MEDAN, SUMUTPOS.CO– Teriakan menolak kenaikan BBM dan menyebut Edy Rahmayadi sebagai Gubsu tidak lagi bermartabat, dilontarkan dengan lantang oleh Irwandi Pratama Sembiring, seorang mahasiswa UINSU, menyela pidato Gubsu dalam Rapat Paripurna HUT ke-73 Provinsi Sumatera Utara, Kamis (15/4/2021).

Aksi tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba. Menurutnya, aksi tunggal mahasiswa UINSU tersebut merupakan suara hati rakyat Sumatera Utara. Untuk itu, kata Mangapul, Fraksi PDI Perjuangan dan seluruh pihak sudah sepantasnya memberikan dukungan dan apresiasi kepada mahasiswa tersebut atas keberanian dan militansinya dalam menyuarakan aspirasi rakyat Sumut.

“Sejak Pergubsu Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diterbitkan oleh Gubsu, Fraksi PDI Perjuangan telah mendesak agar Gubsu mencabut Pergubsu tersebut karena berdampak pada kenaikan harga BBM. Tetapi saudara Edy Rahmayadi tidak peka, sehingga tidak mau mendengar aspirasi dari rakyat,” ujarnya.

Mangapul yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut tersebut juga menyampaikan bahwa yang disampaikan adik kami Irwandi Pratama Sembiring adalah benar, di tengah kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19 dan memasuki Bulan Suci Ramadhan, kebijakan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur dengan menaikkan PBBKB yang berkonsekwensi kenaikkan harga BBM sebuah kebijakan yang tidak bermartabat.

“Akibat Pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang menjadi sulit untuk mencari nafkah, apalagi sekarang memasuki Bulan Suci Ramadan, seharusnya Gubsu peka terhadap hal ini, makanya benar kata Mahasiwa UIN SU, Edy Rahmayadi ini tidak lagi bermartabat, entah pertimbangan apa yang sedang beliau pertahankan,” imbuh Mangapul.

Dia kembali menegaskan, sebaiknya Edy Rahmayadi peka dan peduli kepada rakyat Sumut dengan segera mencabut Pergubsu No 1 Tahun 2021 dan Fraksi PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya setiap gerakan mahasiswa dan rakyat yang menolak kenaikan harga BBM akibat kebijakan Gubsu yang tidak bermartabat tersebut.(bbs/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus berupaya dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Medan, salah satunya dengan melakukan normalisasi sungai. Hanya saja, dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam melakukan pembebasan lahan yang akan menjadi bagian dari proyek tersebut. Salah satunya, rencana Pemko Medan untuk memulai rencana normalisasi sungai di Kota Medan yang dimulai dari Sungai Bedera.

“Untuk biaya pembebasan lahan, bangunan, serta tanaman milik masyarakat di sekitar Sungai Bedera, Pemko Medan membutuhkan anggaran tak kurang dari Rp120 miliar,” ucap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT saat mengikuti rapat Pansus LKPj Walikota TA 2020, Selasa (13/4) sore.

Dana yang cukup besar itu, kata Benny tidak sanggup bila hanya dibebankan ke Pemko Medan. Untuk itu, Pemko Medan sedang mengusulkan pendanaan bersifat partisipasi, baik itu Provinsi dan kabupaten/kota.”Sebab sungai merupakan wewenang Kementerian PUPR melalui BWS (Balai Wilayah Sungai). Sistem ini sedang di lobi ke pusat,” ujar Benny.

Rapat Pansus LKPj tersebut dipimpin langsung Ketua Robi Barus, didampingi Wakil Ketua Syaiful Ramadhan, dan para anggota seperti Dedy Aksyari Nasution, Antonius D Tumanggor, Daniel Pinem, Dame Duma Sari Hutagalung, dan Edi Syahputra.

Dijelaskan Benny, normalisasi Sei Bedera sepanjang 3,5 km sudah ditinjau secara langsung Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan pihak BWS beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya kata Benny, pihak Pemprov Sumut sudah menghitung anggaran untuk pembebasan lahan tersebut sebesar Rp80 miliar untuk proses normalisasi, namun setelah dihitung ulang termasuk tanaman yang terkena proyek normalisasi, biayanya mencapai Rp120 miliar.

“Itulah yang sedang dibahas dengan Kementerian PUPR agar bisa ditanggulangi dana penbebasan lahan tersebut. Sementara itu, untuk parit sulang-saling juga akan dilakukan penataan mulai dari simpang Bromo Jalan Denai sebagai langkah penanggulangan banjir di Kota Medan,” kata Benny.

Sementara itu, Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah Ali Saputra ST M.Eng juga mengatakan jika pihaknya juga berkoordinasi dengan Pemprovsu dan Kementerian PUPR dalam penanganan normalisasi Sungai Bedera sepanjang 3,5 Km. Saat ini, pihaknya akan melakukan pembebasan lahan di sepanjang sungai Bedera dengan panjang 3,5 Km. Sebab saat ini, disepanjang Sungai Bedera tersebut rata-rata lebar sungai tidak lebih dari 2 meter.

“Saat ini rata-rata lebar sungai hanya 1 sampai 2 meter. Sedangkan rencananya, Sungai Bedera akan kita lebarkan menjadi 8 meter. Kalau itu terealisasi, banyak titik genangan air yang selesai di wilayah Kecamatan Medan Sunggal dan Helvetia. BWS, Kementerian PU, Provinsi dan Pemko Medan sudah berkoordinasi untuk pembebasan lahan itu,” jelasnya.

Nantinya, lanjut Zul, aset dari pembebasan lahan tersebut akan menjadi aset kementerian PU, sebab aset tersebut merupakan sempadan sungai. “Itu makanya nanti ada MoU, karena yang kita beli bukan menjadi aset kita. Itu rencananya harus terealisasi tahun ini juga,” paparnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tak kunjung mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai Januari 2021 yang lalu, ratusan staf Tata Usaha (TU) dari sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Medan mengadukan nasibnya ke Gedung Balai Kota Medan, Rabu (14/4).

Kedatangan mereka pun disambut baik. Dalam kesempatan itu, sebanyak empat perwakilan staf TU dan Koordinator Kecamatan (Korcam) diterima langsung Wakil Wali Kota Medan, H.Aulia Rachman. Usai pertemuan, Perwakilan staf TU SMP Negeri 30 Medan, Ais mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman. Hal itu dilakukan, karena hingga kini pihaknya belum menemukan titik terang setelah beraudiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan beberapa hari yang lalu.

“Tadi kami bertemu dengan Pak Wakil Wali Kota. Tujuannya untuk mempertanyakan mengenai nasib kami, uang TPP kami belum dibayar sejak Januari,” ujarnya kepada Sumut Pos via seluler.

Dikatakan Ais, sekitar 190 staf TU SMP yang ada di Kota Medan belum mendapatkan TPP yang dimaksud. Selain uang TPP yang belum cair, Ais juga mengatakan jika seluruh staf TU dan Korcam mengeluhkan grade atau kelas jabatan mereka yang menurun, dari yang seharusnya Grade 5 menjadi Grade 1. “Grade kami turun jadi grade 1, padahal grade 1 itu sekelas penjaga sekolah dan cleaning service. Kami ya gak terima lah, kan tugas kami banyak sebagai staf TU, masa kami disamakan gradenya,” ujarnya.

Ditegaskannya, berdasarkan hasil audiensi pihaknya dengan Aulia Rachman, hal ini merupakan keteledoran Dinas Pendidikan yang lama mengajukan analisa jabatan (anjab) ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Medan. “Tadi kami juga sudah telepon Pak Kadis (Pendidikan) untuk ikut audiensi dengan Pak Wakil Wali Kota, tapi katanya sedang rapat. Jadi hanya kami saja yang menemui pak Wakil tadi,” katanya.

Ais pun menjelaskan permintaan dari para staf TU. Mereka meminta untuk dilakukan revisi SK jabatan dan pembayaran TPP yang sesuai dengan Grade jabatan mereka saat ini.

“Permintaan kami itu tadi, SK kami yang keluar Maret 2021 itu direvisi, supaya TPP kami keluarnya sesuai dengan jabatan kami (grade 5),” ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Medan mengaku belum bisa mengambil keputusan. Aulia mengaku masih perlu membicarakan hasil audiensi tersebut dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.”Jadi saya tadi disuruh simpan kontak ajudannya, supaya nanti kalau sudah ada hasil, kami dikabari,” katanya.

Sebelumnya, staf TU dari SMP Negeri 23 Medan, Eko mengatakan dari hasil pertemuan dengan Dinas Pendidikan Senin (12/4) lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Adlan mengakui adanya keterlambatan pengajuan analisis jabatan yang dilakukan Pemko Medan.

“Dari hasil pertemuan itu, Dinas Pendidikan mengakui adanya keterlambatan pengajuan SK Anjab sehingga menyebabkan berkurangnya TPP Januari dan Februari 2021 yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran,” ungkap Eko.

Eko juga menerangkan, jika sampai Kamis (15/4) pihaknya belum juga mendapatkan titik terang mengenai permasalahan tersebut, maka pihakmya akan mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Medan.”Kita akan minta RDP dengan DPRD untuk memanggil Pemko Medan. Ini menyangkut hak dan hajat hidup kami. Untuk hidup anak anak kami. Seharusnya tidak boleh main-main kalau sudah menyangkut hajat hidup,” pungkasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM mengaku belum mengetahui adanya pertemuan antara Staf PU tingkat SMP Kota Medan dengan Wakil Wali Kota Medan terkait TPP yang belum dibayarkan sejak Januari 2021. “Oh saya gak tahu kalau tadi ada pertemuan mereka dengan Pak Wakil,” jawab Adlan singkat.

Adlan mengatakan, tidak ada yang salah dengan proses belum dibayarkannya TPP para Staf tersebut. Sebab, hal itu terganjal dengan Perwal Kota Medan No.33 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Struktural Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Namun, Adlan enggan menjelaskan apa poin yang terdapat dalam Perwal No.33/2019 sehingga menurunkan grade para Staf PU di sekolah tingkat SMP Kota Medan. “Nanti lah akan kita tinjau lagi soal (grade) itu. Saya lagi diluar ini,” jawabnya singkat sembari menutup sambungan telepon. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – TAWURAN antarpemuda melibatkan remaja kembali terjadi di Jalan KL Yos Sudarso, Km 19, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu (14/4) pukul 06.30 WIB.

Tawuran dipicu masalah lemparan petasan itu mengakibatkan sejumlah orang yang terlibat tawuran mengalami luka di kepala akibat lemparan batu. Selain itu, akses lalu lintas Jalan Medan – Belawan terganggu mengakibatkan kemacetan.

Pantauan di lapangan, keributan kedua kelompok yang melibatkan warga Lingkungan 23 dengan warga Bom Lama ini awalnya saling serang lempar petasan. Berawal dari itu, kedua kubu remaja ini mulai emosi melakukan pelemparan batu. Tawuran akhirnya meluas dengann

melibatkan pemuda berusia puluhan tahun. Suasana semakin tidak dapat dikendalikan, lemparan batu ke udara terus terjadi tanpa menghiraukan kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Selama tawuran berlangsung, sejumlah atap rumah dan warung bukaan puasa rusat akibat sasaran lemparan batu. Selain itu juga, kedua kelompok yang terlibat tawuran mengalami luka di kepala.

Suasana yang sempat riuh dengan lemparan batu ke udara hingga menjelang pagi, akhirnya bubar setelah petugas Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Medan Labuhan dan TNI tiba di lokasi membubarkan secara paksa.

“Tawuran ini sudah terjadi juga kemarin. Awalnya masalah petasan, rupanya sampai lemparan batu. Tawuran ini juga pernah terjadi beberapa bulan lalu, kami pun tidak tahu apa masalahnya. Yang jelas kami merasa terganggu menjalankan ibadah puasa, kita minta polisi untuk menangkap para pelakunya,” pinta Hamidah warga sekitar.

Sementara, Camat Medan Labuhan, Rudy Asriandi mengatakan, selama ini pihaknya bersama Polsek Medan Labuhan telah mendirikan posko untuk mencegah keributan di lokasi tersebut. Namun, jumlah tenaga kepling tidak mencukupi untuk tetap stanbay menjaga di posko tersebut.”Yang jelas, pencegahan sudah kita lakukan dan melakukan sosilisasi bersama polisi. Ke depannya akan kita tingkatkan upaya pencegahan dengan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas di bulan suci ramadan ini,” kata Camat Medan Labuhan.

Terpisah, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP MR Dayan menegaskan, pihaknya sudah menyiagakan sejumlah personel di titik – titik rawan tawuran dengan melakukan patroli rutin. “Yang tadi pagi itu sudah kita bubarin, mereka hanya kumpul – kumpul saja,” katanya melalui telepon. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan meminta seluruh Camat di Kota Medan untuk benar-benar menjalankan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Medan yang akan diterbitkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam waktu dekat terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution ST saat menggelar Sosialisasi Perda No.9/2017 di Jalan Eka Warni Gg Setia, Kel. Gudung Johor, Kec. Medan Johor, Minggu (14/1) sore.

“InsyaAllah Perwal tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepling akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Kami di DPRD, khususnya di Komisi I akan meminta kepada setiap Camat di Kota Medan dalam menjalankanya secara benar dan objektif,” ucap Mulia.

Di hadapan ratusan masyarakat yang hadir dengan mematuhi protokol kesehatan itu, Mulia mengatakan jika Perda yang telah berusia 4 tahun dan akan diterbitkan Perwalnya itu akan menjadi sebuah solusi untuk meruntuhkan ‘dinasti kepling’ yang ada di Kota Medan.

Selain itu, Perda dan Perwal tersebut, diharapkan dapat menjadi landasan bagi Pemko Medan melalui camat-camat nya untuk dapat mengangkat para kepling terbaik di lingkungannya secara objektif. Ditambah lagi, Perda No.9/2017 dan Perwal itu nantinya juga akan mengatur batas usia maksimal untuk diangkat sebagai seorang kepling.

“Kita berharap ‘dinasti kepling’ akan berakhir dengan adanya Perwal ini. Tetapi kita juga sangat berharap agar Perwal itu menjadi juknis (petunjuk teknis) bagi camat dalam menjalankannya. Perda dan Perwal ini jangan menjadi ‘mainan baru’ bagi para Camat untuk mengangkat kepling yang diinginkannya, misalnya dengan mengajukan calon Kepling Tunggal, sehingga tidak ada opsi kepling yang lain untuk diajukan,” tegasnya.

Mulia pun berharap, agar masyarakat dapat memahami isi serta maksud dan tujuan Perda No.9/2017. Sebab di dalam Perda tersebut diatur dengan jelas, fungsi dan tugas kepling di tengah-tengah masyarakat. “Masyarakat juga harus tahu, apa saja yang menjadi tugas kepling. Jadi masyarakat bisa mengetahui apa saja yang salah dari kinerja para kepling, sehingga dapat melaporkannya kepada pihak kelurahan, kecamatan, ataupun kepada kami di DPRD Medan untuk kita evaluasi bersama,” ujarnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluhan masyarakat terkait banyaknya sampah rumah tangga yang mengotori Sungai Bedera langsung ditindaklanjuti jajaran Kecamatan Medan Marelan. Apalagi, kebersihan merupakan salah satu program prioritas utama Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk menjadikan Kota Medan lebih bersih.

Pembersihan dilakukan tidak hanya jajaran kecamatan Medan Marelan, tetapi juga berkolaborasi dengan sejumlah elemen masyarakat. Seperti, himpunan nelayan serta warga sekitar bantaran Sungai Bedera. Berkat kolaborasi yang dilakukan tersebut, kondisi Sungai Bedera kini bersih dari sampah.

Menurut Camat Medan Marelan M Yunus, sampah yang dibersihkan itu didominasi sampah rumah tangga. Yunus mensinyalir, sepertinya ada oknum yang sengaja membuang sampah rumah tangga tersebut ke Sungai Bedera yang melintasi wilayah Medan Marelan.

Selanjutnya, kata Yunus, pascapembersihan, jajarannya terus melakukan pengawasan dan rutin menggelar gotong-royong. Sehingga, kebersihan Sungai Bedera tetap terjaga. Di samping itu, mereka juga terus membangun kolaborasi dengan semua pihak untuk menjaga kebersihan Sungai Bedera. “Kemarin, kita berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumut dan melaksanakan gotong-royong gabungan antaraPemko Medan dan Pemkab Deli Serdang untuk menjaga kebersihan Sungai Bedera,” kata Yunus.

Selain itu, kata Yunus lagi, masyarakat diharapkan mendukung kebersihan yang telah dilakukan ini dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke dalam Sungai Bedera. Dengan dukungan yang dilakukan masyarakat, Yunus pun optimis persoalan sampah di Sungai Bedera dapat diatasi.

Selanjutnya, menyikapi limbah yang menyebabkan air Sungai Bedera menjadi hitam, Yunus mengatakan, mereka telah berkoordinasi dengan DLH Kota Medan maupun Provinsi Sumut. Sebab, penanganan limbah ini harus melibatkan banyak pihak, sehingga penanganan yang dilakukan benar-benar efektif.

“Kami sudah melakukan penelusuran, ternyata tidak ada limbah sampah di wilayah Medan Marelan yang menyebabkan air Sungai Bedera menghitam. Ditengarai, pemicunya akibat limbah sampah yang mengalir dari hulu, sehingga mencemari aliran sungai di kawasan Medan Marelan yang merupakan hilir,” jelasnya.

Persoalan air sungai yang menghitam, kata Yunus, telah difasilitasi DLH Provinsi Sumut, termasuk Kota Medan untuk ditangani bersama. Hasilnya, sudah ada tindaklanjut langsung dari Pemkab Deli Serdang untuk membersihkan lokasi-lokasi tempat sampah liar yang mencemari air Sungai Bedera.

Gerak cepat jajaran Kecamatan Medan Marelan tidak terlepas dari instruksi Wali Kota Medan Bobby Nasution. Sebab, masalah banjir merupakan salah satu prioritas utama yang harus dituntaskan. Sebagai kepala wilayah, Wali Kota minta seluruh camat untuk peduli dengan kondisi di wilayahnya masing-masing, terutama soal banjir. Bahkan, camat harus mengetahui berapa panjang drainase yang ada di wilayahnya.

Setelah itu, camat wajib membagi petugasnya untuk melakukan pembersihan drainase setiap harinya sebagai upaya pencegahan terjadinya banjir. “Saya minta camat untuk mengerahkan seluruh petugas penanganan prasaran dan sarana umum (P3SU) untuk membersihkan drainase di wilayhnya masing-masing setiap harinya. Hitung berapa panjang drainase yang dibersihkan, sehingga pembersihan yang dilakukan terukur,” kata Wali Kota dalam Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Camat dengan Wali Kota di Balai Kota, Rabu (14/4).

Warga sekitar mengucapkan terima kasih karena Wali Kota langsung menindaklanjuti keluhan mereka terkait sampah yang memenuhi Sungai Bedera. Selain mengatasi sampah, gerakan cepat yang dilakukan jajaran kecamatan Medan Marelan beserta himpunan nelayan dan warga sekitar, membuat air sungai kembali mengalir sehingga meminimalisir terjadinya banjir.

“Atas nama warga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota karena cepat merespons keluhan kami. Semoga sungai tetap bersih dan banjir pun berkurang. Saya mengajak warga lainnya untuk sama-sama menjaga kebersihan Sungai Bedera,” ucap Agus R Siagian, warga sekitar.

Ungkapan senada juga disampaikan Anum Sadani Harahap, warga lainnya. Dikatakannya, sejak pembersihan dilakukan kini Sungai Bedera jauh lebih bersih. “Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Sungai Bedera. Mulai sekarang, jangan lagi membuang sampah ke dalam sungai maupun bantaran sungai. Apalagi kita ketahui, kebersihan merupakan sebagian dari iman,” ungkap Anum. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN – UPK Belawan melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UPK menyerahkan bantuan sembako kepada para korban musibah kebakaran di Lingkungan VII Jalan Pulau Sicanang, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Rabu (14/4).

Bantuan paket sembako diberikan kepada 47 warga yang kehilangan tempat tinggal, diserahkan secara langsung oleh Manager UPK-PLN Belawan, Harmanto, di posko pengungsian korban musibah kebakaran disaksikan Lurah Belawan Bahari, Sonang Saing serta petugas BPBD Kota Medan.

“Bantuan ini dihimpun dari hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah para karyawan kami sebagai bentuk kepedulian sosial,” kata Harmanto didampingi jajaran manager bagian di PLN-UPK Belawan.

Harapannya, bantuan yang disalurkan dapat mengurangi beban warga yang sedang dirundung musibah. “Dengan bantuan yang kita berikan, meskipun kita tidak dapat melepaskan beban mereka (korban musibah), setidaknya bisa meringankan beban para korban musibah,” ucap Harmanto.

Lurah Belawan Bahari, Sonnag Saing, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan PLN-UPK Belawan kepada korban kebakaran, bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban musibah.

“Kita sangat bersyukur adanya bantuan ini, sebanyak 10 unit rumah yang musnah terbakar dihuni 11 kepala keluarga dengan total 47 jiwa kehilangan tempat tinggal dapat terbantu,” kata Lurah Belawan Bahari.

Dijelaskannya, untuk sementara ini ada empat titik penampungan bagi para korban. Di antara pengungsi yang memiliki balita masih menyusui ditempatkan di rumah yang telah disewakan. Sedangkan yang lainnya ada di rumah tetangga dan posko yang telah dibangun. (fac/ila)