HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, sudah bergerak cepat melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa di tahun 2021 ini.

Dengan telah terbentuknya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimasing-masing SKPD. Sesuai, Peraturan Presiden 12 tahun 2021 tentang Perubahaan atas Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ironisnya, sejumlah ASN yang diangkat menjadi PPK bukan dari Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sesuai, Pepres 12 tahun 2021 pasal 10,11 dan PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 11 ayat 4 huruf a dan huruf d. Serta, Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Semisal, Robert Silaban dari RSUD Dolok Sanggul dan Rudy Simamora Dinas Peternakan dan Perikanan.

Ketika dikonfirmasi, sayangnya Robert dan Rudy belum mau terus terang kepada wartawan proses pengangkatannya. Bahkan, menunjukkan SK pengangkatannya dan hanya membenarkan telah ditunjuk sebagai PPK.

“ Benar, ditunjuk sebagai PPK,” kata Robert dan Rudy yang ditemui secara terpisah, belum lama ini.

Kedua ASN ini yang tidak mau memberikan penjelasan, terkesan ada semacam kekhawatiran jika informasi itu disampaikan kepada wartawan.

Menurut Robert, bisa saja surat pengangkatannya itu akan ditunjukkan ke wartawan menjadi disalahgunakan.

“Bisa saya tunjukkan, tapi nantilah itu ya lae, saya kirim ke Wa,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana RSUD Dolok Sanggul itu.

Robert adalah PPK dalam kegiatan belanja jasa kebersihan (cleaning service) dengan nilai pagu paket Rp1.047.044.480,00.

Dari proses pelelangan itu, dimenangkan oleh PT Bakri Karya Sarana yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kepulauan Riau. Dia mengatakan, bahwa proses pengangkatannya itu sudah sesuai prosedur dari dirinya diangkat PPTK ke PPK.

“ Apakah ada yang salah lae penunjukkanku sebagai PPK?,” ucapnya menanya menutup.

Hal serupa juga disampaikan, Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Rudi Simamora.

“Iya lae berdasarkan SK Kadis Peternakan dan Perikanan,” ucap Rudy.

Namun, Rudy mengatakan, perihal konfirmasi pengangkatan dan menunjukkan SK dirinya sebagai PPK meminta agar ditanyakan langsung kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

“Coba tanya aja langsung ke Ibu Kadis ya lae,” ucap Rudi.

Rudy, sampai saat ini yang diangkat sebagai PPK belum juga menyampaikan dokumen pengadaanya ke bagian Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Ketika disinggung, seputaran surat edaran Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tertanggal 13 April 2021 perihal penegasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti Pepres 12 tahun 2021, PP 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rudy memilih bungkam. “ Nantilah itu ya lae,” ucap Rudi.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan drh Nella Dumawati Simamora membenarkan penunjukkan PPK bagian Perikanan kepada Rudy Simamora.

Selain Rudy, ia juga menyebut bernama Sanggam Sihombing dan Martongam Lumbantoruan.

“Selamat pagi ito..PPK para Kabid ito. Sanggam Sihombing, Martongam Lumbantoruan dan Rudy Simamora,” katanya melalui pesan singkat (SMS).

Ditanya, apakah ketiga ASN itu diangkat sebagai PPK yang sifatnya langsung meneken kontrak dan yang lainnya, ia tidak menampik. “ Iya,” jawabnya singkat.

Sekedar diketahui, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tertanggal 13 April 2021 mengeluarkan surat perihal penegasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tindaklanjut, Pepres 12 tahun 2021, PP 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Isi surat itu yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr Moch Ardian N, sebanyak 12 isi disampaikan yang menjadi perlu perhatian Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dari 12 isi itu, tertulis yang ke 12 bunyinya dalam mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA/KPA bertindak sebagai PPK. Dan, dalam hal tidak ada penetapan PPK, PA/KPA dapat menugaskan PPTK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 11 untuk melaksanakan tugas PPK. (des/ram)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti surat edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor : 13 Tahun 2021, tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan yang dimulai dari tanggal 6 hingga17 Mei 2021, Polres Nias tanggap dengan memasang spanduk “JANGAN MUDIK” dibeberapa titik di wilayah Kota Gunungsitoli, Senin (3/5).

Kapolres Nias, AKBP Wawan Iriawan SIK melalui Paur Subbag Humas Polres Nias Aiptu Yadsen F. Hulu SH menjelaskan imbauan larangan mudik itu sebagai dukungan terhadap program pemerintah untuk menaggulangi penyebaran virus Covid-19 menjelang perayaan lebaran tahun 2021 di seluruh Wilayah Indonesia dengan adanya Mobilitas masyarakat yang meningkat saat Lebaran.

“ Ini merupakan salah cara untuk mencegah melonjaknya penyebaran Virus Covid-19 menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1442 H. Kita sengaja memasang Spanduk dan Baliho imbauan JANGAN MUDIK,” Kata Kapolres Nias kepada wartawan (Senin, 3/4).

Dijelaskan Kapolres, spanduk dan baliho imbauan “Jangan Mudik” tersebut dipasang ditempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat.

“ Dibeberapa titik yang sudah kita pasang, seperti di lokasi Pelabuhan Angin Gunungsitoli, Bandar Udara Binaka Gunungsitoli, pertigaan simpang Miga, pertigaan simpang SPBU Kadese dan pertigaan simpang BRI Cabang Gunungsitoli,” Jelasnya.

Kapolres Nias berharap dengan adanya imbauan larangan mudik itu, baik masyarakat yang berada di Kepulauan Nias maupun yang ada diluar daerah, kita dapat mematuhi sehingga semua dapat terhindar dari Virus Covid-19.

“ Mari kita jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan pada umumnya, dengan tidak melakukan mudik dan selalu mematuhi protokol Covid-19,” Harapnya. (adl/ram)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dan Wakil Bupati Nias Barat Era-Era Hia, setelah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Senin (26/4) yang lalu, langsung menyampaikan pidato perdana di hadapan anggota DPRD, Senin (2/5).

Selain memaparkan visi dan misinya, yaitu Nias Barat Bersih Unggul dan Maju, serta program unggulan yang telah mereka susun dan akan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk disahkan menjadi peraturan daerah, Khenoki memaparkan orogram 100 hari kerja.

Adapun program 100 hari kerja Khenoki Waruwu dan Era-Era Hia, antara lain, Pembersihan dan penataan gedung perkantoran dan lingkungan, yang dilakukan dalam bentuk perlombaan di seluruh kantor OPD, kantor camat, puskesmas, pustu, poskesdes, sekolah, dan kantor kepala desa.

Kemudian, peningkatan disiplin ASN melalui penggunaan aplikasi e-Simpeg, penggunaan aplikasi lerjalanan dinas, e-SPPD. Kehadiran ASN dilakukan melalui e-Presensi.

Program rehab rumah tidak layak huni, dan program pembersihan dan pemanfaatan pasar yang belum dimanfaatkan, yaitu Pasar Bukit Sion yang masih belum dimanfaatkan.

Selain program 100 hari, hal yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2022, yaitu pembangunan tortoar di ibu kota Nias Barat, pembangunan ikon tulisan Welcome to Nias Barat di Gunung Somomo dan juga berbagai prioritas program pembangunan lainnya sesuai kebutuhan.

“Saya mengharapkan dukungan dan sinergitas dari lembaga DPRD agar pembangunan Nias Barat dapat membawa kesejahteraan untuk masyarakat Nias Barat,” ujarnya dalam rapat tersebut. (mag-11/ram)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso, memimpin Upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian, dari Kompol menjadi AKBP, AKP ke Kompol, dan dari Aiptu ke Ipda, kepada 4 personel di Lapangan Apel Polres Tebingtinggi, Senin (3/5).

Menurut Agus, adapun 4 personel yang naik pangkat tersebut, yakni Wakapolres Tebingtinggi, dari Kompol menjadi AKBP Sarponi. Kedua, AKP menjadi Kompol Pahotan Manurung. Selanjutnya, Aiptu naik jadi Ipda S Siringo-ringo. Dan Aiptu menjadi Ipda Supratman. Dengan ini, Wakapolres Tebingtinggi akhirnya berpangkat AKBP.

Dalam upacara ini, Agus mengucapkan selamat kepada para personel yang naik pangkat pengabdian, dan serta yang akan menjalani purna bakti.

“Bagi kita yang mengikuti upacara ini, dan masih lama akan mengabdi dalam pelaksanaan tugas di kepolisian, mari contoh bapak-bapak polisi yang hari ini (kemarin, red) naik pangkat pengabdian. Mereka naik pangkat, karena mari bekerja dengan baik. Dan saya juga berharap kepada seluruh personel di jajaran Polres Tebingtinggi, untuk bisa bekerja menjadi pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Agus juga dengan tegas mengingatkan kepada seluruh personel di jajaran Polres Tebingtinggi serta ASN, agar tidak melaksanakan mudik.

“Tetap Lebaran di rumah saja. Mari berikan contoh prilaku yang baik kepada masyarakat. Dan tentunya agar selalu mematuhi protokol kesehatan (prokes),” harapnya.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian paket Lebaran kepada seluruh personel jajaran Polres Tebingtinggi. (ian/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, sudah menandatangani surat penunjukan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Waris Thalib, sebagai pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Tanjungbalai.

Menurut Edy, penunjukan itu dilakukan demi kelancaran jalannya pemerintahan di Pemko Tanjungbalai. Sebab, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, saat ini tengah tersandung masalah hukum.

MS ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas kasus penyuapan terhadap seorang penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju.

“Sudah saya tanda tangani. Wakil Wali Kota menjabat sebagai Plt Wali Kota. Sekitar 4 hari lalu saya teken. Kan tidak boleh kosong di sana,” ungkap Edy, menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Senin (3/5).

Mantan Pangkostrad itu, mengimbau kepada masyarakat Kota Tanjungbalai, untuk tidak panik dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Bila status hukum MS telah inkrah dan dinyatakan bersalah di pengadilan, maka selanjutnya Pemprov Sumut akan menjalankan sesuai UU yang berlaku.

“Imbauan kepada masyarakat, tetap tenang. Karena pimpinan itu tetap ada. Untuk masyarakat, mari lakukan aktivitas seperti biasa,” imbau Edy.

Sebelumnya, KPK menyebutkan, MS menyuap penyidik KPK senilai Rp1,3 miliar, dengan maksud agar kasus yang menjeratnya dihentikan, yakni proses pelaksanaan lelang jabatan yang dilaksanakan di Pemko Tanjungbalai. Dalam kasus suap ini, KPK menetapkan 3 tersangka, yakni MS, AKP Stepanus Robin Pattuju, dan seorang pengacara Maskur Husain. (prn/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Saluran pembuangan air di kawasan bangunan Villa Puncak 2000 Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, jadi sorotan publik. Dinas Lingkungan Hidup, Unit Tipidter Polres Tanah Karo, Dinas Perizinan, Sat Pol PP, Dinas PUPR Bidang SDA, dan perwakilan masyarakat asal 2 desa, yakni Kuta Mbelin dan Singa, turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan, Jumat, 30 April lalu.

Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Kuta Mbelin dan Singa, terkait dugaan adanya pencemaran terhadap saluran air bersih. Selain belum mengantongi izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, sejumlah bangunan ruko, villa, dan cafe yang ada di kawasan Villa Puncak 2000, juga diduga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal itu diakui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Radius Tarigan. Menurut laporan warga, lanjut Radius, saluran air bersih yang dipergunakan warga 2 desa tersebut sudah tercemar limbah sampah rumah tangga dan material tanah. Radius berjanji akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut hingga tuntas.

“Dalam waktu dekat, kami akan membawa sampel air dari lokasi untuk dilakukan uji labolatorium, soal kandungan zat yang ada di saluran air bersih milik warga,” ungkap Radius.

Lebih lanjut Radius mengatakan, jika hasil uji laboratorium menyatakan ada unsur zat kimia berbahaya dan air tidak layak dikonsumsi, maka pihaknya akan mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan.

Masih di lokasi sama, Kanit Tipidter Polres Tanah Karo, Ipda S Rajagukguk mengatakan, sebelumnya, pihaknya sudah menerima pengaduan dari masyarakat Desa Kuta Mbelin soal dugaan pencemaran air tersebut.

“SP2HP sudah dilayangkan dan menunggu proses lebih lanjut,” katanya.

Dia juga menjelaskan, pihaknya sedang menunggu laporan dari Dinas Lingkungan Hidup soal hasil analisis dan kajian, mengenai adanya pencemaran lingkungan atau sumber air bersih. “Kalau memang menyalahi aturan, akan diproses hukum,” tegas S Rajagukguk.

Dari informasi yang diperoleh, selain menimbulkan pencemaran air, dampak material tanah dan limbah sampah rumah tangga dari Villa Puncak 2000 mengakibatkan tanggul dinding penahan parit saluran air jebol. Hal itu memaksa warga asal 2 desa bergotong royong secara swadaya untuk memperbaiki tanggul parit yang ambruk. Perbaikan itu juga dibantu Dinas PUPR melaui Bidang SDA.

Sopan Sembiring, seorang warga Desa Kuta Mbelin, berharap, dugaan pencemaran lingkungan itu bisa segera diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Bila temuan terbukti, maka ini bisa dikategorikan tindak kejahatan lingkungan yang luar biasa,” pungkasnya. (deo/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai H Amir Hamzah bersama unsur Forkopimda, mengikuti rapat koordinasi (rakor) penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) dan penanganan Covid-19 secara daring di Ruang Binjai Command Center, Senin (3/5). Rakor ini digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.

Turut hadir Menhub, Menag, Wakil Menkes, Kepala BNPB/Ketua STPC-19 Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala daerah seluruh Indonesia, dan unsur Forkopimda se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Tito berharap kepada seluruh pihak, agar tidak abai terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia. Terlebih saat ini negara tetangga tengah mengalami gejolak Covid-19 yang sangat menghawatirkan.

“Karena itu, pencegahan penyebaran Covid-19 sangat perlu diutamakan menjelang perayaan hari raya Idul Fitri yang akan datang,” ungkap Tito.

“Kepada seluruh kepala daerah, mari agar satu suara untuk meniadakan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah, dalam rangka mengendalikan Covid-19 di Indonesia. Kenapa kami yang memberikan arahan? Karena Kemendagri membawahi seluruh kepala daerah se-Indonesia,” tegasnya lagi.

Kepala BNPB Doni Monardo, selaku Ketua Satgas Covid-19 Nasional, pun membeberkan kondisi update situasi nasional kasus Covid-19 di Indonesia.

“Terdapat 11 provinsi yang cenderung mengalami kenaikan kasus aktif, utamanya di Jawa Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sumatera Selatan, dan Lampung,” pungkasnya. (ted/saz)