MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami defisit kebutuhan air bersih 11.000 liter per detik. Defisit ini bukan hanya kualitas, melainkan juga secara kuantitas. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat menghadiri acara diskusi interaktif yang digelar USAID IUWASH PLUS, dengan tema ‘Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman yang Berkelanjutan’ di Hotel Grand Aston Medan, Kamis (8/4). “Jangankan kita berbicara kualitas, air bersih kita ini secara kuantitas saja masih kekurangan 11.000 liter per detik,” ujar Edy.

Dalam acara tersebut, turut mengundang Bappenas serta beberapa pemerintah daerah di Sumut yaitu Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang, Pemko Sibolga dan Pemko Tebing Tinggi.

Karena itu, kata Edy, permasalahan ini harus disadari bersama oleh seluruh masyarakat Sumut. “Kalau kita berbicara kualitas (air bersih), masyarakat kita sendiri perlu mendisplinkan. Ini harus dilakukan oleh saya selaku gubernur Sumut, termasuk bupati dan walikota,” sambung dia.

Edy menyatakan, sebenarnya tidak ada alasan Sumut kekurangan air. Apalagi, Kota Medan terdapat 5 sungai yang melintas. “Singapura saja tidak punya sungai, tetapi tidak pernah kekurangan air,” ucapnya.

Lebih lanjut Edy mengatakan, Sumut memiliki catatan yang suram soal sanitasi. Karenanya, sanitasi ini menjadi cambuk. “Kenapa kita saat ini seperti ini? Kenapa kita sakit, kenapa kita susah,” tanya dia.

Ia menyebutkan, air merupakan kebutuhan yang utama bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sanitasi menjadi penting. “Kita akan melakukan penertiban pembuangan kotoran di septic tank yang mengarah ke sungai. Seharusnya pada Juli 2020 sudah mulai dilakukan, tetapi karena dilanda pandemi Covid-19 sehingga terpaksa ditunda,” kata Edy.

Dia berharap, pada tahun ini rencana penertiban pembuangan kotoran di septic tank yang mengarah ke sungai dapat terlaksana. Selain itu, pembersihan sungai dari sampah hingga orang-orang yang tinggal di pinggir sungai. “Ada lima sungai yaitu Sungai Ular, Sungai Deli, Sungai Sikambing, Sungai Bederah, serta Sungai Babura yang harus kita cuci dan dibersihkan,” akunya.

Edy menambahkan, apabila semua rencana untuk mengatasi persoalan air bersih bisa terealisasi maka tidak ada istilah lagi defisit air. “Kita rawat semua, hutannya juga. Terus, kemana sih air ini. Di tempat kita dari dulu tidak pernah kekurangan air kok, air berlimpah. Ada embung-embung yang dibuat, namun inipun menjadi persoalan tanahnya. Nah ini juga yang akan kita tertibkan semua,” tandas dia.

Sementara, Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengaku, akses air minum layak di Sumut sudah cukup baik yang mencapai 90% dibanding tahun 2020. Begitu juga akses permintaan air juga lebih tinggi dari angka nasional yakni 22%. “Akan tetapi, tentu saja ke depan tantangan kita masih sangat besar terutama untuk mencapai akses air minum aman. Artinya, air yang siap untuk dikonsumsi secara langsung karena kualitasnya sudah menurun,” ujarnya.

Terkait air minum aman, kata Tri Dewi, teknologi yang paling mendukung adalah melalui jaringan perpipaan. Oleh sebab itu, pihaknya dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 mencanangkan dapat tersambung kepada 10 juta rumah tangga.

Mengenai sanitasi, lanjut dia, capaian secara nasional saat ini 79,5% dan sanitasi aman 7,6%. Sedangkan BABS (buang air besar sembarangan) masih ada 6,25% atau sekitar 17 juta masyarakat. “Di Sumut, akses sanitasi layak sudah cukup baik sekitar 81%. Namun angka BABS hampir sama dengan nasional yakni 6,2%. Artinya, ada sekitar 920 ribu penduduk Sumut yang BABS,” sebut Tri Dewi.

Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Matthew Burton menyampaikan, selama lebih dari lima tahun terakhir pihaknya telah bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta sektor swasta untuk mendorong kemandirian di sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene. Program ini telah mendorong peningkatan dalam akses air minum dan sanitasi, serta perilaku higiene.

“Berdasarkan data capaian USAID IUWASH PLUS per April 2021 di Sumatera Utara, sebanyak 130.255 orang mendapat layanan air minum layak melalui sambungan baru PDAM. Dari jumlah itu, 50.180 di antaranya kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah (B40). Selain itu, 59.485 orang mendapat akses sanitasi aman dan 29.400 orang mendapat akses sanitasi layak, serta 17.480 di antaranya masuk dalam kelompok B40,” ujar Matthew. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Asrama Polisi (Aspol) Selambo, di Jalan Selambo Raya, Kelurahan Amplas, Medan Amplas rusak parah akibat dilalap si jago merah, pada Rabu (7/4) sore. Hal ini diakibatnya pengaruh hujan deras yang telah mengguyur Kota Medan dan sekitarnya. Pada saat bersamaan tiba-tiba petir langsung menyambar aliran listrik pada ruang tamu Aspol Selambo tersebut.

Pasca kejadian tersebut, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Medan Area Kompol Faidir Chaniago beserta Ketua Ranting Bhayangkari mengunjungi korban yang mengalami musibah kebakaran ke rumah Aiptu TP Silalahi dengan memberikan tali asih, Kamis (8/4).

Faidir mengatakan, rumah yang terbakar dihuni oleh Aiptu TP Silalahi dan keluarga. Dinding dan plafon beserta perabot rumahnya hangus terbakar akibat korsleting listrik. “Sehingga mengalami kerugian materiil, sedikitnya Rp50 juta,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Medan usai berkunjung ke rumah korban.

TP Silalahi mengungkapkan, karena pengaruh hujan deras dan petir, sehingga aliran listrik korslet dan mengakibatkan kebakaran di rumah dinas yang dihuninya tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan saat ini, situasi sudah aman terkendali,” katanya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polsek Medan Sunggal masih mendalami kericuhan pembubaran acara kuda kepang oleh ormas berseragam Laskar Khusus Umat Islam FUI DPD Medan yang terjadi di Jalan Merpati, Kelurahan Sei Sikambing B, Medan Sunggal.

Kericuhan tersebut dipicu lantaran seorang oknum anggota ormas tersebut yang juga Kepala Lingkungan (Kepling) IX Sei Sikambing B, Sai’in, meludahi warga yang protes terhadap pembubaran pertunjukkan budaya itu.”Kasus penganiayaan sudah dilaporkan, saat ini kasusnya masih didalami. Ada 15 orang saksi yang telah diperiksa karena kedua pihak saling membuat pengaduan. Sudah ada 15 orang saksi yang diperiksa,” ujar Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal AKP Budiman Simanjuntak, Kamis (8/4).

Sementara itu, terkait kericuhan tersebut DPD PKB Pujakesuma Sumut mendatangi Kantor Polrestabes Medan Jalan HM Said sekira pukul 14.00 WIB. Ketua DPD PKB Pujakesuma Sumut Eko Supianto mengatakan, maksud kedatangan pihaknya selain membuat pengaduan juga untuk menjalin komunikasi dengan Polrestabes Medan.

“Kami sudah membuat laporan ke Satreskrim Polrestabes Medan. Kami serahkan permasalahannya kepada penegak hukum, semoga proses hukumnya dapat berproses dengan baik,” ujar Eko saat diwawancarai.

Eko berharap kepada warga Pujakesuma di Medan maupun Sumut agar dapat menahan diri. Jangan terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya akan memecah belah bangsa ini. “Sangat disayangkan bangsa kita yang besar ini bisa pecah-belah oleh tindakan oknum yang intoleransi. Kota Medan yang majemuk serta multi etnis ini jangan sampai suasana kedamaian menjadi terkoyak oleh hal-hal yang sifatnya provokatif, ujaran kebencian, intoleransi,” ungkap dia.

Terkait oknum kepling yang melakukan aksi peludahan terhadap warga, Eko menyatakan perbuatannya merupakan tindakan persekusi. “Dengan memakai seragam ormas, dia melakukan peludahan. Sebagai kepala lingkungan, tindakan itu sangat tidak pantas dilakukan. Saya harap lurah sebagai atasannya langsung dapat memberikan tindakan tegas terhadap oknum kepala lingkungan tersebut,” tegas Eko.

Terpisah, Camat Medan Sunggal Indra Mulia Nasution menyatakan, perbuatan Kepling Sai’in menggandeng ormas untuk membubarkan keramaian dinilai tidak patut dilakukan. “Keplingnya tidak punya etika. Memang mungkin dia bertugas untuk membubarkan, itu karena tidak boleh adanya kerumunan di masa pandemi ini. Tapi perbuatan dia berlebihan,” ujar Indra dihubungi wartawan.

Indra mengaku akan memberikan sanksi tegas. “Kita akan berikan sanksi kepada dia, kita kasih peringatan kemudian selanjutnya mungkin akan ada pemberhentian. Kita masih menunggu pimpinan karena terkait ini kita harus dilaporkan,” ucapnya.

Ketua FUI Sumut Indra Suheri membantah pihaknya melakukan pembubaran karena alasan syirik. Menurutnya, pembubaran atas permintaan kepala lingkungan di lokasi pertunjukan kuda kepang karena tidak memiliki izin. “Lokasi kejadian itu di Jalan Ringroad. Kebetulan kepling-nya kenal baik dengan orang FUI, jadi datanglah ke situ, karena kepling-nya tidak setuju. Karena tidak ada surat-surat yang boleh mempraktikkan jaran kepang di situ. Maka datanglah orang FUI ke situ sama kepling,” ujarnya.

Karena tidak ada surat izin apalagi ke kepolisian, maka diminta membubarkan diri secara persuasif. Akan tetapi, warga dan pemain kuda kepang tidak setuju dibubarkan sehingga terjadi keributan.

Mencederai Kebudayaan

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumut Soetarto, didampingi Kepala Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Sumut Idris Pasaribu, menyampaikan keprihatinannya. Soetarto menuturkan, kesenian jaran kepang termasuk dalam kebudayaan nasional dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. “Hal itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 32 tentang kebudayaan nasional. Ini sudah mencederai kebudayaan kita,” ujar Soetarto.

Dikatakan Soetarto dalam pasal itu, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pria yang juga alumnus program Doktoral Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara itu mengemukakan, tak semestinya agama dan kebudayaan dibenturkan di tengah kehidupan bermasyarakat. “Saya kira hal tersebut tak boleh terjadi, sehingga menjadi pemicu konflik. Kita semua harus bersatu, kebudayaan nasional hendaknya menjadi perekat bagi kita sesama anak bangsa,” jelasnya. Soetarto berharap, ke depannya seluruh lapisan masyarakat dapat saling bahu membahu, menguatkan agar Indonesia cepat melewati situasi pandemi covid-19. “Ayo mari kita saling menguatkan, InsyaAllah dengan persatuan dan saling bertoleransi kita dapat melewati situasi pandemi covid-19 ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKN PDIP Sumut Idris Pasaribu, mengemukakan pemajuan kebudayaan juga diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2017. Dalam undang-undang tersebut, asas pemajuan kebudayaan nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong-royong. “Tujuan di antaranya untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya.

Sedangkan Eka, anggota Komunitas Jaran Kepang Langen Budoyo mengatakan, peristiwa itu terjadi di Jalan Merak, Gg Merpati Kecamatan Medan Sunggal pada 2 April 2021 sore. Eka ada di sana saat insiden terjadi. Saat itu mereka tengah mengisi pertunjukan. Tiba-tiba saja anggota FUI Medan membubarkan pertunjukan mereka.”Kami beda tim Jaran Kepang. Waktu itu saya memang di sana. Yang dibubarkan kawan saya tim satu lagi. Tiba-tiba anggota FUI datang membubarkan pertunjukan kami,” kata, Kamis (8/4).

Eka menuturkan, saat kejadian sejumlah anggota FUI Medan datang bersama Kepala Lingkungan (Kepling). Jumlahnya sekitar tiga orang. Warga tidak terima pertunjukan dibubarkan sehingga terjadi adu pukul. “Mereka datang langsung bubarkan pertunjukan. Enggak tau saya alasannya. Jadi pas dibubarkan, tim Jaran Kepang disadarkan dulu lah, habis itu kami balik ke sanggar, ngumpul,” urainya.

Menurut Eka, warga yang tidak terima dengan pembubaran pertunjukan Jaran Kepang itu langsung terlibat bentrok dengan anggota FUI Medan. Setelah itu, kelompok Jaran Kepang langsung membubarkan diri. Dia mengaku kecewa pertunjukan mereka dibubarkan paksa. “Mereka (FUI) ributnya sama warga, bukan sama tim Jaran Kepang. Jadi warga tidak terima pertunjukan dibubarkan. Kalau kami pulang ke sanggar,” ujar dia.

Pembubaran pertunjukan Jaran Kepang berujung adu jotos viral di media sosial. Dalam video rekaman, anggota FUI Medan tampak mengenakan baju hitam dan baret merah serta lobe tengah membubarkan Jaran Kepang.  Salah seorang perempuan yang mengenakan kaos hijau hitam tak terima kegiatan itu dibubarkan. Dia mengatakan pertunjukan Jaran Kepang sudah biasa digelar di desa tersebut. Apalagi mereka telah meminta izin untuk menggelar pertunjukan itu. Namun, salah seorang anggota FUI Medan yang tak senang mendapat jawaban itu maju dan meludahi perempuan tersebut. Warga tersulut emosi. Keributan tak terelakkan, warga terlibat baku hantam dengan anggota ormas Islam tersebut. (ris/map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPP Aceh Sepakat bakal menggelar aksi sosial selama Bulan Ramadan 2021. Mereka akan menggelar silaturahim, buka puasa bersama, santuni anak yatim dan membagikan sembako kepada seluruh masyarakat Aceh di Sumatera Utara.

“Selama Ramadan, kita akan menggelar kegiatan sosial. Mulai dari buka puasa, menyantuni anak yatim hingga silaturahim dengan semua masyarakat Aceh,” ujar Ketua Umum DPP Aceh Sepakat, Husni Mustafa didampingi Sekretaris HT Bahrumsyah dan perwakilan Dewan Musafat di Gedung Meuhasanah Aceh DPC IV, Jalan Pendidikan, Medan, Kamis (8/4).

Pada kesempatan itu, DPP Aceh Sepakat juga membagikan sembako kepada masyarakat. Menurut Husni Mustafa, ini merupakan bukti kepedulian mereka terhadap masyarakat Aceh di Sumatera Utara. “Kita bakal rangkul semua masyarakat Aceh di Sumut. Soal ada kepengurusan lainnya, itu ilegal,” tegasnya.

Anggota DPR RI ini menuding kepengurusan Aceh Sepakat yang dikukuhkan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada Senin 5 April 2021 kemarin illegal. Sebab, tidak memiliki dasar hukum.

Bukan hanya itu, dia juga menuding Mukhtar yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat hasil mubes ‘abal-abal’ di Hotel Grand Kanaya pada 10 Maret 2021 tidak pernah berproses di kepengurusan Aceh Sepakat.

”Terus terang saya sudah 20 tahun mengurus dan memimpin aceh sepakat ini, mulai dari cabang sampai DPP, itu Aceh Sepakat mengeluarkan KTA (kartu tanda anggota), saya bulak balek tidak ada nama Mukhtar, saya gak tahu dia muncul dari mana, apakah dia orang Aceh atau tidak saya tidak tahu. Mohon maaf saya tidak begitu tahu,” tegasnya.

Sedangkan Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat, HT Bahrumsyah, dalam kesempatan yang sama juga mempertanyakan sosok Mukhtar yang baru dikukuhkan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.”Hasil mubes mereka itu illegal dan pengurus DPP nya juga illegal, apalagi yang dijadikan ketua umum boneka yang tidak pernah ikut menjadi pengurus mulai dari ancab, cabang, DPD dan DPP, itulah yang mereka inginkan, orang yang tidak pernah mengetahui sejarah,” ungkapnya.

Kepengurusan yang dikukuhkan Gubernur Edy, kata dia, disebut illegal karena tidak memiliki dasar atau payung hukum yang jelas. Terlebih, putusan mahkamah agung (MA) menyatakan kepengurusan Aceh Sepakat yang sah adalah Husni Mustafa.

“Kalaupun payung hukum yang mereka buat yang normal tanpa ada putusan MA mereka juga tidak punya payung untuk menggelar mubes. Sebab, mubes hanya bisa dilakukan DPP. Sementara mereka memakai dewan musafat. Mereka lupa musafat itu hanya untuk muslub, itu hanya diatur di AD/ART lama yang dihasilkan muslub pertama 1997,” ujarnya. (dek/ila)