MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat di sekitar Jalan Wahidin Kota Medan, terus menolak pembangunan SPBU Shell yang ada di kawasan tersebut. Pasalnya, pembangunan SPBU tersebut tidak mendapatkan izin dari masyarakat sekitar dan dinilai memberikan dampak negatif bagi warga.

Oleh sebab itu, warga Jalan Wahidin pun meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk meninjau pembangunan SPBU Shell yang terus dikeluhkan warga tersebut.

Salah seorang warga Jalan Wahidin yang tinggal tepat bersebelahan dengan lokasi pembangunan SPBU Shell, Jones mengatakan bahwa peninjauan itu sebaiknya dilakukan agar Wali Kota Medan dapat mengetahui duduk persoalan yang ada. Selain itu, Wali Kota Medan juga diminta untuk melihat kejanggalan-kejanggalan yang muncul. Salah satunya, ketika SPBU tersebut bisa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) meski warga sekitar jelas-jelas menolak keberadaan SPBU tersebut.

Jones juga mengatakan, jika pihaknya telah mengirimkan surat keberatan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hal itu diungkapkan Jones saat menyampaikan protes ke Kantor Kelurahan Pandau Hulu II, Medan Area. “Kami yang benar-benar warga di sini sangat menolak pembangunan SPBU tersebut. Kami meminta bapak Wali Kota Medan, Pak Bobby untuk meninjau lokasi ataupun datang ke kelurahan. Kami berharap di masa wali kota yang sekarang ini, mohon ditindak tegas saja oknum-oknum pemerintahannya yang tidak berlaku sebagaimana perannya di masyarakat. Karena kami warga sana yang langsung merasakan dampaknya,” ujarnya.

Jones mengerangkan, pada tanggal 20 Mei 2021 lalu, pihak Shell kembali mencoba untuk mendirikan plang IMB dan akan melangsungkan pembangunan pada Bulan Juni. “Saya langsung yang menggagalkan usaha mereka, mereka mau mendirikan IMB itu. Bagaimana, orang sudah jelas instruksinya itu tidak dibangun, tapi kok malah tetap ngotot untuk membangun,” ucapnya.

Sementara, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pandau Hulu II, Usfan yang menerima protes warga Jalan Wahidin mengungkapkan bahwa permohonan izin untuk pembangunan SPBU Shell masuk sekitar tahun 2020 lalu. “Dia (pemohon) mengajukan permohonan kepada kami dan juga melampirkan sertifikat serta membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab penuh atas masalah yang akan timbul terkait pembangunan tersebut,” katanya.

Namun, karena pada saat itu masih di awal pandemi Covid-19, maka masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkumpul atau berkerumun. Untuk itu, Usfan dan kepala lingkungan diminta untuk turun langsung menemui masyarakat. “Makanya kami door to door mendatangi warga, kalau tidak setuju kami berikan juga surat pernyataan tidak setuju (untuk pembangunan SPBU itu). Ada warga yang tidak setuju, pihak Shell langsung yang turun tangan,” ujarnya.

Kata dia, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan pihak SPBU Shell telah dikeluarkan meskipun pihaknya meminta agar izin tersebut jangan dikeluarkan dahulu.

“Kami sudah bilang ada warga yang menolak, jangan dulu dikeluarkan izin, api izin malah keluar. Kalau warga mau, sampaikan ke pihak Shell, kalau sudah bertemu, warga tidak setuju, kami bisa bilang ke Shell. Belum ada pertemuan, maunya mediasi, biar ketemu, tapi warga tak mau ketemu,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST mengaku bingung atas keluarnya IMB ataupun izin terkait dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau yang sering disebut Dinas Perizinan. Pasalnya, salah satu syarat untuk mendirikan bangunan usaha adalah adanya izin tidak berkeberatan dari warga sekitar.”Makanya ini harus ditinjau ulang sebenarnya, harus jelas titik terangnya. Apa alasan Dinas Perizinan untuk mengeluarkan izin pembangunannya,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Jumat (28/5).

Selain itu, politisi Partai Gerindra itu juga membantah jika Komisi IV DPRD Medan pernah mengeluarkan rekomendasi bolehnya dikeluarkan IMB atas bangunan tersebut. “Kalau gak salah yang saya tahu hanya surat persetujuan saja, itupun saat itu kami anggota Komisi IV banyak yang gak hadir, termasuk saya. Kalau saya pribadi, saya sepakat dengan Ketua DPRD (Hasyim), itu gak boleh dikeluarkan izinnya,” jawabnya.

Dedy selaku Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Medan juga mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui apakah lokasi tersebut merupakan lokasi usaha atau tidak menurut rencana detail tata ruang (RDTR). “Karena kalau ternyata itu merupakan kawasan permukiman, maka kan jelas tidak boleh ada bangunan SPBU disana. Nah ini yang belum jelas sampai sekarang, dan kita minta kepada Pemko Medan untuk segera menjelaskannya,” tegasnya.

Terakhir, Dedy meminta pihak SPBU Shell agar dapat menahan diri untuk tidak melanjutkan pembangunan sebelum masalah terkait izin tersebut tuntas, termasuk tentang Izin Gangguan dan izin-izin lainnya. “Karena kalau tidak ada izin HO (izin gangguan) nya, kan gak bisa juga mereka nanti beroperasi. Ini harus clear dulu lah, jangan masyarakat mengeluh berlarut-larut,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Merasa tak terima uang donasi yang dikumpulkan oleh pihak Yayasan Buddhis BodhiCitta dilaporkan ke Polrestabes Medan dalam kasus dugaan penggelapan uang donasi donatur. Budiman selaku abang korban resmi melaporkan kasus ini sesuai Nomor STTLP/798/lV/YAN 2,5/2021/ SPKT Polrestabes Medan tanggal 15 april 2021.

Kuasa Hukum Korban, Ferdi Santoso Tania SH mengatakan, hal tersebut bermula pada saat Mery mantan alumni SMA Yayasan Buddhis BodhiCitta mengalami kecelakaan di Jalan Yos Sudarso pada Tahun 2019 silam.

Mery pun mengalami patah tulang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penyembuhannya. Keadaan Mery yang berstatus anak yatim piatu justru membuat sejumlah donatur menjadi iba.

Melalui Yayasan Buddhis BodhiCitta dilakukanlah penggalangan dana untuk biaya perobatan Mery. Namun belakangan, alumni Yayasan ini, yang kini sudah melanjutkan studinya ke salah satu Fakultas Ekonomi malah diduga tidak mendapatkan uang donasi yang telah terkumpul tersebut.

Ferdi menerangkan, uang yang telah berhasil dikumpulkan menurut hasil klarifikasinya ke pihak Yayasan pada saat dilakukan mediasi telah mencapai sedikitnya Rp500 juta. “Mery didampingi keluarganya yang menerima biaya berobat dari donasi yang dikumpulkan tersebut senilai Rp70 juta dengan cara dibayarkan langsung ke pihak Rumah Sakit dan uang tunai Rp10 juta. Selanjutnya setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021 diberikanlah kembali Rp10 juta,” ungkap Ferdi.

Terkait dengan adanya laporan dugaan penggelapan dana sumbangan dari oknum guru buddis Bodhicitta, Praktisi Hukum Sumut, Daniel Simbolon SH juga turut mendesak agar kasus ini dibongkar se-transparan mungkin.”Para oknum guru tersebut harus ditindak tegas sesuai perbuatannya karena sudah seharusnya seorang guru memberikan contoh teladan yang baik terutama terhadap siswa ataupun mantan siswinya,” tegasnya.

Daniel menambahkan, bahwa informasinya dana yang telah terkumpul sekitar Rp620 juta, tetapi alhasil dana tersebut tidak disampaikan secara keseluruhan kepada mantan si siswinya itu. “Yang telah diberikan kepada siswinya itu hanya sekitar Rp90 juta, itupun abang si korban pada saat meminta dana tersebut kepada gurunya itu seakan dipersulit. Padahal sampai sekarang si korban masih sangat membutuhkan dana tersebut untuk perobatan medis maupun perobatan alternatif,” bebernya.

Pihaknya mempertanyakan sisa dana uang tersebut. “Kenapa tidak langsung diberikan secara keseluruhan terhadap korban atau keluarganya yang sudah menjadi hak si korban?,” tanya Daniel penuh heran.

Karena dalam hal ini, kata dia, pihak oknum guru tersebut telah mencatut dan mempergunakan nama si korban untuk meminta dana kepada para donatur sebagai biaya perobatan si korban, tetapi kenyataaannya sampai sekarang dana tersebut masih dipegang dan disimpan oleh para oknum tersebut. “Oleh karena itu keluarga korban dan korban merasa keberatan dan membuat laporan di Polrestabes Medan melalui kuasa hukumnya, dan itu merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan,” paparnya.

Dikatakannya, peristiwa tersebut bisa diduga telah melanggar pasal 372 KUHP ( Penggelapan ) dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. “Untuk itu saya mengimbau agar persoalan ini segera diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Apabila oknum guru tersebut tidak mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikannya maka hal ini bisa menjadi contoh yang buruk terhadap tenaga pendidik, khususnya di yayasan tersebut. Saya yakin penyidik bekerja dengan baik dan profesional dalam menangani kasus ini,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aset milik Pemprov Sumut sudah bertahun-tahun terlantar yang dikuasai seorang warga dan kini dijadikan usaha bengkel las di Jalan Krakatau Ujung, Kota Medan. Aset berupa tanah dan bangunan tersebut, diketahui dulunya bekas Kantor Departemen (Kandep) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut.

Kepala Disnaker Sumut, Baharuddin Siagian mengamini hal tersebut. Kata dia, pihaknya sudah pernah menyurati pemilik usaha tersebut namun sampai sekarang tak direspon yang bersangkutan. “Dan akan kita surati lagi. Kalau nggak mau kita minta bantuan Satpol PP supaya dia keluar dari lokasi,” kata Bahar.

Sekretaris Disnaker Sumut, Mukmin, menyatakan hal senada. Sebagai tindak lanjut pengamanan aset pemprov, dia akan mengusulkan kepada kepala dinas untuk menyurati kembali Satpol PP Sumut, menanyakan sudah sejauh mana respon atas surat yang pihaknya layangkan sebelumnya.

“Pernah kami surati Satpol PP karena mereka kan bagian dari penegakkan peraturan daerah termasuk pengamanan aset pemerintah. Itu di masa kadisnya Pak Harianto Butarbutara sudah kami surati. Tapi sepertinya belum ada tindak lanjut. Inilah mau kami sarankan lagi ke pak kadis, agar disurati lagi ke Satpol PP untuk ditertibkan,” ujarnya.

Sebagai pejabat yang cukup lama bertugas di Disnaker Sumut, Mukmin mengungkapkan, dulunya aset berupa bangunan dan tanah di Jalan Krakatau Ujung Medan itu, bekas Kandep Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian setelah berubah lagi nama kementeriannya, dipakailah aset itu untuk rumah jabatan kepala Disnaker Sumut.

“Rumah dinas itu sempat dipergunakan di masa Kadisnakertrans, Pak Rapotan Tambunan. Dulunya memang kantor semacam kantor UPT Disnaker gitu kalau sekarang. Dan setelah tidak dipakai lagi sebagai rumah dinas, kami coba usulkan agar dilakukan perbaikan namun tak direspon. Terakhir karena itu lama kosong, ada orang yang masuk dan sekarang malah dijadikan usaha sekaligus tempat tinggalnya. Karena ada seng-sengnya gitu saya lihat, apakah memang dia dan keluarganya tinggal di situ,” terangnya.

Pihaknya tidak tau persis siapa oknum yang dengan seenaknya memakai lahan milik Pemprovsu itu. Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, orang tersebut bernama Josep Hutabarat. Disinggung ihwal nama itu, Mukmin mengaku tak tau pasti.

“Ini yang kami tidak tau pasti. Kayaknya iya orang dari Tapanuli sana (bermarga). Makanya kami mau surati lagi Satpol PP, agar dapat segera ditindaklanjuti. Benar itu adalah aset Pemprovsu, mungkin dalam tiga tahun ini ditempati dan dijadikan usaha oleh oknum warga tersebut. Herannya kami, dia seolah tidak takut tinggal bertahun-tahun di sana, tidak mau merespon surat yang pernah kami sampaikan. Mungkin punya beking yang kuat dia,” pungkasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu Ismael Sinaga ketika dikonfirmasi, Selasa (25/5) mengatakan jika benar aset tersebut milik Pemprovsu dan dikuasai warga pasti akan diambil langkah-langkah pengamanan.

Dia menyebutkan ada tiga langkah pengamanan aset Pemprovsu yakni pengamanan fisik, administrasi dan hukum.”Tapi coba hubungi saja pak kadisnaker karena kantor itu dibawah kendali mereka,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Simulasi Tanggap Darurat Huru Hara dan Terorisme pada Kamis (27/5). Pada kegiatan ini, PLN bekerja sama dengan Unit Gegana Brimob Polda Sumatera Utara.

GM PLN UIW Sumut, Pandapotan Manurung menuturkan, kegiatan tersebut merupakan upaya PLN sebagai pengelola aset negara agar lebih sigap dalam menghadapi berbagai ancaman dan teror. “Dengan ini karyawan dan mitra kerja memiliki bekal dan pengetahuan untuk mengatasinya,” ujar Pandapotan.

Kegiatan diawali dengan pemaparan teori tentang penanganan keadaan darurat, terorisme dan huru hara. Kemudian dilanjutkan dengan praktek di lapangan ketika terjadi kericuhan dan ancaman bom, lalu ditindak lanjuti oleh Tim Tanggap Darurat PLN bersama Tim Gegana Brimob Polda Sumatera Utara. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengampanyekan jargon Esprit de Coprs atau jiwa korsa dalam Musyawarah Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumut VIII, di ballroom Hotel Grand Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (28/5). 

“Saya titip kebanggaan (atas keberadaan PPP) ini. Pertama adalah loyalitas, loyalitas ini bukan berarti mengekor. Loyalitas itu jujur, benar, berani, tulus, dan ikhlas. Jujur itu bukan main-main. Harus benar. Pegangannya Alquran dan hadist. Kedua Esprit de Corps dan ketiga mampu bekerjasama baik ke atas, ke samping dan ke bawah,” pesan Edy saat didapuk memberi sambutan. 

 Esprit de Corps yang ia maksud, bahwa siapa saja baik kader dan pengurus yang membuat malu PPP Sumut melalui perbuatan tercela, tidak pantas mengenakan jaket hijau kebesaran partai berlambang Ka’bah tersebut. 

“PPP ini partai warisan ulama besar kita. (Partai) ini bukan main-main. Dicari Anda nanti di alam kubur itu. Kalau kita khianati partai besar ini, pertanggungjawabannya sampai akhirat. Ini bukan partai kacang-kacangan, bukan partai kaleng-kalengan. Ini partai sejarah bapak-bapak sekalian. Dengan ketiganya itu, Insyaallah PPP akan menjadi partai terbesar di Indonesia,” tegas dia disambut tepuk tangan para audiens muswil. 

Edy menambahkan bangkit dan besarnya PPP, akan menjadi salah satu kebangkitan umat Islam dan umat-umat lain pun akan hormat. Oleh karenanya ia mengimbau kepada seluruh kader PPP untuk senantiasa bergandengan tangan membesarkan partai. Jangan lagi ada terdengar kalau di internal PPP terjadi saling sikut, saling menjatuhkan dan perbuatan tidak baik lainnya. “Maka kita akan lebih mudah membela kesatuan dan persatuan bangsa,” katanya. 

Pembukaan muswil dihadiri Wakil Ketua Umum DPP PPP, Asrul Sani, Ketua DPW PPP Sumut, Yulizar Parlagutan Lubis, serta pengurus DPC PPP se Sumut. Muswil sendiri akan berlangsung dua hari, Jumat-Sabtu melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dalam muswil bertajuk ‘Jalan Pulang Menuju Ka’bah’ tersebut, juga ada agenda untuk memilih ketua PPP Sumut periode 2021-2026. 

 Yulizar Parlagutan Lubis sebelumnya mengatakan, jangan sampai perbedaan pilihan dalam muswil menjadikan segenap kader bermusuhan dan saling menjatuhkan. Ia mengajak seluruh peserta muswil menjadikan momen ini sebagai pesta demokrasi yang menyenangkan.  “Marilah kita nikmati pesta demokrasi ini bersama, karena ini adalah hal biasa dan sering kita lakukan,” katanya.  Selain Puli, sapaan akrab Yulizar Parlagutan Lubis, kandidat lain yang bakal maju di arena muswil yakni; Sekretaris PPP Sumut yang juga Anggota DPRD Sumut, Jafaruddin Harahap. (prn/ila)