PIMPIN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu dihadiri unsur Forkopimda memimpin rapat penerapan PPKM skala mikro penanganan penyebaran Covid-19, Senin (26/4).
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, dari tanggal 20 April hingga 3 Mei 2021 mendatang. Penerapan status PPKM skala Mikro itu, karena jumlah warga terpapar Covid-19, melonjak kembali.
PIMPIN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu dihadiri unsur Forkopimda memimpin rapat penerapan PPKM skala mikro penanganan penyebaran Covid-19, Senin (26/4).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Dairi, Rahmatsyah Munthe, Selasa (27/4) mengatakan, penerapan PPKM skala mikro ditetapkan dalam rapat bersama Forkopimda dipimpin Bupati Eddy Keleng Ate Berutu, Senin (26/4).
Rahmatsyah menyebutkan, dalam rapat itu Bupati Eddy KA Berutu, berharap pelaksanaan PPKM skala mikro bisa berjalan baik untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Camat diinstruksikan, melakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Satgas diminta mengeluarkan kebijakan yang efektif berdasarkan data kasus yang terjadi, meminta pengawasan protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan seperti pengawasan protokol kesehatan di pasar, pesta dan kegiatan ibadah”, tegas Eddy.
Dengan penerapan PPKM skala mikro dan pengawasan prokes lebih ketat, mudah-mudahan bisa menekan angka penyebaran Covid-19, tandas Eddy KA Berutu. Hal senada disampaikan Dandim 0206 Letkol Arm Adietya Y Nurtono dan Ketua DPRD, Sabam Sibarani agar pelaksanaan operasional protokol kesehatan sampai ke tingkat desa/kelurahan dapat dilakukan dengan konsisten.
Penerapan PPKM skala mikro sesuai Instruksi Bupati Dairi Nomor 188.155/2369 tentang pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian penyebaran covid-19. (rud)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Refocusing yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai terhadap anggaran warga miskin sebesar 75 persen, dengan dalih untuk penanggulangan Covid-19, mendapat kritikan pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai.
Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Alamsyah Putra.
Kritikan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Alamsyah Putra. Menurutnya, pemangkasan yang dilakukan Pemerintah Kota terhadap anggaran warga miskin senilai Rp4 miliar, akan berdampak luas. Terutama dengan kesehatan masyarakat yang tidak mampu alias miskin.
“Kemarin ada kita anggarkan Rp4 miliar untuk rumah sakit umum, bagi masyarakat Kota Binjai yang tidak mampu. Refocusing karena mengingat dampak dari Covid-19 yang masih berkepanjangan,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/4).
Jika anggaran tersebut dipangkas, lanjut Haji Kires, diyakini akan berdampak luas. “Anggaran dipotong sebesar Rp3 miliar karena ada refocusing yang dilakukan oleh Pemko. Info terakhir, anggarannya cuma Rp1 miliar,” beber Kires.
Dijelaskan Haji Kireas, anggaran Rp1 miliar hanya untuk obat-obatan saja. Misalnya, ketika warga Kota Binjai yang tidak mampu harus menebus uang dan terkendala biaya, anggaran inilah yang disiapkan untuk membayarnya.
“Jadi hal ini sudah disampaikan oleh kawan-kawan khususnya Fraksi Golkar, diminta agar anggaran yang direkofusing dikembalikan, supaya masyarakat tidak mampu dapat berobat gratis. Kami yakin Rp4 miliar ini masih kurang,”tandasnya.
Ketua DPRD Binjai ini juga berharap agar menjadi perhatian Wali Kota Binjai, dan anggaran Rp3 miliar yang kena refokusing dikembalikan.
“Nantinya Pemko Binjai akan kami ssurati untuk mengembalikan anggaran Rp3 miliar yang terkena rekofusing itu,”tukasnya. (ted)
KUKUHKAN: Ketum DPP Aceh Sepakat, H Mukhtar SH MM mengukuhkan kepengurusan DPC VII Aceh Sepakat Kota Binjai periode 2021-2026.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) VII Aceh Sepakat Kota Binjai periode 2021-2026 dikukuhkan Ketum DPP Aceh Sepakat, H Mukhtar SH MM di Balai Raya Aceh Sepakat Kota Binjai, Jalan Cut Nyak Dhin, Tanah Tinggi, Minggu (25/4) sore. Hari itu menjadi pengukuhan DPC pertama dari 33 DPC yang ada paskapengukuhan DPP Aceh Sepakat Sumut.
KUKUHKAN: Ketum DPP Aceh Sepakat, H Mukhtar SH MM mengukuhkan kepengurusan DPC VII Aceh Sepakat Kota Binjai periode 2021-2026.
Adapun ketua DPC VII Aceh Sepakat Kota Binjai yakni Ansari SH, Sekretaris Ir Zulmai Tani, dan Bendahara H Hasbi A Wahab. Pada pengukuhan ini, Ketum DPP Aceh Sepakat juga menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada jajaran pengurus DPC VII Aceh Sepakat Kota Binjai.
Usai pengukuhan, Ansari selaku Ketua DPC Aceh Sepakat Binjai mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan. Ia berjanji akan melanjutkan semangat pendiri Aceh Sepakat. “Kita akan buat Aceh Sepakat lebih maju dari yang sudah-sudah. Diharapkan kepada orangtua kami, marilah perkuat orang Aceh dan Aceh Sepakat Mari sama-sama kita tingkatkan jiwa sosial kita di masyarakat,” ujarnya.
Sementara, Ketum DPP Aceh Sepakat Mukhtar SH MM berharap, roda organisasi bisa berjalan dengan baik di Kota Binjai. “Tadi pengurus baru sudah menyampaikan komitmennya. Kami dari DPP akan berusaha untuk terus mendukung kawan-kawan DPC. Jadi bagaimana DPC di daerah bisa bersinergi dengan aparatur negara,” ujar Mukhtar. Ia juga menerangkan, organisasi Aceh Sepakat merupakan organisasi sosial. Seluruh pengurus tidak ada yang digaji. “Semua datang kemari itu dengan biaya sendiri. Jadi jangan terpecah-pecah, harus bersatu. Kalau tidak bersatu bagaimana kita mau peduli dengan orang Aceh di Sumut,” paparnya.
Mukhtar juga mengungkapkan, DPP Aceh Sepakat telah menyiapkan tim advokasi hukum. “Jadi bila ada anggota Aceh Sepakat yang tersandung hukum, kita akan beri bantuan hukum. Ada enam advokat yang kita siapkan di DPP Aceh Sepakat ini,” ucapnya.
Terakhir Mukhtar berharap seluruh pengurus DPP dan DPC Aceh Sepakat, benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat banyak. “Kita harus saling menjaga satu sama lain. Ini yang kita harapkan sesama masyarakat Binjai. Khususnya Aceh, agar saling berkomunikasi untuk kedamaian,” pungkas Mukhtar.
Pengukuhan itu juga dibarengi dengan acara buka puasa bersama segenap pengurus Dewan Pertimbangan dan DPC VII Aceh Sepakat Kota Binjai yang diisi tausyiah oleh Ustad Saifuddin AW SH SE, MH, CLA, CPCLE yang juga Ketua DPP Aceh Sepakat Sumut Bidang Hukum. Hadir dalam kesempatan itu jajaran Dewan Musapat (DM) Aceh Sepakat, seluruh Ketua Cabang Aceh Sepakat Kota Medan dan Langkat, kemudian Ketua Yayasan Aceh Sepakat Mansoer Amin.
Sebagaimana diketahui, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) berdasarkan surat keterangan (SK) Nomor 220-913/BKB.P/IV/2021 menyatakan telah menerima surat laporan keberadaan organisasi itu dengan Ketua H Mukhtar, SH MM, Sekretaris Dr Azwir Agus SH M Hum dan Bendahara Ir Abdullah Basyah. (adz)
BERKUBANG: Kondisi Jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat, yang rusak dan berlubang seperti kubangan di musim penghujan.Teddy Akbari/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, yang diketahui akses menuju destinasi wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Langkat, rusak parah bak kubangan kerbau ketika dimusim penghujan.
BERKUBANG: Kondisi Jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat, yang rusak dan berlubang seperti kubangan di musim penghujan.Teddy Akbari/SUMUT POS.
Kondisi itupun sudah berlangsung lama, dan tak ada perbaikan. Ironisnya, Satuan Kerja Dinas Bina Marga Sumut di Kota Binjai, malah mengaku sia-sia jika dilakukan perbaikan karena akan rusak kembali.
“Payah itu diperbaiki, memang begitu kondisinya,” kata Kasatker Dinas Bina Marga Sumut, Dirwansyah, Senin(26/4).
Sayangnya, Dirwansyah tidak sedang berada di kantornya, alhasil wartawan tidak dapat menanyakan lebih lanjut perihal akan perbaikan ruas Jalan Gatot Subroto tersebut.
Dia menambahkan, Pemprovsu sudah menganggarkan dana segar untuk pengerjaan perbaikan jalan lintas tersebut tahun ini. Namun Dirwansyah kembali tidak menyebutkan besaran anggaran yang dikucurkan untuk perbaikannya.
“Tahun ini akan dikerjakan, saat ini dalam proses desain,” ujar dia singkat.
Pantauan wartawan, Selasa (27/4), ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah kurang lebih sepanjang 1 kilomter. Bahkan jalan tersebut tak layak untuk dilintasi pengendara. Badan jalan banyak ditemukan berlubang,
Warga Binjai, Kiki bilang, kondisi kerusakan parah ini sudah lama terjadi. Bahkan dia menduga, ada pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Begitupun, warga mengakui sebelumnya jalan tersebut pernah diperbaiki. “Pernah diperbaiki, tapi rusak lagi. Enggak tahu siapa yang melakukan perbaikan,”tukasnya.(ted)
RAPAT PARIPURNA: Bupati Karo, Cory S Sebayang didampingi Wabup Theopilus Ginting saat pidato pertama di Rapat Paripurna DPRD Karo, Selasa (27/4).
KARO, SUMUTPOS.CO – Setelah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karo oleh Gubernur Sumatera Utara pada Senin (26/4). Mengawali hari pertama bertugas, Cory S Sebayang didampingi Wakilnya Theopilus Ginting sampaikan pidato perdana dalam Rapat Paripurna DPRD Karo, Selasa (27/4).
RAPAT PARIPURNA: Bupati Karo, Cory S Sebayang didampingi Wabup Theopilus Ginting saat pidato pertama di Rapat Paripurna DPRD Karo, Selasa (27/4).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, didampingi para Wakil Ketua DPRD, yang dihadiri oleh para anggota DPRD, Unsur Forkopimda, Sekda Kab. Karo Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si, KPU Karo dan Bawaslu Karo serta undangan lainnya.
Mengawali pidatonya, Bupati Karo mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karo yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi bupati dan wakil bupati karo periode 2021-2024.
Selanjutnya, Bupati Karo Cory S Sebayang menyebutkan, bahwa dalam membangun Kabupaten Karo, pihaknya memiliki visi dan misi yang akan dijalankan selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karo.
Visi misi tersebut adalah, Mewujudkan Kabupaten Karo yang maju, mandiri dan berdaya saing berbasis pariwisata dan pertanian menuju masyarakat makmur dan sejahtera.
“Kami berharap dengan adanya kebersamaan dan keinginan untuk Kabupaten Karo yang lebih baik. Kita dapat menerima perubahan yang terjadi pada semua sektor kehidupan baik ekonomi, sosial dan lingkungan yang berbasis pada teknologi dengan didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berdaya saing, berakhlak mulia dan berwawasan ke depan dengan memanfaatkan potensi daerah Kabupaten Karo. Tanah subur yang juga dimanfaatkan masyarakat dan juga alam yang diberikan Tuhan begitu indah pesonanya dan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Karo,”ungkap Bupati Karo.
Dalam menjalankan roda pemerintahan ini, Cory-Theo mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, DPRD Kabupaten Karo, Forkopimda Kabupaten Karo dan pemangku kepentingan serta yang paling utama masyarakat agar dapat bekerja sama. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan Kabupaten Karo yang maju, mandiri dan berdaya saing berbasis pariwisata dan pertanian menuju masyarakat makmur dan sejahtera. (deo)
SUMUTPOS.CO – Manchester City akan bertandang ke markas Paris Saint-Germain (PSG) pada laga leg pertama Babak Semifinal Liga Champions 2020/2021 di Stadion Parc des Princes, Kamis (29/4) dini hari WIB. The Citizens bakal mencoba peruntungan di pentas benua biru.
Josep Guardiola.
City baru saja menggapai juara Piala Liga 2020/2021 usai menumbangkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0, sekaligus menjadi trofi keempat secara berturut-turut di ajang tersebut. Usai mengangkat piala 4 hari lalu, kekuatan skuad besutan Josep Guardiola ini, akan mendapatkan ujian sesungguhnya di Liga Champions.
Musim ini, menjadi catatan kedua kali bagi The Citizens lolos hingga fase semifinal. Sebelumnya, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan juga sempat melangkah hingga 4 besar pada edisi 2015/2016 lalu. Namun kala itu, mereka dikandaskan oleh Real Madrid dengan agregat 0-1.
Dalam semifinal Liga Champions musim ini, City berpeluang memperbaiki catatan kiprahnya, asal mampu melewati rintangan PSG. Bentrok pertama yang berlangsung di kandang lawan tersebut, bisa jadi ajang pembuktian bagi kualitas klub yang baru sekali meraih trofi untuk level Eropa tersebut. The Citizens tercatat hanya pernah menjadi juara European Cup Winners’ Cup pada 1969/1970 silam.
“Kami tidak hanya perlu mewaspadai tim lawan, tapi juga kualitas individu mereka. Tidak hanya Neymar, (Kylian) Mbappe, (Angel) Di Maria, dan (Julian) Draxler. Tapi juga kualitas yang dimiliki (Leandro) Paredes dan (Marco) Verratti layak diperhatikan,” ungkap Guardiola, seperti dilansir laman resmi klub.
“Mereka (PSG) sangat terorganisir di lini belakang, tapi ini adalah semifinal Liga Champions. Jika Anda bermain melawan Chelsea, Real Madrid, atau tim lain, laga akan selalu berjalan sulit,” imbuh mantan arsitek Barcelona dan Bayern Munchen itu.
Sementara PSG, berharap mampu mengulangi raihan edisi sebelumnya. Di musim 2019/2020 lalu, mereka nyaris saja merengkuh trofi perdana Liga Champions. Namun, usaha Keylor Navas dan kolega, digagalkan Bayern Munchen yang memaksa PSG menyerah 0-1 di partai final.
Dengan kembali lolos semifinal, jalan bagi Les Parisiens untuk tampil di laga puncak, semakin lebar. Klub yang ditukangi Mauricio Pochettino itu, pun tinggal membutuhkan 2 pertandingan lagi agar bisa menjadi finalis Liga Champions musim ini. Demi mewujudkan ambisi tersebut, penjaga gawang tuan rumah, Keylor Navas berharap, rekan-rekannya dapat tampil dengan performa terbaik saat meladeni City.
“Kuncinya adalah bermain sebagai sebuah tim. Tetap menghormati lawan dan mengetahui kami harus tampil dengan performa terbaik jika ingin menang. Mereka memang tim yang bagus. Namun, kami juga telah mengalahkan sejumlah tim besar,” jelas Navas, seperti dilansir laman resmi klub.
“Setiap laga pasti bakal berlangsung berbeda. Jika kami meremehkannya, itu tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, kami harus bermain lebih baik untuk mencapai final, dan hal itulah yang diinginkan semua pihak,” pungkasnya. (tid/saz)
DISKOMINFO SUMUT
KUNJUNGAN DUBES CEKO: Sekdaprovsu, R Sabrina (kiri), menerima kunjungan dari Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Dolecek (tengah), di Kantor Gubsu, Selasa (27/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Duta Besar Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Dolecek, mengagumi keindahan sejumlah destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), khususnya destinasi super prioritas Danau Toba. Ia menyebut, Ceko berminat menjalin kerja sama dan membangun hotel di kawasan pariwisata.
DISKOMINFO SUMUT
KUNJUNGAN DUBES CEKO: Sekdaprovsu, R Sabrina (kiri), menerima kunjungan dari Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Dolecek (tengah), di Kantor Gubsu, Selasa (27/4).
“Destinasi pariwisata terindah yang pernah saya lihat, saya sangat tertarik tentang keindahan alam di Sumatera Utara. Mungkin nantinya kita bisa bekerja sama untuk pembangunan hotel di sana,” ujar Jaroslav Dolecek
usai melihat paparan tentang ragam potensi yang dimiliki Sumut, saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (27/4).
Kepadaf Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R Sabrina, yang menyambutnya, Jaroslav menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke Sumut. Antara lain untuk menjalin kerja sama pada bidang konservasi alam, ekonomi, dan juga pendidikan. Serta berharap agar niat baik tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) sumut.
“Selama tiga bulan, ini adalah kunjungan provinsi yang keempat saya lakukan. Kami tertarik untuk menjalin kerja sama. Sedikitnya ada sebanyak 25 perusahaan energi ramah lingkungan yang bisa diajak melakukan kerja sama nantinya,” jelasnya,
Juni mendatang, Menteri Lingkungan Republik Ceko rencananya akan berkunjung ke beberapa lokasi di Sumut, berkaitan dengan kerja sama yang akan dilakukan.
Sekdaprov Sumut, Sabrina, menyambut baik niat Duta Besar Ceko untuk Indonesia tersebut. Untuk selanjutnya akan melakukan rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang lingkup Pemprov Sumut, dan membahas kerja sama apa yang dapat dilakukan antara Pemprov Sumut dan Republik Ceko.
“Habis ini kita rapat, kita bahas apa yang bisa kita tawarkan. Jangan muluk-muluk, yang penting berdampak untuk masyarakat. Jangan nanti asal MoU, tapi tidak diaplikasikan,” ujar Sabrina.
Untuk kerja sama di bidang pendidikan, Sabrina mengatakan, Sumut dapat melakukan pertukaran pelajar ataupun dosen dengan Republik Ceko, serta melakukan kerja sama dalam hal penelitian.
Terkait rencana kunjungan Kementerian Lingkungan Republik Ceko ke Sumut, Sabrina mengatakan Pemprov siap menjamu dan memberikan pelayanan terbaik. “Sehingga mereka nanti punya kesan baik akan daerah kita. Harapannya tentu dapat berdampak pada pembangunan kita,” tambahnya.
Sebelum meninggalkan acara, Sabrina memberikan kenang-kenangan berupa ulos —lambang atau simbol adat dari Suku Batak. Acara pertemuan disudahi dengan foto bersama. (rel/prn)
BUS AKAP: PO ALS yang melayani trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) memilih berhenti beroperasi, selama jadwal larangan mudik Lebaran 2021 yang ditetapkan pemerintah. Organda Sumut mengatakan, hampir semua bus AKAP memilih berhenti beroperasi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, mobilitas mudik masyarakat Sumatera Utara yang diperbolehkan, hanya sebatas pada kawasan Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo (Mebidangro). Alasannya, dianggap masih satu wilayah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang mempertimbangkan pemberian izin mudik dalam satu provinsi.
Ilustrasi.
“KALAU dari Jakarta (pemerintah pusat), yang boleh mudik itu Mebidangro ya, karena dianggap satu wilayah. Sanksi (melanggar) di dalam aturan itu ada. Cuma nanti untuk membuktikannya aja macam mana? Kalau kita sih, mudah-mudahan bisa di dalam satu provinsi. Boleh atau tidak? Saat ini dari Jakarta yang diperbolehkan hanya region-region saja,” sebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina, menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (27/4).
Sesuai surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021), untuk wilayah perkotaan di Sumut, daerah yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan adalah aglomerasi Medan-Binjai-Deliserdang-Karo.
Saat ini, Pemprovsu masih mengolah bentuk pengawasan terhadap kebijakan larangan mudik, khususnya terhadap aparatur sipil negara (ASN), agar benar-benar bisa dipatuhi. Untuk itu, Pemprovsu kembali mengimbau seluruh ASN di Sumut agar tidak mudik pada libur Lebaran 1442 hijriah.
“Kita berharap kebijakan pemerintah pusat itu dapat dimaklumi setiap ASN, lantaran pandemi Covid-19 di Indonesia terkhusus Sumut masih belum berakhir. Bila kegiatan mudik Lebaran tetap diperbolehkan, angka kasus penularan Covid-19 dikhawatirkan akan semakin meningkat. Tadinya sudah menurun, kok muncul lagi? Dan itu bukan tren di kita saja, tapi di dunia,” katanya
Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyatakan, ASN yang kedapatan melakukan mudik Lebaran tahun ini akan dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan golongan atau pangkat.
Larangan mudik ini sebelumnya berlaku pada 6-17 Mei 2021. Setelah itu, keluar Addendum Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.
Addendum Surat Edaran itu dikeluarkan Satgas Covid-19 RI, yang mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).
Sedangkan selama peniadaan mudik 6-17 Mei, Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah tetap berlaku.
73 Titik Sekat Antisipasi Pemudik
Mengantisipasi pemudik yang keluar dan masuk wilayah Sumut, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan jajaran menyiapkan 73 titik penyekatan. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penyebaran Covid-19, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.
Ada 73 titik penyekatan perbatasan di Sumut untuk mengantisipasi pemudik,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada sejumlah wartawan di Medan, Selasa (27/4).
Dari 73 titik penyekatan tersebut, 9 di antaranya merupakan batas wilayah antarprovinsi, 13 pelabuhan, 6 bandara dan 1 Stasiun Kereta Api.
Penyekatan dengan sistim pemantauan jumlah kendaraan yang ke luar masuk Sumut sudah berlangsung sejak 22 April hingga 6 Mei. “Sedangkan penindakan dengan cara putar balik kendaraan diterapkan sepekan sebelum dan sesudah hari H lebaran, yakni 6 sampai 17 Mei,” terang Hadi.
Disinggung tentang masyarakat yang ingin berkreasi atau berlibur ke luar kota, Hadi menegaskan, akan mendapat perlakuan yang sama. Kecuali, tempat rekreasi yang berada di wilayah aglomerasi Medan Binjai, Deliserdang, dan Karo (Mebidangro).
Diketahui, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan Idul Fitri 1442 H, di Aula Catur Prasetya, Mapolda Sumut, Selasa (27/4).
Rapat itu dihadiri Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, serta pejabat lainnya.
Dalam pertemuan itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan, rapat koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan sebagai langkah mempersatukan persepsi bersama seluruh unsur Forkopimda dalam kesiapan pengamanan Idul Fitri 1442 H.
“Nantinya, Polda Sumut bersama stakeholder dalam waktu dekat akan melaksanakan Operasi Ketupat Toba 2021 dalam upaya pengamanan Lebaran Idul Fitri,” terangnya.
Panca mengungkapkan, hasil dari rapat koordinasi kesiapan Idul Fitri itu Polda Sumut bersama instansi terkait, polisi mengambil langkah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan malam takbiran keliling, melarang aktifitas mudik. Sementara pelaksanaan Salat Ied harus memperhatikan protokol kesehatan.
“Semua aturan yang dibuat menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, karena situasi Idul Fitri masih terjadi penyebaran Covid-19,” ungkapnya.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, menambahkan Pemprovsu mendukung kesiapan pengamanan Idul Fitri 1442 H. “Pemprovsu sepakat bahwa pada Lebaran Idul Fitri 2021 tidak ada arus mudik dalam mencegah penyebaran Covid-19,” ujar orang nomor dua di Sumut itu.
Aturan dan Sanksi Larangan Mudik
Pemerintah pusat menegaskan, larangan mudik Lebaran diperpanjang dan diperketat dari 22 April hingga 24 Mei 2021. Sebelumnya larangan mudik hanya dari 6-17 Mei. Larangan itu dibuat untuk menekan penularan virus Corona (COVID-19).
Hal itu tercatat dalam Surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021).
Adapun aturan larangan mudik Lebaran 2021 untuk sektor darat, laut, udara, dan kereta api itu: Untuk angkutan darat yang dilarang mudik Lebaran 2021 yakni Kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang; dan Kendaraan motor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
Ada pengecualian bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat larangan mudik Lebaran 2021, yaitu: Yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, POLRI, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya; Kunjungan keluarga yang sakit; kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia; Ibu hamil dengan satu orang pendamping; Kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, serta pelayanan kesehatan yang darurat.
Pengecualian kendaraan yang boleh melakukan perjalanan selama larangan mudik Lebaran 2021 yakni Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI; Kendaraan dinas operasional, berpelat dinas TNI/POLRI; Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; Kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah; Mobil barang dan tidak membawa penumpang; Kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya akan mendampingi; Kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apa sanksinya?
Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan, tidak memenuhi persyaratan melakukan perjalanan, itu akan diputar balik. Khusus pada kendaraan travel akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian baik berupa penilangan atau sesuai UU yang ada.
Pengecualian kendaraan di angkutan penyeberangan di Merak-Bakaheuni, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar, Kayangan-Pototano dan yang lain, yakni: Kendaraan pengangkut logistik atau barang pengangkut kebutuhan pokok; Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan; Kendaraan pengangkut petugas operasional dan petugas penanganan COVID-19; Kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah.
“Dalam pelaksanaannya, kami bersama POLRI, TNI dan lainnya dari mulai tanggal 6 kami sudah akan memasuki pos check point. Ada 330 pos,” ujar Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.
Dirjen Perhubungan Laut, Agus H Purnomo, mengatakan pihaknya akan membuka posko di 51 pelabuhan pantau di rentang waktu H-15 dan H+15 lebaran. Ini juga akan mendukung pada H-7 dan H+3 tanggal 6-17 Mei.
Hampir seluruh angkutan umum tidak diizinkan. Imbauan untuk pekerja migran agar tidak datang ke Indonesia. Kalau darurat, disiapkan fasilitas khusus termasuk bila ada penggantian ABK kapal.
Khusus daerah pada masa Lebaran cukup tinggi penumpangnya, Dirjen Hubla akan mulai melakukan sosialisasi ke kapal penumpang. Selain itu, penumpang akan meminta pemesanan tiket secara online agar di waktu pelarangan tidak ada lagi penumpukan.
Untuk penerbangan yang dilakukan pelarangan adalah: Larangan sementara penggunaan transportasi udara, berlaku untuk angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga; Badan usaha udara yang akan melakukan yang dikecualikan dapat menggunakan izin rute eksisting atau menggunakan mengajukan flight approval (FA).
Pengecualian penerbangan tidak berlaku untuk Pengecualian tidak diberlakukan untuk perjalanan pimpinan tinggi negara RI dan tamu kenegaraan; Operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia; Operasional penerbangan khusus repatriasi, tidak untuk angkutan lebaran mudik pemulangan WNI atau WNA; Operasional penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan darurat, juga di dalamnya kita mengakomodasi angkutan kargo, operasional udara perintis, dan operasional lainnya dengan seizin Kemenhub.
“Kami akan memberlakukan sanksi berupa badan usaha angkutan udara yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Dirjen Perhubungan Udara, Novie Riyanto Raharjo.
Untuk Angkutan mudik Lebaran menggunakan kereta api antar kota akan ditiadakan. Kalau untuk angkutan perkotaan tetap berjalan tapi akan ada pembatasan frekuensi dan jam operasional.
Pengecualian untuk Perjalanan dinas; Perjalanan duka; Perjalanan yang sakit, semua seizin Dirjen Perkeretaapian.
Sanksi buat yang nekat mudik naik kereta. “Kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pelanggar saat masa larangan mudik,” ujar Dirjen Perkeretaapian, Danto Restyawan. (prn/mag-01/dtc)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah mulai Tahun Ajaran (TA) Baru Tahun 2021/2022 mulai Juli mendatang, Pemerintah Kota (Pemko) Medan sangat serius mengejar target vaksinasi kepada para tenaga pendidik atau guru di Kota Medan. Pasalnya, vaksinasi guru menjadi salahsatu syarat utama untuk setiap daerah agar sekolah-sekolah di wilayahnya dapat kembali PTM.
Ilustrasi.
“Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berkolaborasi mengejar target vaksinasi guru. Agar standar minimal vaksinasi guru di Kota Medan dapat selesai paling lambat akhir bulan Mei atau awal bulan Juni,” kata Kadis Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM, kepada Sumut Pos, Selasa (27/4).
Dikatakan Adlan, hingga 20 April lalu, jumlah guru yang sudah divaksinasi di Kota Medan telah mencapai 8 ribu guru, dari total sekitar 20 ribu guru yang ada di Kota Medan. “Alhamdulillah, seminggu lalu guru yang divaksin sudah 8 ribu,” ucap Adlan.
Dari total 20 ribu guru di Kota Medan, lanjutnya, Pemko Medan setidaknya harus melakukan vaksinasi kepada 75 persen atau sekitar 15 ribu guru. Bila sudah tercapai, Kota Medan sudah memenuhi syarat untuk bisa kembali belajar tatap muka di sekolah Juli mendatang.
“Karena sekarang guru-guru yang telah divaksin sudah 8 ribu orang, artinya kita tinggal memvaksin sekitar 7 ribu guru lagi. Ini akan kita kejar sebelum tahun ajaran baru dimulai,” ujarnya.
Terkait kepastian jadi atau tidaknya sistem belajar tatap muka di sekolah, kata Adlan, masih menunggu kepastian dan informasi dari pemerintah pusat. Namun berdasarkan petunjuk dari SKB 4 Menteri, sistem belajar tatap muka memang akan dimulai Juli mendatang.
“Alhamdulillah, guru-guru kooperatif dan antusias untuk divaksin terlepas dari jadi atau tidaknya sistem belajar tatap muka berlangsung nantinya. Vaksinasi minimal 75 persen itu tetap dikejar agar kita siap kapan saja saat sistem belajar tatap muka ini dimulai,” katanya.
Ditanya tentang jenjang pendidikan pertama yang akan memulai sistem belajar tatap muka nanti, Adlan mengatakan, belum tahu pasti. Namun berdasarkan petunjuk SKB 4 Menteri, sistem belajar tatap muka akan diterapkan secara serentak untuk semua jenjang pendidikan, yakni TK, SD, SMP dan seterusnya.
“Kemungkinan ya semua jenjang pendidikan. Tapi sebelumnya, semua sekolah harus didata sesuai petunjuk dari SKB 4 Menteri,” ungkapnya.
Tingkatkan Kolaborasi
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah meminta kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk terus meningkatkan kolaborasi, khususnya untuk proses percepatan vaksinasi para guru di Kota Medan.
Sebab angka 8 ribu dari total 20 ribu guru yang ada di Kota Medan, artinya persentase angka guru yang divaksinasi baru 40 persen, atau masih kurang 35 persen untuk mencapai standar minimal sebesar 75 persen.
“75 persen itu ‘kan target minimal, bukan maksimal. Artinya kalau bisa di atas itu, ya lebih baik. Kalau bisa ditingkatkan 5 sampai 10 persen dari standar minimal itu, jadi sekitar 80 atau 85 persen. Sisanya mungkin bukan karena tidak mau divaksin, tapi tidak bisa divaksin karena alasan komorbid dan sebagainya,” ucap Afif kepada Sumut Pos, Selasa (27/4).
Kata Afif, vaksinasi harus dilakukan agar setiap orangtua dapat merasa tenang membiarkan anak-anaknya kembali belajar tatap muka di sekolah. Sebab semakin banyak guru yang divaksin, akan semakin rendah tingkat penyebaran Covid-19, sehingga sekolah tidak menjadi klaster baru perkembangan Covid-19.
“Makanya kita bilang, Dinkes dan Disdik harus meningkatkan kolaborasinya untuk mempercepat vaksinasi kepada para guru di Kota Medan,” pungkasnya.
Deli Serdang Kembali Zona Merah
Sementara itu, Kabupaten Deliserdang kembali masuk kategori zona merah (risiko tinggi) Covid-19. Status zonasi itu berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko seluruh daerah di Indonesia per tanggal 25 April yang disampaikan pada website covid19.go.id.
Peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya. Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir.
Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.
Sebelumnya, pada pekan lalu Deliserdang sudah keluar dari zona merah atau masuk dalam zona oranye (risiko sedang). Begitu juga dengan Kota Medan yang keluar dari zona merah. Bahkan, Medan kini bertahan di zona oranye seperti pada minggu sebelumnya.
Selain Medan, zona oranye terdapat pada 20 kabupaten/kota lainnya di Sumut. Jumlah zona oranye pekan ini mengalami peningkatan dua kali lipat dibanding minggu sebelumnya yaitu 10 daerah. Sedangkan daerah zona kuning terdapat 8 kabupaten/kota, yakni Padang Lawas, Labuhanbatu, Nias, Padang Lawas Utara, Simalungun, Humbang Hasundutan, Padang Sidimpuan, dan Asahan. Sementara, zona hijau masih tetap 3 daerah, di antaranya Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, angka kasus terkonfirmasi positif di Deli Serdang saat ini (27 April) berjumlah 4.202 orang. Jumlah ini setelah bertambah 15 kasus baru. Sedangkan angka kesembuhan tidak ada penambahan kasus baru, akumulasinya kini 3.361 orang. Begitu juga dengan angka kematian Covid-19, jumlahnya tetap 139 orang. Sementara angka suspek nol kasus.
“Angka penderita aktif Covid-19 di Deli Serdang saat ini 702 orang, baik isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri,” ujarnya, Selasa (27/4).
Aris melanjutkan, untuk di Medan angka kasus terkonfirmasi positif 15.309 orang, setelah bertambah 30 kasus baru. Kemudian angka kesembuhan 13.988 orang, bertambah 57 kasus baru. Lalu angka kematian 464 orang, tambah 1 kasus baru. Dan, angka suspek 662 orang, dengan penambahan 34 kasus baru. “Penderita aktif Covid-19 di Medan berjumlah 857 orang. Jumlah ini terus menurun,” sebut dia.
Ia menambahkan, akumulasi kasus positif di Sumut mencapai 29.198 orang, bertambah 63 kasus baru. Sementara angka kesembuhan 25.952 orang, bertambah 68 kasus baru. Lalu meninggal dunia 965 orang, bertambah 2 kasus baru serta suspek 764 orang dengan penambahan 37 kasus baru. “Angka penderita Covid-19 aktif di Sumut kini 2.281 orang, dengan rincian 922 dirawat di rumah sakit dan 1.359 orang isolasi mandiri,” pungkasnya. (map/ris)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Petinggi Front Pembela Islam (FPI), Munarman, ditangkap satuan Densus 88/Antiteror, Selasa (27/04) sore di Perumahan Modern Hills, Cinangka – Pamulang, Tangerang Selatan.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyebutkan, penangkapan Munarman dilakukan karena diduga terkait dengan tiga peristiwa baiat yang terjadi sebelumnya. “Jadi (penangkapan) terkait dengan kasus baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan. Jadi ada tiga hal tersebut,” kata Ramadhan pada wartawan, Selasa (27/4).
Pasal yang disangkakan diduga adalah kejahatan terorisme, di mana Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.
Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, Munarman bersikap kooperatif saat ditangkap tim Densus 88. “Tidak (ada perlawanan), kooperatif,” kata Ramadhan. Kini, Munarman tengah dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Ramadhan juga menjelaskan bahwa, tim Densus 88 kini sedang menggeledah kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. “Tim Densus 88 sedang melakukan penggeledahan di sekitar Petamburan,” ujar Ramadhan.
Pantauan di lokasi bekas Sekretariat Markas Front Pembela Islam di Petamburan pukul 18.15 WIB, personel gabungan TNI-Polri melakukan penjagaan ketat di Petamburan. Satu mobil teknis Gegana diterjunkan di lokasi penggeledahan.
Kuasa Hukum FPI Sugito Atmo menyebutkan, pihak kuasa hukum akan menyiapkan pendampingan jika diperbolehkan. “Sementara akan diberi pendampingan kalau diperbolehkan,” kata Sugito.
Polisi Sita Bubuk Putih hingga Buku Jihad
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengatakan, polisi menemukan sejumlah barang bukti terkait aksi terorisme di eks Sekretariat FPI di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat. Hengki merinci, barang bukti yang diamankan di antaranya serbuk putih yang mencurigakan, kaleng, dan buku-buku terkait jihad.
“Tim Densus 88 menemukan benda mencurigakan berupa bubuk, kaleng, kami kemudian panggil dari tim jibom gegana,” kata Hengki, Selasa (27/4).
Polisi masih mendata sejumlah barang bukti yang ditemukan di eks markas FPI. “Sekarang lagi diteliti jumlahnya berapa kaleng, ada juga beberapa buku-buku terkait dengan jihad dan sebagainya, dan ada benda-benda terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan,” ujar Hengki.
Namun, Hengki tak memberikan penjelasan detail mengenai apa saja yang berhasil ditemukan dalam penggeledahan tersebut. “Nanti detailnya oleh Humas akan dijelaskan. Yang jelas, rangkaian ini adalah terkait dengan hasil koordinasi dengan Densus adalah terkait dengan UU Terorisme yaitu pembaiatan ISIS atau jaringan JAD terhadap tersangka Munarman ini,” jelasnya.
Kepolisian bakal mendalami dugaan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman melakukan pemufakatan jahat terkait dengan aksi terorisme.
“Ini masih didalami nanti akan disampaikan, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Satgaswil Gegana,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Selasa (27/4).
Sementara itu, Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan Munarman akan langsung menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan terorisme ini.
“Nanti saudara M akan dilakukan pemeriksaan dan apa yang ditemukan hasil penggeledahan akan dilakukan penelitian oleh puslabfor,” ucap Ramadhan.
Bantah
Adapun Munarman pernah menjadi sorotan lantaran hadir dalam sebuah acara FPI yang diduga di dalamnya terdapat agenda baiat kepada ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan. Video acara baiat terhadap ISIS di Makassar itu juga viral di media sosial.
Dalam wawancara di “Mata Najwa” yang tayang pada 8 April 2021, Munarman mengatakan, dia berbicara soal isu counter-terrorism tanpa tahu ada agenda lain dalam acara tersebut. “Ketika saya hadir di situ, karena materi saya menarik, menceritakan tentang geostrategi, geopolitik global, bagaimana Amerika dengan dokumen RAND Corporation melakukan counter-terrorism berdasarkan dua dokumen,” ujar Munarman.
Munarman mengatakan, dalam kesempatan itu mengingatkan para anggota FPI yang hadir untuk berhati-hati terhadap berbagai situs yang terindikasi memuat paham-paham radikal. Sebab, menurut Munarman, banyak situs-situs palsu yang sengaja dibuat intelijen untuk memancing individu-individu yang terpapar radikalisme.
“Saya ingatkan, di FPI Makassar, hati-hati jangan terjebak dengan website garis keras karena ini buatan intelijen. Saya baca dokumen, bukan mengarang-ngarang,” tuturnya.
Munarman menyatakan, ia diundang sebanyak dua kali dalam acara seminar yang diselenggarakan FPI Makassar itu. Ia diundang kembali keesokan harinya dan menyanggupinya karena beranggapan materi yang dibawakannya menarik. Munarman pun mengaku sama sekali tidak tahu ada agenda pembaiatan kepada kelompok teroris Negara Islam dan Suriah (ISIS).
“Saya tidak tahu karena saya yang diundang di Makassar. Karena materi saya begitu, saya ditawarkan. Karena tiket saya besok baru pulang dan itupun siang, mereka pun menawarkan besok masih ada lagi. Ikutlah saya di situ. Saya kira itu sama. Ternyata ada itu,” ujar dia. (kps/lp6)
