MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar pengangkutan sampah dapat dikelola oleh pihak ketiga, atau tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan.

Hal itu diusulkan demi menyahuti banyaknya keluhan masyarakat tentang pelayanan Dinas Kebersihan yang tidak rutin mengangkut sampah setiap harinya, akibat dari keterbatasan armada maupun SDM pengangkut sampah yang mereka miliki.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar, M.Rizki Nugraha SE saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, di Jalan Jati 2, Lingkungan II, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (24/4) sore.

“Kami di DPRD Medan, khususnya di Komisi IV sudah sampai mengusulkan agar di pihak ketigakan saja. Artinya pengangkutan itu disewa, jadi tidak ada lagi istilah sampah tidak diangkut. Kita mau cari solusi yang paling cepat dan efektif, kedepannya jangan lagi ada masyarakat yang mengeluhkan tumpukan sampah yang tidak diangkut,” ucap Rizki.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan itu mengatakan, saat ini Pemko Medan melalui Dinas PU telah melakukan normalisasi di sejumlah parit ataupun drainase di Kota Medan, termasuk parit sulang-saling di wilayah Kecamatan Medan Kota. Dia pun mengimbau, agar masyarakat tidak lagi membuang sampah secara sembarangan ke dalam parit, drainase ataupun sungai.

“Wali Kota Medan Pak Bobby Nasution sudah bekerja. Bahkan ke depannya akan dipasang pompa-pompa di titik-titik terjadinya genangan air agar genangan yang muncul akibat hujan deras dapat lebih cepat surut. Makanya kita minta, tolong jangan lagi buang sampah sembarangan, atau semua yang dikerjakan sekarang jadi sia-sia,” ujarnya.

Rizki pun kembali mengingatkan peristiwa dicopotnya Lurah Sidorame Timur (Medan Perjuangan) dan Stafnya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution karena kedapatan melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat. Padahal saat ini, Wali Kota Medan sedang gencar-gencarnya melakukan pembersihan birokrasi di jajarannya.

“Hari ini Wali Kota kita sudah konsen dengan kinerja para kepling dan lurah. Tolong para kopling dan lurah, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang memalukan. Apalagi sekarang masyarakat dapat melaporkan secara langsung. Saya minta pelayanan kepada masyarakat supaya ditingkatkan,” katanya dalam pertemuan yang mematuhi protokol kesehatan itu.

Pada kegiatan yang turut dihadiri Kasi PMK Kecamatan Medan Kota Rahmaini beserta sejumlah masyarakat tersebut, Rizki pun meminta agar masyarakat Kota Medan dapat semakin meningkatkan protokol kesehatan. Mengingat saat ini, angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan terus meningkat. Sebab bila angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan terus meningkat, maka Pemko Medan terpaksa akan mengalihkan banyak anggarannya untuk penanganan Covid-19.

“Akibatnya, pembangunan di Kota Medan bisa terkendala karena anggaran dialihkan ke penanganan Covid. Lalu kalau kita tidak keluar juga dari zona merah, maka percayalah, anak-anak kita tidak akan bisa belajar tatap muka di sekolah,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam Sosper No.6/2015 itu, Rizki Nugraha menampung sejumlah keluhan masyarakat tentang masalah pengelolaan persampahan. Atas keluarga-keluhan tersebut, Rizki yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Medan akan menyampaikan berbagai keluhan tersebut kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang menjadi counterpart nya di Komisi IV. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, Adlan SPd MM membantah adanya tudingan pembiaran praktik punguran liar (pungli) kepada para guru honorer di Kota Medan, baik untuk gaji hingga kepada insentifnya.

Ia menegaskan, sejak dirinya dilantik sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan, pihaknya sudah langsung menyurati setiap sekolah di Kota Medan agar tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun.

“Sejak pertama saya dilantik jadi Kadisdik, langsung kita surati sekolah-sekolah, pungli dilarang keras, baik itu kepada guru honorer kepada para orangtua siswa ataupun kepada yang lainnya. Tegas kita sebutkan itu dalam surat yang kita sampaikan,” ucap Adlan kepada Sumut Pos, Minggu (25/4).

Adlan menegaskan, jika pun ada oknum pihak sekolah yang dengan sengaja melakukan pungli tersebut, maka jelas oknum-oknum tersebut telah menyalahi aturan. Untuk itu, pihaknya mengaku siap menerima aduan dari para pihak yang dikenai pungli agar Disdik Kota Medan dapat menindaklanjutinya.”Jadi kalau sudah disurati seperti itu masih juga ada yang pungli, ya jelas mereka menyalahi aturan. Laporkan saja, maka akan kami telusuri pembuktiannya. Kalau terbukti, tentu akan kita beri sanksi tegas,” tegasnya.

Terikat banyaknya praktik pungli berupa potongan terhadap insentif para guru honorer, Adlan mengatakan, jika hal itu patut untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti. Hanya saja, untuk tahun 2021 ini, pencairan insentif para guru honorer belum dapat dicairkan, walaupun saat ini sudan memasuki bulan April. Pasalnya, Dinas Pendidikan masih melakukan pendataan terhadap guru-guru honorer yang berhak mendapatkan insentif tersebut.

“Karena gak mungkin kita pakai data yang lama, perubahan data kan ada saja. Misalnya sudah ada yang meninggal, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah mengundurkan diri, ada yang sudah lulus PPPK. Nah, mereka ini kan gak berhak lagi dapat insentif, jadi kita memang gak mungkin pakai data yang lama,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis mengungkapkan jika banyak guru honorer yang mengeluhkan insentif yang belum kunjung diberikan. Padahal berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Medan akhir 2020 yang lalu, insentif harus dibayarkan per empat bulan.

Selain itu, kata Fahrul, tidak jarang dirinya mendapatkan laporan dari para guru honorer, jika mereka kerap kali dimintai uang oleh para kepala sekolah. Alasan kepala sekolah, uang itu dikutip untuk diberikan ke Dinas Pendidikan sebagai dana materai, transportasi, dan lainnya. “Kasek dan operator itu sering memanfaatkan moment. Makanya kami bilang tidak perlu dilakukan pendataan lagi datanua, karena setiap tahun kan memang ada datanya. Itu ada yang dipatok Rp25.000 – Rp 50.000 setiap dilakukan pendataan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, untuk besaran insentif guru honorer di Kota Medan. Hal itu sudah diatur dalam Perwal dan akan dibayarkan berdasarkan klaster. Rinciannya, masa kerjanya 2 tahun sebesar Rp250.000 per bulan, 2-4 tahun sebesar R 600.000 per bulan, 4-8 tahun sebesar Rp 800.000 per bulan, dan lebih dari 8 tahun sebesar Rp1.000.000 per bulan.

Untuk pencairan insentif nantinya, FHI berharap agar praktik pungli tidak lagi terjadi kedepannya. Tak cuma itu, jika dalam bulan April ini insentif guru honorer tersebut tidak juga dibayarkan, maka pihaknya berencana untuk kembali mengadukan nasibnya ke Komisi II DPRD Kota Medan. “Kalau bulan ini gak cair juga insentif kami, maka kami akan melapor lagi ke Komisi II,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) melalui kuasa hukumnya, Junaidi Matondang SH MH angkat bicara terkait adanya aksi sekelompok massa yang meminta kepada Wali Kota Medan, agar mengambil alih kasus dugaan penyerobotan lahan seluas 13.441 M2 di Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan.

Junaidi menjelaskan, awalnya, tanah tersebut merupakan pecahan dari tanah yang bersertifikat hak milik (SHM) No 3 atas nama Tengku Amirudin. Kemudian, setelah dipecah tanah tersebut memiliki sertifikat yaitu SHM No 498. Lebih kurang satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1989, tanah SHM No 498 atas nama Tengku Amirudin itu dijual kepada salah seorang owner PT STTC. “Jadi tanah itu sebelum dibeli oleh seorang owner PT STTC telah memiliki sertifikat yaitu SHM No 498 bahkan sebelum itu sudah ada sertifikat induknya yaitu SHM No 3,” ujar Junaidi, Kamis (22/4).

Lanjut dia, pada SHM No 498 tersebut terdapat peta gambar yang terlihat jelas batasnya yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan penunjukan dari pemilik asal yaitu Tengku Amirudin. Batas sebelah selatan berbatasan langsung dengan tanah SHM No 4, bukan berbatasan dengan tanah negara, dan bukan pula berbatasan dengan jalan atau rencana jalan, apalagi dikatakan berbatasan dengan tanah SHM No 720.

Demikian pula tanah di belakang tanah SHM No 498 yaitu tanah SHM No 497, juga batas sebelah selatannya sama dengan batas tanah SHM No 498 yaitu bukan berbatasan dengan tanah negara atau dengan jalan atau rencana jalan atau dengan tanah SHM No 720.

“Sertifikat SHM No 498 dan SHM No 497 tersebut kedua-duanya pernah digugat dan diperiksa PTUN Medan. Dalam perkara itu semua pihak yg memiliki tanah di seputaran areal SHM No 497 dan SHM No 498 itu turut menjadi pihak tergugat intervensi. Dalam faktanya tidak ada nama Mujianto dalam perkara di PTUN Medan tersebut. Dalam perkara di PTUN Medan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan mengakui keabsahan SHM No 497 dan SHM No 498 tersebut,” paparnya.

Kemudian, sambung dia, permasalahan tanah SHM No 498 itu pernah juga dimediasi oleh Camat setempat. “Pada waktu itu semua pihak yang hadir, termasuk Camat dan Lurah, tidak ada yang membantah tanah SHM No 498 itu pada sebelah selatannya berbatasan langsung dengan tanah SHM No 4, dan bukan berbatasan dengan tanah negara atau dengan jalan atau rencana jalan atau dengan tanah SHM No 720,” ujar dia.

Selain Camat, upaya mediasi juga pernah dilakukan oleh Kapolres Belawan. Hasilnya sama dengan mediasi di Kantor Camat. “Malah pada mediasi di Polres Belawan, Kapolresnya memberi ultimatum kepada pihak-pihak yang tanpa izin memanfaatkan tanah SHM No 498 itu untuk menghentikan menggunakan tanah SHM No 498 itu dalam waktu 2 minggu sejak rapat mediasi itu. Permasalahan tanah SHM No 498 itu juga pernah diperiksa oleh Mabes Polri, yang kemudian penyidikannya dihentikan karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan STTC dalam memiliki dan manfaatkan tanah itu,” imbuhnya.

Terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang mengklaim sebagai pemilik atas seluruh atau sebahagian dari tanah SHM No 498 itu, oleh kliennya, telah dilaporkan ke Poldasu, dan sekarang masih dalam prosesnya penyelidikan. “Kami tahu siapa mafia tanah yang merampas tanah SHM No 498 milik klain kami tersebut, dan kami tahu modus operandinya yang licik namun sangat bodoh,” ujar dia.

Kepada pihak-pihak yang merasa STTC merampas tanahnya, Junaidi mempersilahkan menggugat ke pengadilan atau mengadu ke polisi. “Dengan senang hati kami hadapi. Itu saluran legal yang diberikan negara ini kepada warga negaranya. Bukan dengan cara-cara cengeng melakukan unjuk rasa, memaksa Wali Kota pula dengan ancaman supaya Wali Kota mundur saja kalau tidak mau memenuhi keinginan sepihak mereka. Terlalu konyol dan blunder mendesak Wali Kota untuk memenuhi keinginan mereka, karena hal itu merupakan ranah judikatif yang bukan wewenangnya Wali kota,” tegasnya.

Dia meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk segera mencabut papan nama jalan yang berada di atas tanah tersebut. “Jika ada, di atas tanah milik klain kami ada dipasang papan nama jalan dengan nama tertentu, maka kami ingatkan untuk segera mencabut papan nama jalan tersebut. Jika tidak maka klain kami akan melaporkannya secara pidana ke Polri. Sebab, tanah itu milik klain kami, dan klain kami tidak pernah menjadikan tanahnya sebagai jalan umum, terlebih lagi tidak ada perkampungan atau perumahan penduduk di belakang tanah klain kami tersebut, penghuni yang ada umumnya hanya ikan glodok,” ujar dia. (rel)