di Kota Medan yang digunakan sebagai tempat isolasi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru datang dari luar negeri, guna memutus mata rantai pendemi Covid-19.
Daftar nama kedelapan nama hotel tersebut diperoleh Pemko Medan dari hasil pencarian sendiri, bukan dari Pemprov Sumut.
“Setelah rapat koordinasi dengan Pemprovsu kemarin, kita cari tahu, kita kumpulkan informasi. Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu delapan hotel di Kota Medan yang dipakai sebagai tempat isolasi WNI dari luar negeri,” ucap Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Jumat (7/5).
Dikatakan Agus, kelima hotel tersebut saat ini menjadi perhatian Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan, karena hotel-hotel tersebut merupakan stakeholder Dispar Kota Medan.
Walaupun hotel-hotel tersebut menampung para WNI yang baru datang dari luar negeri, namun hotel-hotel tersebut tetap diperkenankan untuk menerima tamu atau pengunjung umum. Artinya, hotel-hotel tersebut tidak hanya dipergunakan khusus untuk para WNI yang sedang menjalani isolasi.
“Hal itu memang sudah diatur dalam surat keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No.9 Tahun 2021 Tentang Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR Bagi WNI Pelaku Perjalanan Internasional. Jadi hotel-hotek itu diperkenankan menerima tamu umum, selama mengikuti prokes,” ujarnya.
Agus mengatakan, pihaknya tidak mengetahui dari mana anggaran yang dipergunakan untuk membiayai kedelapan hotel yang digunakan sebagai tempat isolasi tersebut. Kata dia, itu kewenangan penuh dari Satgas Covid-19 Provinsi Sumut. “Sebab yang menentukan hotel-hotelnya juga bukan kita (Pemko). Yang pasti, anggarannya bukan di Pemko,” katanya.
Namun sesuai instruksi Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, kata dia, pihaknya siap membantu hal-hal yang dibutuhkan terkait penanganan isolasi di hotel-hotel tersebut, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan.
“Intinya kita siap membantu, kita ingin membantu,” tuturnya.
Disebutkan Agus, lima hotel karantina hasil penelusuran awal Dispar yakni: Hotel Madani (Medan Kota), Hotel Putra Mulia (Medan Petisah), Hotel Grand Darusalam (Medan Petisah), Hotel De Paris (Medan Barat), Saka Hotel (Medan Sunggal).
Ditambah tiga hotel isolasi hasil penelusuran terakhir hingga Jumat (7/5), yakni Hotel Bumi Malaya (Medan Sunggal), Hotel Antares (Medan Kota), dan Hotel Griya (Medan Helvetia)—Lihat grafis.
“Dengan 3 tambahan hotel tersebut, maka jumlah hotel untuk isolasi mandiri di Kota Medan bukan 5 hotel seperti disebutkan Pemprovsu, tetapi ada 8 hotel. Dan itu pun bisa saja bertambah, karena kita belum dapatkan datanya dari semua hotel. Ada sebagian hotel yang tidak mau menunjukkan data tamunya, dengan alasan harus ada surat dulu dari BPBD Provinsi. Ini kita sedang terus melakukan penelusuran ke hotel-hotel lainnya,” terangnya.
Berdasarkan informasi yang diterima, Dispar Medan akan melakukan evaluasi ataupun koreksi pada hotel-hotel tersebut di bulan Mei mendatang. “Artinya ada kemungkinan kalau di bulan Mei nanti ada sebagian dari hotel-hotel itu yang tidak digunakan lagi untuk tempat isolasi mandiri. Tapi yang mana hotelnya, itu kita belum tahu. Dan itu bukan kita (Satgas Covid-19 Medan) yang menentukan,” pungkasnya.
Bobby Tegaskan Ingin Bantu Edy
Sementara itu, terkait polemik ‘tidak ada koordinasi’ dari Pemprovsu Sumut kepapada Pemko Medan terkait tempat karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri, menurut Wali Kota Medan Bobby Nasution, semestinya tidak perlu terjadi.
“Tugas kami Pemko Medan adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat, utamanya kondisi perkembangan penanganan Covid-19. Kami ingin kejelasan. Alangkah baiknya jika ada kejelasan tentang karantina di hotel yang ada di Kota Medan itu teknisnya bagaimana,” papar Bobby Nasution, menanggapi keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan pihak terkait di provinsi, menunjuk sejumlah hotel dan dinas di Kota Medan untuk jadi lokasi karantina bagi WNI, tanpa koordinasi ke Pemko Medan.
Misalnya, jika WNI yang masuk ke Sumut lewat Kota Medan adalah warga Mebidangro, atau warga dari daerah lainnya, apakah tetap dikarantina di hotel yang ada di Medan? Atau dikembalikan ke daerahnya. Atau bagaimana?
“Kami perlu tahu hal seperti itu. Terlebih banyak masyarakat Medan yang tidak tahu ada hotel yang dijadikan lokasi karantina. Kalau ada yang nginap di situ, atau sahur, buka bersama, ‘kan jadi masalah baru itu? Kalau dikoordinasikan, ‘kan kami bisa antisipasi,” terang Bobby.
Menurutnya, itu menjadi PR yang harusnya bisa diselesaikan bersama jika ada koordinasi yang baik dengan Pemprovsu. Ia mengatakan, Pemko hanya ingin agar penanganan Covid-19 —utamanya varian baru yang mungkin masuk ke Indonesia—berjalan maksimal.
“Bukan mau apa-apa. Kami mau bantu. Izinkanlah kami terlibat untuk membantu, menjaga prokes dan mendata. Jika tidak, susah nanti. Bayangkan andai satu hotel ada 100 WNI, masing-masing ada keluarga datang dua orang, sudah ratusan di situ. Petugas itu tidak tahu. Maka kami ingin kirim personel untuk membantu, itu saja,” lanjutnya.
Polemik antara Walikota Medan dengan Gubsu ini bermula setelah pihak Pemko Medan merasa tidak dilibatkan dalam penunjukan lokasi karantina WNI dari luar negeri, di Kota Medan. Bahkan Bobby awalnya mendapat info, tidak ada hotel di Medan yang dijadikan lokasi karantina.
“Kami langsung dengar via telepon dengan Pak Gubernur dan Dinkes, katanya per 1 Mei tidak ada lokasi karantina di Medan. Ternyata setelah kami cek, ada. Sekali lagi kami sampaikan, kami ingin membantu penanganan Covid-19,” pungkas Bobby.
Satgas: Tak Ada Masalah
Terkait polemik ‘tak ada koordinasi’ mengenai lokasi isolasi WNI di sejumlah hotel di Medan antara Pemko Medan dengan Pemprovsu, Satgas Covid-19 Sumut angkat bicara.
Wakil Ketua Satgas Covid-19 Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, mengatakan, isu itu nampaknya dijadikan panggung politik dengan cara membentur-benturkan Gubsu dengan Wali Kota.
“Padahal Pak Gubernur biasa-biasa aja. Dia ‘kan memang ceplas ceplos orangnya. Pak Wali Kota sendiri dengan kekalemannya tidak berespon terlalu hebat. Tapi di media, seolah-olah mereka ini berantam habis,” kata Alwi menjawab wartawan, Jumat (7/5).
Disebut Alwi, ‘perseteruan’ antara Gubsu dan Wali Kota Medan ini justru merugikan masyarakat secara umum. Dan hanya menguntungkan orang-orang politik yang berkepentingan. “Perlu dicatat itu. Karena capek kita kalau begini terus. Jadi panggung politik jadinya,” tegas Kepala Dinkes Sumut itu.
Senada, Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar, juga mengatakan tak ada masalah antara Gubernur Edy dan Wali Kota Bobby. “Tidak ada masalah antara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hubungan keduanya saat ini sedang baik-baik saja,” ujarnya.
Disebutnya, keberadaan lokasi karantina di Medan sudah sering dibahas Satgas Covid-19 Sumut dan Kota Medan. Ia menduga, Bobby belum mendapatkan informasi detil terkait hal itu. “Terkait tempat isolasi warga Indonesia dari luar negeri, wali kota mungkin belum mendapat informasi. Walaupun hal ini sudah sering dibahas bersama pejabat Satgas Covid-19 Kota Medan sejak akhir tahun 2020 yang lalu. Wali Kota Medan juga memiliki tekad yang sama, sehingga ingin mengetahui setiap upaya penanganan Covid-19 di Kota Medan. Dengan demikian, Pemko Medan dapat ikut serta bersama Pemprovsu dalam upaya menanganinya,” pungkasnya. (map/prn)
PENYEKATAN: Petugas Kepolisian bersama Dishub Medan memeriksa Bus ALS jurusan Ring Road-Bandara Kualanamu Medan, terkait larangan mudik Lebaran 2021. Pemerintah akhirnya juga menyekat Mebidangro untuk aktivitas mudik lokal, demi menghindari penyebaran Covid-19.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aturan larangan mudik Lebaran 2021 berubah lagi. Terutama di wilayah aglomerasi yakni Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro). Jika sebelumnya wilayah Mebidangro diperkenankan melakukan mobilitas selama larangan mudik Lebaran 6-17 Mei, kini keempat wilayah itu juga akhirnya disekat, sama seperti kabupaten dan kota lainnya.
PENYEKATAN: Petugas Kepolisian bersama Dishub Medan memeriksa Bus ALS jurusan Ring Road-Bandara Kualanamu Medan, terkait larangan mudik Lebaran 2021. Pemerintah akhirnya juga menyekat Mebidangro untuk aktivitas mudik lokal, demi menghindari penyebaran Covid-19.
MESKI DEMIKIAN, Gubsu Edy Rahmayadi menjamin, larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi tidak mengganggu mobilitas pekerja. Dia mengatakan, warga yang bekerja tetap bisa beraktivitas. “Kerjanya di Medan, trus pulang ke Tanjungmorawa (Deliserdang) ‘kan boleh,” kata Edy menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Jumat (7/5).
Dikatakannya, mobilitas pekerja tidak masuk kategori mudik. Karena pekerja harus tetap pulang ke rumah untuk tidur dan beristirahat. Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5 M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. “Kalau nggak boleh pulang, tidur di mana dia nanti?” tuturnya.
Untuk diketahui, pemerintah awalnya mengizinkan mudik di wilayah aglomerasi Mebidangro dalam rentang waktu 6-17 Mei 2021. Tetapi belakangan, mudik di seluruh wilayah aglomerasi dilarang. Gubsu Edy menyebut, warga harus mengikuti larangan mudik lokal ini. Dia berharap semua pihak mematuhi larangan mudik demi mencegah penyebaran Covid-19. “Tak ada mudik lokal. Nggak lagi mudik-mudik, supaya semua tercover,” tuturnya.
Disinggung masih ada sejumlah bus di kawasan Padang Bulan dan Simpang Pos Medan yang mangkal atau menunggu penumpang untuk tujuan Tanah Karo dan sekitarnya, Gubsu menegaskan, itu tidak boleh. “Iya tak boleh. Kalau melanggar, ya dilaporkan. Aturannya nggak boleh,” ujarnya.
Satgas: Sejak Awal Mudik Dilarang
Terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah tak pernah membolehkan warga mudik lokal atau dalam satu kawasan aglomerasi selama 6-17 Mei 2021. Sejak awal, kata dia, larangan mudik berlaku di seluruh daerah, termasuk di kawasan aglomerasi.
“Tidak pernah ada istilah itu (mudik lokal) dari pemerintah. Dan dari awal, apa pun bentuk mudiknya tidak diperbolehkan,” kata Wiku saat dikonfirmasi, Jumat (7/5).
Wiku menerangkan, perjalanan yang dibolehkan dalam kawasan aglomerasi selama masa larangan mudik, hanyalah yang berkaitan dengan kepentingan sektor esensial. Sektor esensial tersebut mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Misalnya, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, perbankan, logistik, konstruksi, dan lainnya.
Wiku menyebut, aturan larangan mudik, termasuk di kawasan aglomerasi mengacu pada sejumlah aturan seperti Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Aturan itu juga dituangkan dalam Addendum SE Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.
“Tidak ada perubahan kebijakan,” ujar Wiku.
Adapun menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, kawasan aglomerasi yang dimaksud yakni:
Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) 2. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) 3. Bandung Raya 4. Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (Kedungsepur) 5. Jogja Raya 6. Solo Raya 7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila) 8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata).
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (6/5), Wiku juga telah menyampaikan bahwa pemerintah melarang mudik di kawasan aglomerasi. Namun, sektor esensial masih diperbolehkan beroperasi. “Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi,” ujar Wiku melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Sedangkan sektor esensial akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun.
“Mohon dipahami bahwa SE Satgas Nomor 13/2021 adalah tentang Peniadaan Mudik. Jadi yang dilarang adalah mudik. Mengapa mudik dilarang? Karena mudik itu digunakan untuk silaturahim secara fisik. Pertemuan fisik antarkeluarga, handai taulan, tidak mungkin tidak bersentuhan tubuh. Karena ada salaman, salim, cipika cipiki, atau berpelukan. Virus covid ini menular melalui sentuhan, khususnya tidak menjalankan 3M secara disiplin dan konsisten,” katanya.
23.573 Kendaraan Diminta Putar Balik
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono menyatakan, hari pertama larangan mudik Idul Fitri yang dimulai pada Kamis (6/5), ada 23.573 kendaraan yang diputarbalikkan oleh petugas di pos-pos penyekatan. Rinciannya, 12.267 pengendara mobil, 7.352 motor, 2.148 mobil berpenumpang, dan 1,768 kendaraan barang.
“Sehingga total pada hari pertama penyekatan, 23.573 kendaraan yang diputarbalikan lantaran diduga ingin melakukan perjalanan mudik,” kata Argo dalam keterangannya, Jumat (7/5).
Selain itu, polisi melakukan penindakan pelanggaran travel gelap sebanyak 75 unit.
Dalam kegiatan pelarangan mudik ini, Polri sekaligus melaksanakan operasi kemanusiaan dengan membagikan 9.835 masker dan melakukan tes swab antigen terhadap 1.645 orang pengendara.
Menurut Argo, meski masih ada sejumlah warga yang nekat mudik, tetapi titik-titik penyekatan yang disiapkan Korlantas Polri efektif menekan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Selain itu, Argo menyatakan, penurunan tidak hanya pengendara yang mengarah ke Jawa saja. Ia memaparkan, volume kendaraan dari Jakarta menuju Sumatera turun 19 persen. “Sebanyak 12.044 kendaraan tercatat keluar dari Gerbang Tol Cikupa yang mengarah ke Merak untuk menyebrang ke Sumatera. Normalnya 14.853 kendaraan,” jelasnya.
Peniadaan mudik Lebaran berlangsung pada 6-17 Mei 2021. Korlantas Polri telah menyiapkan 381 titik penyekatan dan menurunkan ratusan ribu personel gabungan. Kepolisian juga mendirikan 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, tempat wisata, dan lain-lain.
Mohon Maaf yang Berniat Mudik
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan pemerintah meminta maaf kepada masyarakat yang berniat melaksanakan mudik Lebaran 2021. Keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini, menurut dia, sudah tepat untuk mencegah potensi lonjakan penularan Covid-19.
“Keputusan pemerintah tersebut adalah sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo, bahwa keselamatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi,” ujar Doni dilansir dari siaran pers BNPB, Jumat (7/5). “Jadi mohon maaf yang punya niat mudik tidak bisa terlaksana pada tahun ini. Mohon bersabar, karena ini keputusan politik negara dan ini juga tidak mudah,” kata dia.
Berdasarkan data yang dikumpulkan pemerintah selama setahun terakhir, kenaikan kasus positif bisa terjadi setelah adanya momentum libur panjang. Wiku mencontohkan pada peringatan Hari Kemerdekaan hingga Maulid Nabi pada 2020. Berdasarkan laporan pada saat itu, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet mengalami lonjakan pasien hingga terjadi antrean mobil ambulance dari wilayah Jabodetabek.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Satgas Covid-19 tidak ingin kondisi tersebut terulang kembali. Sebab, kenaikan angka kasus yang terjadi di Indonesia selalu terjadi setelah momentum liburan panjang karena adanya mobilitas manusia. “Dalam hal ini, keputusan soal peniadaan mudik Lebaran 2021 menjadi opsi yang diputuskan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus,” ucap Doni.
“Sama halnya dengan momentum liburan sebelumnya, aktivitas mudik juga dinilai berpotensi menimbulkan adanya mobilitas manusia yang sangat berisiko menjadi pemicu terjadinya penularan,” kata dia. (prn/mea/kps)
