25.6 C
Medan
Thursday, May 16, 2024

6 Bulan BUS BTS Beroperasi, Angkot Dicueki demi Bus Gratisan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Organda Kota Medan kerap mendapatkan keluhan dari para sopir angkot atas keberadaan Bus Trans Metro Deli (TMD). Pasalnya, sejak Bus Buy The Service (BTS) ini beroperasi di 5 koridor, mulai 16 November 2021 atau sekitar 6 bulan lalu, penghasilan sopir angkot menurun drastis. Apalagi, hingga kini Bus BTS tersebut masih beroperasi dengan tarif Rp0 ataupun gratis.

NAIK BUS: Sejumlah warga bersiap menaiki Bus Trans Metro Deli di kawasan Lapangan Merdeka Medan, belum lama ini.istimewa/sumut pos.

“Khususnya Angkot yang dilintasi Bus BTS, pendapatannya sudah berkurang sangat drastis. Dari awal kan kita sampaikan, mana mungkin angkot ini bisa bersaing dengan Bus BTS yang gratis. Sampai saat ini, itulah keluhan yang kita terima dari sopir-sopir kita di Medan,” kata Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Minggu (2/5).

Dikatakan Gomery, salah satu trayek atau koridor yang paling terkena dampak dari keberadaan Bus BTS di Kota Medan adalah jurusan Lapangan Merdeka-Belawan. Pasalnya, dari 5 koridor Bus BTS di Kota Medan, koridor tujuan Belawan adalah koridor dengan jumlah penumpang paling tinggi. Hal itu pun dapat dilihat secara langsung di halte depan Kantor Pos Besar Medan.

“Sewaktu jam-jam banyak sewa, katakanlah jam pulang kerja, itu semua penumpang sudah mengantre menunggu Bus BTS jurusan Belawan. Angkot kitan

sudah bolak-balik menawarkan diri supaya penumpang naik angkot saja, tak perlu antre, tapi angkot kita dicueki, penumpang maunya naik Bus BTS,” ujarnya.

Tak cuma itu, terang Gomery, selain lima koridor Bus BTS yang ada saat ini, yakni koridor Lapangan Merdeka – Tuntungan, Lapangan Merdeka – Tembung, Lapangan Merdeka – Amplas, Lapangan Merdeka – Belawan dan Lapangan Merdeka – Pinang Baris, pemerintah justru berencana untuk menambah empat koridor lainnya di Kota Medan pada tahun ini.

Atas kebijakan itu, Organda menilai beroperasinya bus BTS di Kota Medan sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap sopir angkot. Ditambah lagi, sangat banyak sopir angkot yang tidak menerima bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Padahal sebelum adanya Bus BTS sekalipun, pendapatan sopir angkot telah menurun tajam akibat pandemi.

“Selama pandemi anak sekolah tak lagi ke sekolah, banyak pegawai yang dirumahkan, itu saja sudah terpukul ekonomi sopir-sopir angkot ini, sampai mau bayar setoran atau kredit angkotnya saja pun gak mampu. Ditambah lagi ada Bus BTS ini, semakin terpuruk lah pendapatan sopir angkot ini,” terangnya.

Untuk itu, Organda pun kembali meminta kepada pemerintah untuk segera menerapkan dan menyesuaikan tarif Bus BTS dengan tarif Angkot di Kota Medan. “Atau kalau pun tidak, kita minta angkot yang diberi subsidi layaknya Bus BTS, supaya Bus BTS dan angkot sama-sama bisa beroperasi secara gratis,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution, meminta agar pemerintah dapat segera memberikan solusi yang tepat bagi para sopir angkot di Kota Medan atas keberadaan Bus BTS. Dedy mengakui, keberadaan Bus Trans Metro Deli ataupun Bus BTS di Kota Medan merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menciptakan mida transportasi massal yang aman, nyaman, tepat waktu, dan berbiaya murah. Namun pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan solusi bagi mereka yang terkena dampak sosial atas kebijakan yang diambil pemerintah.

“Bus BTS ini tujuannya baik, tapi ada yang terkena dampak sosial karenanya, salah satunya sopir angkot. Sopir angkot ini juga masyarakat kita yang harus diperhatikan kesejahteraannya, kita berharap ada solusi untuk mereka,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Minggu (2/5).

Dedy mengatakan, pemerintah bisa memulainya dengan tuntutan para sopir angkot, yakni menyesuaikan tarif Bus BTS dengan tarif angkot agar angkot mampu bersaing dalam mendapatkan penumpang. Atau, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada angkot agar dapat mengurangi beban operasional angkot.

“Atau mungkin ada solusi lain dari pemerintah yang bisa menjadi win-win solution. Masyarakat harus bisa mendapatkan transportasi massal modern seperti Bus BTS, tapi kesejahteraan sopir angkot juga sangat perlu diperhatikan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini sebanyak 72 unit Bus Trans Metro Deli dengan sistem BTS telah beroperasi pada 5 koridor di Kota Medan yang seluruhnya berpusat di Lapangan Merdeka Kota Medan. Awalnya Bus BTS beroperasi di 3 koridor sejak 16 November 2021, yakni tujuan Amplas, Tuntungan, dan Tembung. Pada 22 Januari 2021 yang lalu, Bus Trans Metro Deli menambah 2 koridor lainnya, yakni tujuan Pinangbaris dan Belawan. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Organda Kota Medan kerap mendapatkan keluhan dari para sopir angkot atas keberadaan Bus Trans Metro Deli (TMD). Pasalnya, sejak Bus Buy The Service (BTS) ini beroperasi di 5 koridor, mulai 16 November 2021 atau sekitar 6 bulan lalu, penghasilan sopir angkot menurun drastis. Apalagi, hingga kini Bus BTS tersebut masih beroperasi dengan tarif Rp0 ataupun gratis.

NAIK BUS: Sejumlah warga bersiap menaiki Bus Trans Metro Deli di kawasan Lapangan Merdeka Medan, belum lama ini.istimewa/sumut pos.

“Khususnya Angkot yang dilintasi Bus BTS, pendapatannya sudah berkurang sangat drastis. Dari awal kan kita sampaikan, mana mungkin angkot ini bisa bersaing dengan Bus BTS yang gratis. Sampai saat ini, itulah keluhan yang kita terima dari sopir-sopir kita di Medan,” kata Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Minggu (2/5).

Dikatakan Gomery, salah satu trayek atau koridor yang paling terkena dampak dari keberadaan Bus BTS di Kota Medan adalah jurusan Lapangan Merdeka-Belawan. Pasalnya, dari 5 koridor Bus BTS di Kota Medan, koridor tujuan Belawan adalah koridor dengan jumlah penumpang paling tinggi. Hal itu pun dapat dilihat secara langsung di halte depan Kantor Pos Besar Medan.

“Sewaktu jam-jam banyak sewa, katakanlah jam pulang kerja, itu semua penumpang sudah mengantre menunggu Bus BTS jurusan Belawan. Angkot kitan

sudah bolak-balik menawarkan diri supaya penumpang naik angkot saja, tak perlu antre, tapi angkot kita dicueki, penumpang maunya naik Bus BTS,” ujarnya.

Tak cuma itu, terang Gomery, selain lima koridor Bus BTS yang ada saat ini, yakni koridor Lapangan Merdeka – Tuntungan, Lapangan Merdeka – Tembung, Lapangan Merdeka – Amplas, Lapangan Merdeka – Belawan dan Lapangan Merdeka – Pinang Baris, pemerintah justru berencana untuk menambah empat koridor lainnya di Kota Medan pada tahun ini.

Atas kebijakan itu, Organda menilai beroperasinya bus BTS di Kota Medan sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap sopir angkot. Ditambah lagi, sangat banyak sopir angkot yang tidak menerima bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19. Padahal sebelum adanya Bus BTS sekalipun, pendapatan sopir angkot telah menurun tajam akibat pandemi.

“Selama pandemi anak sekolah tak lagi ke sekolah, banyak pegawai yang dirumahkan, itu saja sudah terpukul ekonomi sopir-sopir angkot ini, sampai mau bayar setoran atau kredit angkotnya saja pun gak mampu. Ditambah lagi ada Bus BTS ini, semakin terpuruk lah pendapatan sopir angkot ini,” terangnya.

Untuk itu, Organda pun kembali meminta kepada pemerintah untuk segera menerapkan dan menyesuaikan tarif Bus BTS dengan tarif Angkot di Kota Medan. “Atau kalau pun tidak, kita minta angkot yang diberi subsidi layaknya Bus BTS, supaya Bus BTS dan angkot sama-sama bisa beroperasi secara gratis,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution, meminta agar pemerintah dapat segera memberikan solusi yang tepat bagi para sopir angkot di Kota Medan atas keberadaan Bus BTS. Dedy mengakui, keberadaan Bus Trans Metro Deli ataupun Bus BTS di Kota Medan merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menciptakan mida transportasi massal yang aman, nyaman, tepat waktu, dan berbiaya murah. Namun pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan solusi bagi mereka yang terkena dampak sosial atas kebijakan yang diambil pemerintah.

“Bus BTS ini tujuannya baik, tapi ada yang terkena dampak sosial karenanya, salah satunya sopir angkot. Sopir angkot ini juga masyarakat kita yang harus diperhatikan kesejahteraannya, kita berharap ada solusi untuk mereka,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Minggu (2/5).

Dedy mengatakan, pemerintah bisa memulainya dengan tuntutan para sopir angkot, yakni menyesuaikan tarif Bus BTS dengan tarif angkot agar angkot mampu bersaing dalam mendapatkan penumpang. Atau, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada angkot agar dapat mengurangi beban operasional angkot.

“Atau mungkin ada solusi lain dari pemerintah yang bisa menjadi win-win solution. Masyarakat harus bisa mendapatkan transportasi massal modern seperti Bus BTS, tapi kesejahteraan sopir angkot juga sangat perlu diperhatikan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini sebanyak 72 unit Bus Trans Metro Deli dengan sistem BTS telah beroperasi pada 5 koridor di Kota Medan yang seluruhnya berpusat di Lapangan Merdeka Kota Medan. Awalnya Bus BTS beroperasi di 3 koridor sejak 16 November 2021, yakni tujuan Amplas, Tuntungan, dan Tembung. Pada 22 Januari 2021 yang lalu, Bus Trans Metro Deli menambah 2 koridor lainnya, yakni tujuan Pinangbaris dan Belawan. (map)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/