MEDAN, SUMUTPOS.CO – Larangan mudik pada Lebaran 2021 ini, ternyata bak simalakama (dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati = serba salah, Red) bagi pengusaha transportasi massa di Sumatera Utara. Momen ‘musim panen’ Lebaran semakin jauh dari jangkauan, karena larangan mudik dari pemerintah. Alhasil, sejumlah perusahaan otobus (PO) memilih berhenti beroperasi berlaku selama larangan mudik.

“DITOLAK (larangan mudik) tidak mungkin, sama artinya kami melawan pemerintah. Dipatuhi, kami yang merana. Maksud saya, janganlah (mudik) dilarang mentah-mentah. Tapi dibuatlah kebijakan yang membuat kami juga tetap bisa survive,” pinta Sekretaris Eksekutif Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Utara, Salamuddin, menjawab Sumut Pos, Senin (19/4).

Ia menjelaskan, tidak hanya PO PT Antar Lintas Sumatera (ALS) yang menyatakan berhenti operasional sebelum tanggal pelarangan mudik mulai 6-17 April 2021 mendatang Perusahaan otobus lainnya juga banyak yang memilih berhenti beroperasi.

“Ya… sudah hampir semua (PO di Sumut berhenti operasi). Karena, apalagi yang bisa dilakukan kawan-kawan tersebut? Kalau ke luar provinsi (AKAP) tentu tak mungkin lagi dia untuk jalan. Okelah perginya bisa lewat, pulangnya pasti tak bisa. Pilihannya, ya memelihara armada di pool masing-masing saja saat momen libur mudik nanti,” katanya.

Harapannya, kata dia, tinggal operasional bus antar kota dalam provinsi (AKDP). Itu pun menjadi berat dengan pelarangan yang telah dijadikan aturan tahun ini oleh pemerintah pusat. Di mana untuk Sumut, yang boleh mudik hanya warga sekitar Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo). Larangan mudik itu bertujuan agar angka penularan virus Corona tidak kembali melonjak pada momen libur Lebaran.

“Sebenarnya, kondisi kita di Sumut ini tidak seperti di Pulau Jawa yang sangat tinggi mobilitas untuk mudik Lebaran. Biasanya di wilayah kita, untuk momen Lebaran paling banyak mobilitas itu ke arah Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Namun karena itu sudah dilarang, tidak ada lagi bus yang mau beroperasi meskipun hanya perjalanan AKDP saja. Jadi wajar saja seperti PT ALS telah menyatakan berhenti operasi mulai Mei mendatang,” terangnya.

Pihaknya berharap, ada diskresi dari gubernur yang masih memperkenankan operasional bus AKDP pada musim libur Lebaran nanti. “Tapi sepertinya itu berat, karena pemprov pun mengacu aturan dari pemerintah pusat. Ditambah lagi tak ada cuti bersama Idul Fitri tahun ini, menjadikan pelarangan mudik lebih ketat dilakukan. Kami bukan pasrah, tapi lebih tepatnya dilema atas keluarnya larangan mudik tersebut. Padahal bisa dibilang momen Lebaran adalah musim panen bagi kawan-kawan pengusaha angkutan,” pungkasnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan aturan larangan mudik Idul Fitri 1442 H. Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H dalam rangka pencegahan Covid-19.

“Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi,” ujar Adita Irawati, juru bicara Kemenhub, dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden kemarin. “Yaitu moda darat, laut, udara, dan perkeretapian, dimulai pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” kata dia.

Adita juga mengatakan, regulasi tersebut mengatur setiap moda transportasi, meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan juga sanksi.

Kendalikan Covid-19

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kembali mengungkapkan larangan mudik Lebaran 2021 ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian Covid-19 dengan pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk menjaga keseimbangan pengendalian COVID dan pengungkit ekonomi, pemerintah melakukan beberapa program, yaitu pengendalian COVID dengan pembatasan kegiatan, baik itu kegiatan mudik, kemudian kegiatan pembatasan bepergian,” kata Airlangga seperti yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/4).

Selain itu, dikatakan Airlangga, pemerintah juga akan memberlakukan aturan wajib tes PCR, GeNose, maupun Swab Antigen untuk penumpang seluruh moda angkutan. Aturan wajib ini diberlakukan mulai H-1 Lebaran 2021. “Terkait dengan pengetesan yang diperlukan yaitu H-1 untuk semua moda angkutan baik itu PCR, GeNose, maupun Swab Antigen,” katanya.

Sementara dari pemulihan ekonomi nasional, Mantan Menteri Perindustrian ini mengatakan pemerintah sudah menyiapkan banyak program mulai dari pencairan THR pegawai swasta dan PNS, Harbolnas Ramadhan, hingga pencairan perlindungan sosial dan sembako.

“Bansos berupa beras ini sedang dalam pematangan yaitu terkait dengan 10 kg dengan sasaran peserta Kartu Sembako non PKH,” ungkapnya.

Paksa Putar Balik

Menindaklanjuti aturan larangan mudik 2021 untuk mempersempit masuknya pemudik ke Sumut yang berlaku mulai 6-17 Mei mendatang, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengatakan, Polda Sumut akan melakukan penyekatan di sejumlah akses jalur perbatasan di Provinsi Sumut.

“Ada beberapa pintu masuk dan perbatasan di Sumut yang disekat, yakni Sumut Aceh, Sumut-Sumbar, dan Sumut-Riau.Tentunya dalam penyekatan larangan mudik ini akan berkoordinasi dengan TNI, Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah (Pemda) se tempat dan stakeholder terkait lainnya,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Senin (19/4).

Dikatakannya, Polda Sumut akan menyiapkan pos pengamanan di setiap daerah yang masih masuk dalam wilayah Sumut untuk mengantisipasi terjadinya arus mudik yang mendahului, seperti Medan-Tebingtinggi, Medan-Langkat. Wilayah perbatasan ini akan dijaga ketat personel Polri-TNI, agar masyarakat tidak melaksanakan mudik.

“Apabila ditemukan adanya masyarakat yang nekad mudik maka petugas akan paksa putar balik,” tegasnya.

Para petugas yang disiagakan di pos-pos pengamanan juga dilengkapi dengan pakaian APD yang telah ditentukan, yakni helm, masker, pakaian, sarung tangan, dan sepatu. Tujuannya agar petugas tidak tertular Covid-19.

“Polda Sumut saat ini masih melaksanakan Operasi Keselamatan Toba 2021. Operasi yang digelar selama 14 hari ke depan sebagai langkah kepolisian prakondisi Idul Fitri sekaligus sosialisasi masif tentang larangan mudik,” pungkasnya.

Sanksi Langgar Larangan Mudik

Pemerintah memberlakukan larangan mudik jelang momen Idul Fitri atau lebaran 2021 terhitung sejak 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Bagi mereka yang nekat mudik, mereka akan diberikan sanksi sesuai dalam pasal 93 UU no 6 tahun 2018, dengan hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta bila melanggar aturan mudik ini.

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00,” bunyi dari pasal 93.

Larangan mudik 2021 dan sanksinya juga mengatur sejumlah transportasi yang tidak diizinkan beroperasi selama periode tersebut. Seperti kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, serta kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil, bus, dan sepeda motor (kendaraan pribadi).

Pengecualian kendaraan diberikan kepada sejumlah alasan dan keadaan, seperti: kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional berplat dinas TNI/POLRI, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, mobil jenazah, mobil barang dengan tidak membawa penumpang, kendaraan untuk kesehatan darurat dan ibu hamil dengan didampingi oleh keluarga inti, dan kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja imigran Indonesia, WNI, pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski ada larangan mudik 2021 dan sanksinya, ada 8 wilayah yang boleh melakukan mudik lokal, yakni 1. Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro), 2. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), 3. Bandung Raya, 4. Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi, 5. Jogja Raya, 6. Solo Raya, 7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan lamongan (Gerbangkertosusila), dan 8. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros.

Delapan wilayah yang boleh mudik lokal tersebut berada di dalam wilayah Aglomerasi. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, istilah tersebut dikaitkan dengan daerah yang warganya boleh melakukan mudik lokal. (prn/kps/mag-01/dtc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan masih menjadi salah satu wilayah zona merah (risiko tinggi) penyebaran Covid-19. Masalah kesadaran dinilai merupakan faktor penyebab zona merah tersebut.

Ketua IDI Cabang Medan, dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL mengatakan, ada banyak faktor (multifaktor) yang menyebabkan Kota Medan tak kunjung keluar dari zona merah. Pertama, kurangnya kesadaran bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Saya menilai kondisi saat ini (Medan zona merah) cenderung gelombang kedua, karena tenaga kesehatan makin banyak yang dirawat. Jumlah tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19 juga masih banyak. Artinya, hal ini menjadi peringatan dini bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Wijaya, Senin (19/4).

Dikatakan dia, tenaga kesehatan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap protokol kesehatan saja bisa terkena. Apalagi yang kesadarannya kurang. “Itulah multifaktor, masalah kesadaran,” ucapnya.

Wijaya juga mengatakan, pengawalan regulasi mengenai pembatasan kegiatan masyarakat juga harus dilakukan dengan ketat. Di sisi lain, masih bercampurnya siklus perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit dengan non Covid-19.

“Kemudian, pengawalan regulasi yang ada. Mungkin di rumah sakit, apalagi rumah sakit rata-rata bangunan bertingkat yang merawat pasien Covid dan non Covid. Sementara lalu lintas yang digunakan sama. Jalan yang bersilangan, itu ‘kan sering bertemu di situ. Artinya kalau tidak diawasi dengan baik, jalur-jalur lalu lintas rumah sakit itu rentan terhadap penyebaran virus. Dengan kata lain, viral load (beban virus) itu makin tinggi,” ungkapnya lagi.

Kendati demikian, kata Wijaya, Kota Medan masih memungkinkan untuk keluar dari zona merah. Hal ini kembali kepada kesadaran masyarakat terhadap pandemi Covid-19. “Yang paling penting bagaimana kita menyadari bahwa kita datang dan kembali kepada Allah. Saya yakin itu, kita yakinkan diri kita bahwa kita datang dan kembali kepada pencipta kita,” sebutnya.

Di samping itu, secara keilmuan tentunya proteksi diri dan waspada. “Protokol kesehatan, karena ada juga yang kecemasan terhadap kematian terlalu tinggi, jadi begitu dia kena Covid ditambah kecemasan yang meningkat, imunnya malah makin rendah. Artinya kadar keimanan dan usaha kita itu harus sejalan,” terang Wijaya.

Tak kalah penting agar Kota Medan bisa bebas dari zona merah, lanjut dia, adalah kesadaran bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. “Kesadaran baik di masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah, dan juga unsur terkait. Artinya pribadi-pribadi harus menyadari bahwa pandemi ini belum berakhir bahkan cenderung gelombang kedua,” tegas dia.

Wijaya menambahkan, jangan merasa sangat sempurna, misalnya telah mendapat vaksin, sehingga mengabaikan protokol kesehatan. “Vaksin tidak bisa menghindari kematian. Jangan berpikir dengan vaksin bisa menghindari kematian akibat Covid-19,” tukasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga dua pekan ke depan. Dimulai sejak hari ini, Selasa (20/4) hingga 3 Mei mendatang.

Menurut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, perpanjangan itu dilakukan lantaran kondisi kasus pandemi Covid-19 di Sumut, terutama Kota Medan masih tinggi.

Diketahui PPKM Mikro di Sumut diterapkan di enam kabupaten/kota yakni Medan, Binjai, Pematangsiantar, Deliserdang, Langkat, dan Simalungun. PPKM Mikro itu telah beberapa kali diperpanjang dan akan berakhir 19 April 2021. “PPKM Mikro akan diperpanjang sampai bisa kita kendalikan. Karena di Medan sampai 15 ribu kasus. Jadi belum bisa kita kendalikan,” katanya menjawab wartawan, Senin (19/4).

Di dalam PPKM Mikro itu, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut akan terus menerapkan penyekatan terhadap kabupaten/kota, yang kasus penularan virus Coronanya masih meningkat. “Untuk itu penyekatan-penyekatan di daerah yang terdampak itu tetap kita harus lakukan,” ucapnyan

Edy pun menyatakan permohonan maaf atas perpanjangan PPKM Mikro di Sumut sebab ada pembatasan kegiatan ekonomi/usaha yakni dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

Hal itu tertuang dalam Surat Gubernur Sumut Nomor 360/1878/2021, tertanggal 4 Maret 2021 tentang PPKM Mikro. “Saya minta maaf dengan kegiatan ini. Pastinya kurang nyaman dalam beribadah di bulan Ramadan dan mencari kehidupan. Tetapi ini harus kita lakukan, karena untuk menyelamatkan juga,” kata mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB tersebut.

Di samping penerapan PPKM Mikro, Pemprov Sumut dan Satgas Covid-19 Sumut akan kembali gencar melakukan edukasi dan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan (prokes), yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas diri.

Ia pun berharap wali kota/bupati, camat hingga kepala/desa serta lurah turut melakukan hal yang sama demi menekan kasus covid-19 di Sumut. “Akan kita evaluasi. Kami akan tekankan kembali edukasi dan sosialisasi tentang prokes. Mungkin rakyat sudah jenuh selama setahun dua bulan mengalami hal ini. Rakyat perlu mencari nafkah. Tetapi tetap saya ingatkan kepada bawahan-bawahan saya terkhusus kabupaten/kota, camat sampai ke kades, bahwa Covid-19 belum berakhir. Untuk itu harus kita waspadai. Satu-satunya obat Covid-19 adalah prokes, gunakan masker, cuci tangan dan atur jarak,” pungkasnya.

Diperluas ke 5 Provinsi Baru

Secara nasional, pemerintah pusat juga resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara mikro pada 20 April-3 Mei 2021. Ini merupakan perpanjangan PPKM mikro yang keenam kalinya.

“Berdasarkan evaluasi, PPKM diperpanjang dan kembali bertambah lima provinsi baru yang menerapkannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto, di Istana Negara Jakarta, Senin (19/4)

Airlangga merinci, lima provinsi tambahan yang akan memberlakukan PPKM mikro adalah Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat. “Penambahan provinsi ini berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, maka ditambah 5 provinsi,” jelas dia.

Airlangga meyakini, PPKM mikro terbukti mampu menurunkan kasus aktif maupun kasus terkonfirmasi Covid-19. Menurut data dimiliki, dampak dari PPKM tahap sebelumnya pada 6-19 April 2021 terjadi penurunan di semua sektor utama secara nasional.

Pertama, perbaikan kasus aktif per 18 April sebesar 6,6 persen. Berkaca pada 2 bulan sebelumnya, Februari kasus aktif masih di angka 16 persen.

Berikutnya, jumlah kasus aktif mingguan pada minggu kedua Februari adalah 176.291 kasus, sedangkan pada minggu ketiga April berkurang menjadi 106.243 kasus.

Tidak hanya itu, positivity rate 18 April juga terdampak dengan hanya 11,2 persen. Turun drastis dibandingkan 9 Februari yang mencapai 29,42 persen. Termasuk Bed Occupancy Rate (BOR) saat ini di angka 34,35 persen dan tidak ada provinsi yang BOR nya di atas 60 persen.

Dengan perluasan wilayah tersebut, maka PPKM berskala mikro jilid keenam akan diterapkan di 25 provinsi. Adapun 20 provinsi lainnya yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan. Kemudian Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau dan Papua. Pemerintah berharap perpanjangan dan perluasan PPKM dapat semakin menekan laju penularan Covid-19. (prn/cnn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pusat jajanan kuliner Kota Medan, Kesawan City Walk (KSW) atau The Kitchen of Asia yang beberapa waktu lalu diresmikan Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, menjadi sorotan. KSW dinilai melanggar aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Teranyar pada Sabtu (17/4) malam jumlah pengunjung sangat ramai lalu lalang di berbagai sudut KSW. Bila terus dibiarkan, kawasan tersebut dikhawatirkan akan menjadi klaster baru Corona di Sumut.

Menyusul hal itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi selaku Ketua Satgas Covid-19 Sumut, berjanji akan menggelar rapat dengan Pemko Medan menanyakan kondisi tersebut. Sekaligus menanyakan jam operasional KSW yang dinilai telah melanggar batas kegiatan usaha yang diatur dalam PPKM Mikro, yakni hinggal pukul 21.00 WIB.

“Hari ini (Senin) dirapatkan dengan Pemko Medan. Hal itu akan kita pertanyakan kenapa?” katanya menjawab wartawan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Senin (19/4).

Mantan Pangkostrad pun mengaku akan meminta pertanggungjawaban penyelenggara KSW. Sebab, pengawasan protokol kesehatan di lokasi tersebut seakan tidak tegas. “Penyelenggara harus bertanggung jawab. Aturan sudah kita buat dan harus dipatuhi,” tegasnya.

Untuk diketahui, penerapan PPKM Mikro di Sumut tertuang dalam Surat Gubernur Sumut Nomor 360/1879/2021, tertanggal 4 Maret 2021. Dalam PPKM Mikro, bekerja di kantor dibatasi yakni 50 persen dari kapasitas kantor, dan Work From Home (WFH) pun 50 persen. Untuk kegiatan sekolah masih tetap dilakukan secara online.

Lalu wilayah desa atau kelurahan wajib mendirikan posko yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat. Dan berdasarkan data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Medan pada Jumat (16/4), terdapat jumlah kasus Covid-19 sebanyak 14.909 orang dengan rincian sebanyak 13.587 orang sembuh, 485 orang meninggal dunia, dan 837 orang dirawat.

Satgas: Selalu Kita Ingatkan

Terkait keramaian di kawasan Kesawan City Walk (The Kitchen Of Asia), Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan mengatakan, pihaknya sudah berulang-ulang memberikan imbauan kepada masyarakat maupun para pedagang, agar mau menaati protokol kesehatan (prokes). Namun hingga kini belum terlihat adanya perubahan.

“Kita selalu ingatkan itu setiap hari, kita ‘kan keliling. Kalau kita pas turun ke sana dan kita sampaikan malam itu, jadi baguslah saat itu. Tapi waktu keluar dari situ, ya sudah, kumpul lagi mereka. Ya itulah masyarakat kita. Mau gimana lagi kita bilang?” ucap Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan M.Kes, kepada Sumut Pos, Senin (19/5).

Di sisi lain, kata Mardohar, pihaknya tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin datang untuk berkunjung menikmati suasana malam di kawasan Kesawan City Walk. Apalagi, salah satu tujuan keberadaan Kesawan City Walk adalah untuk kembali meningkatkan geliat perekonomian di Kota Medan dalam situasi pandemi Covid-19.

“Kalau mau dibatasi, ya nggak lakulah nanti jualan pedagang-pedagang kuliner itu,” ujarnya.

Terkait adanya ketidakmerataan penegakan PPKM Mikro antara kawasan Kesawan City Walk dengan kawasan lainnya di Kota Medan, baik terkait penegakan prokes maupun penegakan jam operasional, Mardohar Tambunan enggan berkomentar lebih jauh.

Mardohar meminta agar awak media menanyakan hal itu secara langsung kepada Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. “Kalau itu, ya kalian tanyakan sama wali kota ajalah. Kita dari Satgas ‘kan sebatas mengikuti prokesnya saja. Prokesnya saja kita sudah setengah mati mengawasinya. Nggak sangguplah kita tiap hari, mau sampai kapan?” katanya.

Terpisah, Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap, mengatakan pihaknya tetap mengawasi jalannya prokes dan jam operasional seusai PPKM yang berlaku. “Kalau di sana (Kesawan) ‘kan sudah ada petugas dari Dispar (Dinas Pariwisata). Kalau memang ada pelanggaran, dapat dilaporkan ke kita. Satpol PP juga turut mengawasi jalannya prokes dan jam operasional sesuai PPKM di banyak lokasi di Kota Medan,” ujar Rakhmat.

Apalagi Satpol PP juga sedang berfokus dalam melakukan razia-razia lokasi tempat hiburan dan sejenisnya yang wajib ditutup selama bulan Ramadan seperti surat edaran dari Wali Kota Medan.

“Kita sedang fokus razia juga ini. Kita tidak mau ada terulang lagi seperti temuan lokasi SPA yang ternyata masih buka di jalan Kapten Muslim, padahal ini jelas-jelas bulan Ramadan. Tapi bukan berarti kita abai dengan penertiban prokes. Kita tetap melakukan pengawasan setiap harinya,” pungkasnya.

Kesawan City Walk yang soft launching pada 28 Maret lalu, memang kerap ramai. Bahkan pada Sabtu (17/4) malam yang lalu, kawasan tersebut sempat menampilkan atraksi Barongsai yang semakin menarik minat massa untuk berkumpul.

Atraksi dimulai sekitar pukul 19.00 WIB hingga sekitar pukul 22.00 WIB. Ditambah lagi, Kesawan City Walk ditemukan masih beroperasi hingga pukul 24.00 WIB. Hal ini tentunya bertentangan dengan PPKM Mikro yang diberlakukan oleh Gubsu Edy Rahmayadi, di mana setiap usaha pariwisata hanya dibatasi jam operasionalnya maksimal hingga pukul 22.00 WIB. (map)