ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menyerahkan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati H. Surya BSc, atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten (Pemkab) Asahan tahun 2020, pada Rapat Paripurna DPRD Asahan, Selasa (27/4).

Penyerahan rekomendasi tersebut ditandai dengan penandatangan oleh Ketua DPRD Asahan, Baharuddin Harahap, SH, MH diterima Bupati, H. Surya, BSc.

“Terimakasih kepada pansus LKPJ dan anggota DPRD Asahan yang telah bekerja keras memberikan rekomendasinya terhadap LKPJ Pemerintah Kabupaten Asahan,” ujar Bupati H. Surya.

Sejumlah rekomendasi dan catatan LKPJ Asahan akan segera ditindaklanjuti, dan mudah-mudahan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perbaikan demi meningkatkan kinerja dan pembangunan di Kabupaten Asahan. “Kami akan perbaiki apa yang direkomendasikan,” ujar Bupati.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus LPKJ, Bambang Rusmanto memaparkan sejumlah rekomendasi dari masing-masing OPD. Di antaranya, Dinas Kesehatan tentang penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata, promosi kesehatan ke masyarakat lebih ditingkatkan dan masih ditemukan Puskesmas tidak memiliki mobil ambulance.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan diharap menyelenggarakan belajar tatap muka, karena sudah ada sekolah swasta yang melaksanakan belajar tatap muka. Sedangkan kepada Dinas Satpol PP, untuk lebih tegas menegakkan peraturan daerah. Dan sejumlah dinas lainya juga mendapat rekomendasi untuk melakukan perbaikan ke depannya. (mag-9)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Polisi wanita (Polwan) dan Bhayangkari Polres Labuhanbatu berbagi 100 paket Takzil serta berbagi 200 pcs masker kepada pengendara yang melintas di Simpang Enam, Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Rantauprapat, Selasa (27/4).

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Bhayangkari Labuhanbatu, Ny Kiki Deni Kurniawan, Kapolsek Na IX- X AKP Selvintriansih, Kasubag Humas Polres Labuhanbatu AKP Murniati, para Polwan Polres Labuhanbatu dan ibu–ibu Bhayangkari Polres Labuhanbatu.

Ketua Bhayangkari Polres Labuhanbatu, Kiki Deni Kurniawan, mengharapkan kegiatan yang dilaksanakan dapat membantu masyarakat, khususnya umat muslim untuk bekal berbuka puasa.

“Di bulan suci Ramadan ini, kita ingin membantu para pengendara yang sedang dalam perjalanan yang kemungkinan tidak sempat berbuka puasa di tempat tujuan. Makanya kami lakukan pembagian takjil sekaligus mengimbau untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19,”ujar Kurniawan.

Kegiatan ini juga katanya sebagai bentuk kepedulian keluarga besar Kepolisian yang ada di Kab.labuhanbatu untuk tetap menjaga tali silaturahmi yang baik antara Polisi dengan masyarakat. (fdh)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bersama perangkat desa, Bripka Elpin Manalu, melaksanakan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah penduduk di Dusun IV, Desa Bah Sumbu, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Sergai. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19.

“Menjadi anggota polisi dan bertugas di masyarakat langsung, kita harus bisa memberikan apa yang terbaik bagi masyarakat, apa yang bisa kita lakukan dalam memberikan pelayanan menjadi polisi Mantap, kita harus menjadi pelayan kepada masyarakat dan bukan untuk dilayani,”ujar Bripka Elpin Manalu, Rabu (28/4).

Selain melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga, dirinya bersama kepala desa dan kepala dusun juga memberikan bingkisan dalam bulan ramadan. “Walaupun hanya sebatas bingkisan, tapi masyarakat mengaku senang bisa dekat polisi,” jelasnya.

Kegiatan bahkti sosial ini juga dibarengi dengan kegiatan sosialisasi langsung turun kemasyarakat, terkait pemahaman tentang bahaya penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polres Tebingtinggi terutama di Polsek Tebingtinggi. Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas warga.

“Selain imbauan mematuhi Prokes, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudik lebaran ke luar kota. Lebaran kita di rumah saja, berkumpul dengan keluarga. Larangan mudik ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pinta Bripka Elpin.

Salah seorang warga, Sumarni (54) warga Desa Bah Sumbu mengaku terharu melihat petugas kepolisian langsung melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga.

“Atas adanya informasi dan sosialisasi yang dilakukan anggota kepolisian, mewakili warga di sini, kami tetap akan mematuhi protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 serta menunda untuk mudik jelang lebaran,” paparnya. (ian)

LABURA, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus menekankan, agar Kepala Desa (Kades) menggenjot perolehan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah masing-masing mencapai 90 persen.

Hal itu disampaikan pada rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2021, di Aula Ahmad Dewi Syukur Aek Kanopan, Rabu(28/4).

Rapat Evaluasi tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Labura, Samsul Tanjung, serta Plt Sekda Labura, Suryaman dan Kadis PMD, Syofyan Yusma.

“Saya tekankan kepada seluruh Kades dapat meningkatkan PBB di daerahnya masing-masing sampai mencapai 90 persen,” ucap Bupati.

Lebih lanjut Bupati, menyampaikan pajak sebagai sumber PAD merupakan salah satu modal keberhasilan guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Salahsatu sumber PAD adalah dari sektor pajak yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

“Oleh karena itu, PAD turut berperan menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baik pelayanan publik maupun pembangunan,” ujar Bupati.

Bupati meminta seluruh stakeholder dan camat agar memantau langsung perkembangan, dan terus berkoordinasi dengan seluruh kepala desa dan lurah di wilayahnya masing-masing.

Diakhir sambutannya, Bupati juga menyampaikan agar seluruh Kepala Desa melarang warganya untuk mudik dan membuat posko Covid-19 di desa nya masing-masing, sesuai dengan peraturan Pemerintah Pusat.

Sebelumnya, Wabup Labura H. Samsul Tanjung menyampaikan, agar rapat evaluasi ini digelar per 2 bulan sekali. “Saya meminta kepada panitia agar menggelar rapat evaluasi dilaksanakan per 2 bulan sekali,” ucap Samsul. (fdh/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pentingnya pencegahan korupsi dalam proses pembangunan daerah, Pemkab Serdangbedagai (Sergai) terus melaksanakan monitoring perkembangan serta perbaikan sistem. Baik melalui proses perencanaan dan penggangaran, pengadaan barang dan jasa, layanan publik, manajemen SDM, peningkatan peran APIP, tata kelola dana desa, optimalisasi PAD, serta pengelolaan aset daerah.

Demikian disampaikan Bupati Sergai, Darma Wijaya dalam pemaparannya pada Rapar Koordinasi (Rakor) Aksi Pencegahan Korupsi Terintregasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (27/4).

Menurut Darma Wijaya, rakor bertujuan penting dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap strategi pencegahan korupsi, sehingga didapat opsi atau langkah yang kongkrit. “Langkah yang dimaksud terkait pada peningkatan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan,” paparnya.

Dihadapan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar beserta tim Satgas I Koordinasi dan Supervisi Aksi Pencegahan Korupsi, Darma Wijaya menekankan pentingnya peran lembaga anti rasuah dalam membantu proses pembangunan Kabupaten Sergai, untuk mewujudkan visi Sergai sebagai daerah yang mandiri, sejahtera dan religius.

“Saya berharap sekali pertemuan ini bisa menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama dengan KPK dalam proses pemberantasan korupsi terkhusus di Kabupaten Sergai. Selain itu, kami juga berharap apa yang sudah dicapai dalam tindaklanjut rencana aksi pencegahan korupsi yang lalu dapat dilanjutkan dan diusahakan untuk ditingkatkan lebih baik lagi pada tahun ini dan ke depannya,”jelas Darma.

Sementara Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli, mengatakan bahwa rakor yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI.

Di kesempatan ini, pihaknya juga menjabarkan program pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas KPK melalui aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP).

“Program MCP ini akan terlibat dalam 8 area intervensi yang mencakup perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Seluruhnya memiliki indikator khusus yang mengharuskan OPD terkait melaporkan capaian indikator yang sudah ditentukan,”beber Lili Pintauli.

Lewat MCP, Lili berharap perbaikan tata kelola pemerintahan dapat semakin meningkat. Perbaikan yang dimaksud adalah pada sistem regulasi berupa peraturan maupun produk hukumnya, serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan. (ian/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara, diminta segera lakukan perbaikan jalan provinsi menuju objek wisata Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, yang bertahun-tahun dalam kondisi rusak dan terlantarkan.

“Ruas jalan dari perbatasan Binjai-Bukit Lawang yang merupakan jalur wisata, tepatnya mulai dari Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat, kondisinya bertahun-tahun tetap hancur lebur. Dinas BMBK Sumut terkesan kurang peduli terhadap keluhan masyarakat,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (28/4).

Sebelumnya, ia menerima keluhan ihwal kondisi jalan rusak pada ruas tersebut. Berdasarkan pengaduan masyarakat, ungkap Baskami, sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Langkat saat ini kondisinya rusak parah, mulai dari Binjai Kota menuju Brahrang, Desa Timbang Lawang menuju objek wisata Bukit Lawang, sehingga sangat meresahkan warga. Ditambah lagibkondisinya berdebu, berlumpur dan penuh dengan lubang-lubang yang menganga.

“Jika kondisi jalan ini tidak segera diperbaiki, objek wisata Bukit Lawang terancam ditinggal pengunjung, sehingga dikhawatirkan menjadi tinggal kenangan,” ujar Baskami.

Menurutnya percuma Pemprov Sumut menitikberatkan peningkatan kunjungan wisatawan ke Langkat, jika tidak dibarengi dengan perbaikan infrastruktur jalan.

Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, penyebab rusak parahnya jalan tersebut, selain kurang tersentuh pembangunan oleh Dinas BMBK, juga maraknya truk-truk pengangkut galian C yang melebihi tonase melintas di kawasan itu, tanpa ada tindakan tegas dari instansi terkait.

“Seharusnya truk-truk pengangkut galian C yang melintasi jalan tersebut, walaupun untuk keperluan berbagai proyek di Sumut, hendaknya tetap mengacu kepada ketentuan dan hukum. Karena kerusakan sarana perhubungan ke lokasi objek wisata sangat merugikan Sumut dan tentunya perekonomian rakyat ikut hancur,” katanya.

Ia mendesak Dinas BMBK Sumut segera mengalokasikan anggaran perbaikan jalan menuju obyek wisata tersebut di P-APBD Sumut TA. 2021 atau R-APBD 2022, agar Bukit Lawang kembali diminati wisatawan, sebab semenjak jalan itu rusak parah, arus kunjungan wisatawan turun drastis.

Terkait truk-truk yang melintas melebihi tonase, Baskami mengingatkan Dinas Perhubungan Sumut melakukan razia di lapangan. Jika ditemukan truk melebihi tonase, segera dilakukan penindakan secara tegas, karena nyata-nyata ikut ambil bagian merusak arus kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bukit Lawang.

“Sangat miris, hampir tiap hari ratusan truk pengangkut batu dan tanah galian C melebihi tonase melintasi jalan tersebut, tanpa ada tindakan dari instansi terkait sehingga sangat wajar kondisi jalan hancur-hancuran dan nyaris seluruh permukaan aspal terkelupas,” pungkasnya. (prn)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian khusus kepada Kota Binjai. Kepada kepala daerah ini, komisi antirasuah ini mengingatkan agar membenahi tata kelola pemerintahan daerah di wilayahnya.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi, Selasa (27/4). “Kita ingin membantu dan memantau pemerintah daerah untuk dapat mencegah tindak pidana korupsi. Tiada henti kami mengingatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pemberantasan korupsi,” ujar Lili.

“Kita berharap, orang menjadi takut melakukan korupsi. Selain itu, kami meminta ada pembenahan sistem di internal pemerintah daerah,” seru Lili.

Ada delapan fokus yang didorong oleh KPK dalam pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Semuanya terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan keuangan desa. Kedelapan fokus area ini tercakup dalam aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Tahun ini, nilai MCP Kota Binjai menurun jika dibanding tahun 2019. Tahun ini sebesar 44 persen. Sementara tahun 2019, MCP Kota Binjai raih skor 66 persen. Rinciannya, skor MCP Kota Binjai di tahun 2020 masing-masing adalah pada area perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 50,5 persen, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 28,3 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 37,8 persen, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 66,6 persen, manajemen ASN 42,5 persen, optimalisasi pajak daerah 33,4 persen, dan manajemen aset daerah 48,7 persen.

Sesuai skor MCP itu, KPK mendesak Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah yang sudah resmi dilantik, untuk serius membenahi beberapa fokus area yang skornya di bawah 60 persen. Yakni perencanaan dan penganggaran APBD, PBJ, PTSP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Azril Zah menambahkan, Pemko Binjai sudah menerbitkan regulasi menejemen ASN. Adalah, Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemkot Binjai, Perwal Nomor 46 Tahun 2018 tentang LHKPN di Lingkungan Pemkot Binjai dan Perwal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkot Binjai.

Juga, Perwal Nomor 23 tahun 2018 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemkot Binjai. Terkait manajemen aset, Pemko Binjai mencatat telah ada sebanyak 324 bidang tanah yang telah bersertifikat hingga 31 Desember 2021. Pemko Binjai juga mengusulkan target sertifikat tanah tahun 2021 sebanyak 50 bidang atau persil.

Menanggapi hal ini, Pemko Binjai menyatakan, komit untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah meminta kepada seluruh elemen pemerintahan dan OPD ditekankan agar selalu patuh dan taat pada aturan yang berlaku .

Amir mengatakan, akan meningkatkan evaluasi kinerja dan administrasi untuk mencegah praktek korupsi di Kota Binjai. (ted)