JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut, Presiden Joko Widodo segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Keduanya yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud/Ristek) dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Presiden Insya Allah akan melantik menteri baru, Menteri Dikbud/Ristek, Menteri Investasi/Kepala BKPM,” kata Ngabalin melalui akun Twitter pribadinya, @AliNgabalinNew, Rabu (14/4).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut melalui sambungan telepon, Ngabalin menyebut bahwa pelantikan menteri baru kemungkinan akan dilakukan pada pekan ini. Namun, mengenai detail waktunya, ia belum dapat memastikan. “Saya berkeyakinan kuat kalau pekan ini Bapak Presiden melakukan itu. Tapi kalau pun tidak, mungkin minggu depan,” ujarnya.

Saat ditanya tentang dua sosok menteri baru yang bakal ditunjuk Presiden, Ngabalin juga belum bisa memberikan kejelasan. Namun, melihat dari kapasitas menteri terdahulu, ia memprediksi bahwa kursi Menteri Investasi akan diduduki oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sementara, Menteri Dikbud/Ristek akan dijabat Menristek Bambang Brodjonegoro.

Kendati demikian, sangat mungkin bagi Jokowi menunjuk dua sosok lain di luar nama-nama tersebut. “Kalau Pak Bahlil, itu kan Pak Presiden sudah tau kapasitasnya. Begitu juga Mas Bambang Brodjonegoro, kan Presiden sudah tahu kapasitas beliau-beliau ini,” ujar Ngabalin.

“Artinya apa, artinya bahwa bisa saja nanti Presiden melantik kembali para menteri ini, atau mungkin juga beliau nunjuk yang lain,” tuturnya.

Ngabalin mengatakan, sebagaimana bunyi Undang Undang Dasar 1945, pengangkatan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, ia meminta publik bersabar menanti perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk ada tidaknya kemungkinan pergantian menteri lain selain dua menteri baru itu.

“Ini wilayah yang tidak bisa siapa pun masuk kecuali satu-satunya Bapak Presiden, karena beliau dijamin oleh UUD 1945,” kata Ngabalin.

Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet menguat pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Dikbud/Ristek. Persetujuan itu ditetapkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4).

Pembentukan dua kementerian baru itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah DPR yang membahas surat dari Presiden Jokowi mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Minimal 3 Menteri Di-reshuffle

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid berpendapat, kemungkinan minimal tiga menteri Kabinet Indonesia Maju yang bakal terkena reshuffle. Namun, Jazilul menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Pandangan saya, minimal akan ada tiga menteri yang direshuflle atau dimutasi,” ujar Jazilul kepada wartawan, Rabu (14/4).

Meskipun demikian, Jazilul enggan menyebut nama menteri yang bakal direshuffle. Ia meminta masyarakat sabar menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi. “Saya tidak ingin mendahului, sabar saja nunggu dari presiden,” ujarnya.

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat setelah pemerintah berencana menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, pemerintah juga mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di tengah banyaknya peminat menjadi relawan uji klinir vaksin Nusantara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta agar proses penelitian vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, diulang kembali dari proses preklinis. Hal itu untuk mendukung kaidah penelitian yang tepat. BPOM meminta penelitian preklinis dilakukan terlebih dahulu pada hewan.

“Sebaiknya penelitian ini dikembangkan dahulu di preklinis sebelum masuk ke uji klinik untuk mendapatkan basic concept yang jelas. Sehingga pada uji klinik di manusia bukan merupakan percobaan yang belum pasti,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito melalui keterangan tertulis, Rabu (14/4).

Penny menyoroti pengembangan vaksin Nusantara yang langsung melakukan uji klinis I terhadap manusia, tanpa proses uji pre-klinik pada binatang.

Sementara uji non-klinis vaksin Nusantara menurutnya hanya dilakukan pada satu jenis hewan uji yakni mencit, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan terkait keamanan dan imunogenisitas produk uji.

BPOM, kata Penny, sudah meminta kepada tim dan sponsor vaksin Nusantara agar menyerahkan laporan pre-klinik tentang studi toksisitas, imunogenisitas, hingga penggunaan adjuvant.

Ia sempat mengungkapkan bahwa gagasan untuk uji pre-klinik pada hewan ditolak oleh tim peneliti.

“Permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh peneliti dan sponsor dengan justifikasi, penggunaan sel dendritik sudah lama digunakan dan aman pada manusia, bersifat autologous dan tidak menggunakan zat tambahan lain,” ujarnya.

Penny mengaku sudah memberikan hasil kajian uji klinis fase I kepada tim peneliti vaksin Nusantara. Hasil evaluasi itu di antaranya terkait produk vaksin dendritik tidak dibuat dalam kondisi yang steril.

Menurut Penny, tim peneliti menjelaskan bahwa pembuatan vaksin tersebut dilakukan secara close system, namun pada kenyataannya setelah diminta menjelaskan proses pembuatannya semua dilakukan secara manual dan open system.

Selanjutnya, produk antigen SARS CoV-2 yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan vaksin Nusantara ini bukan merupakan pharmaceutical grade. Menurut Penny, antigen tersebut penggunaannya hanya untuk riset di laboratorium bukan untuk diberikan kepada manusia.

Selain itu, produk akhir dari vaksin Nusantara ini tidak dilakukan pengujian kualitas sel dendritik. Peneliti, kata Penny, hanya menghitung jumlah sel saja.

Namun, hal tersebut juga tidak konsisten karena ada 9 dari 28 sediaan yang tidak diukur, dan dari 19 yang diukur terdapat 3 sediaan yang di luar standar tetapi tetap dimasukkan.

“Data interim fase I yang diserahkan belum cukup memberikan landasan untuk uji klinik ini dilanjutkan ke fase II. Karena ada beberapa perhatian terhadap keamanan dari vaksin, kemampuan vaksin dalam membentuk antibodi, dan juga pembuktian mutu dari produk vaksin dendritik yang belum memadai,” ujarnya.

BPOM juga meminta pendampingan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Rapat Dengar bersama Komisi IX DPR RI 10 Maret lalu.

Satgas: Ikuti Standar WHO

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, pengembangan vaksin harus dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah dan standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Hal ini Wiku sampaikan merespons pengembangan vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pengembangan vaksin tersebut belakangan menuai polemik. “Dalam berbagai pengembangan vaksin di Indonesia termasuk vaksin Nusantara, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang sudah diakui dan sesuai standar WHO,” kata Wiku saat dihubungi, Rabu (14/4).

Wiku mengatakan, ihwal pengembangan vaksin menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku otoritas resmi. Namun, sebelum digunakan, pemerintah akan memastikan keamanan vaksin. “Pada prinsipnya pemerintah akan memastikan efektivitas, keamanan, dan kelayakan dari setiap vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi,” ujarnya.

Meski pengembangan vaksin Nusantara kini menuai polemik, kata Wiku, Satgas tak berencana untuk mengintervensi. “Hal tersebur adalah wewenang dari otoritas regulatori obat yaitu BPOM di Indonesia,” kata dia.

Banyak Peminat

Adapun uji klinis fase kedua vaksin Nusantara dilanjutkan meski BPOM belum mengeluarkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK). Dasar uji klinis ini adalah hak otonomi pasien. DPR menjadi salah satu pihak yang mendesak agar pengembangan vaksin tersebut tetap dilanjutkan.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR pun menerima vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto pada Rabu (14/4). Mereka menjadi relawan dalam uji klinis vaksin tersebut. Seperti Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lana Lena dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melakukan uji klinis fase II dan menerima vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Seobroto.

Selain mereka, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan Politikus senior Golkar Aburizal Bakrie juga melakukan hal serupa.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, peminat terhadap Vaksin Nusantara sangat tinggi. Antrean panjang dari pihak-pihak yang menginginkan Vaksin Nusantara juga sudah terlihat.

“Kata pihak RSPAD, banyak yang mau divaksin. Tetapi mereka batasi. Mereka masih fokus pada studi dan penelitian yang dilaksanakan,” kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (14/4).

Ada sejumlah alasan yang dibeberkan mengapa Saleh bersedia mengikuti uji klinis tersebut. “Pertama, saya sudah berdiskusi dengan para penelitinya. Baik peneliti asal Indonesia, maupun peneliti asal Amerika Serikat. Saya mendapatkan penjelasan utuh terkait Vaksin Nusantara ini,” ujarnya. Atas dasar itulah, anggota Komisi IX DPR ini kemudian percaya bahwa Vaksin Nusantara baik dan efektif sebagai salah satu upaya meningkatkan imunitas. (cnn/kps)