25 C
Medan
Monday, December 29, 2025
Home Blog Page 3431

Dinilai Hina Perawat, PPNI Sumut Somasi Ratu Entok

Palu Hakim-Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumut mengirimkan somasi kepada pemilik akun Tiktok @ratu_entok2 Irfan Satria Putra. Somasi dilakukan karena menilai postingan Ratu Entok menghina profesi perawat.

Palu Hakim-Ilustrasi

Ketua DPW PPNI Sumut, Mahsur Al Hazkiyani mengatakan, pihaknya melayangkan somasi karena Ratu Entok dianggap melecehkan profesi perawat. “Somasi tersebut dilayangkan Badan Bantuan Hukum PPNI, karena keberatan dengan pernyataan yang bersangkutan. Sebab perawat disamakan dengan tong sampah,” kata Mahsur kepada wartawan, Rabu (21/4).

Mahsur membantah pernyataan Ratu Entok yang menyebut perawat membedakan pasien yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan. “Perawat memang disumpah tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Itu bagian dari kode etik perawat,” ucapnya.

Disebutkan dia, berdasarkan perkataan melalui konten pada media Tiktok dengan akun @ratu_entok2 tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap profesi perawat Indonesia. “Kami anggap perbuatan saudara memenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 27 ayat 3, jo pasal 28 ayat 2, jo pasal 45A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau perbuatan saudara memenuhi unsur pasal 310 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP),” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam postingannya, Ratu Entok menyinggung adanya perawat yang dipukul seorang pria. Dia tidak menyebutkan di mana peristiwa itu, tapi dia mengatakan, peristiwa tersebut terjadi karena si pria marah infus anaknya yang dirawat lepas. “Nggak tahulah ya, mungkin bapak itu sangat sayang sama anaknya, ya namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus ya mungkin bapak itu silap,” kata Ratu Entok dalam video itu.

Ratu Entok kemudian mengatakan, peristiwa itu merupakan peringatan besar kepada perawat yang ada di Indonesia. Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi karena banyak perawat yang sombong saat merawat, khususnya pasien yang menggunakan kartu BPJS. “Ini pukulan besar untuk semua perawat perawat karena selama ini kalian banyak yang sombong, banyak yang lantam, apalagi kalau merawat dari orang-orang miskin, dari BPJS, dari pakai surat miskin, dari pakai surat KIS,” ucapnya.

Tidak hanya menyebut sombong, Ratu Entok juga menyebut ada perubahan dari wajah perawat jika merawat pasien yang menggunakan BPJS. Dia menyebut, perawat sibuk main ponsel saat merawat pasien BPJS. “Muka perawat kayak tong sampah, malam hari tidur ngorok, chat-an sama jantannya, teleponan sama jantannya, kita merawat sendiri anak kita, keluarga kita dalam ruangan,” tutur Ratu Entok dalam video itu juga.

Ratu Entok Klarifikasi

Sebelumnya, Ratu Entok atau Ratu Talisha telah memberikan klarifikasi terkait komentarnya terhadap perawat-perawat di RS Siloam Palembang. Talisha membeberkan, dirinya tidak setuju dengan pemukulan dan kekerasan dalam bentuk apapun, hanya saja dia berpesan agar para perawat-perawat yang bekerja di rumah sakit di Indonesia agar ekspresi wajahnya dalam melayani pasien BPJS/ KIS atau rakyat miskin dan sebagainya tidak jutek atau kasar.

“Saya tidak bilang perawat-perawat di Indonesia seperti tong sampah, tetapi ekspresinya dalam melayani pasien-pasien BPJS/KIS rakyat miskin ekspresinya seperti tong sampah banget, jutek, kasar dan judes banget,” katanya kepada sejumlah wartawan saat ditemui di salah satu restauran di Medan, Senin (19/4) malam.

Menurutnya, insiden pemukulan tersebut menjadi pembelajaran bagi semua perawat-perawat yang berjiwa kasar dan jutek yang berlindung di balik kata ‘kami juga manusia, punya titik jenuh’. “Jadi intinya tidak pantas seorang perawat bersikap jutek dengan siapapun. Jadi ini tendangan dari langit, melalui bapak botak yang melakukan pemukulan itu. Benar atau salahnya aku no comment. Cuma ke depannya agar perawat intropeksi diri, lebih santun dan sopan dalam melayani pasien,” tegasnya. (ris/mag-1)

Komisi VI DPR Kunjungi PLN UIW Sumut

KUNKER: Komisi VI DPR RI foto bersama jajaran manajemen PLN UIW Sumut saat kunjungan kerja, Rabu (21/4). istimewa/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerja sama, anggota Komisi VI DPR RI Ir Herman Khaeron melakukan kunjungan kerja ke Kantor PLN UIW Sumatera Utara pada Rabu (21/4).

KUNKER: Komisi VI DPR RI foto bersama jajaran manajemen PLN UIW Sumut saat kunjungan kerja, Rabu (21/4). istimewa/sumut pos.

Dalam kunjungan tersebut Khaeron disambut General Manager PLN UIW Sumut Pandapotan Manurung didampingi Senior Manager Distribusi Didik Wicaksono, Manager UP3 Medan Hariadi Fitrianto, Manager UP3 Lubuk Pakam Evan Sirait serta Manager UP2D Sumut Adhi Herlambangn

Herman menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan agenda rutin dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi dan peningkatan kerja sama kepada BUMN. “Tidak ada agenda khusus pada kunjungan ini, hanya peningkatan koordinasi dan kerjasama BUMN,” ungkapnya.

Menurut Herman, kinerja PLN UIW Sumut dalam menyediakan energi listrik sudah cukup baik. “Kami lihat PLN UIW Sumut sudah melakukan fungsinya dengan baik. Secara umum pengoperasian instalasi listrik serta layanan kepada pelanggan sudah baik. Kalaupun ada improvement secara teknis sudah saya sampaikan ke Pak GM,” kata Herman.

Sementara itu General Manager PLN UIW Sumut Pandapotan Manurung menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ir Herman Khaeron. “Kami sampaikan terimakasih atas kunjungan Pak Herman ke Kantor PLN UIW Sumut. Tak lupa kami ucapkan terimakasih atas masukannya. PLN, khususnya UIW Sumatera Utara terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan,” paparnya.

Saat ini, lanjut Pandapotan, PLN UIW Sumut telah memiliki Distribution Control Center (DCC) yang dapat memantau secara realtime sistem distribusi 20kV, termasuk proses manuver serta gangguan. “Dengan adanya DCC, PLN UIW Sumut dapat melakukan monitoring pasokan listrik dari 51 Gardu Induk dan dan 56 Gardu Hubung sehingga apabila terjadi gangguan proses lokalisir, manuver serta penanganan dapat dilakukan secara singkat,” pungkas Pandapotan. (ila)

Kerangka Acara Kerja Doorstop Wartawan di Balai Kota Medan, Wawancara Dibatasi 20 Menit

AKS WARTAWAN: Sejumlah wartawan kembali melakukan aksi di depan pintu masuk Balai Kota Medan, Rabu (21/4). Mereka menuntut permintaan maaf Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah jurnalis yang bertugas di Balai Kota Medan mengaku bingung dengan sebuah video mengenai prosedur wawancara dengan sistem doorstop terhadap Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution yang beredar di akun instagram resmi milik Humas Pemko Medan @humaspemkomedan.

AKS WARTAWAN: Sejumlah wartawan kembali melakukan aksi di depan pintu masuk Balai Kota Medan, Rabu (21/4). Mereka menuntut permintaan maaf Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

BAGAIMANA tidak, video berdurasi 1 menit 34 detik itu diunggah di akun instagram resmi Humas Pemko Medan pada Rabu (21/4) dini hari.

Namun selang beberapa jam setelah video tersebut beredar, Pemko Medan justru menghapus video tersebut hingga tak bisa diakses lagi.

Saat ditanya mengenai hal itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemko Medan, Arrahman Pane kepada Sumut Pos mengatakan, penghapusan video tersebut dikarenakan pihaknya masih akan melakukan sejumlah revisi pada video tersebut. “Iya, itu diperbaiki untuk jadwal yang tertera di video,” jawab Arrahman kepada Sumut Pos, Rabu (21/4).

Arrahman mengatakan, di dalam video disebutkan, waktu wawancara doorstop yang boleh dilakukan wartawan kepada Wali Kota Medan di gedung Balai Kota Medan adalah mulai Pukul 08.00 hingga 09.00 WIB. “Nah itu yang mau diubah. Kita perbaiki menjadi jadwal tentatif,” ucapnya.

Artinya, besar kemungkinan setiap harinya, jadwal wartawan untuk mewawancarai Wali Kota Medan di gedung Balai Kota Medan tidak sama atau tidak tetap setiap harinya. Sebab, waktu yang diberikan untuk doorstop tergantung dari jadwal Wali Kota Medan pada hari itu. “Kalau jadwal nanti kami berkoordinasi dengan (bagian) protokol, masih kita pelajari untuk jadwal Pak Wali tiba di kantor,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong cukup menyayangkan kebijakan yang diambil Pemko Medan terkait tata cara wawancara Doorstop Wali Kota Medan di gedung Balai Kota Medan.

Terkhusus untuk batasan waktu yang diberikan, hingga waktu wawancara yang tentatif karena harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Wali Kota Medan. Akibatnya, seorang wartawan berpotensi besar tidak dapat memastikan kapan dirinya akan mewawancarai Wali Kota di gedung Balai Kota Medan.

“Bagaimana wartawan mau mewawancarai saudara Wali Kota Medan kalau jadwal kegiatan beliau saja wartawan tidak tahu. Kalau jadwalnya tidak tahu, bagaimana wartawan bisa tahu jam berapa Wali Kota ada di kantornya dan bisa di wawancarai seperti yang dimaksudkan tadi?” ucap Rudiyanto kepada Sumut Pos, Kamis (21/4).

Dikatakan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu, dirinya sangat menyayangkan sikap Pemko Medan yang membatasi tugas-tugas jurnalistik. Sebab pada dasarnya, Pers justru berperan besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kinerja, prestasi, program, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukannya.

Apalagi ketika masa kampanye dulu, sambung Rudiyanto, Pers memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan elektabilitas pasangan Bobby-Aulia sehingga mampu memenangkan Pilkada Medan. “Jadi kalau sekarang saudara Wali Kota bersikap seperti itu kepada Pers, saya agak heran juga. Dan yang pasti, apabila wartawan dipersempit ruangnya oleh Pemko, maka yang rugi adalah Pemko sendiri. Sekali lagi, Pers berperan besar dalam menyampaikan kinerja Pemko Medan kepada masyarakat luas,” tegasnya.

Untuk itu, Rudiyanto pun meminta kepada Pemko Medan, dalam hal ini Wali Kota Medan dan jajarannya untuk mengkaji ulang sistem atau tata cara dan waktu wawancara yang seharusnya dilakukan di gedung Balai Kota Medan.

“Saya pikir kebijakan soal itu agar dikaji ulang kembali, untuk kebaikan bersama. Pemko Medan dan Pers harus bersama-sama dalam membangun Kota Medan, jangan ada yang ditinggalkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, video yang dimaksud diunggah dengan judul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Doorstop Wartawan di Kantor Wali Kota Medan. Dalam ilustrasi doorstop di Kantor Wali Kota Medan tersebut, terlihat tiga orang masuk ke dalam Kantor Wali Kota Medan.

Dalam prosedur pelaksanannya, jurnalis harus sudah berada di Kantor Wali Kota Medan dengan membawa kartu Pers pada pukul 08.00 WIB. Sebelum masuk, petugas melakukan pengecekan suhu tubuh kepada jurnalis dan memberikan imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Selanjutnya, jurnalis harus mengisi daftar absensi dan penukaran identitas kependudukan dengan tanda pengenal wartawan khusus Pemko Medan. Setelah diberikan tanda khusus wartawan Pemko Medan, jurnalis dipersilakan masuk dan menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan.

Lalu, jurnalis dapat melakukan wawancara dengan Wali Kota Medan pada tempat yang telah ditentukan di Kantor Wali Kota Medan, tepatnya di lobi Balai Kota. Wawancara dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 20 menit, dan harus selesai paling lama Pukul 09.00 WIB. Wawancara juga hanya dilakukan pada hari kerja, yakni mulai hari Senin sampai Jumat. (map)

Khenoki Waruwu Ajak ASN Agar Displin

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Bupati terpilih Nias Barat Khenoki Waruwu mengajak Aparatur SN agar disiplin dalam melaksanakan tugas, menghargai pimpinan dan mengubah paradigma. Hal ini demi kesuksesan Kabupaten Nias Barat, dan diri sendiri.

Hal itudisampaikan Khenoki usai amanat Inspektur Upacara dari Bupati Nias Barat di Halaman Kantor Bupati Nias Barat, Rabu (21/4).

Seperti diketahui, Khenoki Waruwu nantinya akan melanjutkan tugas sebagai Bupati. Dan dirinya berharap agar seluruh ASN dapat mengubah paradigma dan lebih disiplin karena niatnya baik untuk membangun Nias Barat.

“Ikuti apa yang saya katakan demi Kabupaten Nias Barat, niat saya baik hanya untuk membangun Nias Barat, Tuhan mengutus kami membangun Nias Barat,” ujarnya di hadapan peserta Upacara.

Khenoki berkomitmen, bahwa tidak akan ada pungutan dalam menentukan jabatan. Ia berpesan kepada ASN agar tidak percaya kalau ada oknum yang mencoba menyampaikan iming-iming. Ia mengajak agar ASN dapat mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan jangan mempersulit.

“Orang Pintar memang penting. Tetapi jauh lebih penting lagi orang yang baik dan jujur dalam tugasnya,” tandas Khenoki Waruwu. (mag-11)

Tingkatkan Level Bisnis UMKM, Kemenkraf Gelar Bimbingan untuk UMKM Toba

TOBA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif mengadakan BimbinganTekhnis Beli Kreatif Danau Toba, di Labersa Hotel Balige kabupaten Toba , Rabu (23/4). Ada sekitar 200 pelaku UMKM yang ikut serta dalam kegiatan ini.

Direktur Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif, Andi Rizwar mengatakan bimbingan ini untuk meningkatkan level bisnis UMKM sehingga dapat menghasilkan produk UMKM yang potensian, berkualitas, dan siap di pasarkan.

“Kami berharap, para pelaku UMKM juga dapat meningkatkan mutunya dengan bimbingan ini. Karena potensi produk UMKM kita sangat menjanjikan,” ungkapnya.

Andi Rizwan menegaskan, semua bimbingan ini gratis dan ini merupakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk dapat menimba ilmu sebaik mungkin. Apalagi, para pemberi materi adalah mereka yang sudah berpengalaman.

Wakil Bupati Toba, Toni Simanjuntak dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif dan semua yang terlibat dalam acara bimbingan yang sangat peduli kepada Pelaku UMKM Toba.

“Saya mengharapkan para pelaku UMKM dapat mengikuti bimbingan Teknis ini dengan baik untuk kelak menjadi wirausaha yang handal,” ujarnya.

Dijelaskannya, banyak manfaat yang dapat diterapkan para pelaku UMKM bila mengikuti materi bimbingan yang diberikan. Mulai dari kemasan produk, penampilan produk, dan lain sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri, kemasan yang menarik akan menarik perhatian seseorang hingga akhirnya memutuskan untuk membeli produk.

“Dan yang paling penting adalah memperkenalkan produk. Ini yang sulit, jadi kalau kita yang tidak memperkenalkan produk kita, siapa lagi?” tambahnya.

Dalam bimbingan teknis untuk para Pelaku UMKM Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif ini berkolaborasi dengan Ditjen Pajak Republik Indonesia.

Selain Wakil Bupati, kegiatan ini juga dihadiri oleh Dirjend pajak wilayah 2 Sumut dan Kepala KKP Balige. Acara yang dimulai dari pagi hingga sore ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat. (mag-7/ram)

DPMPPTSP Sumut Serahkan Izin Operasional SMK Pertanian Edukasi

FOTO BERSAMA: Kasi Pendidikan DPMPPTSP Sumut Novawati Siregar, Rumondang Siregar bersama dengan Kacabdis Telukdalam Gatimbowo Lase, Kepala BPN Nisel Daniel S Sagala, Ketua Yayasan Robert Dachi bersama para pengurus yayasan bersama dengan siswa berfoto bersama di lahan pertanian SMK Pertanian Edukasih Nisel usai penyerahan izin operasional sekolah tersebut. Rabu, (21/4)

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumut menyerahkan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Edukasih Nias Selatan. Izin diserahkan oleh Kasi Pendidikan DPMPPTSP Sumut, Novawati Siregar bersama dengan Rumondang Siregar mewakili Kepala Dinas di Desa Hiliamaetaniha, Kecamatan Luahagundre, Rabu (21/4).

FOTO BERSAMA: Kasi Pendidikan DPMPPTSP Sumut Novawati Siregar, Rumondang Siregar bersama dengan Kacabdis Telukdalam Gatimbowo Lase, Kepala BPN Nisel Daniel S Sagala, Ketua Yayasan Robert Dachi bersama para pengurus yayasan bersama dengan siswa berfoto bersama di lahan pertanian SMK Pertanian Edukasih Nisel usai penyerahan izin operasional sekolah tersebut. Rabu, (21/4)

Pada kesempatan itu, Novawati Siregar menyampaikan bahwa proses perizinan di Provinsi Sumut saat ini sudah menerapkan sistem aplikasi online, sehingga seluruh perijinan dapat diurus dengan mudah dan tanpa biaya, tentunya dengan terlebih dahulu menyiapkan persyaratan yang ditetapkan.

Khusus untuk SMA, SMK dan SLB yang merupakan wewenang provinsi, dikatakan wajib mengurus izin operasional bila ada sekolah baru maupun ada penambahan jurusan baik di sekolah swasta maupun negeri.

“Kita ada website siaplayani. sumutprov.go.id, disitu bisa di upload semua persyaratan setelah lengkap, maka kami akan melakukan survei lapangan, kalau memang layak kemudian akan diberikan rekomendasi dan tidak perlu ke kantor lagi, dari website itu bisa langsung di print izinya,” terangnya.

Ketua yayasan SMK Pertanian Edukasi, Robert Dachi mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perizinan Sumut mulai pengurusan hingga akhirnya izin operasional sekolah terbit. Robert mengakui sempat 12 kali bolak-balik berurusan dengan dinas perizinan karena beberapa berkas tidak lengkap.

“Setelah semua berkas lengkap, ternyata sangat mudah untuk mengurus izin. Saya salut dengan pelayanan yang diberikan, ibu Novawati Siregar dan Rumondang terus menuntun kami. Bahkan ada sempat beberapa berkas yang salah dan itu diberitahukan kepada kami untuk dirubah dan diupload kembali. Artinya tidak mau mempersulit,” kata Robert.

Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Telukdalam Gatimbowo Lase yang turut hadir mengatakan setelah adanya izin operasional, maka sekolah berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah yakni Dana BOS, demikian juga bantuan pembangunan gedung sekolah tergantung kesiapan anggaran.

Turut hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nisel, Daniel S Sagala, yang juga sebelumnya telah menerbitkan sertifikat tanah sebagai persyaratan izin operasional.

Sekolah SMK Pertanian Edukasih Nisel yang memiliki luas lahan sekitar 7 hektare berpotensi menghasilkan petani-petani kompeten di masa kini. Dengan pengajar yang memiliki SDM mumpuni, para siswa diajari dan dilatih bercocok tanam yang baik, berternak sehingga setiap siswa memiliki wawasan dan dapat mengaplikasikan saat sudah tamat nantinya.

Saat ini hasil pertanian dan peternakan SMK Pertanian Edukasi sudah dipasarkan di tengah masyarakat. (mag-10/ram)

Masyarakat Parbuluan VI Kembali Aksi: Bupati Dairi Dukung Tuntutan Warga

UNJUKRASA: Ketua Kelompok Tani Petani Marhaen, Pangihutan Sijabat (kiri) menyampaikan orasi di hadapan ribuan masyarakat Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan dan 3 Desa lainya saat menggelar unjukrasa di Kantor Bupati Dairi menuntut penciutan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rabu (21/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat dari 3 Desa yakni Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Desa Perjuangan, Pargambiran Kecamatan Sumbul kembali menggelar aksi di Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Rabu (21/4).

UNJUKRASA: Ketua Kelompok Tani Petani Marhaen, Pangihutan Sijabat (kiri) menyampaikan orasi di hadapan ribuan masyarakat Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan dan 3 Desa lainya saat menggelar unjukrasa di Kantor Bupati Dairi menuntut penciutan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rabu (21/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

Ini unjukrasa kedua, setelah satu hari sebelumnya yakni, Selasa (20/4) massa dari 3 Desa menggelar unjukrasa di Kantor Bupati Dairi. Hari kedua unjukrasa, massa bertambah banyak. Dimana, 1 dari 5 Desa yang sudah mengusahai areal konsesi PT Gruti, yakni Desa Sileuleu Parsaoran, Kecamatan Sumbul, ikut unjukrasa.

Dengan menaiki puluhan mobil truk, pengunjukrasa langsung merengsek ke depan kantor Bupati. Ratusan ibu-ibu dan anak-anak ikut dalam aksi demo.

Ketua Kelompok Tani Petani Marhaen, Pangihutan Sijabat saat berorasi meminta bertemu Bupati, Eddy Keleng Ate Berutu. Pangihutan menyebut, pihaknya kembali turun ke jalan untuk kembali menyuarakan tuntutan mereka terkait penciutan kawasan hutan yang sudah lama diusahai warga untuk lahan pertanian dan permukiman.

Selain Pangihutan, Ketua PBHI wilayah Sumatera Utara, Zulkifli Lumbangaol mendesak Pemkab Dairi mengakomodir tuntutan warga penciutan kawasan hutan dimaksud.

“Masyarakat menuntut sekitar 2000-an hektare lahan yang sudah diusahai untuk dilepaskan dari kawasan hutan yang hak guna usaha (HGU) dimiliki PT Gruti. Masyarakat mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) segera mengakomodir permintaan warga,” ucap Zulkifli.

Setelah beberapa saat menyampaikan orasi, sejumlah pejabat Pemkab Dairi menemui kordinator aksi dan meminta sejumlah perwakilan untuk bertemu Bupati. Pertemuan perwakilan warga dan Bupati Eddy KA Berutu berlangsung tertutup. Wartawan tak diperkenankan meliput. Hadir juga dalam pertemuan Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting.

Usai melakukan pertemuan, Pangihutan Sijabat dan Zulkifli Lumbangaol menyampaikan hasil pertemuan kepada pengunjukrasa.

Zulkifli menyatakan, Bupati Eddy Keleng Ate Berutu sudah berjanji mendukung dan memperjuangkan tuntutan masyarakat terkait penciutan kawasan hutan itu.

“Bupati mengatakan akan mendukung. Dan kita akan terus mengawal dan menunggu janji Pemkab Dairi itu,” ujarnya. (rud/ram)

Tanah Kavlingan PTPN II Diperjualbelikan

ASET: Sebuah plang berdiri berisikan informasi tanah kavlingan aset PTPN II di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, diperjualbelikan.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tanah milik PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur, diperjualbelikan secara bebas melalui dunia internet atau lainnya oleh sekelompok oknum. Kabarnya, tanah yang telah dikavling-kavling berukuran 5×16 meter dibuka dengan harga mulai Rp11 jutaan.

ASET: Sebuah plang berdiri berisikan informasi tanah kavlingan aset PTPN II di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, diperjualbelikan.

Informasi dirangkum, sejumlah warga sudah ada yang berusaha memiliki dengan membayar uang tunai kepada penjual. Kepada calon pembeli, penjual mengalahkan bahwa tanah tersebut mengantongi Akta Notaris.

Namun, warga juga belum dapat memastikan apakah tanah tersebut berstatus milik negara atau bukan. “Memang ini benar ini tanah PTPN, tapi saya gak tau jelas kali bagaimana statusnya,” ungkap warga sekitar di lokasi, Rabu (21/4).

Pantauan di lokasi, sebuah rumah permanen tengah dibangun di atasnya. Sejumlah orang terlihat bekerja melakukan pengerjaan rumah dengan pondasi batu bata.

Menanggapi hal ini, Humas PTPN II, Sutan Panjaitan belum dapat memastikan status tanah tersebut. Apakah sudah dilepas atau masih milik negara.

Sebab, pihaknya dapat mengetahuinya bila turun ke lokasi, dengan dilakukannya pengukuran tanah. “Kemungkinan itu adalah eks milik PTPN yang sudah dilepas,” kata Sutan.

Dia menambahkan, ada beberapa titik tanah yang berstatus aset perusahaan plat merah tersebut sudah dilepas. “Tapi saya lupa di mana letaknya,” kata dia.

Terpisah, Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai pun tidak mengetahui adanya transaksi jual beli tanah yang dikabarkan masih aset PTPN II. “Kita belum tau, ada yang menjual tanah tersebut,” kata Faisal Rahman, Penata Kadastral Pertama BPN Binjai kepada wartawan ketika ditemui di kantornya, Jalan Samanhudi, Kelurahan Setia, Binjai Kota, Rabu (21/4).

Menurut dia, bila tanah milik negara diperjualbelikan, harus memiliki surat pelepasan aset dari PTPN II. “Harus ada pembayaran dan surat pelepasan aset dari negara,” kata dia.

Faisal juga mengakui, ada beberapa titik lokasi tanah negara yang sudah dilepas di Kota Binjai. “Kalau memang itu masih tanah PTPN II, seharusnya marah dong, kenapa dijual, apakah dibiarkan saja atau bagaimana,” tukasnya. (ted)

Wabup Karo Salurkan Bantuan Banjir di Lau Baleng

SERAHKAN: Wabup Cory S Sebayang menyerahkan bantuan ke warga yang terdampak banjir.

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang melakukan kunjungan ke Kecamatan Lau Baleng, sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir di Desa Lau Baleng dan Desa Tanjung Gunung, Rabu(21/4).

SERAHKAN: Wabup Cory S Sebayang menyerahkan bantuan ke warga yang terdampak banjir.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang berharap dan berpesan kepada masyarakat,agar selalu memperhatikan lingkungan masing-masing, baik kebersihannya maupun keindahannya tetaplah harus selalu dijaga.

“Dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pembukaan lahan yang berlebihan, kita sudah turut membantu memelihara alam sekitar kita, karena kita harus bersahabat dengan alam,” ungkap Wakil Bupati Karo.

Di dalam kunjungannya, Wakil Bupati Karo menyempatkan diri untuk melihat langsung saluran irigasi di Desa Lau Baleng serta menegaskan agar Camat Lau Baleng segera melakukan normalisasi sungai, demi menjaga kebersihan dan kemurniannya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Administarsi Mulianta Tarigan, Kadis PMD Abel T Tarigan, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Lau Baleng Asmona Perangin-Angin, dan Forkompimcam Lau Baleng.

Sekedar mengingatkan,hujan deras dengan intensitas tinggi di menyebabkan sejumlah desa terendam banjir, Minggu (17/12) malam. Air bercampur batu dan lumpur yang dibawa aliran Sungai Diar tampak mulai menggenangi rumah warga sekitar pukul 19.00 WIB.

Air yang disertai dengan lumpur dan batu menggenangi Dusun Kampung Baru, Dusun Kampung Timur, dan Dusun Lau Baleng.

Air merupakan kiriman dari Desa Kinangkong, Lau Peradep dan Desa Lau Baleng.

Akibat banjir ini, satu unit rumah warga milik Malem Pagi Tarigan di Dusun Kampung Baru rusak parah. Selain itu, tiga kendaraan milik warga berupa satu unit mobil dan dua unit becak motor rusak lantaran diterjang banjir. (deo)

Emak-emak Geruduk Lapak Judi Tembak Ikan di Binjai

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Beroperasi di bulan suci Ramadan, puluhan emak-emak menggeruduk lokasi yang dijadikan temnpat judi modus tembak ikan di Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Selasa (20/4) malam.

Aksi emak-emak itu dilakukan karena lokasi yang dijadikan tempat berjudi sudah sangat meresahkan warga. Tak hanya menggeruduk, mereka juga memaksa keluar dua alat mesin judi tembak ikan dan dibakar.

“Iya tadi malam itu kejadiannya. Sudah disuruh jangan buka menjelang puasa, tapi mereka masih buka. Makanya emak-emak bakar mesinnya,”ujar Kapolsek Selesai, AKP Feriawan ketika dikonfirmasi, Rabu (21/4).

Diduga aktivitas judi tembak ikan ini sudah berlangsung lama. Hasil penelusuran sementara, usaha ilegal tersebut diawasi oleh oknum Ketua OKP.

Kanit Reskrim Polsek Selesai, Iptu Saleh Andri Siregar mendukung tindakan yang dilakukan massa dari kaum hawa tersebut. “Tadi malam itu kejadiannya, para ibu-ibu datang merusak tempat judi yang dianggap meresahkan. Cocok itu dilakukan,” katanya, melalui sambungan telepon genggam.

Tak lama lokasi judi digeruduk, kata dia, personel Unit Reskrim Polsek Selesai pun terjun ke TKP. Menurut dia, tim tidak menemukan massa di lokasi.

Sampai dengan saat ini, pihaknya belum mengetahui siapa pemilik dua mesin judi yang dibakar tersebut. “Gak ada pelaku yang kita amankan, dan belum tau siapa yang punya mesin ini,” pungkasnya. (ted)