MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polrestabes Medan terus mendalami pelanggaran hukum terhadap layanan rapid test drive thru di Jalan Pulau Pinang, Lapangan Merdeka Medan. Selain perizinan dan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, polisi mendalami juga mendalami pencurian arus listrik dan pembuangan limbah medis.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, aliran listrik ke pos layanan rapid test antigen yang dikelola PT Sumatera Siberia Kompaniya (PT SSK) ilegal. Sebab, mencuri arus listrik. “Iya (mencuri arus listrik), selama empat bulan,” kata Riko saat turun langsung ke lokasi pada Rabu (26/5) malam.

Petugas PLN sudah datang memeriksa aliran listrik layanan rapid test tersebut. Menurut petugas, aturannya setiap pelanggan PLN yang menggunakan aliran listrik harus memakai meteran. “Untuk lebih detailnya terkait itu silakan tanyakan ke PLN. Tapi, yang jelas kita masih dalami lebih lanjut kasusnya,” ujar dia.

Sementara, Wakasat Reskrim Polrestabes Medan AKP Rafles mengatakan, pihaknya juga mendalami terkait pembuangan limbah medis. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dilakukan penggerebekan ke lokasi rapid test tersebut. “Awal mula penindakan itu dari kabarnya limbah-limbah medis yang tidak diambil. Jadi ada prosedur yang dilakukan kalau terkait limbah itu gak boleh dari 24 jam sudah harus diambil. Nah, ini sudah berhari-hari,” kata Rafles.

Rafles menyebutkan, terkait perizinan juga masih didalami. “Terkait yang beredar adalah sudah ada izin dari instansi terkait, yang bisa saya sampaikan sampai saat ini kami hanya menerima itu adalah surat tidak keberatan. Tidak lazim sebagaimana biasanya terkait usaha-usaha yang lain. Karena itu, kita sedang meminta keterangan dari pihak yang mengeluarkan surat tidak keberatan tersebut,” ungkapnya.

Rafles menyatakan, layanan rapid test itu keberadaannya cuma sebatas rekomendasi saja dari instansi terkait. “Hanya surat dari beberapa instansi terkait yang mengatakan tidak keberatan diadakannya layanan tersebut. Nah, kalau itu kan sifatnya rekomendasi, bukan izin,” cetus dia.

Karena itu, pihaknya juga melakukan penggerebekan lokasi rapid test di Jalan Bukit Barisan, Lapangan Merdeka Medan pada Rabu malam. “Penggerebekan itu pengembangan kasus, karena di sana (Jalan Pulau Pinang) ditemukan banyak cacat prosedural makanya kita periksa juga yang di situ,” ucapnya.

Dia menyebutkan, layanan rapid test antigen di depan Kantor Pos Medan tidak ada izin dari Dinas Pariwisata Kota Medan. “Kalau untuk rapid test antigen di depan Kantor Pos Medan kurang lebih sejenislah, surat tidak keberatan. Karena belum ada izin, ya jangan beroperasi dulu. Semuanya harus dibuktikan hitam di atas putih,” tandasnya.

Diketahui, petugas Unit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek layanan test swab antigen drive thru tersebut, Selasa (25/5) sore. Dalam penggerebekan itu, petugas mengamankan sejumlah orang dan barang seperti alat test swab dan rapid test antigen serta perangkat elektronik yang digunakan.

Kuasa Hukum PT SSK, Julheri Sinaga mengatakan, penghentian aktivitas layanan tersebut yang dilakukan polisi, banyak disesalkan berbagai pihak. Terlebih, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyukseskan program Presiden Jokowi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Akan tetapi, di tengah wabah pandemi ini ternyata Polrestabes Medan justru menutup aktivitas perlindungan masyarakat.

“Sebetulnya apa yang dilakukan PT Sumatera Siberia Kompaniya justru membantu pemerintah menekan angka penyebaran Covid-19. Karena itu, dalam hal ini harusnya Polrestabes Medan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat menjadi garda terdepan dalam melindungi kesehatan masyarakat, bukan malah berlaku represif menutup lokasi itu,” ujar Julheri kepada wartawan, Selasa (25/5) malam.

Julheri menyatakan, terkait perizinan tidak ada masalah, semua dokumennya ada. “Ada surat izin dari Dinas Perhubungan Kota Medan. Ada juga surat pemberitahuan ke Kapolrestabes, surat pemberitahuan ke Kasatlantas, surat pemberitahuan ke Kasat Intel, surat pemberitahuan ke Kabag Ops. Jadi, marilah bekerja sama yang baik untuk menyukseskan program Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan penyebaran Covid-19,” tegas dia. (ris/ila)

DPRD Medan Minta Polisi Tak Menduga-duga

Komisi I DPRD Medan meminta counterpartnya, yakni Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas hasil penggerebekan yang mereka lakukan kepada layanan rapid test antigen drive thru di Lapangan Merdeka Medan, Selasa (25/5) sore. Tak cuma itu, hasil penggerebekan tersebut juga diminta agar diungkapkan secara transparan.

Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya mengatakan, hal itu pen-ting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan opini di tengah-tengah masyarakat. Polisi harus dapat menjelaskan apa yang menjadi dasar penggerebekam tersebut, dan tidak hanya sekadar menduga-dugan

Sebab, sejak beroperasi pada Februari 2021 yang lalu, banyak masyarakat yang memanfaatkan keberadaan layanan test swab antigen drive thru untuk melakukan pengecekan kesehatan maupun kepentingan surat bagi pelaku perjalanan antar kota.

“Sebaiknya dijelaskan, kenapa dilakukan penggerebekan. Apa yang menjadi sebab makanya dilakukan penggrebekan, tujuannya apa, lalu usut sampai tuntas, jangan sekadar menduga-duga. Selanjutnya, sebaiknya hasilnya pengusutannya harus disampaikan kepada masyarakat, agar jelas dan transparan,” ucap Habib kepada Sumut Pos, Kamis (27/5).

Menurut Habib, sebelum polisi belum dapat membuktikan kejanggalan ataupun tindakan ilegal dari hasil penggerebekan tersebut, politisi Partai NasDem tersebut juga meminta agar penyelenggara layanan test swab antigen drive thru tetap dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang datang.

Apalagi, keberadaan swab antigen drive thru di Lapangan Merdeka sangat membantu masyarakat dan dapat mencegah terjadinya penumpukan masyarakat di rumah sakit bagi masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan Covid-19.”Sejujurnya saja, layanan drive thru itu sangat membantu masyarakat juga. Karena kalau semua masyarakat harus ke rumah sakit, ya bisa penuh rumah sakit itu semua,” ujarnya.

Apalagi, sepengetahuan dirinya, pelayanan test swab antigen drive thru di Lapangan Merdeka juga telah mengantongi izin dan turut dihadiri serta mendapatkan apresiasi dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. “Soal adanya temuan ‘pencurian’ arus listrik, saya pikir itu masalah lain ya, tidak ada kaitannya dengan swab antigen itu sendiri. Dan yang pasti, jangan sampai kejadian ini justru menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat untuk melakukan swab antigen agar selalu aman dalam beraktifitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Afif Abdillah meminta Dinas Kesehatan Kota Medan diminta untuk memperketat pemberian izin dan harus melakukan monitoring berkala di setiap penyelenggaraan Rapid Test Covid-19 Drive Thru di Kota Medan. “Pemberian izin harus diperketat kepada penyelenggara Rapid Test Covid-19 Drive Thru dan selalu dimonitoring secara berkala oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Medan, agar tidak terjadi lagi seperti kasus yang terjadi di Bandara Kualanamu dan kasus tidak ada izinnya atau legalitas penyelenggara Rapid Test Covid-19 Drive Thru,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan tersebut.

Sebab bila ada ditemukan penyelenggara Rapid Test Covid-19 Drive Thru di Kota Medan tidak berizin dan tidak ada legalitasnya, maka hal ini akan menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat Kota Medan, terutama ancaman akan terpapar virus Corona.”Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga harus memperketat pemberian izin secara teknis dan selalu melakukan monitoring berkala terkait limbah dari penyelenggara Rapid Test Covid-19 Drive Thru di Kota Medan,” tegasnya.

Sebab limbah dari penyelenggaraan Rapid Test Covid-19 Drive Thru ini bukan limbah yang biasa, namun limbah yang tergolong limbah infeksius, yakni limbah yang bisa menjadi sumber penyebaran penyakit baik kepada petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat di sekitar lingkungannya. “Limbah ini harus diperlakukan secara khusus, makanya penyelenggara Rapid Test Covid-19 Drive Thru ini tidak hanya harus mengantongi izin dari dinas Kesehatan dan pihak kepolisian saja. Tetapi, harus juga memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto mendesak Polrestabes Medan untuk transparan mengungkap ke publik soal hasil penggerebekan tersebut. “Harus ada penjelasan mengapa dilakukan penggrebekan? Apa yang menjadi sebab penggerebekan? Tujuannya apa? Mungkin, kalau bahasa saya lebih tepatnya polisi melakukan sidak atau mencari fakta-fakta di lapangan. Sah-sah saja. Tapi hasilnya harus disampaikan ke masyarakat,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut kepada wartawan, Kamis (27/5).

Dikatakannya hal itu penting agar tidak menimbulkan opini di masyarakat. Terlebih sejak beroperasi Februari 2021 lalu, banyak masyarakat yang memanfaatkan keberadaan rapid test drive thru untuk sekadar mengecek kesehatan maupun kepentingan surat bagi pelaku perjalanan jauh.(map/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Remaja Peduli Labuhandeli menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Veteran, Pasar VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, Kamis (27/5) pukul 11.00 WIB. Aksi protes menuntut perbaikan jalan rusak berlangsung secara spontan. Para pemuda memikul keranda mayat ditutupi karton putih menyampaikan aspirasi di badan jalan yang mengakseskan Medan – Belawan.

Aksi berlangsung tertib. Mereka terus berorasi mencari perhatian pengguna jalan. Sejumlah karton berisikan tulisan protes mereka bentang di sepanjang jalan tersebut.

“Sudah lama jalan ini rusak, tapi sampai saat ini tidak jug diperbaiki Keranda mayat ini sebagai simbol matinya kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas kerusakan jalan ini,” teriak pengunjuk rasa.

Kordinator aksi, Usman mengatakan, aksi yang mereka lakukan sebagai wujud kepedulian kepada pengguna jalan, karena jalan tersebut sudah rusak parah. Namun, pemerintah belum juga memperbaiki.”Ini aksi spontan, kami sudah bosan dengan jalan Veteran ini penuh lubang. Bahkan tidak sedikit pengendara yang terjatuh akibat lubang yang sudah membesar,” ucapnya.

Dijelaskannya, jalan tersebut merupakan tanggung jawab provinsi, tetapi sampai saat ini belum ada juga diperbaiki atau dirawat. “Kami menggelar aksi ini, karena kami tidak mau ada keluarga, abang, kakak, saudara kami yang jadi korban akibat jalan rusak ini,” tegas Usman.

Ia berharap Pemerintah Sumatera Utara dapat peduli dengan kondisi jalan tersebut. Kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Ramahyadi segera menyahuti aspirasi mereka, agar jalan yang sudah rusak selama dua tahun ini segera diperbaiki. “Kalau aksi kami tidak didengar. Kami akan terus menggelar aksi sampai adanya perbaikan jalan kami ini,” tegas Usman.

Aksi unjuk rasa tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas. Setelah berorasi hampir satu jam, para pengujuk rasa membubarkan diri. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan melanjutkan agenda Silaturahim Kebangsaannya. Pada silaturahim kali ini, jajaran pimpinan DPTD PKS Kota Medan menyambangi kantor DPD II Partai Golkar Kota Medan di Jalan Jend Gatot Subroto No.173/175, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Selasa (25/5) sore. Sebelumnya, DPD II PKS Kota Medan telah melakukan silaturahim kebangsaannya ke DPC Partai Demokrat Kota Medan.

Rombongan DPTD PKS Medan yang dipimpin Sekretaris DPD PKS Kota Medan, Rudiawan Sitorus, M.Pem.I disambut langsung oleh ketua DPD Partai Golkar Medan H.M Syaf Lubis S.E

Saat itu, Rudiawan Sitorus yang akrab disapa URS (Ustadz Rudiawan Sitorus) menyampaikan harapannya agar kedepannya PKS dan Partai Golkar dapat bersama-sama berkolaborasi dalam membangun Kota Medan kearah yang lebih baik.

“Fokus silaturahim kita ini adalah silaturahim kebangsaan, dimana antara PKS dan Golkar ingin berkolaborasi membangun Kota Medan kedepannya kearah yang lebih baik,” ucapnya dalam penyampaian kata sambutan silaturahim kebangsaan tersebut.

Rudiawan juga mengajak DPD Partai Golkar Kota Medan sebagai partai Politik yang mampu memberikan solusi bagi warga Kota Medan ditengah kondisi saat ini. “Di tengah kondisi saat ini, kita ingin bersama-sama menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat Kota Medan,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan H.M Syaf Lubis S.E memberikan apresiasi atas kehadiran rombongan DPTD PKS Kota Medan dalam rangka silaturahim kebangsaan.”Kami sangat bangga atas kehadiran teman-teman seperjuangan dari PKS Kota Medan dalam agenda Silaturahim Kebangsaan yang dilaksanakan oleh PKS Kota Medan. Walaupun sudah banyak yang kami kenal, kami lihat pengurusnya ini wajah-wajah baru, semakin muda-muda saya lihat,” katanya.

Syaf Lubis menegaskan agar ke depannya PKS dan Partai Golkar bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan warna perpolitikan, khususnya di Kota Medan.

Silaturahim Kebangsaan ke DPD Partai Golkar Kota Medan itu turut dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Medan Sunardi Ali, Bendahara H. Kamaluddin, Wakil Ketua DPD Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Medan M Afri Rizki Lubis dan sejumlah pengurus DPD II Partai Golkar Kota Medan lainnya.

Di sisi PKS, selain dihadiri Rudiawan Sitorus, rombongan PKS Kota Medan juga turut dihadiri Sekretaris DED PKS Kota Medan Doli Indra Rangkuti, Ketua Bidang Kebijakan Publik sekaligus menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajuddin Sagala, dan sejumlah pengurus PKS Kota Medan lainnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut menemukan 8 kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang tidak sesuai ketentuan. Atas temuan itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta Gubsu Edy Rahmayadi menjelaskan persoalan tersebut kepada publik.

“Dalam temuan tersebut ada delapan kegiatan yang menelan anggaran Rp70 miliar. Tentu itu bukan uang sedikit,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Mangapul Purba dalam keterangannya, kemarin (27/5/2021).

Secara tegas Mangapul juga  meminta Gubsu Edy bertanggung jawab atas hal itu. “Kita minta Pemprov menjelaskan kepada publik termasuk penyelenggara pemeriksa keuangan soal pertanggungjawaban yang selayaknya diberikan,” katanya.

Kemudian Mangapul, mendesak Gubsu agar menyelesaikan beberapa program dalam penanganan Covid-19 yang juga masuk temuan BPK tersebut, agar WTP yang diterima Pemprov Sumut tidak sia-sia. “Pemprov harus menyelesaikan progam yang belum diselesaikan, sehingga WTP yang diterima bukan sebatas penilaian pemeriksaan keuangan belaka,” ucapnya.

Mangapul mengingatkan, persoalan pandemi virus Corona ini merupakan tanggung jawab bersama. Namun, urusan penanganan dan pencegahan menjadi tanggung jawab Pemprov Sumut. “Pemerintah sendiri harus mempertanggungjawabkan anggaran yang untuk masyarakat,” jelasnya.

Seperti diketahui BPK menemukan delapan kegiatan penanganan pandemi virus Corona di Sumut yang tidak sesuai ketentuan. Temuan ini terkait belanja tidak terduga yang dilakukan Pemprov Sumut pada delapan kegiatan itu.

“Belanja tidak terduga atas delapan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 tidak sesuai ketentuan,” kata Kepala Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Sumut, Mulya Widyopati, melalui keterangan tertulis.

Mulya memaparkan, kegiatan tidak sesuai ketentuan itu antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan. Selain itu, ada belanja bantuan pembuatan bak becak bermotor yang belum selesai dikerjakan.

“Antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan, dan ketidakwajaran keuntungan, serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya. (adz)