MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, produksi sampah di Kota Medan cukup meningkat bila dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, dari total seluruh sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Terjun, 44 persen diantaranya merupakan sampah sisa makanan.

Hal itu terungkap dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang digelar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M.Afri Rizki Lubis di Jalan TB Simatupang Gg Pantai Anto, Lingk. IV, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (25/4) sore.

“Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, yang menjadi penyumbang sampah terbesar di Kota Medan saat ini adalah sampah sisa makanan. Banyaknya hampir separuh dari total sampah yang ada, tepatnya mencapai 44 persen,” ucap perwakilan DKP Kota Medan, M.Yamin Daulay kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Padahal, kata Yamin, sebelumnya yang mendominasi sampah rumah tangga adalah sampah plastik, walaupun sampah plastik juga mengalami peningkatan selama bulan Ramadan.

“Sedangkan kalau di luar bulan puasa (Ramadan), jumlah sampah sisa makanan jauh di bawah jumlah saat ini,” ujarnya.

Mendengar penjelasan perwakilan Dinas Kebersihan tersebut, Anggota DPRD Medan Rizki Lubis mengajak masyarakat untuk meninggalkan prilaku mubazir selama bulan Ramadan dengan membeli banyak makanan untuk berbuka puasa.

Dikatakan Rizki, kebiasaan masyarakat pada umumnya saat berpuasa adalah ingin membeli semua makanan untuk berbuka. Padahal saat berbuka puasa, kebanyakan masyarakat hanya butuh segelas teh manis dan sedikit kurma atau sedikit panganan kecil.

“Intinya ‘lapar mata’, semua makanan mau dibeli. Akhirnya banyak makanan yang terbuang, mubazir jadinya. Ayo kita ubah prilaku seperti ini. Pertama, membuang-buang makanan itu mubazir, dilarang oleh agama. Kedua, produksi sampah sisa makanan kita meningkat tajam, gak boleh begini terus,” ajaknya.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Kasi PMK Kecamatan Medan Sunggal Agus Silaban, Lurah Sunggal Rinaldi Sahputra Siagian, dan Kepala Lingkungan IV Sunggal Masuddin itu, Rizki Lubis juga meminta masyarakat untuk mematuhi Perda No.6 Tahun 2015 dengan mengurangi produksi sampah rumah tangga, salah satunya produksi sampah plastik. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Rizki juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan Bank Sampah yang ada di Kelurahan Sunggal. Apalagi menurutnya, saat ini hanya segelintir Kelurahan di Kota Medan yang sudah memiliki Bank Sampah.

“Beruntung sekali kita di Kelurahan ini sudah punya Bank Sampah. Sebab selain dapat mengurai produksi sampah berdasarkan jenisnya, Bank Sampah juga membuat sebagian sampah bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. Artinya sampah juga bisa memberi tambahan penghasilan bagi masyarakat bila kita mau memanfaatkan Bank Sampah ini dengan baik,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pimpinan DPRD Kota Medan dan Wali Kota Medan melaksanakan penandatanganan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewan, pada rapat paripurna DPRD Medan, di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Senin (26/4).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE didampingi wakil-wakil Ketua DPRD Medann

Ihwan Ritonga dan Rajuddin Sagala serta sejumlah anggota DPRD Medan. Dari Pemko Medan, Paripurna dihadiri langsung Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, dan sejumlah pejabat Pemko Medan lainnya.

Sebelum penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD Medan dan Pemko Medan, delapan fraksi di DPRD Medan terlebih dahulu menyampaikan pendapat fraksi atas Ranperda PUD RPH dan menyatakan persetujuan atas Ranperda tersebut.

Pantauan Sumut Pos, pandangan Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Netty Yuniati Siregar, meminta keberadaan RPH dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik kebersihan, kesehatan dan kehalalan daging untuk dikonsumsi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPS/TN.240/9/1986.

Kemudian, Fraksi Gerindra juga meminta agar jangan ada pengoplosan daging beku dan daging sapi segar yang dicampur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai 11 ton per hari. Pemko Medan juga diminta memperketat pengawasan peredaran daging halal dan higienis, serta memberikan sanksi yang tegas kepada peredaran daging ilegal dengan mengeluarkan Perwal terkait penyembelihan hewan melalui RPH Kota Medan.

Sementara Fraksi PKS menyarankan seluruh Perusahaan Daerah (PD) milik Pemko Medan dilebur menjadi satu agar lebih efektif dan efisien. Hal ini karena direksi yang ada saat ini minim inovasi, kreasi dan visi dalam memajukan perusahaan daerah. “Itulah mengapa kami berpendapat agar seluruh perusahaan daerah digabung menjadi satu saja agar lebih efektif dan lebih efisien,” jelas juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Rudiawan Sitorus.

Disampaikannya, RPH masih belum menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga belum bisa berkontribusi terhadap keuangan APBD Kota Medan. RPH saat ini, memiliki neraca keuangan yang tidak efisien, disebabkan lebih besarnya pengeluaran dari pada pendapatan. Sehingga setiap tahunnya, PD RPH selalu merugi.

Akibatnya hampir setiap tahun, PD RPH mendapat tambahan modal dari APBD Kota Medan. Kemudian inefisiensi tata kelola perusahaan yang dapat dibuktikan dari banyaknya jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang ada disebabkan sedikitnya jumlah hewan yang dipotong.

Sementara Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution usai penandatanganan persetujuan bersama menyatakan, persetujuan Ranperda PUD RPH ini menjadi salahsatu langkah strategis dalam meningkatkan kinerja dan daya saing, sehingga bisa berkontribusi pada perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

“Kinerja dan daya saing mutlak harus dilakukan PUD sehingga dapat berkontribusi kepada masyarakat serta akan mampu meningkatkan kinerja, serta pelayanan secara profesional, efektif dan efisein. Selain itu juga sebagai daya tarik bagi tumbuhnya investasi antara PUD dengan pihak-pihak yang mau berinvestasi, sehingga meningkatkan pendapatan Kota Medan,” katanya.

Usai paripurna, kepada Sumut Pos, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan jika dirinya sependapat dengan fraksi-fraksi di DPRD Medan, bahwa PD RPH selama ini seharusnya bisa menjadi sumber PAD bagi Kota Medan, bukan justru menjadi penerima PAD.”Saat ini lingkupnya lebih banyak dan lebih luas lagi setelah menjadi Perum (Perusahaan Umum). Oleh karena itu profesionalitas direksinya dulu yang harus betul-betul menjadi suatu hal yang wajib atau mutlak,” ujar Bobby kepada Sumut Pos, Senin (25/4).

Ditanya soal teknis penertiban rumah potong liar agar seluruh hewan yang dipotong harus disembelih di PD RPH Kota Medan, Bobby mengatakan jika hal itu memang membutuhkan peraturan lebih lanjut, dan Pemko Medan akan segera menyiapkannya.

Ia berharap, bahwa pemotongan daging memang harus dilakukan di RPH Kota Medan, dan pihaknya akan menertibkan pemotongan daging yang tidak dilakukan di RPH milik Pemko Medan.”Kemarin sudah kita sampaikan kepada pihak RPH, ini sudah pengembangan, namanya Perusahaan Umum Daerah, maka harus bisa mengembangkan diri. Perusahaan harus memilih dulu, apakah masalahnya harus diselesaikan dari hulunya, operasinya, atau di hilirnya. Ini harus difokuskan salah satu, maka sampai produk-produk turunannya bisa diselesaikan,” kata Bobby.

Bobby menjelaskan, banyak daging yang masuk ke Kota Medan dari luar kota sudah dalam bentuk daging utuh, atau bukan dalam bentuk hewan hidup. Sehingga, tidak banyak hewan yang masuk ke Kota Medan untuk dipotong di RPH milik Pemko Medan. Untuk itu, Pemko Medan pun akan melakukan pengawasan secara serius.

“Soal pembatasam daging masuk dari luar kota ini pasti akan kita lihat, akan kita pelajari, bagaimana Pemko Medan akan membuat suatu peraturan atau suatu kebijakan. Pastinya nanti untuk masyarakat, untuk higienis daging dan kehalalannya,” jelasnya.

Menanggapi adanya pendapat salah satu fraksi yang menginginkan ketiga BUMD Kota Medan, yakni PD RPH, PD Pasar, dan PD Pembangunan yang dilebur menjadi satu, Bobby mengatakan jika terkait BUMD, memang setiap pihak memiliki banyak pandangan.

“Pandangannya tak ada yang tak bagus. Tapi intinya, apapun nanti bentuknya, mau Musda, Perumda, atau bahkan UPT, semuanya punya nilai positif dan negatif. Tinggal bagaimana pengoperasiannya, itu saja. Apapun bentuknya, profesionalitas orang-orang yang duduk disitu itu yang paling utama,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Medan sementara waktu menunda distribusi darah ke Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang telah bekerja sama. Penundaan dilakukan karena stok darah PMI Kota Medan krisis atau tidak memadai.

“Ini menimbulkan efek risiko kenakalan RS yang melakukan proses pengambilan darah sendiri karena pada dasarnya mereka tidak mempunyai izin untuk itu, baik secara aturan izin operasional sebagai UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit) ataupun menurut Permenkes,” ujar Kasi Pelayanan Teknik dan BDRS UDD PMI Medan, dr Ira Fitriyanty Putri Lubis, Senin (26/4).

Dikatakan Ira, batas waktu penundaan melihat dari stok darah yang ada untuk di-dropping. “Misalnya, seperti hari ini tanggal 26 April kami sudah memenuhi beberapa BDRS yang minta walaupun tidak bisa memenuhi keseluruhan,” sambungnya.

Namun demikian, lanjut Ira, pihaknya akan mengirimkan kekurangan permintaan BDRS jika stok darahnya memadai kembali untuk didistribusikan. “Stok darah yang masuk dari kegiatan mobile unit donor darah hari Minggu (25/4) ada sekitar 200-an kantongn

dan itulah yang kami dropping hari ini (kemarin, red),” katanya.

Disinggung menghindari kenakalan rumah sakit yang melakukan proses pengambilan darah sendiri, Ira mengaku, ada tim PMI yang melakukan pemantauan terkait laporan-laporan serta dugaan beberapa rumah sakit yang melakukan proses pengambilan darah sendiri.

Sebagai contoh, ada beberapa rumah sakit yang pernah terbukti melakukan hal itu dan langsung ditegur baik secara lisan maupun tulisan. Bukti-bukti yang didapat biasanya dari laporan masyarakat, pegawai PMI sendiri yang keluarganya memang butuh darah di salah satu rumah sakit, broadcast dan lainnya. “Laporan-laporan tersebut menjadi dasar untuk kami melakukan konfirmasi dan evaluasi terhadap BDRS kami, dan kami langsung mengonfirmasi ke rumah sakit,” ungkap Ira.

Lebih lanjut dia mengatakan, penyebab stok darah minim karena pendonor yang sangat minim. Bahkan, beberapa hari sebelumnya sempat tidak ada stok sama sekali alias kosong. Sedangkan permintaan terhadap golongan darah terbilang cukup banyak.

“Ada juga masyarakat menganggap di bulan puasa atau sedang puasa tidak bisa donor. Pengalaman selama saya di PMI, syarat donor tidak ada larangan untuk melakukan donor darah selama kita berpuasa, asal dipastikan kondisi kita dalam keadaan yang benar-benar fit. Saat sahur makan makanan yang bergizi seimbang, konsumsi vitamin dan cukup minum air putih,” jelasnya.

Ira mengimbau seluruh masyarakat untuk donor darah guna menjaga kestabilan stok darah PMI Medan. “Banyak masyarakat saat ini membutuhkan bantuan kita untuk menyelamatkan hidup mereka. Ayo kita tolong mereka, karena Tuhan memberikan anugerah kepada setiap manusia untuk menolong manusia yang lainnya,” pungkasnya. (ris/ila)