ZOOM MEETING: Pj Sekda Binjai, H Irwansyah Nasution (kanan) saat mengikuti zoom meeting dengan Waka Polda Sumut, Brigjen Dadang Hartanto.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penjabat Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution bersama Kapolres AKBP Romadhoni Sutardjo, mengikuti zoom meeting dengan Waka Polda Sumut, Brigjen Dadang Hartanto di Ruang Vidcon Mapolres, kemarin (28/4). Zoom meeting digelar dalam rangka kesiapan penanganan dan pengawasan bahan pokok penting jelang Idul Fitri di Sumut.
ZOOM MEETING: Pj Sekda Binjai, H Irwansyah Nasution (kanan) saat mengikuti zoom meeting dengan Waka Polda Sumut, Brigjen Dadang Hartanto.
Dadang mengatakan, rapat ini merupakan suatu rapat yang sangat strategis. Menurut jenderal polisi bintang satu ini, rapat sangat menentukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Tujuannya, agar tak terjadi permasalahan di tatanan masyarakat. Pasalnya, harga bahan pokok akan mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri.
“Apabila kita mampu menjaga stabilitas bahan pokok tentunya akan mengurangi beban masyarakat,” ujarnya
Mantan Kapolrestabes Medan ini berharap, Satgas Pangan melakukan pencegahan langsung untuk mengecek kondisi di lapangan. Juga untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa instansi terkait bertanggungjawab.
“Lakukan monitor dan deteksi terhadap harga bahan pokok tersebut setiap harinya. Lakukan juga komunikasi, koordinasi dengan produsen, suplier, distributor untuk sama-sama sepakat menjaga agar stabilitas harga bahan pokok tidak meningkat dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai keuntungan pribadi,” pungkasnya. (ted)
Drs Rivai Nasution MM, Ketua Umum PB Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Labuhanbatu Selatan (Labusel) sebaiknya tidak larut dalam friksi dan fraksi yang justru memecah konsentrasi membangun kabupaten ini kepada yang lebih baik.
Drs Rivai Nasution MM, Ketua Umum PB Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan.
“Hemat saya, kini Labusel telah menemukan sosok pemimpin yang visioner mendongkrak roda pembangunan yang bocor halus selama ini,” kata Drs Rivai Nasution MM, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (Iklas) kepada media, Rabu (28/4), di Medan.
Rivai Nasution, tokoh Pemekaran Labusel ini meminta masyarakat menerima hasil Pilkada yang sempat diselenggarakan ulang di sejumlah TPS.
“Ini menggambarkan betapa demokrasi terbangun dengan baik di Labusel. Jangan sampai friksi dan fraksi mengarah ketidaksepahaman terus berlanjut,” katanya.
Dia mengingatkan pemimpin Labusel juga jangan sampai terjebak pengkotakan masyarakat pendukung atau tidak pendukung.
“Pembangunan harus merata tanpa membedakan kawasan pendukung atau bukan pendukung,” katanya.
Dia berharap, Labusel tidak kalah dengan kabupaten pemekaran lainnya di Sumut. “Labusel terkesan lamban dan merangkak dalam pencapaian hasrat dan tekad pemekarannya,” ujar Rivai.
Lidi Sawit ke Pakistan dikatakan, banyak sektor pengembangan yang cukup potensial selama ini belum tersentuh guna mendongkrak pendapatan dan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Labusel. Antara lain, sektor Pariwisata seperti pengelolaan Istana Sultan Kotapinang, yang dapat dilakukan dengan bentuk kerjasama modal dan promosi wisata dengan negeri tetangga.
Termasuk pentingnya melakukan pengelolaan pasar daerah di lima kecamatan di Labusel. Dia juga menyinggung perlunya dukungan bagi UKM lidi sawit, yang oleh masyarakat akrab disebut usaha Carli (cari lidi).
“Kegiatan warga mendukung perekonomian setahun terakhir ini patut dikembangkan. Lidi sawit ini sudah sampai eksport ke Pakistan. Ini bisa dikemas menjadi komoditi Labusel,” papar Rivai.
Pemimpin baru Labusel, kata dia, juga harus membuka diri membangun komunikasi interaktif dengan masyarakat, melalui radio pemkab. Kemudian lagi, perlu dikemas dan dijadualkan pertemuan dua mingguan di rumah dinas, dihadiri tokoh masyarakat dan SKPD terkait.
“Dengan cara ini diperoleh keterbukaan informasi dan diskusi dengan masyarakat secara langsung yang dapat menjadi bahan evaluasi kinerja SKPD,” ungkapnya. (adz)
IKUTI: Bupati dan Wakil Bupati Karo serta Forkopimda, mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo.
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang meminta seluruh komponen dan unsur masyarakat Karo, ikut bersama-sama dan bahu membahu dalam mengantisipasi serta pencegahan pandemi Covid-19.
IKUTI: Bupati dan Wakil Bupati Karo serta Forkopimda, mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Presiden RI, Joko Widodo.
Langkah ini harus dilakukan karena sebagian besar negara di dunia memasuki penyebaran Covid-19 gelombang ketiga. Sehingga penyebarannya pun sangat mengkawatirkan.
Untuk mnegantisipasi hal ini, Pemkab Karo dan Forkopimda, kata Cory, akan terus berupaya menahan laju penularan Covid-19, khususnya di Kabupaten Karo. Beberapa langkah yang diambil sesuai arahan Gubernur Sumut dan Presiden RI, dengan berbagai upaya dan langkah strategis terus dilakukan dan perbaharui.
Yakni, mensosialisasikan dan melaksanakan petunjuk dan aturan baru dari Pemerintah Pusat, salah satunya meniadakan mudik serta perjalanan libur, khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemkab Karo.
Hal ini ditegaskan Cory saat mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah seluruh Indonesia, Rabu (28/4). Cory didampingi Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting dan Forkopimda mengikuti rapat dengan zoom meeting dari ruang Karo Community Center (KCC) Kantor Bupati, jalan Letjen Djamin Ginting Kabanjahe.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa seluruh pejabat daerah harus lebih memperhatikan penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. Pemerintah melakukan larangan mudik Lebaran di tahun 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Idul Fitri tahun lalu, kenaikan angka penyabaran Covid-19 mencapai 68-93%, libur Hari Kemerdekaan naik 58-119%, libur bulan Oktober naik 37-95%, Natal dan Tahun Baru naik 37-78% dan Paskah naik 1,87%.
“Pemerintah tidak ingin hal ini terulang kembali, terlebih saat ini Covid-19 di beberapa negara masuk ke fase yang mengkhawatirkan,” sebut Presiden.Gelombang ketiga penyebaran Covid-19 bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga pemerintah memberikan perhatikan khusus penanganan terutama untuk mudik lebaran, tegas Kepala Negara Joko Widodo.
Karena itu, menurutnya periode ini menjadi sangat penting karena akan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2021. Prediksi ADB (Asian Development Bank) tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 4,5 sampai 5,5%. Kita harus bisa mencapai itu dan kuartal kedua ini menjadi penentu pencapain tersebut.
“Bila kita gagal di periode ini, karena meningkatnya penyebaran Covid-19 setelah Ramadan, perkembangan ekonomi kita juga akan tertunda. Kita tidak ingin ini terjadi,” tegas Joko Widodo. Presiden berharap seluruh pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dalam menegakkan aturan larangan mudik di tahun 2021. Disamping itu, Jokowi juga menegaskan agar seluruh pejabat daerah dapat memperhatikan perputaran ekonomi di daerah masing-masing. (deo)
HARAM: Seorang petugas medis bersiap untuk menyuntikkan vaksin AstraZeneca kepada pasien. Vaksin buatan perusahaan farmasi Inggris itu dinyatakan haram oleh MUI karena mengandung enzim babi dalam pembuatannya, namun tetap boleh digunakan dengan alasan keadaan darurat.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Antusias masyarakat Sumatera Utara yang tinggi terhadap program vaksinasi Covid-19, ternyata belum dibarengi dengan ketersediaan vaksin dari pemerintah pusat. Saat ini, distribusi vaksin berjenis Sinovac ke Sumut masih di angka 660.000 dosis.
Ilustrasi.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, adapun sasaran vaksin tahap II saat ini masih untuk petugas publik dan kalangan lanjut usia (lansia). Targetnya, untuk pelayan publik di Sumut terdata sekitar 800 ribu lebih. Sedangkan lansia sebanyak 1,2 juta lebih. “Jadi totalnya ada sekitar 2.150.000 lebih. Kalau dikali dua, berarti kita butuh vaksin sekitar 4,3 juta lebih,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (29/4).
Idealnya sesuai target, sebut Alwi, Provinsi Sumut membutuhkan vaksin sekitar 4,5 juta dosis untuk mencapai kekebalan komunal atau imun community. Sedangkan sampai kini, dari laporan yang diterima pihaknya, jumlah vaksin yang sudah masuk ke Sumut sebanyak 660.000 dosis. “Berarti kita kekurangan sekitar 3.640.000 dosis atau sekitar 3,7 juta vaksin,” ungkapnya.
Guna menyeimbangkan rasio kebutuhan dan ketersediaan vaksin yang ada, Pemprovsu mengaku harus bijak menjalankan program nasional ini secara tepat, cepat, dan terukur. Sebab pengiriman dosis vaksin gelombang selanjutnya ke Sumut molor lagi.
“Harusnya tanggal 16 April kemarin, tapi ini mundur lagi. Belum tahu kita tanggal berapa akan dikirim lagi. Itu semua kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Terlebih memang konsentrasi saat ini masih untuk Pulau Jawa dan Bali. Mengingat di kedua wilayah itu pula tingkat penularan virus masih begitu tinggi,” terang mantan kepala Dinkes Labuhanbatu ini.
“Kalau ditanya kapan program vaksin ini selesai, jawabannya segera kita selesaikan kalau vaksinnya ada. Dulu saat kita petakan ada kekhawatiran wilayah-wilayah sekitar Pantai Timur seperti Labura, Labusel, Asahan – Tanjung Balai hingga ke Tabagsel terjadi penolakan. Namun ternyata animo masyarakat cukup tinggi. Artinya kampanye vaksin yang kita lakukan cukup berhasil,” sambung alumni Fakultas Kedokteran USU itu.
Karena itu, Alwi meminta masyarakat berpartisipasi menyukseskan program vaksinasi sebagai bentuk perlawanan terhadap Covid-19 termasuk dengan tetap menjaga protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas diluar rumah).
“Kita akan terus melawan Covid-19 ini dengan disiplin menerapkan prokes dan sekarang kita melawannya dengan vaksin. Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan agar wabah ini bisa kita tekan. Kita tentu ingin kehidupan bisa kembali normal, anak-anak kembali bersekolah, perkantoran berjalan normal, usaha juga. Jadi, mari kita dukung program vaksinasi ini,” pungkasnya.
Vaksinasi Lansia Masih 5,5 Persen
Terpisah, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat lanjut usia (lansia) di Sumut masih jauh dari target. Padahal, penyuntikkan vaksin corona ini sudah berjalan sejak 1 Maret lalu.
Hingga Kamis (29/4), tercatat angka vaksinasi dosis 1 terhadap lansia mencapai 70.628 orang (5,5 persen) dari target 1.279.122 orang. Sedangkan petugas publik 879.798 orang (31,4 persen) dari sasaran 879.798 orang. “Cakupan angka vaksinasi lansia kita masih rendah. Padahal sosialisasi sebetulnya sudah maksimal, mungkin untuk lansia ini peminatnya yang minim,” ungkap Aris, Kamis (29/4).
Dia mengimbau kepada masyarakat khususnya lansia agar melakukan vaksin corona. Hal ini guna menekan penyebaran Covid-19. “Diharapkan semua pihak mendorong agar pelaksanaan program vaksinasi terhadap lansia dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Kepada Puskesmas, diminta menyosialisasikan melalui kader Posyandu agar lansia segera mendaftarkan program vaksinasi ke masing-masing kelurahan,” pesan Aris.
Disebutkannya, angka vaksinasi dosis 2 lansia 46.760 orang atau 3,7 persen. Sedangkan dosis 2 pelayan publik sebanyak 151.400 orang atau 17,2 persen. Sementara, untuk vaksinasi bagi tenaga kesehatan (nakes) sudah sesuai yang diharapkan. Kini, dosis 1 mencapai 72.682 orang dari sasaran 71.058 orang. Dan, dosis 2 sebanyak 65.457 orang (92,1 persen). “Vaksinasi terhadap lansia menjadi tantangan, karena itu membutuhkan peran serta dari masyarakat,” ujar dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, akumulasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumut telah mencapai 29.331 orang, setelah bertambah 67 kasus baru dari 6 kabupaten/kota. Kemudian, angka kesembuhan akumulasinya 26.071 orang setelah bertambah 58 kasus baru dari 3 kabupaten/kota. Untuk angka kematian akibat Covid-19, jumlahnya saat ini mencapai 968 orang dengan penambahan 1 kasus baru. “Dari data-data tersebut, diketahui bahwasanya kasus aktif di Sumut saat ini mencapai 2.292 orang (943 isolasi di rumah sakit dan 1.349 orang isolasi mandiri),” pungkasnya.
Diketahui, lansia menjadi target prioritas vaksinasi karena kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia pada usia di atas 60 tahun terbilang tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata realiasinya masih lambat. Ada beberapa kendala yang membuat pelaksanaan vaksinasi pada lansia menjadi lebih lambat dibandingkan pada target non-lansia.
Jubir Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, penyebab pertama adalah masih adanya rasa takut atau ragu pada lansia. Mereka takut terkait penularan virus corona apabila harus keluar rumah. “Lansia mungkin masih merasa takut karena sosialisasi atau informasi, yang sudah kita katakan bahwa saat ini lansia mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin, dan nanti di sentra vaksinasi protokol kesehatan akan tetap dijalankan. Ini masih membuat keraguan pada usia di atas 60 tahun. Karena kita tahu di awal bahwa kita meminta, karena risiko pada lansia, untuk mereka tetap berada di rumah, mengurangi aktivitas keluar rumah, dan tentu membatasi mobilitas,” kata Nadia dalam dialog virtual yang disiarkan di kanal Youtube FMB9ID_IKP beberapa waktu lalu (6/4).
Penyebab kedua adalah keterbatasan fisik yang dialami lansia. Hal ini mungkin membuat mereka menjadi lebih terkendala saat harus mendatangi sentra vaksinasi. “Mungkin karena ada mereka yang keterbatasan fisik, kalau pergi harus ditemani anak atau keluarganya,” kata Nadia.
Dia menambahkan, jadwal vaksinasi pada lansia mungkin tidak tepat dengan jadwal kegiatan anak atau keluarganya. Atau bisa saja lansia ini hidup sudah terpisah dari anak atau keluarganya.
Kendala lain yang mungkin dihadapi adalah terkait finansial. Menurut Nadia, ada beberapa lansia yang mungkin masih harus bekerja atau memiliki keterbatasan finansial. Lalu, kendala yang biasanya juga terjadi ketika lansia harus mendaftar dengan cara online. Sebagian lansia merasa kesulitan dengan cara ini.
“Yang terakhir adalah kita tahu untuk mendapatkan layanan vaksinasi kan harus mendaftar. Mungkin mereka belum paham untuk cara mendaftar. Apalagi pendaftarannya ini kita lakukan secara online,” sebut Nadia. Pun begitu, Kemenkes berupaya untuk membantu lansia dalam mengakses pos atau sentra vaksinasi Covid-19.
Efektivitas Vaksin
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta meminta Pemprovsu melalui Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, agar lebih fokus pada efektivitas vaksin ketimbang kuantitas masyarakat yang divaksin sesuai target yang telah ditetapkan tersebut. “Bahwa melalui upaya vaksin itu sendiri, apakah sudah memberikan dampak terhadap penurunan laju penyebaran virus Corona di Sumut. Itu yang paling penting sebenarnya,” katanya.
Di sisi lain pihaknya menyarankan, pemetaan mesti dilakukan Pemprovsu terhadap kuota vaksin yang didistribusikan ke kabupaten dan kota. “Harus ada daerah-daerah yang menjadi prioritas untuk distribusi vaksin ini. Seperti untuk daerah zona merah yang angka penularannya lebih banyak dibanding daerah lain. Harusnya vaksinasi di zona merah tersebut lebih besar diberikan dan cepat dilakukan,” katanya.
Terkhusus kepada pemerintah pusat, ketua Fraksi PAN DPRDSU ini menyampaikan, Sumut merupakan salah satu provinsi prioritas untuk distribusi vaksin. Jangan sampai Sumut dengan luas wilayah dan pendidikan yang besar di Pulau Sumatera, malah terabaikan dalam hal program ini. “Sebab melalui vaksinasi ini menjadi ikhtiar kita bersama dalam melawan dan menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia, dan terkhusus di Sumut yang kita cintai ini,” pungkasnya. (prn/ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 gelombang III dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juli 2021. Rencana, ada lima kepala daerah terpilih yang akan diambil sumpah oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yakni Mandailing Natal, Nias, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Pematangsiantar.
“Ya, pelantikan kepala daerah terpilih gelombang III Bulan Juli. Dan itu pelantikan terakhir hasil Pilkada 2020,” kata Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga menjawab wartawan, Kamis (29/4).
Begitupun khusus untuk Pematangsiantar, kata Rasyid, seyogyanya akhir masa jabatan kepala daerahnya baru akan habis pada Februari 2022 mendatang. Akan tetapi sesuai keputusan dari Kementerian Dalam Negeri, maka pelantikannya dipercepat.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, selain Pematang Siantar, ada dua kabupaten di dua provinsi lain mengalami hal yang sama, yakni di Sulawesi Tenggara dan di Papua.
“Siantar kepala daerahnya bakal dapat kompensasi. Selain Siantar ada dua daerah lain di Sulawesi dan Papua,” sebut dia.
Bahkan atas kebijakan dimaksud, imbuh Rasyid, Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah Noor telah dipanggil Kemendagri dan disebut sudah ada kesepakatan terkait hal tersebut. “Kompensasinya gaji dan tunjangan sampai masa jabatannya berakhir dibayarkan penuh. Wali kotanya juga sudah pernah dipanggil soal ini. Dan sudah ada kesepakatan,” jelasnya.
Sementara itu, dari lima daerah tersebut, tiga diantaranya baru melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), yakni Labuhan Batu, Labusel dan Madina. Rencananya rapat pleno penetapan pasangan kepala daerah terpilih di tiga daerah tersebut, dijadwalkan baru akan dilakukan pada 30 April-3 Mei 2021. (prn)
BERIKAN: Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Inf Budiono disampingi personil TNI lainnya ketika memberikan tali asih bantuan sembako kepada LVRI Kota Tebingtinggi. Sofyan/Sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dandim 0204 DS Letkol Kav Jackie Yudhantara melalui Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Inf Budiono memberikan perhatian berupa silaturahmi dan pemberian tali asih berupa sembako kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Kantor LVRI Jalan Gereja Kota Tebingtinggi, Jumat (30/4).
BERIKAN: Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Inf Budiono disampingi personil TNI lainnya ketika memberikan tali asih bantuan sembako kepada LVRI Kota Tebingtinggi. Sofyan/Sumut pos.
Pembagian bingkisan sembako adalah dalam rangkan bingkisan Safari Ramadhan dari Dandim 0204 DS dan Persit Katika Candra Kirana Cab XXXIII dim 0204 kepada LVRI (Legium Veteren Republik Indonesia) dI wilayah Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebingtinggi. Selain silahturahmi, juga membangun komunikasi dengan para Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di kota Tebingtinggi.
Danramil 13 tebingtinggi Kapten Inf Budiono mengungkapkan, bingkisan lebaran ini merupakan bentuk perhatian Dandim 0204 DS terhadap para veteran atas Darma Bakti dan perjuangannya kepada TNI dan NKRI. “Pemberian bingkisan ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian TNI khususnya Dandim 0204 DS kepada para Veteran yang telah berjuang demi Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,” jelasnya.
Diungkapkan, Danramil 13 Tebingtinggi Kapten Inf Budiono mengucapkan terima kasih kepada segenap LVRI atas perjuangan dan segala sumbangsihnya kepada bangsa dan negara demi menegakkan NKRI.
“Tentunya bingkisan ini tidak sebanding dengan perjuangan yang telah dipersembahkan LVRI bagi Bangsa dan Negara, terima kasih kepada para Veteran. Semangat perjuangan yang telah diwariskan ini akan kami lanjutkan secara estafet demi mengawal keutuhan NKRI tercinta.
Danramil 13 Tebingtinggi juga menghimbau kepada anggota Veteran dimasa Pandemi Covid-19, ini agar selalu menerapkan protokol kesehatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19.
Turut serta mendampingi Danramil 13 Tebingtinggi saat penyerahan bingkisan kepada LVRI diantaranya Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 14 Nyonya Budiono beserta pengurus dan babinsa Koramil 13 Tebingtinggi. (Ian)
Toko Linory Jaya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Tuhu’aro Hulu alias Ama Nepi terpaksa melaporkan Toko Linory Jaya ke Polres Nias atas dugaan penipuan dan penggelapan. Warga Desa Loloana’a Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara itu, merasa ditipu atau dikelabui saat transaksi pembayaran belanja barang elektronik. Sebab usai transaksi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) milik Toko Linory Jaya, saldo di rekeningnya terkuras.
Toko Linory Jaya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
“Saya terpaksa membuat laporan ke Polisi, karena pemilik Toko Linory Jaya tak kooperatif. Bukti yang saya tunjukan bahwa telah terjadi transaksi ganda, namun tidak ditanggapi,” kata Ama Nepi, kepada Sumut Pos (Senin, 26/4).
Ama Nepi menuturkan, pada hari Rabu (21/4) lalu dirinya bersama putranya pergi berbelanja pesawat televisi dan digital parabola di Toko Linory Jaya yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli.
Ama Nepi menyebutkan total belanjanya saat itu sebesar Rp 2 juta enam ratus dua puluh lima rupiah. Karena tidak mencukupi uang tunai yang ia bawa, lalu memberikan kartu ATM nya untuk dilakukan transaksi elektronik melalui mesin EDC milik Toko Linory Jaya. “ Sewaktu digesek pertama, kata pegawainya tidak berhasil. Katanya gangguan jaringan, sehingga harus diulang ,” bebernya.
Karena penasaran dengan transaksi sebanyak dua kali yang dilakukan pegawai Toko Linory Jaya, lalu Ama Nepi pergi ke mesin ATM BRI melakukan pengecekan saldo, dan benar saja saldonya berkurang dua kali total belanjanya.
“Saya masih ingat saldo saya ada Rp 7 jutaan lebih. Sewaktu saya cek, tinggal Rp 1,9 juta lebih. Sehingga saat itu juga saya kembali ke Toko Linory Jaya,namun jawaban dari pegawainya nanti ditanyakan ke BRI. Karena kurang ditanggapi maka saya langsung pulang,” sebutnya.
Untuk memastikan uang yang terkuras direkeningnya, esok harinya Ama Nepi pun mendatangi kantor unit BRI di Kecamatan Alasa. Lalu meminta meminta print out rekening koran, dan hasilnya menunjukan terjadi transaksi sebanyak dua kali dengan nominal yang sama ke rekening pemilik Toko Linory Jaya.
“Bukti print out rekening koran sudah saya kirim ke orang Tokonya melalui pesan Whatsapp, namun juga tidak ditanggapi, makanya saya buat laporan ke Polisi,” pungkasnya.
“ Ya, sekalipun nilainya kecil buat orang itu, namun buat saya uang itu sangat bernilai. Dan saya harap Polres Nias dapat segera memproses laporan ini,” sambungnya.
Sementara, pemilik Toko Linory Jaya Sama Indah saat Sumut Pos melakukan konfirmasi (Senin, 26/4) mengakui jika uang milik Ama Nepi baru ia ketahui telah masuk ke rekeningnya pada Minggu (25/4), atau setelah korban mengirim bukti STPLP yang dikeluarkan Polres Nias memberi tahu telah melapor ke Polisi.
Menurut Sama Indah, pihaknya sudah berupaya menanyakan hal itu kepada pihak BRI Cabang Gunungsitoli, namun jawaban dari pegawai BRI saat itu transaksi hanya satu kali.
“Tiap hari banyak notifikasi uang masuk ke hp saya pak, dan uang masuk ke rekening saya juga banyak setiap hari. Jadi saya tidak tau betul yang mana transaksi pembeli itu,” jawabnya mengelak.
“Semalam baru saya cek notifikasi uang masuk. Memang ada uang masuk totalnya dua kali belanja pembeli itu, tapi transaksinya hanya satu kali. Gak mungkinlah kami tipu uang segitu, bapak itu aja yang kurang sabar,” sambungnya.
Terkait laporan korban ke Polisi, Sama Indah menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum yang sedang berjalan. “Biar saja pak, pokoknya kami tidak merasa bersalah, teransaksinya yang bermasalah, masalahnya apa silahkan tanyakan ke BRI,” katanya.
Terpisah, Pejabat Sementara (PS) Paur Humas Polres Nias Aiptu Yansen Hulu membenarkan telah menerima laporan korban dengan nomor : STPLP/104/IV2021/NS, dan masih dilakukan penyelidikan.
“Laporannnya sudah kita terima kasus, kasus dugaan penipuan dan penggelapan. penyidik sedang melakukan penyelidikan. Sampai saat ini, pelapornya sudah diambil keterangan, dan saksi hari ini juga sudah diambil keterangan di unit IV Sat Reskrim Polres Nias,” kata Aiptu Yansen Hulu kepada Sumut Pos melalu pesan Whatsapp, Rabu (28/4).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PLN mengapresiasi langkah PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dukungan tersebut tercermin melalui kerjasama antara BTN dan para pengembang dalam penggunaan kompor induksi pada proyek hunian di Kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Melalui kemitraan ini, proyek TOD milik PT Adhi Commuter Properti, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Adhi Persada Properti, Perum Perumnas dan PT Wijaya Karya Realty yang dibiayai Bank BTN akan menyediakan fasilitas kompor induksi pada tiap hunian yang dibangun.
“PLN sangat mengapresiasi atas langkah BTN bersama mitra debiturnya dalam penggunaan kompor induksi pada pembangunan perumahan. Ini merupakan wujud dukungan seluruh stakeholder termasuk perbankan beserta mitranya dalam upaya pemerintah pada sektor kemandirian dan ketahanan energi nasional,” jelas Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril.
Menurutnya, salah satu upaya untuk mendorong penyerapan konsumsi energi dalam negeri secara optimal adalah dengan beralih dari kompor berbahan bakar Liquid Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi. Sebab, penyediaan sumber energi LPG masih melalui impor, sementara listrik merupakan energi domestik yang mudah dijangkau.
Pada kesempatan yang sama, Bob juga menjelaskan sejumlah manfaat dari penggunaan kompor induksi, yakni lebih efisien, hemat, bersih dan aman.
Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menginisiasi Gerakan 1 Juta Kompor Induksi untuk mewujudkan cita-cita kemandirian energi nasional. Bank BTN, lanjutnya, sebagai bagian dari BUMN ikut bersinergi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mendukung cita-cita tersebut.
“Kami mengapresiasi para pengembang non-subsidi yang ikut mendukung visi pemerintah menjadikan Indonesia mandiri energi melalui Gerakan 1 Juta Kompor Induksi. Penyediaan kompor induksi di hunian TOD kami harapkan dapat menghadirkan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia,” terang Haru.
PLN terus mengajak berbagai pihak untuk dapat turut berkolaborasi dalam memasyarakatkan kompor induksi sekaligus memastikan kesiapan seluruh ekosistem dan stakeholder yang berkaitan, seperti akademisi, produsen, distribution channel, marketplace, perbankan dan lain-lain. (rel/ila)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku sudah menghubungi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) soal munculnya dugaan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang sempat dihubungi Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial. Tumpak meminta MAKI untuk menyerahkan bukti akurat dugaan keterlibatan Lili.
Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.
Diduga sebelum memberikan suap senilai Rp 1,3 miliar kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP), Syahrial sempat menghubungi Lili.
“Kami sudah mendengar itu (munculnya dugaan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar), dengan membaca itu tentunya kalau sekadar begitu kurang lah. Tentu kita minta kalau ada lebih akurat lagi mengenai fakta-faknya. Kami juga sudah berhubungan dengan MAKI, tolong sampaikan kalau ada,” kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/4).
Tumpak menegaskan, pihaknya membutuhkan data dan fakta yang akurat untuk mendalami dugaan tersebut. Sehingga proses pelanggaran dugaan kode etik kepada setiap insan KPK, termasuk pimpinan bukan berdasarkan asumsi. “Sepanjang memang ada, ya lakukan. Kalau memang tidak ada hanya ngomong begitu ya nggak bisa kita lakukan pemeriksaan,” ucap Tumpak.
Meski demikian, Tumpak menyampaikan pihaknya proaktif mengenai informasi yang berkembang dipublik. Dia menyebut, tidak menunggu adanya laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan Lili dalam penanganan perkara di Pemerintah Kota Tanjungbalai.
“Kita proaktif, nggak menunggu laporan. Ada dua macam, satu berdasarkan adanya laporan kita melakukan pemeriksaan, kedua kalau kita dengar, tidak ada laporan tapi kita baca media ada segala macem ya tentunya kita proaktif untuk mengumpulkan apa benar berita-berita ini, kan begitu,” tegas Tumpak.
Terpisah, Koordinator MAKI Boyamin Saiman pun mengakui sudah dihubungi oleh KPK melalui sutat elektronik atau email. Dalam surat elektronik tersebut, Boyamin diminta memberikan data soal dugaan keterlibatan Lili, yang diduga sempat dihubungi Walikota Tanjungbalai Syahrial.
“Baru kontak lewat email,” ucap Boyamin kepada JawaPos.com.
Meski demikian, Boyamin mendorong agar Dewas KPK bisa meminta keterangan kepada Syahrial. Karena menurutnya, Syahrial mengetahui dugaan keterlibatan Lili.
“Bukti awalnya yaitu pengakuan dari M Syahrial, artinya silakan Dewas minta keterangan ke Syahrial dan Lili P Siregar,” ujar Boyamin.
Adapun dalam perkara dugaan suap penanganan perkara di Pemkot Tanjungbalai, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni penyidik asal kepolisian, Stepanus Robbin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS) dan pengacaranya Maskur Husain (MH) sebagai tersangka. KPK menduga, penyidik asal Korps Bhayangkara Stepanus menerima suap untuk mengurus perkara yang menjerat Syahrial.
Stepanus yang merupakan penyidik KPK bersama dengan Maskur Husain menyepakati agar perkara dugaan korupsi yang menjerat Syahrial di KPK tidak lagi dilanjutkan. Kesepakatan uang Rp 1,5 miliar ini, setelah Stepanus bertemu Syahrial di rumah Azis Syamsuddin pada Oktober 2020.
Syahrial lantas menyanggupi permintaan uang itu, dengan kesepakatan kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Terlebih KPK juga sampai saat ini belum mengumumkan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kota Tanjungbalai.
Syahrial memberikan uang itu secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dari Stepanus. Uang itu baru diserahkan dengan total Rp 1,3 miliar.
Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpc)
PARKIR: Bus ALS saat terparkir di pool. Organda Medan mengklaim, sekitar 1.000 unit lebih bus bakal mangkrak akibat larangan mudik tahun ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mulai 6 hingga 17 Mei 2021, sangat dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha jasa transportasi, termasuk di Sumut. Diperkirakan, lebih dari 1.000 unit bus akan mangkrak atau tidak beroperasi, sehingga mereka akan kehilangan penghasilan selama 12 hari.
PARKIR: Bus ALS saat terparkir di pool. Organda Medan mengklaim, sekitar 1.000 unit lebih bus bakal mangkrak akibat larangan mudik tahun ini.
“Kalau ini tetap dilarang, maka paling tidak ada 1.000 lebih armada bus yang tidak jalan. Jika dikalikan 4 orang untuk setiap busnya, yaitu 2 sopir dan 2 kernet, berarti ada 4.000 orang yang tidak berpenghasilan selama 12 haru itu. Padahal seharusnya, 12 hari itulah masa puncak penghasilan mereka,” kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Kamis (29/4).
Ia menambahkan, para pekerja transportasi di Kota Medan sudah menyampaikan keluhannya kepada Organda terkait kebijakan pemerintah tersebut. Selanjutnya, pihak Organda pun telah menyampaikan hal tersebut kepada Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
Namun sejauh ini, pemerintah hanya bisa melakukan pelarangan kepada pihaknya, tanpa bisa memberikan solusi ataupun kompensasi untuk para pekerja transportasi yang merasa dirugikan tersebut. “Sejauh ini hanya larangan saja, tidak ada solusi apalagi kompensasi,” keluhnya.
Apalagi, kata Gomery, larangan beroperasinya bus tersebut bukan Cuma berlaku untuk bus AKAP, tapi juga berlaku untuk bus AKDP. Hal ini pun membuat para pekerja transportasi tidak dapat berbuat banyak, sebab mayoritas busa tidak beroperasi hanya di dalam kota. “Tanggal yang ditetapkan pemerintah itu merupakan puncak mudik, tentu sangat terasa karena pendapatan akan lebih banyak. Kita memang menghormati keputusan pemerintah, tapi sebaiknya ada solusinya,” katanya.
Disinggung, apakah ada mengajukan solusi agar tetap beroperasi dengan penerapan Prokes ke Dinas Perhubungan Sumut, seperti tetap beroperasi namun dengan mengurangi jumlah penumpang agar dapat menjaga social distancing, Gomeru mengaku sudah mengajukan permohonan itu. “Tapi lagi-lagi, larangan itu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, jadi Dishub Sumut gak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti keputusan pusat. Makanya kita bilang, seharusnya pemerintah memberikan kompensasi kepada kami kalau memang keputusan larangan mudik itu tidak bisa dicabut lagi,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV Syaiful Ramadhan mengaku sangat prihatin dengan keputusan ini. Sebab, sangat berdampak besar bagi para pekerja transportasi di Kota Medan. Namun disisi lain, pihaknya juga mendukung pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. “Kita dukung pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi penyebaran Covid-19 ini. Tapi kita juga tidak mau kalau para pekerja transportasi terkena dampak dari kebijakan tersebut,” kata Syaiful.
Untuk itu, politisi PKS ini meminta Pemko Medan melalui Dishub Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dishub Sumut untuk menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI agar dicari solusi kepada mereka para pelaku transportasi, mulai dari sopir, kondektur (kernet) hingga para pekerja lainnya yang bekerja di perusahaan transportasi.
“Kita berharap memang ada solusi ataupun kompensasi untuk mereka. Sebab kita mau masyarakat terhindar dari pandemi Covid-19, tapi kita tidak mau ada masyarakat yang terpuruk ekonominya karena kebijakan yang diambil untuk memutus pandemi ini. Semoga ada solusi untuk masalah ini,” pungkasnya.
Warga Langkat Dilarang ke Binjai
Sementara, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Binjai akan melakukan penyekatan di perbatasan Binjai dan Kabupaten Langkat. Hal ini dilakukan untuk menjalankan Instruksi Presiden yang melarang mudik tahun ini.
Kapolres Binjai, AKBP Romadhoni Sutardjo menjelaskan, pihaknya melakukan penyekatan atau menghambat masyarakat masuk dari Aceh menuju Langkat dan ke Kota Binjai. “Kamis fokus membantu Kabupaten Langkat. Penyekatan ke Aceh atau dari Aceh ke Sumut melalui Langkat,” kata Romadhoni ketika dikonfirmasi wartawan, kemarin (28/4).
Sementara bagi warga Kota Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro), sambung Kapolres, tidak ada larangan masuk ke Binjai. Hasil ini disepakati usai pembahasan yang dilakukan Satuan Gugus Tugas. “Untuk wilayah Mebidangro, masih diperbolehkan mudik lokal,” seru dia.
Guna menghambat akses masyarakat, Kapolres melanjutkan, pihaknya mendirikan dua pos. Selain menghambat, dua pos penyekatan tersebut dibangun untuk memantau aktivitas larangan mudik.
Keduanya berada di pintu masuk depan dan belakang untuk pengendara yang datang dari Aceh. Pintu masuk depan dimaksud adalah di Tandam dan belakang ada di Kwala Begumit. “Rencananya untuk penyekatan ada dua pos yang akan kita dirikan,” ungkapnya.
Kasat Lantas Polres Binjai, AKP Djoko Lelono menambahkan, pihaknya juga membangun pos pemantauan arus lalu lintas di wilayah perkotaan. “Selain pos penyekatan, kita akan bangun pos pemantau arus lalulintas nantinya,” tukasnya.
Berbagi Takjil dan Masker
Satlantas Polres Binjai juga membagikan takjil dan masker kepada pengendara yang melintas di depan Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (28/4). Masker dibagi sebagai bentuk cara untuk mengingatkan masyarakat supaya tidak mengendurkan Prokes dalam menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah.
Sementara takjil dibagi ke pengendara karena berhubung saat ini tengah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kasat Lantas menambahkan, kegiatan ini dilakukan sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo.
Polri hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagai bagian untuk mencegah penyebaran virus. Di sisi lain, kata Kasat, Polres Binjai membagikan masker sekaligus bagi-bagi takjil. “Kita bagikan masker dan takjil kepada masyarakat. Untuk masker, sebagaimana aturan pemerintah dan instruksi Kapolri,” tukasnya. (map/ted)
