ATRAKSI: Para Taruna saat menggelar atraksinya pada latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) Ke XLI tahun 2021, di Gedung Akbid Pemko Tebingtinggi, Jalan Gunung Leuser Kamis, (8/4).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerima kunjungan Taruna Akmil, AAL, AAU, Akpol dan mahasiswa lokal peserta latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) Ke XLI tahun 2021, di Gedung Akbid Pemko Tebingtinggi, Jalan Gunung Leuser Kamis, (8/4).
ATRAKSI: Para Taruna saat menggelar atraksinya pada latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) Ke XLI tahun 2021, di Gedung Akbid Pemko Tebingtinggi, Jalan Gunung Leuser Kamis, (8/4).
Umar Zunaidi Hasibuan merasa bangga Kota Tebingtinggi ikut menjadi tuan rumah kerja nyata 701 Taruna Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL) dan Akademi Kepolisian (Akpol), serta 100 mahasiswa lokal. “Saya berharap kegiatan ini memiliki dampak positif langsung kepada masyarakat di Kota Tebingtinggi,” bilangnya.
Disebutkannya, 39 taruna dari 701 peserta akan kerja nyata dan akan terjun langsung ke masyarakat Kota Tebingtinggi selama 2 minggu.
“Mudah mudahan masyarakat kita mendapatkan dampak positif langsung dari kegiatan ini,” kata Umar.
Dijelaskan Umar, ada enam daerah yang akan menjadi Satlat peserta yaitu Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tebingtinggi, Deliserdang dan Simalungun. “Saya meminta kepada peserta untuk mendorong jiwa cinta tanah air masyarakat yang berada di Satlat, serta membantu di Kota Tebingtinggi terutama di kecamatan dan kelurahan agar lebih baik di masa pandemi Covid-19. Selain kegiatan fisik seperti membangun menanam pohon, rumah dan lainnya, diharap para peserta membantu Kota Tebing tinggi untuk pulih lebih cepat baik secara ekonomi maupun sosial yang su dah terdampak Covid-19,” tutur Umar.
Umar Zunaidi juga telah menyiapkan untuk para peserta tempat tingga berupa asrama dan fasilitas lainnya, seperti lapangan bola voli, tenis meja, makan, tempat salatt dan posko kesehatan. “Kami tidak menghendaki ada yang sakit, tapi kami menyiapkan dua Rumah Sakit, RS Bhayangkari dan RS Kumpulan Pane dan juga menyiapkan ruang Isolasi terhadap terpapar Covid-19.
“Mudah mudahan acara Latsitardanus ini tetap kondusif, bersilaturahmi bersama masyarakat, bisa menjadi contoh dan panutan yang terbaik dan marilah kita bersinergitas antara masyarakat, TNI dan Polri demi memajukan bangsa kedepan,” tutupnya.
Sementara itu, pimpinan rombongan Latsitardanus Satlat Elang untuk Tebingtinggi, AKP Rahardian Bayu Tresna, menyampaikan terimakasih kepada Wali Kota Tebingtinggi, Kapolres dan Dandim beserta seluruh jajaran atas diberinya waktu dan kesempatan selama kurang lebih dua minggu untuk berintegrasi ke masyarakat.
“Kami lebih ditekankan interaksi kepada masyarakat dan saling menjaga demi untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memohon bimbingan dan arahan hingga acara Latsitardanus ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, hadir juga Wakil Ketua I DPRD Tebingtinggi Muhammad Azwar, Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso. atas kedatangan Taruna dan Mahasiswa Latsitardanus dan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Tebingtinggi atas persiapan yang sangat baik dalam menyambut Taruna dan mahasiswa Latsitardanus.
Selain menyampaikan situasi umum wilayah Tebingtinggi, secara demografi maupun geografi dan kegiatan kegiatan yang akan dilakukan para Taruna dan mahasiswa, Kapolres juga mengingatkan agar tidak membuat kesalahan dan menjaga nama baik institusi dan bermasyarakat berkomunikasi yang baik.
“Setiap langkah, setiap gerakan adik adik, dilihat oleh masyarakat, jangan membuat malu dan kami Polres Tebingtinggi siap mendukung setiap rangkaian kegiatan Latsitardanus, kami siap melakukan pengamanan dan pengawalan,” tutupnya. (ian/han)
KERJA SAMA: Kadis Kominfo Batubara, Andri Rahadian AP (kanan) bersama BBPSDMP Kominfo Medan Drs Irbar Samekto MSi, (tengah) menandatangani perjanjian kerja sama disaksikan Sekda Batubara, Sakti Alam Siregar SH (kiri) pada kegiatan pelatihan Digital Entrepreneur Academy di Aula Banyu Wangi, Kecamatan Lima Puluh, Batubara, Kamis (8/4).Mukhlis Aci/Sumut Pos.
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Para pelaku UMKM Kabupaten Batubara mengikuti pelatihan Digital Entrepreneur Academy yang difasilitasi Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP) Kominfo Medan.
KERJA SAMA: Kadis Kominfo Batubara, Andri Rahadian AP (kanan) bersama BBPSDMP Kominfo Medan Drs Irbar Samekto MSi, (tengah) menandatangani perjanjian kerja sama disaksikan Sekda Batubara, Sakti Alam Siregar SH (kiri) pada kegiatan pelatihan Digital Entrepreneur Academy di Aula Banyu Wangi, Kecamatan Lima Puluh, Batubara, Kamis (8/4).Mukhlis Aci/Sumut Pos.
Bupati Batubara Zahir diwakili Sekdakab, H. Sakti Alam Siregar, SH mengatakan, pelatihan Digital Entrepreneur Academy terhadap para pelaku UMKM diharapkan berdampak positif dan memberikan penguatan serta peningkatan ekonomi berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digital.
“UMKM harus dikembangkan karena melalui sektor usaha ini banyak menyerap tenaga kerja,”ujar Sakti Alam Siregar saat membuka pelatihan, Kamis (8/4).
Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 tentunya berdampak kepada pelaku UMKM. Maka dari itu, UMKM ini perlu diberikan pelatihan melalui
Digital Entrepreneurship Academy. “Penghasilan masyarakat saat ini 99 persen berasal dari berusaha, untuk itu perlu diberikan pelatihan dan pemulihan ekonomi yang terputuk cepat kembali,”katanya.
Dijelaskan Sakti Alam Siregar, Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendorong pelaku UMKM melakukan digitalisasi hasil produksinya, agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan di tengah pandemi.
Sebelumnya, Kepala Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP) Kominfo Medan, Drs. Irbar Samekto, M.Si. mengatakan kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah yang harus berkembang sampai hari ini.
Sebagai pelaku UMKM, diwajibkan harus mengetahui teknologi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital sebagai sarana transparansi melalui digital.
“Oleh sebab itu, diperlukan pembangunan tiang 4G, agar masyarakat mengetahui berita berita ini melalui digital,”tandasnya.
Masih kata Irbar, SDM dan talenta digital mendukung perkembangan ekosistem industri teknologi di Indonesia. “Tantangan itu perlu dihadapi bersama melalui berbagai hal, melalui kegiatan-kegiatan yang bermuatan inovasi serta inisiasi dari berbagai pihak, pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kadis Kominfo Batu Bara, Andri Rahadian, AP dalam sebuah paparannya berjudul “Infrastruktur Digital Mendukung Keberhasilan Perdagangan Digital.
Andri menyimpulkan, Digital Entrepreneur mencakup segala sesuatu yang baru dalam hal kewirausahaan, seperti cara baru menemukan pelanggan, cara baru merancang dan memasarkan produk. “Dan cara-cara baru ini akan menghasilkan pendapatan dan meminimalisir biaya. Pada sisi lainya adalah terciptanya peluang baru untuk berkolaborasi dan bermitra, terang Andri. (aci/han)
DIAMANKAN: Para TKI ilegal saat diamankan setelah gagal berangkat ke Malaysia dengan menumpangi kapal.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal-I) melalui Lanal Tanjungbalai Asahan mengamankan 36 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang akan diselundupkan ke Malaysia.
DIAMANKAN: Para TKI ilegal saat diamankan setelah gagal berangkat ke Malaysia dengan menumpangi kapal.
Para TKI ilegal diangkut dengan kapal tanpa nama dengan tonase 5 GT di perairan Muara Sungai Asahan, Sumatera Utara, Kamis (8/4) pukul 03.00 WIB .
Petugas TNI-AL menerima informasi adanya penyelundupan TKI ilegal yang diangkut kapal yang dinakodai bernisial MW, di titik perairan koordinat 99° 51,8’ T – 03° 01’, petugas mendeteksi kapal yang dicurigai.
Perugas Lanal Tanjungbalai Asahan menemukan 36 TKI terdiri dari 24 pria dan 12 orang wanita, serta seorang orang balita perempuan yang akan diberangkatkan ke Malaysia.
Seluruh pekerja ilegal dibawa petugas ke Mako Lanal Tanjungbalai Asahan di Desa Asahan Mati, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara untuk diserahkan ke petugas Imigrasi.
Danlantamal I Belawan, Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso mengatakan, kapal penyelundup TKI ilegal telah melanggar Undangan-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang akan disidik oleh petugas berwenang Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjungbalai Asahan.
“Untuk para TKI yang melanggar keimigrasian akan ditangani oleh petugas dari Imigrasi Tanjungbalai Asahan,” pungkasnya.
Dikatakannya, dalam pemeriksaan para pekerja ilegal dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat, untuk memutus penyebaran virus Covid-19. Dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, tidak bergerombol dan selalu mencuci tangan.
“Protokol kesehatan tetap kita terapkan,” ucap Danlantamal-I.
Memasuki bulan suci Ramadan, lanjut Danlantamal-I, marak terjadi pelanggaran penyelundupan keluar masuk ke Indonesia. Sesuai dengan perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, terus menekankan ke seluruh jajaran Angkatan Laut untuk tetap waspada menjaga keamanan perairan di wilayah kerja masing-masing.
“ Kita wajib melakukan pemeriksaan kapal sesuau sesuai prosedur dan tetap berkoordinasi dengan instansi samping yang berwenang dalam hal ini Imigrasi,” tutup Danlantamal-I. (fac/han)
TANDATANGANI: Bupati Langkat, Terbit Rencana PA didampingi Sekdakab Indra Salahudin menandatangani surat perintah pembayaran gaji P3K.ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA, mengintruksikan Sekdakab untuk segera mencairkan pembayaran gaji 122 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak(P3K) yang bertugas di Pemkab Langkat.
TANDATANGANI: Bupati Langkat, Terbit Rencana PA didampingi Sekdakab Indra Salahudin menandatangani surat perintah pembayaran gaji P3K.ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
Instruksi tersebut ditujukan untuk Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, sekaligus Kepala BPKAD M. Iskandarsyah. Cepat selesaikan proses administrasinya, sesuai ketentuan berlaku. Gaji mereka harus segera diberikan, Rabu (7/4)
Sementara itu, Sekdakab dr. H. Indra Salahuddin mengatakan, proses administrasi pembayaran sedang berjalan dan ditargetkan gaji 122 P3K dicairkan sebelum Idul Fitri.
Dijelaskan Indra, belum keluarnya gaji 122 P3K dikarenakan SK P3K pada bulan Desember tahun 2020. Jadi saat penyusunan P-APBD tahun 2020, belum terdata.
Selain itu, ada juga sejumlah teknis penyusunan administrasinya masih berproses dikarenakan ada penyesuaian dengan aturan baru. “Sudah diproses, Insya Allah akan segera cair. Belum keluar, karena penyesuaian aturan baru saja,”kata Indra.
Diketahui, sebelumnya 122 tenaga honorer yang bertugas di Pemkab Langkat, diangkat menjadi P3K, pada Jumat (5/2) lalu.
Mereka terdiri dari 64 Tenaga Guru, 6 Tenaga Kesehatan dan 52 Tenaga Penyuluh Pertanian. Dan rata rata sudah mengabdi selama belasan tahun di tempat mereka bertugas sehari-hari. (yas)
BANTUAN: Kadis Sosial, Hj Rina Wahyuni menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Tanjungpura.ILYAS EFENDY/SUMUT POS
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat menyerahkan bantuan korban kebakaran di Lingkungan IV, Kelurahan Pekan Tanjungpura, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Selasa (6/4).
BANTUAN: Kadis Sosial, Hj Rina Wahyuni menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Tanjungpura.ILYAS EFENDY/SUMUT POS
Bantuan diberikan secara simbolis oleh Bupati Langkat Terbit Rencana PA, diwakili Kadis Sosial Hj. Rina Wahyuni, kepada tiga keluarga korban kebakaran.
Bantuan yang di serahkan berupa famli kids, perlengkapan dapur, perlengkapan sekolah dan uang Rp13 juta untuk tiga Kepala Keluarga.
Selain itu, korban kebakaran juga mendapatkan pe-layanan kesehatan, serta bantuan pribadi dari Camat Tanjungpura, berupa sembako dan uang tunai.
Dikatakan Rina, bantuan dokumen adminitrasi kependudukan (Adminduk) bagi korban bencana kebakaran, yang dokumennya hangus terbakar.
Sementara, Camat Tanjungpura Taufik Rieza, menjelaskan, kebakaran yang menghanguskan tiga unit rumah warganya, terjadi pada Jumat (2/4) sekira pukul 03.20 WIB.
Diketahui, api bermula dari salah satu rumah yang dihuni Abdul Halim (53) bersama adiknya Alimatun Syakdiah (50). Penyebab kebakaran diduga karena adanya hubungan arus pendek listrik.
Kobakaran api terus merambat ke rumah di sebelahnya, rumah milik Yusna Siregar alias Ombos (60). Maraknya api juga merambat ke kediaman Ria Suryati (48), yang tinggal bersama 4 orang anak.(yas)
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Irham Buana Nasution.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Maraknya kasus tambang galian C ilegal di Kabupaten Langkat terus mendapat sorotan. Warga sebagai korban, terus menuntut keadilan atas keberadaan tambang yang telah merusak ekosistem hutan tersebut.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Irham Buana Nasution.
Teranyar pada Selasa (6/4), warga di empat desa Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat mengadukan nasib mereka ke Fraksi Golkar DPRD Sumut. Keempat desa tersebut, yakni Desa Timbang Lawan, Timbang Jaya, Bukit Lawang dan Sampe Raya.
Pengaduan mereka diterima langsung Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, Irham Buana Nasution. Menurut Irham, pihaknya secara tegas mendesak agar operasional galian C ilegal serta yang mendapat izin tambang di desa tersebut segera dihentikan.
“Segera hentikan operasional galian C baik yang ilegal maupun mendapat izin Pemprovsu yang merugikan masyarakat,” ucap mantan Direktur LBH) Medan kepada wartawan, Kamis (8/4). Irham menyebut, alasan desakan penghentian galian C yang juga memiliki izin. “Penelusuran yang kami temukan sementara ini, ada kajian-kajian dari USU terhadap tambang yang selama ini meresahkan masyarakat dan terindikasi merusak ekosistem Leuser serta Sungai Bahorok. Makanya kita minta itu dihentikan sampai ada hasil kajian yang valid dari peneliti USU,” katanya.
Ketua KPU Sumut tahun 2003-2013 itu juga mendesak pemilik galian C berinisial SdP, agar menghentikan intimidasi terhadap warga sekitar usaha tambang tersebut.
“Kita bahkan sudah mendapat kabar warga di sana dibenturkan dengan urusan hukum di kepolisian. Ini dzalim namanya. Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut mengecam keras perlakuan ini,” tegas dia.
Galian C itu sendiri bermula pada 2010. Hingga sekarang, area tambang galian C ilegal meluas hingga kurang lebih 20 hektare. Aktivitas tambang mengeruk pasir dan batu itu melintasi titi yang menghubungkan empat desa .
“Yang parahnya, proses penerbitan izin UKL UPL serta izin lainnya tidak pernah melibatkan warga sekitar. Ini jugalah yang menjadi alasan kami kenapa ini harus dihentikan hingga ada hasil kajian dari USU,” kata anggota Komisi A DPRDSU. Jika terbukti melanggar aturan, Fraksi Golkar DPRD Sumut mendesak agar tambang yang ada mengantongi izin tersebut dicabut secara permanen.
Diungkapkanya 19 warga diperiksa di Mapolda Sumut atas tuduhan menghalang-halangi aktivitas galian C dimaksud. (prn)
ist
RUSAK PARAH: Salahsatu rumah warga rusak parah usai diterjang angin puting beliung, di Dusun I, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Rabu (7/4).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 45 unit rumah warga di Dusun I, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, rusak parah usai diterjang angin puting beliung, Rabu (7/4/). Rata-rata atap rumah warga hingga satu kubah masjid terlepas usai diterjang badai tersebut. “Ada 45 rumah yang mengalami kerusakan. Saat ini kami bersama warga masih melakukan gotong royong. Nanti akan kami bantu perbaiki perlahan dengan bantuan swadaya masyarakat,” kata Kepala Desa Amplas, Edi Purwanto, Kamis (8/4).
RUSAK PARAH: Salahsatu rumah warga rusak parah usai diterjang angin puting beliung, di Dusun I, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Rabu (7/4).
Edi menambahkan, kejadian serupa pernah terjadi di tahun 2020 lalu. Di tahun lalu rumah warga yang terdampak angin puting beliung jauh lebih banyak. “Pada tahun 2020 kemarin juga terjadi angin puting beliung. Kalau pada tahun itu lebih banyak lagi yang berdampak. Karena ada beberapa desa,” ungkapnya.
Edi mengimbau kepada seluruh warganya untuk membuat konstruksi bangunan yang lebih kokoh. Pasalnya, bencana alam seperti angin puting beliung sesuatu yang tidak dapat diprediksi datangnya. “Ya kalau musibah tidak bisa dihindari. Kami mengimbau masyarakat untuk lebih memperkokoh bangunannya. Karena kan ini alam,” imbaunya.
Pantauan di lapangan, personel BPBD Deliserdang membantu warga dengan mendirikan posko, pemasangan seng, pembagian logistik dan lainnya. Petugas kepolisian juga datang membawa bantuan beras dan diberikan kepada korban bencana.
Kapolsek Percut Seituan AKP JP Napitupulu mengatakan, pihaknya mencatat ada 45 rumah terdampak angin puting beliung. Pihaknya datang ke lokasi membawa bantuan logistik berupa sembako untuk diberikan kepada warga yang terdampak.”Saat ini kami memberikan sembako kepada saudara-saudara kami yang terkena musibah. Semoga dengan bantuan ini dapat membantu bapak itu yang terkena bencana alam. Mudah-mudahan rekan-rekan lainya turun ke sini untuk memberi bantuan,” katanya.
Pihaknya juga akan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat secara maksimal dengan menempatkan Bhabinkamtibmas dari desa-desa terdekat ke lokasi bencana. “Bhabinkamtibmas dari desa yang terdekat akan kita geser ke sini dengan melakukan LKMD, dan posko-posko telah disiapkan. Ini merupakan langkah awal,”katanya (mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Turunnya kinerja APBD Sumut 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19 —dari total Rp13,4 triliun menjadi hanya Rp3,4 triliun saja yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat—, membuat Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengambil langkah tegas. Ia berencana membubarkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprovsu.
EDY RAHMAYADI, Gubernur Sumatera Utara
KELIMA OPD tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan.
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas TPH rencananya akan digabung dengan Dinas Harpangnak (Ketahanan Pangan dan Peternakan, Red). Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan akan masuk ke Dinas Pertanian. Ada juga Dinas Lingkungan Hidup yang akan kita likuidasi,” ujar Gubsu dalam Musrembang RKPD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2022, di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (8/4).
Dengan likuidasi sejumlah OPD tersebut, Gubsu optimis akan menghemat anggaran, sehingga anggaran bisa dialokasikan untuk pembangunan daerah. “Dengan likuidasi, kita bisa menambah PAD sebesar Rp600 miliar. Ini yang akan kita fokuskan untuk pembangunan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Edy juga mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Menurut Gubsu, angkanya masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10%, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi ini (7,5%).
Untuk diketahui, saat ini Pemprov Sumut memiliki 47 OPD. Dengan likuidasi sekitar 5 OPD, diharapkan anggaran daerah bisa dihemat dan digunakan untuk sejumlah program pembangunan yang menjadi fokusnya di 2022. Beberapa program tersebut antara lain infrastruktur yang sempat terhenti di 2021 dan akan dilanjutkan di 2022. Kemudian sektor pendidikan serta sektor pertanian, yang juga menjadi fokus Gubsu tahun depan.
Kebijakan Gubsu membubarkan sekitar lima OPD tersebut, diungkapkan menyusul pernyataan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr Hamdani, yang menyebutkan kinerja APBD Sumut 2021 terdampak pandemi Covid-19.
“APBD Sumut juga terdampak belanja Covid-19. Yang mana dari total Rp13,4 triliun, hampir Rp10 triliun untuk penanganan dan penanggulangan Covid. Adapun Rp3,3 triliun bersumber dari dana BOS, itu pun numpang lewat saja tidak. Adalagi melalui DAK di luar dana BOS senilai Rp1,3 triliun, yang jika diakumulasi sudah habis Rp10,4 triliun. Nah, sisanya itu hanya Rp3,4 triliun saja yang dapat dipergunakan untuk belanja modal (pembangunan dan kesra),” urai dia.
Mencermati kondisi itu, Hamdani menyarankan tiga opsi sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, yang dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah maupun bidang kesra. Yakni selain dari pendanaan APBN, bisa melalui skema dukungan kabupaten dan kota dalam kaitan kerjasama antardaerah. Misalkan dalam penyusunan DED, pembebasan lahan, ataupun program kerjasama sejenisnya.
“Kemudian bisa juga dengan pinjaman dana Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), yang tidak tergantung masa bakti kepala daerah yakni 8-10 tahun. Bidangnya pun melingkupi kerjasama antardaerah seperti infrastruktur, aset, dan lainnya. Dan itu pun akan dipertimbangkan lagi oleh Kementerian Keuangan, dengan melihat kemampuan PAD masing-masing daerah,” terangnya.
Tak Capai Target PAD
Sementara itu, sekitar 23 dari 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara, diketahui belum mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) hingga tahun anggaran 2021 ini. Adapun target PAD untuk lingkup daerah sebesar 11 persen, sedangkan nasional sebesar 15 persen.
Daerah-daerah yang hanya mampu mencapai di bawah 11 persen target PAD-nya meliputi; Kabupaten Asahan (10,65%), Padangsidimpuan (10,51%), Simalungun (10,45%), Serdang Bedagai (10,29%), Tapanuli Utara (9,81%), Tapanuli Tengah (9,44%), Langkat (9,18%), Tapanuli Selatan (8,40%), Nias (7,88%), Padanglawas (7,74), Samosir (7,69%), Labuhanbatu Selatan (7,63%), Humbang Hasundutan (7,60%).
Selanjutnya Kabupaten Karo (7,51%), Dairi (7,44%), Mandailing Natal (6,10%), Labuhanbatu Utara (5,83%), Toba (5,21%), Padanglawas Utara (4,16%), Nias Selatan (3,98%), Gunungsitoli (3,95%), Pakpak Bharat (3,86%), dan Nias Barat (2,84%).
“Jadi target PAD dari 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumut, ada 23 daerah yang tidak mampu mencapainya. Baik target (PAD) secara nasional 15% dan daerah 11%. Kita pahami bersama bahwa hal ini juga diakibatkan karena pandemi Covid-19,” kata Dr Hamdani, dalam Musrembang RKPD Pemprov Sumut 2022 dimaksud.
Menyikapi kondisi ini, secara khusus pihaknya meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong peningkatan inovasi para kepala daerah, yang bertujuan mendongkrak PAD di wilayah kerjanya masing-masing. Melalui inovasi yang dilakukan para kepala daerah, diharapkan sektor yang selama ini belum tergali, mampu menjadi PAD baru untuk daerah dimaksud.
“Pemerintah kabupaten/kota diminta fokus pada peningkatan sektor yang potensial dan unggulan daerahnya. Ini tentu menjadi tantangan kita bersama, sebab dari peningkatan PAD itu akan mampu menambah APBD masing-masing pemda yang ada di Sumut,” katanya.
Merespon permintaan Staf Ahli Mendagri tersebut, Gubsu mengakui pandemi Covid-19 telah memengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di semua sektor.
Untuk langkah pemulihan, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif, agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.
Pun begitu, Edy tetap meminta semua pihak khususnya DPRD Sumut memberikan dukungan penuh guna mencapai cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Mengingat beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi.
Sport Centre Belum Prioritas
Sementara dalam paparannya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekbang Kemendagri, Hamdani menyebutkan hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh Pemprovsu, terdapat 11 usulan yang diakomodir pemerintah pusat tahun ini.
Yakni, Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan proses asuhan gizi puskesmas; Peningkatan kapasitas SDM surveilans gizi; Peningkatan kualitas SDM guru/tenaga pengajar kejuruan/vokasi/SMK, khususnya pertanian, pariwisata, perikanan, industri, otomotif dan IT sesuai transformasi industri 4.0; Peningkatan kualitas SDM guru SMA melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan.
Berikutnya bantuan teknis peninjauan kembali RTRW Provinsi Sumut, peningkatan kompetensi tenaga pendidik jenjang pendidikan khusus (SLB) melalui pelatihan di LPTK atau Fakultas Pendidikan Khusus, Peningkatan kapasitas kader/LS kabupaten/kota dan SDM pengelola posyandu, pembangunan jalan akses KSPN Danau Toba (Humbang Hasundutan dan Samosir); Pengembangan Desa Wisata (Tapanuli Utara, Karo, Simalungun, Dairi, Toba, Humbahas, dan Samosir); Pembangunan jalan akses Kek Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Simalungun dan Batu Bara); Penyediaan sistem air minum di kawasan strategis KEK Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Simalungun); Jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru (Junction Akses Bahorok, Junction Akses Berastagi, Junction Akses Exit Tol di KEK Sei Mangkei ) (Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Batu Bara, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara).
“Sebenarnya arah pembangunan Provinsi Sumut sudah on the track. Termasuk dalam penyusunan dan penyesuaian RKPD dan capaian serta sasarannya pun sudah baik. Namun memang dalam dua tahun ini, kita sama-sama menghadapi tantangan pandemi Covid-19 di tengah rencana pembangunan daerah dan nasional yang kita lakukan,” kata Hamdani.
Dengan upaya pemulihan ekonomi di seluruh daerah, katanya, rencana pembangunan di Sumut diarahkan kepada refokusing memperkuat infrastruktur pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan, penunjang kesehatan, energi dan telekomunikasi, serta ketahanan pangan. Sedangkan untuk asumsi pandemi dapat dikendalikan pada tahun depan, sektor ekonomi yang bisa diperkuat adalah pariwisata, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan.
“Mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada, secara rasional perlu dilakukan reprioritasasi jenis proyek yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang,” paparnya.
Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan Informasi, lanjutnya, menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital. Serta pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.
Adapun proyek pembangunan sport centre Sumatera Utara, menjadi salahsatu program yang belum diakomodir pemerintah pusat melalui pembiayaan APBN tahun anggaran 2021. Selain sport centre, terdapat 15 program pembangunan lain di Provinsi Sumut yang masih akan dibahas lebih lanjut sebelum direalisasikan.
Yakni pembangunan dan peningkatan jalan provinsi dalam mendukung kawasan daerah tertinggal (jalan lingkar Pulau Nias), perkotaan (Mebidang), kawasan wisata, dan kawasan sentra produktivitas (industri dan pangan). Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya. Penambahan kuantitas peralatan untuk pendidikan khusus (SLB) sesuai dengan tipelogi ketunaannya.
Kemudian peningkatan kapasitas petugas gizi kab/kota lokus stunting dalam menurunkan prevalensi stunting. Peningkatan advokasi GERMAS pembangunan kawasan olahraga terpadu (sport centre) dan fasilitas sarana prasarana pendukung untuk persiapan PON XXI/2024 di Sumut menuju Sea Games 2025 dan Olimpiade 2032 (Kabupaten Deli Serdang, Desa Sena).
Pengerukan di wilayah hilir Medan Belawan), lalu normalisasi Sungai Babura, normalisasi Sungai Belawan, normalisasi Sungai Percut, normalisasi Sungai dan pembangunan tanggul (Asahan).
Pengembangan kawasan kopi (Tapanuli Selatan, Karo, Dairi, Mandailing Natal, dan Humbang Hasundutan). Lalu pembangunan Spam Regional (Deliserdang dan Serdang Bedagai), pembangunan/revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pusat, pengembangan keahlian (Kabupaten Tapanuli Tengah, Deliserdang, Simalungun, Toba, Batu Bara, dan Gunung Sitoli). Dan terakhir, pembangunan TPA Persampahan Regional di STM Hilir, Deli Serdang.
Gubsu Akui Tidak Mudah
Merespon hal itu, Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan, program yang pihaknya usulkan tersebut bukan menjadi mimpi semata, melainkan cita-cita menuju Sumut bermartabat. Ia mengamini tidak mudah dalam mewujudkan semuanya terlebih dalam masa pandemi saat ini.
Di samping program yang telah diusulkan itu pula, Edy menyebut pembangunan tol Medan-Berastagi juga akan difokuskan ke depan. “Jalan tolnya akan dibuat layang. Sekarang masih dalam proses, karena akan melalui tanah yang statusnya masih hutan lindung,” ucapnya.
Menurut dia pembangunan jalan tol Medan-Berastagi ini menjadi fokus, karena Berastagi merupakan daerah pertanian, pariwisata, dan peternakan, yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi Sumut.
“Sebagaimana program Pemprovsu di masa pandemi tahun ini, sektor pertanian, peternakan, dan infrastruktur pendukung kedua sektor tersebut memang menjadi fokus kita. Karena dengan meningkatkan sektor-sektor tersebut pula, perekonomian masyarakat kita akan mampu bertahan bahkan harapannya ketahanan pangan di Sumut bisa tetap terjaga,” tegasnya.
Mewakili legislatif, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 kali ini. Pihaknya berharap, Pemprov Sumut bisa mengakomodir pokok-pokok pikiran yang merupakan aspirasi dari rakyat.
“Kami berharap forum Musrenbang ini benar-benar objektif dan menghasilkan program yang bisa menghapus keraguan dan pesimisme di masyarakat,” ujar Harun.
Turut hadir dalam Musrembang tersebut yakni Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekdprov R Sabrina, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani, para Bupati/Walikota se-Sumut, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kadis Kominfo Irman Oemar dan pejabat eselon II lainnya. s
SAMBAS, SUMUTPOS.CO – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melaksanakan kegiatan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2021 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (9/4).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, bersama dengan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP Tito Karnavian, anggota DPR RI Rahmat Gobel dan Aziz Syamsudin, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji serta Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili diagendakan hadir langsung dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Sementara 14 Gubernur lain seperti Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua; serta 53 Bupati/Walikota di wilayah kawasan perbatasan akan mengikuti acara ini secara daring melalui zoom meeting.
“Acara Gerbangdutas 2021 yang akan dilaksanakan di PLBN Aruk pada Jumat 9 April 2021, rencananya akan dibuka oleh Bapak Menko Mahfud selaku Ketua Pengarah BNPP dan didampingi oleh Menteri Tito selaku Kepala BNPP,” ujar Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, Jumat (9/4).
Restuardy menyampaikan acara Gerbangdutas 2021 akan dibuka Menko Mahfud yang didampingi oleh Menteri Tito. BNPP sebelumnya telah terlebih dahulu menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konfirmasi Rencana Aksi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw dengan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk pada Rabu (7/4).
Dalam kegiatan Gerbangdutas 2021 akan dicanangkan sejumlah anggaran Kementerian/Lembaga dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2021 dimana jumlahnya Triliunan rupiah.
Selain itu dalam acara Gerbangdutas 2021 akan dilakukan peresmian atau penyerahan secara simbolis Program dan Kegiatan K/L yang telah selesai tahun sebelumnya, serta peluncuran perdana pameran virtual komoditas unggulan daerah perbatasan tahun 2021.
Gerbangdutas merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan kawasan perbatasan negara, dengan tujuan mendukung percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara dan membangun sinergitas K/L dan Pemerintah Daerah.(*)
PERIKSA: Seorang petugas Dishub memeriksa kelayakan bus di Terminal Amplas Medan, beberapa waktu lalu. Terkait larangan mudik Lebaran 2021, polisi mendirikan 333 pos cegat, untuk memastikan tidak ada pemudik yang lolos.DOK/SUMUT POS.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polri memastikan tidak akan ada yang bisa lolos dari penyekatan selama larangan mudik lebaran Idulfitri selama 6-17 Mei 2021. Pasalnya, posko pemantauan yang disiapkan juga bertambah hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
PERIKSA: Seorang petugas Dishub memeriksa kelayakan bus di Terminal Amplas Medan, beberapa waktu lalu. Terkait larangan mudik Lebaran 2021, polisi mendirikan 333 pos cegat, untuk memastikan tidak ada pemudik yang lolos.DOK/SUMUT POS.
“Saya pastikan, tidak ada yang lolos. Karena kami bangun 333 titik, evaluasi dari pada tahun lalu,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Istiono, dalam konferensi pers bersama Satgas Covid-19 secara daring, Kamis (8/4).
Istiono menjamin pihaknya tak akan lagi kecolongan dengan masyarakat yang masih nekat mudik di tengah pandemi Covid-19. “Termasuk travel gelap, saya pastikan akan saya tindak tegas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Istiono menyatakan penyekatan dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan antar provinsi, bahkan perbatasan antar kabupaten. Dengan jumlah posko yang bertambah, ia berani memastikan tidak ada masyarakat yang lolos mudik. “Titik penyekatan ini, akan kami bangun di perbatasan Provinsi maupun Kabupaten,” katanya.
Pemerintah melarang masyarakat mudik lebaran mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia.
Kementerian Perhubungan pun melarang total operasi semua moda transportasi darah, laut, udara, hingga kereta selama larangan mudik lebaran 2021.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan masyarakat yang nekat mudik lewat jalur darat menggunakan kendaraan pribadi akan diminta untuk putar balik. Sementara, kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang ketahuan mengangkut penumpang juga akan dikenakan sanksi.
“Khusus bagi kendaraan travel atau angkutan perseorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang nanti akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian, baik penilangan dan tindakan lain sesuai uu yang ada,” ungkap Budi dalam konferensi pers, Kamis (8/4).
Budi memaparkan ada jenis kendaraan tertentu yang tetap bisa bepergian selama periode larangan mudik ini. Beberapa jenis kendaraan tersebut, yakni kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional berpelat dinas, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, dan kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia.
Sementara, jenis kendaraan yang tetap boleh beroperasi di angkutan penyeberangan adalah kendaraan pengangkut logistik dan obat-obatan, kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan petugas penanganan pencegahan penyebaran covid-19, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo mengatakan larangan operasional untuk transportasi laut berlaku untuk semua kapal penumpang. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti kapal penumpang untuk pekerja imigran, kapal pesiar yang dioperasikan asing, dan kapal yang membawa bahan pokok.
Agus menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada operator yang melanggar aturan larangan mudik tahun ini. Sanksi itu berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan hingga pencabutan izin usaha perusahaan angkutan laut. “Ini sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menyatakan pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada maskapai yang melakukan pelanggaran selama periode larangan mudik ini. Mereka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menambahkan ada sanksi administratif yang akan diberikan kepada penyelenggara perkeretaapian jika melanggar aturan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Ia akan mengawasi aturan ini bersama Balai Teknik Perkeretaapian, Satgas Penanganan Covid-19, Polri, TNI, dan pemerintah daerah (pemda). (aud/cnn)
