TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi menggelar talkshow terkait pengendalian inflasi di bulan suci Ramadan 1442 hijriah di Radio DIS FM, Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi, Rabu (14/4). Hadir sebagai narasumber, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Marimbun Marpaung, Kadis Perdagangan Gul Bahri dan Kaban Perekonomian dan SDA Kota Tebingtinggi Zahidin.

Kebijakan yang dilakukan Pemko Tebingtinggi dalam mengontrol inflasi di bulan suci Ramadan adalah dengan melakukan pengendalian harga, pengawasan, dan operasi pasar.

“Pemko Tebingtinggi menjamin ketersedian bahan pangan akan tetap selalu terjaga. Untuk ketersediaan bahan pangan pokok masih dapat bertahan untuk tiga bulan ke depan,” bilang Wali Kota Umar Zunuadi Hasibuan.

Menurut Umar, ketersediaan bahan pangan seperti beras, cabai, bawang, gula, daging, minyak goreng dan kebutuhan lainnya akan terus dipantau oleh Pemko Tebingtinggi. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ketersediaan beras saat ini sekitar 2399,16 ton, cukup untuk 62 hari ke depan.

“Prediksi kondisi pasar, ada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga seperti bawang, cabe dan daging namun kenaikan tersebut tidak signifikan dan tidak akan membuat kondisi pasar menjadi bergejolak. Namun keadaan tersebut akan kembali normal di tengah bulan Ramadan,” paparnya.

Untuk menjaga ketersedian bahan pangan dan pengendalian harga di pasar, Pemko Tebingtinggi bekerjasama dengan Satgas Pangan Kota Tebingtinggi yang dikoordinir oleh Polres Tebingtinggi dan Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi. “Pemko Tebingtinggi juga menyampaikan akan melakukan tindakan bagi pedagang atau pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pangan dan melakukan kenaikan harga yang berlebihan,” jelas Umar.

Menurut Umat, atas dasar pengendalian harga juga akan dilakukan kembali menjelang hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 10 sampai dengan 11 Mei 2021 bertempat di Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi.

“Pesan saya agar masyarakat Kota Tebingtinggi jangan resah dan khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan selama bulan suci Ramadan dan kita dapat menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan bijak berbelanja, belanja seperlunya tanpa perlu menimbun atau berlebihan,” tegas Umar. (ian)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati dan Wakil Bupati Asahan beserta jajarannya mengikuti rapat koordinasi Presiden Joko Widodo dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2020 yang telah dilantik secara virtual di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Rabu (14/4).

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi meminta setiap kepala daerah memberikan kinerja terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang baik. Untuk itu, jabatan ini tentunya memiliki tanggung jawab yang besar,” kata Presiden Jokowi.

Kepala daerah terpilih yang telah dilantik juga diminta bekerja dengan kecepatan tinggi.

“Jadi jangan mudah puas, dan selalu melakukan cek dan kontrol setiap mengerjakan laporan, sering terjun ke lapangan, serta wajib melakukan pengelolaan anggaran dengan baik,” tegas Jokowi.

Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah tidak memperlambat ide investasi. Jika memperlambat investasi, tentunya akan berdampak dalam memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Jikalau ekonomi daerah tidak meningkat, begitu juga dengan investasi nasional.

Sementara itu, Investasi juga memberikan income kepada negara, dimana 70 persen pemasukan negara dari pajak.

“Kita harus dapat meningkatkan kuartal perekonomian negara dengan dukungan dari daerah serta provinsi. Semoga ekonomi kita bisa bangkit kembali dengan posisi normal dan baik,” lanjut Presiden.

Menutup rapat koordinasi tersebut, Mendagri Tito Karnavian memberi beberapa pengarahan diantaranya terkait otonomi daerah, kontrol percepatan Covid-19 di daerah, penguasaan teritorial dan demografi masyarakat, serta membangun hubungan yang baik dengan unsur Forkopimda.

“Setiap kepala dan wakil kepala daerah perlu memahami bahwa sistem pemerintahan bergeser dari yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam pemerintahan ini, ada otonomi daerah. Untuk itu penting bagi setiap kepala dan wakil kepala daerah memahami pentingnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” tutup Tito. (mag-9)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Taruna Latsitardanus XLI 2021 bersama TNI, Polri, serta Pemko Tebingtinggi kembali melaksanakan giat bakti sosial dan bagi masker di pasar tradisional, Selasa (13/4). Ada tiga pasar yang menjadi lokasi pembagian masker yaitu Pasar Sakti, Pasar Gambir dan Pasar Kain. Total jumlah masker yang dibagikan kepada masyarakat pada kegiatan ini sekitar 3.700 masker.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso mengatakan, kegiatan ini untuk mendisiplinkan kembali penerapan prokes kepada masyarakat, khususnya memakai masker, agar menjadi kebiasaan masyarakat dalam setiap aktivitas. “Melalui kegiatan ini para taruna diberikan pengalaman, masih belum konsistennya warga memakai masker sehingga harus terus dilakukan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkan Kapolres, melalui kegiatan ini pula para Taruna Akmil dan Akpol menanamkan pemahaman akan pentingnya menggunakan masker. “Kewajiban memakai masker berlaku untuk semua warga, tidak memandang pekerjaan, pangkat, jabatan dan status sosial. Semua wajib menerapkan prokes, diantaranya semua wajib menggunakan masker,” tegasnya.

Sedangkan sinergi antara Taruna, TNI dan Polri serta pemerintah diharapkan dapat terus berjalan kedepannya. Melalui pembagian masker ini semoga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi. Selama pelaksanaan pembagian masker oleh Taruna Lataitardanus berlangsung dalam keadaan aman baik dan kondusif. (ian)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah mahasiswa dari Konsorsium Mahasiswa Pemuda Pelajar Kota Binjai kembali menggelar aksi di depan Balai Kota Binjai, Rabu (14/4). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa ingin meminta penjelasan, sudah sampai mana Pemko Binjai menangani masalah dugaan penyelewengan dana Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang diduga dilakukan ZP, mantan anggota DPRD Binjai periode 2004-2009.

Menurut mereka, dalam kasus tersebut, negara dirugikan Rp360 juta lebih. Untuk itu, mereka meminta Plt Wali Kota Binjai Amir Hamzah segera memanggil ZP untuk meminta pertanggungjawabannya. “Kami mendesak Plt Wali Kota agar transparansi kepada publik terkait tindakan korupsi dana TP-TGR, yang hingga saat ini belum juga terselesaikan,” ujarnya.

Mereka juga menilai, tindakan ZP yang kini duduk sebagai anggota DPRD Sumut setersebut telah merusak citra partai yang dijadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2019 lalu. “Begitu juga kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumut, kami meminta segera memanggil sekaligus mencopot ZP dari keanggotaan. Citra partai bisa rusak akibat ulahnya,” tegas mereka.

Setelah melakukan aksi di depan Balai Kota Binjai, para mahasiswa dipersilakan masuk menemui Plt Sekda Kota Binjai Irwansyah Nasution. Dalam pertemuan itu, Sekda mengatakan, informasi ini akan dipelajari lebih lanjut. Ia juga mengatakan, kasus ini sudah lama dari 2004-2009 yang kurang lebih 12 tahun yang lalu. “Kami akan lihat dulu, sidang dulu dan akan kami rapatkan dulu,sudah sejauh mana Majelis yang lama menanganinya, dan akan kami selusuri sampai ke bawah,” ujar Sekda. (ted)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – RSU Delia bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Langkat dalam penerbitan biodata penduduk untuk bayi baru lahir. Hal ini berkaitan dengan program Anak Lahir Dapat Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran (ALDA KITA).

PERJANJIAN kerjasama ini langsung ditandatangani Kepala Disdukcapil Langkat, Faizal Rizal Matondang dan Direktur RSU Delia, dr Harry Wahyudi yang disaksikan pemilik RSU Delia dr Wendy Isman Sitepu dan Management RSU Delia Mimpin Sembiring, serta Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Elviza dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, David Roniya Tarigan, di RSU Delia Jalan KH Dewantara, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Langkat, Senin (12/4) lalu.

Kadis Dukcapil Langkat menjelaskan, perjanjian kerjasama ini atas instruksi Bupati Terbit Rencana PA, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Langkat. Program ini sebuah fasilitas gratis tanpa dipungut biaya apapun sesuai Peraturan Bupati Langkat Nomor 03 Tahun 2014.

Tujuannya, meningkatkan cakupan kepemilikan administrasi kependudukan, bagi anak usia 0 sampai 18 tahun, yang dilahirkan di RSU Delia. “Perjanjian ini inovasi dari bupati, yang diintruksikan kepada kami untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan,” ungkapnya.

Program ini, sambung Faizal, berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya SK Perjanjian. Ke depan, dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. “Program ALDA KITA ini dapat terwujud, atas kesepakatan bersama. Setelah satu tahun kedepan, dapat diperpanjang kembali,” paparnya.

Sementara, Direktur RSU Delia berterimakasih kepada Bupati dan Disdukcapil Langkat. Kerjasama ini, mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukannya. Selain itu, juga membantu RSU Delia, memaksimalkan pelayanan.( yas)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menyampaikan secara langsung Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna di Gedung Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara, Rabu (14/4). Amir menyatakan, Pemko Binjai terus berjuang melawan pandemi Covid-19 pada tahun lalu, sehingga pembangunan menjadi terhambat.

Satu di antaranya adalah pembangunan Gedung DPRD Binjai yang hingga kini belum tuntas alias mangkrak. Padahal, dana senilai Rp20 miliar sudah dikucurkan. Pun begitu, dana tersebut tidak mampu merampungkan pembangunan kantor untuk wakil rakyat tersebut.

Akhirnya, legislatif dan eksekutif di Kota Binjai sepakat menambah anggaran Rp25 milair untuk melanjutkan pembangunannya. Total uang rakyat yang dipakai untuk pembangunan Gedung DPRD Binjai senilai Rp45 miliar.

Amir melanjutkan, pandemi berimbas kepada sejumlah persoalan. Seperti meningkatnya persentase kemiskinan, pengangguran, menurutnya laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

“Dalam upaya percepatan penanganan covid-19 beserta dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya, kami telah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Maka perlu adanya pengelolaan keuangan daerah Kota Binjai melalui pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah,” kata Amir.

Pendapatan daerah pada P-APBD 2020 naik sebesar Rp10,5 miliar. Ini disebabkan karena kenaikan pada sektor pajak daerah seperti objek pajak bumi bangunan serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Amir menambahkan, LKPJ Akhir tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020. Sementara, Ketua DPRD Binjai yang akrab disapa Haji Kires menyatakan, LKPJ 2020 tentunya sebagai pembenahan dan eveluasi program kerja untuk 2021.

Dia memberi prioritas terhadap meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran pada 2020. Karenanya, kata dia, hal tersebut harus menjadi prioritas kebijakan Pemko Binjai pada 2021.

“Memang dampak covid-19 ini yang fatal itu salah satunya di sektor ekonomi. Agenda penyampaian LKPJ sudah kita ikuti bersama. Ini akan menjadi pembahasan bersama Pemerintah Kota Binjai mendatang,” pungkasnya. (ted)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak tiga pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai meraih penghargaan atas dedikasi, loyalitas dan pelayanan yang telah mereka berikan. Penghargaan diberikan dalam rangka menguatkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Lapas Kelas II A Binjai.

“Mereka telah bekerja dengan baik dan maksimal. Apa yang mereka lakukan demi terwujudnya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM,” ujar Kalapas Binjai, Maju Amintas Siburian, Rabu (14/4).

Ketiga pegawai tersebut yakni, Leni Mariana Silalahi, Hasan Basri dan Ebenezer H Putra. Penyerahan penghargaan langsung dilakukan Kalapas Maju usai mengikuti apel virtual bersama jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum lama ini.

Penghargaan tersebut juga sesuai dengan Keputusan Kalapas Nomor W2.E5.KP.05.02–971 TAHUN 2021 Tentang Pemberian Penghargaan Petugas Terbaik Triwulan II T.A 2021. “Pemberian reward atau penghargaan kepada pegawai, adalah yang dipandang cakap dalam hal ini sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Jadi ini merupakan motivasi bagi kita bapak-ibu, banyak hal-hal yang perlu disiapkan secara individu,” kata Maju.

“Baik itu kedisiplinan, kreativitas, integritas, tanggung jawab maupun Akuntabilitas. Berpikir positif, siapapun yang mendapat penghargaan hari ini sudah sesuai dengan penilaian secara objektifitas,” sambung Maju.

Dia berharap, seluruh jajaran Lapas Binjai terus mengembangkan semangat kerja tim dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara sistematis. Juga konsisten mengubah mekanisme kerja, mindset hingga budaya kerja individu menjadi lebih baik, sesuai tujuan pembangunan ZI. “Jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Ini merupakan kutipan Sekjen Kemenkumham, untuk kita internalisasikan ke diri masing-masing, termasuk pemberian penghargaan pegawai yang terbaik saat ini, membiasakan yang benar,” tukasnya. (ted)