MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Medan meminta Dinas Perdagangan Kota Medan untuk memastikan bahwa setiap barang ataupun sembako yang dijual di Pasar Murah yang tersebar di 151 Kelurahan di Kota Medan, merupakan barang yang memenuhi kualitas standar yang baik untuk digunakan.

Permintaan itu muncul mengingat adanya kabar dari masyarakat, jika barang-barang yang dijual di Pasar Murah Kota Medan dalam menyambut Ramadan 1442 H tahun 2021 ini adalah barang-barang sembako dengan kualitas kurang baik.

“Kita minta betul kepada Dinas Perdagangan. Tolong lah, pastikan bahwa setiap barang atau sembako yang dijual di Pasar Murah adalah barang-barang yang berkualitas. Murah bukan berarti murahan, tetapi murah dan berkualitas. Dengan begitu, barulah kita bisa sebut kalau pasar murah ini bermanfaat secara langsung kepada masyarakat,” ucap Anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin kepada Sumut Pos, Kamis (8/4).

Dikatakan Duin, menjual barang-barang yang tidak berkualitas hanya akan membuat citra yang buruk bagi Pasar Murah di Kota Medan. Padahal, adanya pasar murah di Kota Medan merupakan bentuk kepedulian Pemko Medan kepada masyarakat agar dapat membeli kebutuhan hidupnya yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

“Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, masyarakat butuh diberikan stimulus dengan adanya pasar murah ini. Artinya, selain dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sembako yang berkualitas, pasar murah juga dapat meningkatkan daya beli bagi masyarakat,” tegasnya.

Duin pun mendorong Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk dapat memberikan pasar murah yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan. Ia mengakui, jika program Pasar Murah Ramadan dari Wali Kota Medan Bobby Nasution ini sangat baik, ia pun mengaku sangat mendukungnya.

Sebelumnya diketahui, menjelang bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Pemko Medan kembali membuka Pasar Murah pada 151 Kelurahan yang ada di Kota Medan mulai Kamis (8/4) kemarin. Kegiatan pembukaan pasar murah tersebut, dilakukan Wali Kota Medan M. Bobby Afif Nasution diwakili Wakil Wali Kota Medan, H.Aulia Rachman pada Rabu (7/4) sore secara daring dari Command Centre gedung Balai Kota Medan.

Menurut Wakil Wali Kota Medan H.Aulia Rachman, pembukaan pasar murah ini bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Namun saat membuka pasar murah tersebut, Aulia Rachman sempat melontarkan kekesalannya. Sebab Aulia mengaku banyak menerima laporan, bahwa produk di pasar murah Kota Medan kurang berkualitas. Sehingga daya beli masyarakat menengah ke bawah menjadi menurun dikarenakan isu ataupun bukti yang ditemukan. “Di sini peran penting seluruh jajaran. Sampaikan kepada mereka Pemko Medan memberikan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Dengan adanya Pasar Murah yang dibuka oleh Pemerintah Kota Medan, Aulia pun berharap agar seluruh jajaran di Pemko Medan dapat berperan aktif dalam menyampaikan bahwa kualitas barang yang dijual cukup baik dengan harga yang terjangkau. “Jadikan kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi seluruh jajaran Pemko Medan, karena kita sudah mau memasuki hari baik dan bulan baik. Di sini kita dituntut untuk beramal ibadah yang baik. Perlakukan masyarakat itu dengan baik, jaga kesehatan,” tegasnya.

Aulia menekankan harapannya, agar di pasar murah tahun ini, tidak ada lagi masyarakat yang mengadu terhadap kualitas produk yang kurang baik.”Saya tidak ingin daya beli masyarakat menurun karena isu yang tidak baik, karena itu informasikan kepada masyarakat bahwa Pemko Medan memberikan barang dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Di samping itu, Wakil Wali Kota Medan juga berpesan kepada seluruh jajaran Kecamatan dan Kelurahan agar tetap mengedukasi masyarakat terkait penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat mau mematuhi protokol kesehatan.”Perlakukan masyarakat dengan baik, edukasi masyarakat tentang Covid-19 agar masyarakat mau mentaati protokol kesehatan, sehingga roda perekonomian kita dapat kembali berputar dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan Damikrot, menjelaskan bahwa pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat Kota Medan, khususnya kelompok masyarakat ekonomi lemah/pra sejahtera agar dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya saat menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021.

Selain itu, pasar murah juga berperan untuk mengendalikan tingkat inflasi di Kota Medan. Dijelaskannya, pasar murah berada di 151 titik yang tersebar di 151 Kelurahan dan 21 Kecamatan yang ada di kota Medan. Sesuai rencana, pasar murah akan berlangsung selama 30 hari kedepan. “Lokasi pasar murah diutamakan di daerah yang mayoritas penduduknya kelompok pra sejahtera dan beragama muslim, dan lokasinya juga jauh dari pasar tradisional,” jelas Dammikrot.

Dalam pasar murah ini, Pemko Medan akan menjual 8 jenis produk bahan pokok seperti beras kualitas medium, gula pasir, tepung terigu, telur, mentega, kacang tanah, minyak goreng dan aneka jenis sirup.

Adapun tarif harga yang dijual yakni, beras IR-64 dengan harga pasar Rp.11.000/kg disubsidi menjadi Rp.7.900/kg. Lalu, Gula Pasir dengan harga Rp13ribu/kg dijual dengan harga Rp9.900. Selain itu, Minyak Goreng kemasan satu liter yang biasa dijual di pasaran dengan Rp14.500 per pcs hanya dijual dengan harga Rp12.200. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah (PW Salimah) Sumatera Utara berkomitmen meningkatkan kualitas perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Sebagai sebuah ormas, Salimah terus berkiprah melakukan berbagai upaya positif.

Mulai dari memperluaskan struktur organisasi, meningkatkan kualitas pengurus dan anggota, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak serta menghadirkan berbagai program kegiatan yang bermanfaat di tengah masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua PW Salimah Sumatera Utara Hj Nurazizah Tambunan, SS saat bersilaturahmi ke Harian Sumut Pos, Kamis (8/4). Disampaikan Nurazizah, Salimah merupakan perkumpulan yang bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan dan tidak terikat pada dan atau tidak menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok tertentu. Salimah Sumut berdiri sejak 2002 lalu. ‘’Saat ini, Salimah Sumut ada di 26 kabupaten/kota, dan memiliki 54 pengurus ranting. Terdata ada 2.325 anggota se Sumut,’’ujar Nurazizah didampingi pengurus lainnya yakni Riza Flora, Candrasari, Amd, Neneng Hadiati SSos, Meiny Ramadhany, SH.

Disebutkan Nurazizah, Salimah memiliki berbagai kegiatan dan program unggulan. Seperti Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah (Kossuma), Forum Silaturahmi Majlis Taklim, Ikatan Mubalighoh Salimah Indonesia (IMSI), Rumah Pendidikan Salimah, Pos Penanggulanan Musibah dan Bencana (P2MB) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Salimah (PKPS). Berkaitan dengan kegiatan, salah satu kegiatan yang kini tengah fokus dilaksanakan adalah kegiatan Berantas Butahuruf Quran (BBQ). Kegiatan BBQ ini, memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin belajar membaca Qur’an. Bagi warga yang ingin bergabung di kegiatan ini, dapat menghubungi sekretariat Salimah Sumut Jalan Seroja Kompleks Citra Seroja Blok D no 14 Medan.

Selama Ramadan mendatang, lanjut Nurazizah, Salimah Sumut juga menyiapkan rangkaian kegiatan. Antara lain, webninar bedah buku ‘’Ramadhan Bersama Salaf’’, Mukhoyam Tahfizhul Qur’an, khatam Alquran Ramadhan dan seminar parenting bersama Ayah Irwan Rinaldi. Salimah Sumut juga akan menghimpun dan menyalurkan infaq dan sedekah untuk anak yatim.

Ditambahkan Nurazizah, Salimah Sumut berharap bisa menjalin kemitraan dengan Sumut Pos. ‘’Kita berharap ada program dan kegiatan yang bisa kita sinergikan bersama. Sehingga gaung Salimah bisa lebih dirasakan di tengah-tengah masyarakat,’’paparnya. (sih)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami defisit kebutuhan air bersih 11.000 liter per detik. Defisit ini bukan hanya kualitas, melainkan juga secara kuantitas. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat menghadiri acara diskusi interaktif yang digelar USAID IUWASH PLUS, dengan tema ‘Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman yang Berkelanjutan’ di Hotel Grand Aston Medan, Kamis (8/4). “Jangankan kita berbicara kualitas, air bersih kita ini secara kuantitas saja masih kekurangan 11.000 liter per detik,” ujar Edy.

Dalam acara tersebut, turut mengundang Bappenas serta beberapa pemerintah daerah di Sumut yaitu Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemko Sibolga dan Pemko Tebing Tinggi.

Karena itu, kata Edy, permasalahan ini harus disadari bersama oleh seluruh masyarakat Sumut. “Kalau kita berbicara kualitas (air bersih), masyarakat kita sendiri perlu mendisplinkan. Ini harus dilakukan oleh saya selaku gubernur Sumut, termasuk bupati dan walikota,” sambung dia.

Edy menyatakan, sebenarnya tidak ada alasan Sumut kekurangan air. Apalagi, Kota Medan terdapat 5 sungai yang melintas. “Singapura saja tidak punya sungai, tetapi tidak pernah kekurangan air,” ucapnya.

Lebih lanjut Edy mengatakan, Sumut memiliki catatan yang suram soal sanitasi. Karenanya, sanitasi ini menjadi cambuk. “Kenapa kita saat ini seperti ini? Kenapa kita sakit, kenapa kita susah,” tanya dia.

Ia menyebutkan, air merupakan kebutuhan yang utama bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sanitasi menjadi penting. “Kita akan melakukan penertiban pembuangan kotoran di septic tank yang mengarah ke sungai. Seharusnya pada Juli 2020 sudah mulai dilakukan, tetapi karena dilanda pandemi Covid-19 sehingga terpaksa ditunda,” kata Edy.

Dia berharap, pada tahun ini rencana penertiban pembuangan kotoran di septic tank yang mengarah ke sungai dapat terlaksana. Selain itu, pembersihan sungai dari sampah hingga orang-orang yang tinggal di pinggir sungai. “Ada lima sungai yaitu Sungai Ular, Sungai Deli, Sungai Sikambing, Sungai Bederah, serta Sungai Babura yang harus kita cuci dan dibersihkan,” akunya.

Edy menambahkan, apabila semua rencana untuk mengatasi persoalan air bersih bisa terealisasi maka tidak ada istilah lagi defisit air. “Kita rawat semua, hutannya juga. Terus, kemana sih air ini. Di tempat kita dari dulu tidak pernah kekurangan air kok, air berlimpah. Ada embung-embung yang dibuat, namun inipun menjadi persoalan tanahnya. Nah ini juga yang akan kita tertibkan semua,” tandas dia.

Sementara, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengaku, akses air minum layak di Sumut sudah cukup baik yang mencapai 90% dibanding tahun 2020. Begitu juga akses permintaan air juga lebih tinggi dari angka nasional yakni 22%. “Akan tetapi, tentu saja ke depan tantangan kita masih sangat besar terutama untuk mencapai akses air minum aman. Artinya, air yang siap untuk dikonsumsi secara langsung karena kualitasnya sudah menurun,” ujarnya.

Terkait air minum aman, kata Tri Dewi, teknologi yang paling mendukung adalah melalui jaringan perpipaan. Oleh sebab itu, pihaknya dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 mencanangkan dapat tersambung kepada 10 juta rumah tangga.

Mengenai sanitasi, lanjut dia, capaian secara nasional saat ini 79,5% dan sanitasi aman 7,6%. Sedangkan BABS (buang air besar sembarangan) masih ada 6,25% atau sekitar 17 juta masyarakat. “Di Sumut, akses sanitasi layak sudah cukup baik sekitar 81%. Namun angka BABS hampir sama dengan nasional yakni 6,2%. Artinya, ada sekitar 920 ribu penduduk Sumut yang BABS,” sebut Tri Dewi.

Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Matthew Burton menyampaikan, selama lebih dari lima tahun terakhir pihaknya telah bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta sektor swasta untuk mendorong kemandirian di sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene. Program ini telah mendorong peningkatan dalam akses air minum dan sanitasi, serta perilaku higiene.

“Berdasarkan data capaian USAID IUWASH PLUS per April 2021 di Sumatera Utara, sebanyak 130.255 orang mendapat layanan air minum layak melalui sambungan baru PDAM. Dari jumlah itu, 50.180 di antaranya kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah (B40). Selain itu, 59.485 orang mendapat akses sanitasi aman dan 29.400 orang mendapat akses sanitasi layak, serta 17.480 di antaranya masuk dalam kelompok B40,” ujar Matthew. (ris/ila)