JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah para Perwira Tinggi dan Menengah yang ada di lingkungan Polri.
“Nama pertama yang dirotasi adalah mantan Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, yang dimutasi dari Koorsahli Kapolri menjadi Pati Sahli Kapolri dalam rangka Pensiun,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Sumut Pos, Rabu (2/6).
Kapolri juga melakukan mutasi kepada 348 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen), termasuk di jajaran Polda Sumut. Ada tujuh Kapolres yang dimutasi dengan wajah wajah baru.
Ketujuh Kapolres yang dimutasi adalah Kapolres Langkat, Kapolres Simalungun, Kapolres Tapanuli Tengah, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjungbalai, Kapolres Sibolga, dan Kapolres Nias Selatan.
Kapolres Langkat yang sebelumnya dijabat AKBP Edi Suranta Sinulingga, mendapat posisi baru menjadi Waka SPN Poldasu. Sementara jabatan Kapolres Langkat diamanahkan kepada AKBP Danu Pamungkas Totok, yang sebelumnya menjabat Danyontar TK III Mentarsis Ditbintarlat Akpol Lemdiklat Polri.
Kemudian, jabatan Kapolres Simalungun yang dijabat AKBP Agus Waluyo diamanahkan kepada AKBP Nicolas Dedy Arifianto, yang sebelumnya menjabat Kapolres Tapanuli Tengah (Tapteng). Sedangkan AKBP Agus Waluyo dipercaya dalam jabatan baru sebagai Kasubbagbinfung Sepusiknas Bareskrim Polri.
Selanjutnya jabatan Kapolres Tapten diamanahkan kepada AKBP Jimmy Christian Samma, yang sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Metro Jaksek Polda Metro Jaya.
Sedangkan AKBP Nugroho Dwi Karyanto yang sebelumnya menjabat Kapolres Asahan, dimutasi menjadi Irbid Itwasda Polda Kepri. Kapolres Tanjungbalai yang diemban AKBP Putu Yudha Prawira, digeser menjadi Kapolres Asahan. AKBP Triyadi yang sebelumnya menjabat Kapolres Sibolga, digeser menjadi Kapolres Tanjungbalai. Sedangkan AKBP Taryono Raharja SH SIK MH.
AKBP Arke Furman Ambat yang sebelumnya menjabat Kapolres Nias Selatan (Nisel) diangkat sebagai Wadansatbrimob Polda Sulut.
Dan terakhir AKBP Reinhard Habonaran Nainggolan, sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut, diangkat menjadi Kapolres Nias Selatan. (mag-1/han)
OPERASI YUSTISI: Tim gabungan Polsek Padanghilir melakukan razia operasi yustisi dengan menegus pelaku usaha untuk tutup pada pukul 22.00 WIB.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan Polri, TNI dan Satpol PP Kota Tebingtinggi membubarkan kerumunan warga yang berada di sejumlah kafe dan tempat tempat angkringan, karena melanggar jam operasional dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang sudah ditetapkan, Selasa(1/6) pukul 22.00 WIB.
OPERASI YUSTISI: Tim gabungan Polsek Padanghilir melakukan razia operasi yustisi dengan menegus pelaku usaha untuk tutup pada pukul 22.00 WIB.
Kapolsek Padanghilir Resor Tebingtinggi, AKP P Manurung mengatakan pembubaran dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polsek Padanghilir.
Adapun sasaran Operasi Yustisi yang dilakukan, kerumunan warga akan dibubarkan dan diberi teguran karena tidak mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Imbauan dilakukan kepada pengunjung kafe dan pemiliknya secara humanis seperti di Kafe Densha, Angkringan BT, Mie Aceh dan Indomaret. Terhitung tanggal 1 sampai dengan 14 Juni 2021, dilakukan pembatasan aktifitas operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB,” jelasnya.
AKP P Manurung menegaskan, jika ke depan pemilik usaha masih beroperasi lewat pukul 22.00 WIB akan dilakukan penutupan paksa. “Kita juga memberikan imbauan kepada pelaku usaha mengenai Instruksi Gubenur Sumatera Utara Nomor 188.54/20/Inst/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro,” bilangnya. (ian/han)
BEKERJA : Sejumlah ASN, honor bekerja tidak seperti biasanya keruangan kosong yang tidak ikut disegel.gamael/sumut pos.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pasca Penyegelan yang dilakukan oleh 15 orang anggota DPRD Humbang Hasundutan, pada 31 Mei kemarin berdampak sejumlah ASN, dan honor Sekretariat Dewan terpaksa pindah ke ruangan bekas yang sudah tidak pernah lagi dipakai untuk bekerja.
BEKERJA : Sejumlah ASN, honor bekerja tidak seperti biasanya keruangan kosong yang tidak ikut disegel.gamael/sumut pos.
Dari amatan wartawan, Rabu (2/6), sebanyak 28 ASN, dan 22 honor, mulai dibagian umum, perencanaan keuangan, bendahara, dan ruangan kerja Sekwan serta ruangan bidang persidangan. Terpaksa, pindah ke ruangan yang tidak pernah lagi dipakai yang tidak ikut disegel untuk bekerja.
“Kemana lagi kami bekerja. Ya, terpaksalah pindah ruangan pak,” ucap salah satu pegawai kantor tersebut.
Ironisnya, mereka yang bekerja tidak seperti biasanya. Hanya datang, duduk, kemudian mengerjakan sesuatu dengan memakai peralatan seadaanya.
“Ya, bisa bapak-bapak lihat. Bagaimana keadaan di ruangan ini,” ujar salah satu pegawai lainnya.
Selain mereka, kantor DPRD yang merupakan fasilitas dari pemerintah setempat. Sejumlah anggota dewan, juga banyak tidak masuk kantor.
Tampak, hanya dari Fraksi PDI Perjuangan yang masuk kantor. Mereka adalah, Kepler Torang Sianturi, Minter Hulman Tumanggor, dan Tingkos Silaban.
Sementara, 15 orang dewan yang menyegel tidak ada satupun yang masuk. Mereka adalah, dua Wakil Ketua DPRD, Marolop Manik, Labuan Sihombing.
3 orang dari Fraksi Golkar, Bantu Tambunan, Marolop Situmorang, Lasto Sinaga. 3 orang dari Fraksi Hanura, Muslim Simamora, Sanggul Rosdiana Manalu, Martini Purba.
Kemudian, 3 orang dari Fraksi Nasdem Marsono Simamora, Normauli Simarmata, Mutiha Hasugian. Sementara, dua fraksi gabungan antara lain, Fraksi Persatuan Solidaritas yakni Charles Purba, Guntur Simamora.
Sedangkan, Fraksi Gerindra Demokrat yakni Jimmy Togu Purba, dan Bresman Sianturi.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan Pantas Purba yang hendak dikonfirmasi, hingga sampai saat ini belum bersedia. Dia mengaku, lagi kedatangan tamu dari Polres.
“ Masih ada Kasat Intel,” elaknya saat diruangan Fraksi PDI Perjuangan sembari menunjuk Kasat Intel dari Polres Humbang Hasundutan AKP Basuki.
Terpisah, Kepala Satpol PP Edy Sinaga yang dikonfirmasi terkait penyegelan itu, belum menjawab.(des/ram)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Dairi dari daerah pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Berampu, Lae Parira, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu serta Siempat Nempu Hilir, Nurlinda Angkat perjuangkan aspirasi warga Desa Sosorlontung, Kecamatan Siempat Nempu untuk pembukaan Jalan Usaha Tani.
Pembukaan Jalan Usaha Tani di Dusun Kuta Maha sepanjang 2 kilometer (km) bersumber dari APBD Dairi tahun anggaran 2021 ini, dilakukan Dinas Pertanian Dairi. Demikian diterangkan, Nurlinda Angkat kepada wartawan disela melakukan pemantauan pembukaan Jalan Usaha Tani di Desa itu, Rabu (2/6).
Legislator Partai Golkar itu mengatakan, pembukaan Jalan Usaha Tani atas usulan atau aspirasi yang disampaikan masyarakat saat melaksanakan reses atau kunjungan ke Desa tersebut.
“Selanjutnya, usulan itu kita sampaikan kepada Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dan langsung direspon dan dinas terkait melakukan pembukaan jalan usaha tani dimaksud,” ucapnya.
Nurlinda menyebut, menurut warga setempat, usulan untuk pembukaan jalan ini sebenarnya sudah lama disampaikan warga tetapi baru kali ini terealisasi. Ia mengatakan, jalan yang terbuka ini menjangkau puluhan hektare lahan pertanian darat serta areal persawahan. Untuk areal persawahan ada sekitar 10 hektare, dan puluhan hektare areal pertanian darat aksesnya sudah terbuka.
“Dengan dibukanya akses, petani sangat terbantu dan peroleh keuntungan besar karena kenderaan sudah dapat menjangkau kantong-kantong pertanian mengangkut sarana produksi dan hasil pertanian para petani setempat,” ujar Nurlinda.
Harapan masyarakat, akses yang sudah terbuka itu supaya ditindaklanjuti lagi untuk perkerasan dan pengaspalan.
Sementara itu, masyarakat petani Dusun Kuta Maha menyampaikan apresiasi kepada anggota dewan dari Dapil II, Nurlinda Angkat karena sudah memperjuangkan aspirasi mereka untuk membuka jalan usaha tani. Menurut para petani, jalan itu menjangkau lahan pertanian seperti padi sawah, jagung, coklat serta kopi sehingga sangat membantu petani. (rud/ram)
ADAT : Pemerintah Kabupaten Nisel bersama Forkompinda pada saat mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila lewat virtual dengan menggunakan baju adat, Selasa, (1/6).eurisman/sumut pos.
NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila bersama kepala daerah seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Istana Kepresidenan RI lewat virtual di Aula rumah dinas Bupati Nisel, Jalan M Hatta, Selasa, (1/6).
ADAT : Pemerintah Kabupaten Nisel bersama Forkompinda pada saat mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila lewat virtual dengan menggunakan baju adat, Selasa, (1/6).eurisman/sumut pos.
Dalam kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia (RI) mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum prefesional, generasi muda dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan berperan aktif memperkokoh nilai-nilai pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju yang kita cita-citakan.
Upacara tersebut diikuti secara virtual oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Firman Giawa, Sekretaris Daerah, Ikhtiar Duha, Wakapolres, Kompol Jauhari Lumbantoruan dan Pasintel Lanal Nias, Mayor Laut (T) Rudi Taufik.
Serta Staf Ahli Bupati, Setao Amazihono dan Fatoloza Giawa, Asisten, Gayus Duha dan Martinus Halawa, Kepala Dinas P2KBP3A, Yanto Gohae, mewakili Kepala Dinas Kominfo, Walaupun Sarumaha selaku Kepala Seksi Layanan Hubungan Media dan Penyediaan Akses Informasi dan Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Oktafianus Fau.
Mengikhiri amanat Presiden RI mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Pancasila dan selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, “Pancasila Dalam Tindakan Bersatu untuk Indonesia Tangguh”.
Meskipun upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini diikuti secara virtual di Aula Rumah Dinas Bupati, namun nuasanya sangat berhikmat. Contohnya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan saat mengikuti ucapara mengenakan pakai adat sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan di daerah tersebut. (mag-10/ram)
WAWANCARA: Siswanto Laoli (ketua ormas GBNN Kota Gunungsitoli), saat diwawancarai Sumut Pos, (Rabu, 2/6).adi laoli/sumut pos.
NIAS, SUMUTPOS.CO – Lima orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) atas dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
WAWANCARA: Siswanto Laoli (ketua ormas GBNN Kota Gunungsitoli), saat diwawancarai Sumut Pos, (Rabu, 2/6).adi laoli/sumut pos.
Ke-lima oknum dimaksud selain berprofesi sebagai ASN, juga bekerja sebagai pengurus di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa keuangan.
Hal itu, diungkapkan ketua ormas GBNN Kota Gunungsitoli Siswanto Laoli selaku pelapor pada kasus itu, kepada Sumut Pos (Rabu, 2/6).
“Dari hasil investigasi dan data yang kita peroleh, kelima oknum ASN itu melanggar aturan dan kode etik kepegawaian, sebagaimana telah diatur di dalam PP 53 tahun 2010,” ungkap Siswanto.
“Dasar laporan kita adalah peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 21 tahun 2010, tentang ketentuan pelaksanaan PP 53 dimaksud,” tambahnya.
Siswanto mengatakan, selain PP 53 tahun 2010 yang dilanggar oleh ke-lima oknum ASN tersebut, juga bertentangan dengan amandemen Anggaran Rumah Tangga (ART) perusahaan jasa keuangan dimaksud, sebagaimana bunyi pasal 21 huruf (a), (b) dan (c).
“Amandemen ART perusahaan itu pada huruf (c), jelas diatur waktu kerja bagi pengurus yaitu pada huruf (c) surat pernyataan bersedia berkantor setiap hari kerja,” Bebernya.
“Kalau mereka wajib ngantor di perusahaan tersebut setiap hari, bagaimana dengan tanggungjawabnya sebagai ASN yang juga harus ngantor atau tugas setiap hari ditempat tugasnya,”tambahnya.
Siwanto menyebutkan ke-lima okunum ASN dimaksud, masing-masing inisial RAZ bertugas di kantor urusan Agama Kabupaten Nias, EHL selaku guru di SMP Negeri 1 Hiliduho, Kabupaten Nias, KZ sebagai guru di SMP Negeri 2 Botomuzoi, Kabupaten Nias.
“Kemudian, FH selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dan YZ merupakan guru PNS di SMP Negeri 1 Alo’oa Kota Gunungsitoli,” sebut Siswanto.
Terkait laporan itu, Siswanto berharap ke-lima oknum ASN dimaksud segera di proses dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.
“Laporan kita secara tertulis sudah kita kirimkan ke KASN pada tanggal 29 Mei 2021 yang lalu. Tembusannya juga sudah kita sampaikan kepada Bupati Nias, Walikota Gunungsitoli dan Bupati Nias Utara. Kita berharap, ke-lima oknum ASN tersebut ditindak, karena melalaikan tugasnya,”pungkasnya.
Sementara, saat Sumut Pos mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Desa Saewe Gunungsitoli (Rabu, 2/6) yang diduga tempat ke-lima oknum ASN tersebut bekerja, untuk konfirmasi hingga sore hari belum ada penjelasan.
Meski wartawan Sumut Pos sudah dua kali berupaya mendapatkan penjelasan dari pihak KSP3, namun humas kantor tersebut tidak berada ditempat. “Besok saja pak, mungkin pak humasnya ke lapangan,” kata salah seorang petugas jaga di KSP3. (adl/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan akan menggelar sidang pembacaan putusan atas sengketa Pilkada di tiga kabupaten di Sumatera Utara, hari ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut optimistis, MK bakal memutuskan dengan seadil-adilnya ihwal sengketa Pilkada yang terjadi.
“Ya benar (jadwal sidang putusan digelar hari ini). Pembelaan optimal sudah dilakukan KPU, tentu mahkamah akan memutuskan dengan seadil-adilnya berdasar fakta-fakta persidangan,” kata Anggota KPU Sumut, Benget Manahan Silitonga menjawab Sumut Pos, Rabu (2/6).
Dalam tahapan agenda sidang sebelumnya, diakui dia, pihaknya melalui jajaran KPU bersangkutan telah menyiapkan saksi atau ahli yang dibutuhkan sesuai pokok perkara. “Karena ini sidang pembuktian, pada prinsipnya persiapan tentu menyiapkan saksi atau ahli jika dibutuhkan, setelah berkordinasi dengan tim pengacara dan KPU RI. Secara umum ketiga KPU telah siap menghadapi persidangan ini, untuk membuktikan dan meyakinkan majelis hakim MK bahwa PSU yang dilaksanakan telah sesuai dengan putusan MK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.
Seperti diketahui, hasil pemilihan pasca pemungutan suara ulang (PSU) 28 April di Mandailing Natal (Madina), Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) digugat oleh paslon yang kalah suara pasca PSU ke MK. Di Madina, ada pasangan Dahlan Hasan Nasution-Aswin yang jadi penggugat. Pasangan yang unggul saat pemilihan 9 Desember ini tak terima karena berbalik kalah dari pasangan Jakfar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi setelah PSU 3 TPS.
PSU sendiri merupakan perintah MK kepada KPU dalam putusannya atas perkara perselisihan hasil pemilihan pasca pemungutan suara serentak 9 Desember lalu. Sebanyak 3 TPS di Madina kemudian melaksanakan PSU. Di Labuhanbatu sebanyak 9 TPS, dan di Labusel 16 TPS.
Di Labuhanbatu, penggugatnya adalah pasangan Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal yang juga seperti Dahlan-Aswin, berbalik kalah dari pasangan Erik Atrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar setelah PSU di 9 TPS.
Sementara di Labusel, pemohon sengketanya adalah pasangan Hasnah Harahap-Kholil Jufri Harahap yang kalah dari pasangan Edimin-Ahmad Padly. PSU di sebanyak 16 TPS semakin mengukuhkan kemenangan pendatang baru Edimin-Ahmad Padly atas pencalonan istri Bupati Labusel 2010-2020 Wildan Aswan, yang berpasangan dengan wakil bupati petahana, Kholil Jufri. Dalam pemilihan serentak 2020 di Indonesia, terdapat 23 kabupaten/kota di Sumut yang menyelenggarakan Pilkada. (prn)
PULANG SEKOLAH: Sejumlah siswa dan siswi SMP pulang sekolah usai belajar tatap muka didampingi orangtuanya, bebrapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PAUD Dikdasmen) di masa pandemi Covid-19 sudah diluncurkan. Panduan ini dibuat untuk menerjemahkan keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Ilustrasi.
Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan, panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUDdikdasmen dalam memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. “Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan membutuhkan panduan operasional sebagai turunan SKB Empat Menteri untuk memudahkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas,” kata Nadiem melalui siaran persnya, saat peluncuran panduan secara virtual, pada Rabu (2/6).
Nadiem berharap, panduan ini dapat disesuaikan dan dikembangkan dalam pelaksanaan PTM terbatas. Panduan kata Nadiem, disesuaikan berdasarkan kondisi sekolah daerah masing-masing.
Menag Yaqut Cholil Qoumas juga menyambut baik dan mendukung sepenuhnya atas diluncurkannya Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk PAUDikdasmen di Masa Pandemi Covid-19.
“Saya yakin panduan ini sudah ditunggu-tunggu tidak hanya guru dan siswa tetapi juga para orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya,” ujar Menteri Yaqut.
Menag mengajak kepada semua para pemangku kepentingan untuk segera melaksanakan PTM terbatas dengan mengikuti panduan yang telah diluncurkan.
Sebelumnya, melalui SKB Empat Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021, pemerintah telah menetapkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan yang para guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi secara lengkap untuk segera menyediakan layanan PTM terbatas.
Layanan pembelajaran jarak jauh juga wajib disediakan agar orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Iwan Syahril mengungkapkan, pada prinsipnya, panduan ini merupakan alat bantu untuk menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
“Penerima manfaat utamanya adalah guru dan tenaga kependidikan yang perlu mengontekstualisasikan panduan sesuai kondisi daerah dan satuan pendidikan,” kata Iwan dalam peluncuran panduan secara virtual, Rabu (2/6).
Panduan ini terintegrasi dengan menampilkan teks utama yang didukung glosarium dan sumber belajar yang membantu pembaca memahami atau mempelajari konsep pada teks utama. Panduan ini pun berorientasi pada murid.
“Pertimbangan utama dalam memilih strategi yang ditampilkan pada panduan ini adalah kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi murid. Diharapkan, panduan ini bisa mendorong pembelajaran yang mengantisipasi dampak negatif learning loss,” ungkapnya.
Adapun mengenai isi panduan ini sendiri, Iwan menyampaikan, ada enam bagian yang disampaikan pada panduan ini terdiri dari Pendahuluan, Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran Konsep-konsep Implementasi Pembelajaran PAUD Dikdasmen di Masa Pandemi Covid-19, Pengelolaan dan Jadwal Pembelajaran di Satuan Pendidikan, serta Rencana Pelaksanaan dan Jadwal Pembelajaran Kelas/Mata Pelajaran. “Lalu ada Penjaminan Mutu Pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Pandemi Covid-19: Pemantauan Pembelajaran dan Tindak Lanjut Pengembangan Pembelajaran serta Lampiran,” tambahnya.
Pada bagian pendahuluan ini, kata Iwan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, dan ukuran keberhasilan. Selanjutnya pada bagian kedua akan diulas terkait ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran untuk PAUD Dikdasmen di masa pandemi Covid-19, tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan, serta ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas dan sumber pendanaan.
Pada bagian ketiga, dijelaskan mengenai konsep, prinsip, dan strategi pembelajaran PAUDdikdasmen di Masa Pandemi Covid-19. Selain itu, pengelolaan dan jadwal pembelajaran di satuan pendidikan, serta rencana pelaksanaan dan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran juga dibahas pada bagian ini.
Pada bagian keempat, panduan menjelaskan terkait pemantauan pembelajaran dan tindak lanjut pengembangan pembelajaran. Selanjutnya untuk bagian lampiran di mana terdapat daftar tautan peraturan, daftar tautan sumber pembelajaran, dan poster pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi Covid-19.
Sebagai bentuk sosialisasi, panduan ini akan dikirimkan kepada dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota serta Kementerian/ Lembaga terkait melalui surat elektronik (e-mail). Panduan juga dapat diunduh di laman resmi bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id dan spab.kemdikbud.go.id.
Selanjutnya, panduan juga akan disosialisasikan pada rangkaian webinar untuk publik melalui kanal YouTube sejumlah unit kerja Kemendikbudristek dan menjadi bahan pelatihan guru secara daring asinkron melalui Guru Belajar dan Berbagi. “Selain itu, panduan akan disosialisasikan kementerian terkait, mitra pembangunan, dinas pendidikan, kantor-kantor wilayah kementerian terkait, satuan pendidikan, organisasi pendidikan, perusahaan, dan komunitas pendidikan lainnya,” tandas Iwan.
ARAHAN: Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi arahan kepada para pemainnya. Jelang lawan Thailand malam ini, Indonesia tetap bertekad menang demi menjaga peluang lolos Piala Asia 2023.
SUMUTPOS.CO – INDONESIA dan Thailand bakal kembali bersua dalam lanjutan Kualifikasi Piala Asia 2022 zona Asia Grup G. Duel tersebut bakal digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (3/6) malam WIB.
ARAHAN: Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi arahan kepada para pemainnya. Jelang lawan Thailand malam ini, Indonesia tetap bertekad menang demi menjaga peluang lolos Piala Asia 2023.
Walau sudah tak memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, paling tidak Indonesia bisa memperbaiki peringkat dunia dalam tiga laga sisa itu. Begitu juga dengan peluang lolos ke Piala Asia 2023.
Laga kali ini bisa dikatakan duel dua tim pesakitan. Sebab, Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama gagal meraih kemenangan pada laga uji coba selama melakukan pemusatan latihan di Dubai. Skuat Garuda baru saja mengalami kekalahan 1-3 dari Oman di Dubai, Uni Emirat Arab dalam laga uji coba kedua. Sebelumnya kontra Afghanistan, Timnas juga dipaksa menyerah 2-3.
Sama seperti Indonesia, hasil uji coba Timnas Thailand selama di Dubai juga tidak terlalu memuaskan. Setelah kalah 0-1 dari Oman, Thailand bermain imbang 2-2 dengan Tajikistan, dan takluk 1-4 dari Uzbekistan.
Thailand dipastikan akan tampil ngotot pada laga melawan Indonesia demi kemenangan yang bisa memperbesar peluang mereka lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Thailand saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup G dengan koleksi delapan poin dari lima pertandingan.
Untuk sementara, Thailand tertinggal satu angka dari Malaysia yang menempati peringkat kedua. Adapun puncak klasemen Grup G saat ini ditempati Vietnam yang mengoleksi 11 poin. Dengan tiga pertandingan tersisa, Thailand masih sangat berpeluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dengan status juara Grup G.
Di sisi lain, Indonesia sudah dipastikan tersingkir dari Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Sebab, Indonesia saat ini menempati dasar klasemen Grup G seusai menelan lima kekalahan beruntun. Meskipun sudah tersingkir, Indonesia wajib tampil maksimal pada laga melawan Thailand nanti. Sebab, tiga laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia akan menentukan nasib Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2023.
“Setelah Oman akan dimulai laga sesungguhnya. Kami akan memperbaiki satu demi satu kekurangan,” ujar Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi PSSI.
Salah satu yang menjadi perhatian juru taktik asal Korea Selatan itu adalah pertahanan, terutama untuk sektor bek tengah. Menurut sang pelatih, saat ini para pemainnya dalam keadaan bugar dan siap menerima latihan dengan intensitas tinggi.
Namun, ada satu nama yang harus menjalani pemeriksaan khusus, yaitu penjaga gawang Nadeo Argawinata yang sebelumnya bermain kontra Oman. “Selain Nadeo, semua pemain dalam keadaan sangat sehat. Mereka sudah bekerja keras pada dua laga sebelumnya,” tutur Shin. (bbs/saz/adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, hingga kini pemerintahan Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi keputusan kuota haji 2021. Untuk itu, pemerintah Indonesia sudah melakukan lobi-lobi melalui semua jalur yang tersedia, termasuk ke level tertinggi yakni Raja dan Putra Mahkota, agar jamaah haji Indonesia diizinkan ke Tanah Suci, tahun ini.
Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama.
KABAR calon jamaah asal Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun ini, menyeruak ke permukaan. Masalah ini ramai diperbincangkan setelah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan izin masuk kepada 11 negara, dan Indonesia tak masuk daftar negara yang diizinkan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegabriel menepis anggapan itu.
Menurutnya, hingga kini belum ada informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait kuota haji untuk Indonesia. “Belum ada info resmi dari Arab Saudi terkait haji, termasuk kuotanya, belum ada pengumuman resmi,” kata Agus, Rabu (2/6).
Oleh karena itu, masih ada kemungkinan atau peluang bagi calon jamaah haji asal Indonesia untuk pergi dan melaksanakan ibadah haji di 2021. Pemerintah diharapkan melakukan lobi dengan Arab Saudi agar larangan masuk WNI dicabut, seperti diterapkan ke-11 negara yang sudah mendapat izinn
Terlebih, vaksin Covid-19 Sinovac yang digunakan di Indonesia juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kabar baik ini, diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia untuk mendapatkan tiket masuk wilayah Kerajaan Arab Saudi.
Agus menyatakan, Indonesia sudah melakukan lobi hingga level tertinggi. “Sudah kita lakukan lobi-lobi via semua venue lorong dan bahkan ke level tertinggi yaitu Raja dan Putra Mahkota. Tidak ada level yang lebih tinggi lagi,” ujar Agus.
Namun, belum ada hasil akhir yang didapatkan dari lobi tersebut. Agus menyebut, bagi Pemerintah dan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, haji merupakan salah satu prioritas utama dalam perjuangan diplomasi yang mereka lakukan. “Diplomasi haji masuk peringkat prioritas. Semua kita lakukan dengan quite diplomacy bukan ‘toa’ diplomacy. Demi bangsa indonesia,” ungkap Agus.
Bahkan, Agus menuturkan, Jokowi memiliki “jalur khusus” untuk melobi secara langsung pada Putra Mahkota, Muhammad bin Salman (MBS). “Presiden punya “link khusus” dengan pangeran MBS. Seorang menteri kepercayaan MBS pernah berikan “link komunikasi” tersebut ketika Presiden Jokowi di Istana Raja Saud, Riyadh. Saya saksi mata, hanya bertiga waktu itu. Saya yakin Bapak Presiden sangat perhatian tentang masalah umat (haji) ini,” pungkasnya.
Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat bersabar sembari menunggu keputusan resmi dikeluarkan oleh pihak Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2021. Sampai sekarang belum ada keputusan yang disampaikan, sehingga tidak benar jika ada yang menyebut Indonesia tak dapat izin juga kuota Haji 2021.
Diputus Hari Ini
Sementara, Pemerintah melalui Menteri Agama akan memutuskan berangkat atau tidaknya jamaah haji asal Indonesia ke Tanah Suci, hari ini, Kamis (3/6). Keputusan itu akan diumumkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.
Pemerintah dan DPR telah membahas keputusan itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6). Rapat digelar tertutup sekitar dua jam. “Kita berkesimpulan, insyaallah besok siang akan kami umumkan di Kantor Kemenag di Thamrin,” kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Yaqut enggan membocorkan keputusan soal pemberangkatan jamaah haji. Ia bersikukuh ingin mengumumkannya hari ini. Ketua Umum GP Ansor itu berkeinginan, keputusan disusun secara rapi. Ia tak ingin ada kesalahpahaman di publik saat keputusan diumumkan. “Orang sabar itu baik, bagus, cantik. Jadi, kalau mau cantik, ganteng, sabar sebentar,” ucap Yaqut.
Namun sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, sampai saat ini belum ada negara yang sudah mendapat kepastian soal kuota ibadah haji 1442 Hijriah. Menurut Yaqut, Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kepastian soal terbukanya penyelenggaraan ibadah haji untuk warga negara asing beserta kuotanya.
“Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang memiliki misi haji, yang sekarang sudah dapat kuota haji. Karena kuota haji itu tergantung pada Pemerintah Saudi,” kata Yaqut.
Yaqut pun meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi soal pelaksanaan haji dari Pemerintah Arab Saudi. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia juga akan bersikap apakah akan memberangkatkan jamaah haji atau tidak.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri juga irit bicara soal keputusan tersebut. Dia meminta awak media bersabar hingga jumpa pers esok hari. “Tunggu besok siang. Besok kita sampaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tenggat waktu soal pemberangkatan ibadah haji pada 28 Mei. Akan tetapi, Arab Saudi belum memberikan kepastian hingga saat ini.
Menyeruak kabar, Indonesia tidak mendapat kuota haji tahun ini. WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah mendapat kabar tersebut. “Ya, sementara kita nggak usah bahas itu dulu (vaksin jemaah haji). Karena informasi terbaru yang kita dengar, kita nggak dapat kuota haji. Nah, ini untuk pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini,” kata Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5) lalu.
Dasco mengaku belum mendapat informasi detail soal alasan Indonesia tidak mendapat kuota haji dari Arab Saudi tahun ini. Dia membeberkan, Komisi VIII DPR atau pimpinan DPR lain yang akan memberi penjelasan. “Saya belum tahu. Saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII DPR yang terkait. Atau nanti Pak Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahi yang akan menjelaskan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menerima informasi serupa. Ada 11 negara yang sudah mendapat kuota haji dari Arab Saudi. Sayangnya, Indonesia bukan salah satunya. “Informasi resmi yang kami terima memang pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin masuk ke negara tersebut,” kata Ace.
Mengutip Reuters pada Sabtu (29/5) lalu, Pemerintah Arab Saudi mengumumkan telah mencabut larangan kedatangan pelaku perjalanan dari 11 negara dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19. Sebanyak 11 negara tersebut adalah Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang.
Banyak reaksi yang muncul dari keputusan tersebut. Warganet mempertanyakan Indonesia tak diperbolehkan masuk. Sementara, AS diizinkan meski kasus Covid-19 lebih besar daripada Indonesia.
2.500 Jamaah Sudah Refund
Menyikapi ketidakpastian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, sudah ada sejumlah jamaah yang melakukan refund. “Sudah banyak seperti itu (refund). Sekitar 15 persen dari total yang tertunda, (yang tertunda) itu ada sekitar 17 ribu. 15 persen kurang lebih ada 2.500 yang refund dari 17 ribu jamaah,” ungkapnya kepada JawaPos.com (Grup Sumut Pos), Rabu (2/6).
Salah satu hal yang menjadi faktor refund tersebut adalah adanya pembatasan umur, di mana hanya umur 18-60 tahun yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Kemudian, faktor ekonomi juga menjadi salah satu yang berkontribusi akan adanya refund. “Untuk haji di atas 60 undur diri. Karena faktor ekonomi sehingga dana ditarik, ada ditunda. Ada sebagian uang paketnya (diambil), uang kuota tetap disimpan,” tuturnya.
Kata dia, kerugian jika ibadah haji dibatalkan tidak ada. Yang membuat rugi adalah operasional dari perusahaan. “Kalau rugi dari tidak berangkat itu nggak ada karena nggak ada keberangkatan, kerugian itu ada akibat operasional yang mau tidak mau harus berjalan. Fix cost tetap jalan, direct cost nggak ada,” pungkasnya.(jpc/kps/bbs)
