KERJA SAMA: Kajari Sibolga, Henri Nainggolan, Kasi datun, Kasi Intel dan Manager PLN UP 3 Sibolga, Deny Fitrianto saat melakukan kerja sama medias piutang pelanggan. Rommy/istimewa.
SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Untuk mencapai percepatan penagihan piutang pelanggan yang belum tertagih, PT PLN (PERSERO) UP3 SIBOLGA menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sibolga.
KERJA SAMA: Kajari Sibolga, Henri Nainggolan, Kasi datun, Kasi Intel dan Manager PLN UP 3 Sibolga, Deny Fitrianto saat melakukan kerja sama medias piutang pelanggan. Rommy/istimewa.
Manajer PT PLN (Persero), Deny Fitrianto menjelaskan, piutang atau tunggakan pelanggan yang belum terbayar merupakan suatu kewajiban yang harus ditagih untuk kelancaran operasional perusahaan. Dan hal ini salah satu wujud sinergitas antar instansi Kejaksaan Negeri Sibolga, PLN serta Pemerintah Kota Sibolga dalam penyelesaian piutang pelanggan.
“Piutang tunggakan itu wajib kita tagih, dan melalui kerja sama dengan kejaksaan, dilakukanlah mediasi dan hasilnya para pelanggan yang menunggak bersedia menyetor tunggakan,” ucapnya.
Sementara Kepala Kejari Negeri Sibolga, Henri Nainggolan mengatakan, permohonan kerja sama yang dilayangkan PT PLN (Persero) adalah langkah positif, langkah kolaborasi positif antar instansi untuk mencapai suatu tujuan. “Kami selaku pengacara Negara, hadir dan siap untuk membantu dalam meneyelesaikan permasalahan untuk mencapai tujuan dan mufakat bersama,”tegas Henri.
Untuk menyelesaikan tagihan piutang pelanggan, lanjut Henri, Kasi Datun mengundang perwakilan dari pihak Pemko Sibolga selaku pihak yang menunggak dan PT PLN (Persero) UP3 Sibolga, untuk menyelesaikan permasalahan piutang tunggakan.
“Kita lakukan upaya agar pelanggan yang menunggak listriknya, segera membayarkan piutang tunggakan. Hasilnya pelanggan bersedia membayar tunggakan sebesar Rp137.225.664. Uang itu sudah mereka transfer langsung ke PLN,”ungkap Henri.
Disisi lain, Kajari Sibolga berharap para pelanggan PLN agar rutin melakukan pembayaran listriknya.
“Silahkan lakukan pembayaran dengan rutin, jangan harus dimediasi dulu baru dibayarkan,” pungkasnya. (mag-8)
PENGHARGAAN: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi raih penghargaan predikat sangat baik sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik dan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kantor Kementerian PAN-RB, Senin (5/4).
PENGHARGAAN: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.Sopian/sumut pos.
Penghargaan diterima oleh Wali Kota Tebingtinggi didampingi Kepala DPM-PTSP Surya Darma, Kadis Dukcapil Muhammad Dachry, Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kepala Satpol-PP Manahan Guntur Harahap, Direktur RSUD Kumpulan Pane, Dr Yohnly Boelian Dachban.
Rombongan diterima oleh Jeffrey Erlan Muller Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, Akik Dwi Suharto Sekretaris Deputi Pelayanan Kemenpan RB.
Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara karena telah mengadakan penghargaan dan Kota Tebingtinggi bisa meraih penghargaan tersebut. “Terima kasih kepada panitia penyelenggara dan seluruh yang terlibat. Juga kepada seluruh ASN yang bekerja untuk melayani masyarakat,” bilangnya.
Menurut Wali Kota Umar Zunaidi, penghargaan diberikan kepada Kota Tebingtinggi karena dinilai sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga Kota Tebingtinggi mendapat penghargaan sangat baik dalam Pelayanan Publik dan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Pemerintah Kota Tebingtinggi akan terus berbenah dan berupaya yang terbaik terkait pelayanan di Pemerintah Kota Tebingtinggi. Tentunya penghargaan ini kami persembahkan kepada masyarakat Kota Tebingtinggi, dengan adanya penghargaan tersebut kami akan terus memperbaiki dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kota Tebingtinggi,” bilang Umar.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi bidang Sesdeputi, Akik Dwi Suharto Rudolfus, mengatakan penghargaan kepada pemerintah daerah yang dianggap telah menyelenggarakan pelayanan publik dengan sangat baik. “Saya kira ini untuk memberikan motivasi kepada daerah yang secara serius mereformasi birokrasinya, mengoptimalkan layanan kepada masyarakat,” kata Sesdeputi, Akik Dwi Suharto Rudolfus.
Lebih lanjut, beliau mengatakan tujuan diberikan penghargaan ini , agar daerah yang belum mendapat penghargaan akan termotivasi untuk berani mengambil kebijakan dan mengambil inovasi sekecil apapun, baik di tengkat desa, kelurahan, mapun kecamatan.
“Sekecil apapun keinginan masyarakat harus terpenuhi. Sekecil apapun kecepatan memberikan layanan publik kepada masyarakat harus dipercepat dan diperkuat.
Penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat kerja para pegawai di Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk menjaga kualitas layanan publik dan semakin baik dalam melayani masyarakat,” tuturnya.
Penyerahan penghargaan ditandai dengan diserahkan piagam kepada Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kepala DPM-PTSP Surya Darma dan Kadisdukcapil, M Fachri. (ian)
BERSIHKAN PARIT: Petugas kebersihan bersama warga bergotong-royong membersihkan parit di Jalan Selamat Amplas.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gotong-royong pengorekan dan normalisasi parit sulang saling yang dilakukan Pemerintah Kota Me-dan di 5 Kecamatan baru-baru ini, mendapat dukungan dan apresiasi warga.
BERSIHKAN PARIT: Petugas kebersihan bersama warga bergotong-royong membersihkan parit di Jalan Selamat Amplas.
Seorang warga, Hasan Djohari meng-ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution karena telah memprogramkan gotong-royong pembersihan dan normalisasi parit sulang saling, khususnya di wilayah tempat tinggalnya.
Menurut Hasan, selama ini jika hujan turun, maka parit akan meluap dan terjadi banjir yang mencapai setengah meter, air bahkan sampai masuk ke dalam rumah. “Terima kasih Pak Wali Kota, karena telah memprioritaskan pembersihan parit sulang saling. Kami berharap setelah dibersihkan parit da-pat menampung air jika hujan turun dan wilayah ini tidak banjir lagi”, katanya.
Di sela-sela gotong-royong, Wali Kota Medan diwakili Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE meninjau pengorekan dan normalisasi parit di Jalan Selamat Amplas. Menurut Aulia Rachman, kondisi parit sulang saling yang ada di Kota Medan cukup memberatkan petugas untuk membersihkannya. Oleh karenanya , kata dia, Wali Kota menginstruksikan dinas terkait untuk mengkonsep sistem perahu me-sin yang dapat menyedot sendimen agar pengorekan ini lebih efektif dan maksimal. “Hal ini dilakukan karena saat ini ada beberapa titik parit sulang saling telah berdiri bangunan. Selain mempersulit petugas mengorek secara manual, juga tidak ada lokasi yang dapat meletakkan sendimen sebelum diangkut dan dibuang. Untuk itu dibutuhkan alat seperti reklamasi pantai, tetapi mesinnya lebih kecil. Dengan begitu pengorekan dan normalisasi parit akan lebih maksimal,” kata Wakil Wali Kota.
Dijelaskan Aulia, dengan alat tersebut, selain mempermudah pengorekan parit, juga akan terwujudnya Progam Wali Kota yakni terintegrasinya drainase Kota, drainase Provinsi dan Negara, sehingga permasalahan banjir dapat teratasi. “Jika program ini efektif dan berhasil nantinya Pemko Medan baru akan mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Artinya kita buktikan dulu, dan hal pertama yang dapat dilakukan adalah me-ngangkut sampah dari depan rumah warga,” ujar Wakil Wali Kota. (map/ila)
dengan memperbanyak becak sampah,” ujar Wakil Wali Kota. (map/ila)
MENDUNG: Cuaca mendung dilihat dari salah satu sudut Kota Medan. Dalam tiga hari ke depan, Kota Medan dilanda cuaca ekstrem.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat di Sumatera Utara (Sumut) mewaspadai terjadinya banjir dan longsor di wilayah-wilayah rawan. Sebab, untuk tiga hari ke depan, Sumut diprediksi mengalami cuaca ekstrem disertai angin kencang.
MENDUNG: Cuaca mendung dilihat dari salah satu sudut Kota Medan. Dalam tiga hari ke depan, Kota Medan dilanda cuaca ekstrem.
Hal itu dikatakan Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Lestari Irene Purba kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (6/4). “Terdapat sirkulasi angin tertutup (Eddy) di wilayah Kalimantan. Hal ini menyebabkan terjadinya konvergensi di wilayah pantai timur, lereng timur dan pegunungan Sumut,” ujarnya.
Sehingga, lanjutnya, memicu pertumbuhan awan-awan yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang dan petir di wilayah pantai timur, lereng timur dan pegunungan Sumut.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang berada di sebagian besar wilayah pantai timur, lereng timur dan pegunungan agar dapat mewaspadai terjadinya banjir, longsor dan angin kencang.
“Kita imbau agar masyarakat dapat mewaspadai longsor bagi yang tinggal di pegunungan atau dataran tinggi dan banjir bagi yang tinggal di pesisir pantai. Kita juga mengimbau bagi pengguna jalan juga agar berhati-hati. Sebab, angin kencang dapat mengakibatkan pohon tumbang,” imbaunya.
Deteksi 6 Aktivitas Gempa Bumi
BMKG juga mendeteksi sebanyak 6 aktivitas gempa bumi terjadi di wilayah Sumut dan Aceh sejak dini hari hingga siang, pada Selasa (6/4). Gempa bumi tersebut, 5 di antaranya terjadi di wilayah Sumut dan 1 di wilayah Aceh. Gempa bumi pertama terjadi dengan kekuatan Magnitudo 3.7 pada pukul 02.09 WIB. Gempa bumi ini tepatnya berlangsung pada 3.17 LU dan 98.42 BT atau berjarak 11 km Barat Laut Kabupaten Karo pada kedalaman 122 Km.
Selanjutnya gempa bumi kedua terjadi dengan kekuatan lebih besar yakni Magnitudo 4.1 pada pukul 09.36 WIB. Lokasinya berada pada 3.84 LU dan 95.88 BT atau 43 km Barat Daya Meulaboh Aceh Barat di kedalaman 21 Km. Gempa bumi ketiga, terjadi dengan kekuatan Magnitudo 2.3 SR pada pukul 11.03 WIB yang berlokasi pada 2.39 LU dan 98.86 BT atau berjarak 13 km Barat Laut Toba Samosir dengan Kedalaman 3 Km.
Berikutnya gempa bumi keempat terjadi dengan kekuatan Magnitudo 2,9 pada pukul 11.05 WIB yang berlokasi 2.37 LU dan 98.86 BT atau berjarak 12 km Barat Laut Toba Samosir dengan kedalaman 1 Km.
Gempa bumi kelima terjadi dengan kekuatan Magnitudo 2,6 pada pukul 11.08 WIB yang berlokasi pada 2.34 LU dan 98.72 BT atau berjarak 10 Km Barat Laut Humbang Hasundutan dengan kedalaman 19 Km.
Terakhir, gempa bumi keenam terjadi dengan kekuatan Magnitudo 2,9 pada pukul 11.20 WIB yang berlokasi pada 2.42 LU dan 98.83 BT atau berjarak 18 km Barat Laut Toba Samosir dengan kedalaman 3 km. Sejauh ini belum ada laporan adanya kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. (mag-1/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan diminta untuk segera menindak tegas sekolah-sekolah swasta di Kota Medan yang berada di bawah naungan Disdik Kota Medan (TK, SD, SMP), apabila terbukti tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Khususnya di tengah pandemi Covid-19, Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan diminta untuk memberikan sanksi tegas kepada sekolah-sekolah swasta yang justru melakukan kutipan-kutipan kepada para orangtua siswa. Sebab, hal ini bertentangan dengan program pemerintah pusat yang justru memberikan stimulus kepada masyarakat ditengah pandemi agar perekonomian dapat bangkit kembali.
Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2020, Robi Barus, saat rapat LKPj yang berlangsung di gedung DPRD Medan, Selasa (6/4).
Dalam rapat yang turut dihadiri sejumlah anggota Pansus LKPj seperti Dedy Aksyari, Renville Napitupulu, Haris Kelana Damanik dan Edi Saputra tersebut, Robi Barus turut mempertanyakan sistem koordinasi Dinas Pendidikan Medan terhadap pengelola sekolah swasta terkait kutipan uang sekolah.
Pasalnya saat ini, kegiatan belajar mengajar masih berjalan melalui sistem daring (online). Namun dalam kondisi seperti itu, orang tua siswa justru tetap dibebankan biaya SPP dan biaya-biaya lainnya seperti pada hari-hari normal sebelum ada pandemi melanda Kota Medan.
“Kenapa sekolah swasta masih saja mengutip biaya SPP dan biaya-biaya lainnya dengan tarif tinggi? Kan belajarnya daring? Kenapa Disdik Kota Medan tidak berkoordinasi dengan yayasan sekolah swasta agar diberi keringanan kepada orang tuas siswa? Dimana pengawasan dari Disdik? Ada apa? “ tegas Robi kepada Kadisdik Kota Medan Adlan SPd MM dan para stafnya saat menghadiri rapat Pansus tersebut.
Dalam kesempatan itu, anggota pansus Dedy Aksyari Nasution juga mempertanyakan pengawasan Disdik Medan perihal banyaknya kepala sekolah yang secara terang-terangan memotong gaji atau insentif para guru honor.”Laporan yang kami terima dari Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, banyak kepsek-kepsek ini memotong gaji guru honor. Itu di luar insentif yang mereka terima, kenapa bisa seperti itu pak Kadis. Di mana pengawasan Disdik?” tanyanya.
Menjawab pertanyaan itu, Kadis Pendidikan Kota Medan Adlan mengaku telah menerbitkan surat edaran kepada sekolah-sekolah swasta agar memberikan keringanan uang sekolah kepada orang tua siswa. Namun SPP tetap harus dibayar, mengingat guru-guru yang mengajar tersebut tetap harus digaji sekalipun mengajar lewat sistem daring. “Makanya kita berkali-kali menggelar rapat dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), mengimbau supaya jangan memberatkan orang tua siswa di masa pandemi Covid-19,” jelasnya.
Sementara menjawab pertanyaan Dedy Aksyari, Adlan menyebut bahwa semua dana yang berkaitan dengan Dana BOS tidak dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Medan, melainkan oleh masing-masing sekolah. Sebab, setiap sekolah memiliki rekening masing-masing.
“Semua dana-dana itu masuk ke rekening secara langsung. Kalau insentif langsung ke rekening masing-masing guru. Tapi kalau untuk Dana BOS, itu ke rekening masing-masing sekolah, jadi Disdik tidak ada mengelola anggaran (Dana BOS) itu,” jawabnya. (map/ila)
CEK LOKASI:
Kapoldasu Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, bersama Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, saat mengecek lokasi kegiatan Latsitarda Nusantara di Belawan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.200 Taruna dari Akpol dan Akmil akan mengikuti Latihan Integritas Taruna Wreda XLI (Latsitarda Nusantara) di Dermaga I Belawan pada hari ini, Rabu (7/4). Kegiatan ini akan dihadiri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
CEK LOKASI:
Kapoldasu Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, bersama Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, saat mengecek lokasi kegiatan Latsitarda Nusantara di Belawan.
Sebelum kegiatan digelar, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, bersama PJU Polda Sumut menjemput kedatangaan Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Senin (5/4), kemarin. Kedatangannya bertujuan mengecek lokasi kegiatan Latsitarda Nusantara.
“Setelah bertemu di Bandara Kualanamu, Kapoldasu bersama Kalemdiklat Polri beserta rombongan melanjutkan perjalanan untuk mengecek lokasi kegiatan latihan di Dermaga I Belawan,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Selasa (6/4).
Hadi menambahkan, pada hari ini, Rabu (7/4), direncanakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan membuka Upacara Latihan Integritas Taruna Wreda XLI (Latsitarda Nusantara) yang diikuti 1.200 Taruna dari Akpol dan Akmil. Latihan dijadwalkan digelar pada 7-24 Maret 2021. Nantinya mereka akan disebar ke kabupaten/kota di Sumut dalam rangka pelaksanaan bakti sosial. “Mereka akan bergotong royong merehabilitasi rumah tidak layak huni, sekolah, memberikan penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, pertanian dan bahaya narkoba,” katanya.
Usai mengecek lokasi kegiatan, lanjutnya, Latsitarda Nusantara di Dermaga I Belawan, Kapolda Sumut dan Kalemdiklat Polri menuju Asrama Haji di Jalan AH Nasution, Medan. Kedatangan kedua pejabat Polri itu ke Asrama Haji untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi massal nantinya berjalan aman dan kondusif. “Oleh karena itu, Kapolda Sumut bersama Kalemdiklat Polri meninjau lokasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar,” katanya.
Begitu juga di Asrama Haji, Hadi mengungkapkan, Kapolri dan Panglima TNI akan mengecek langsung proses pelaksanaan vaksinasi massal bagi personel Polri, TNI, Purnawirawan dan guru dalam percepatan pemulihan kesehatan nasional.
“Sampai saat ini kita (Polda Sumut), masih bekerja mempersiapkan segala sesuatunya dalam kegiatan kunjungan kerja Kapolri dan Panglima TNI di Sumut.Tetap nantinya selama kegiatan berlangsung menerapkan aturan protokol kesehatan (Prokes) ketat dalam mencegah klaster baru Covid-19,” pungkasnya.
Sebelumnya, sebanyak 1.200 Taruna Akpol dan Akmil setelah berlayar selama empat hari dengan KRI Makassar dari Pelabuhan Semarang, akhirnya tiba di Pelabuhan Belawan, Senin (5/4/). Adapun 1.200 Taruna Akpol dan Akmil yang tiba di Pelabuhan Belawan itu akan mengikuti Latihan Integritas Taruna Wreda XLI (Latsitarda Nusantara) di Sumatera Utara. (mag-1/ila)
UNJUKRASA: Belasan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jargon Sumut bermartabat yang digaungkan pada masa pemerintahan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dinilai gagal total seiring kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh PT Pertamina, tepat 1 April 2021. Pernyataan ini disuarakan belasan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut saat berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (6/4) siang.
UNJUKRASA: Belasan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/4).
“Ini bentuk penghianatan terhadap rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan menyatakan bahwa Bapak Edy Rahmayadi tidak bermartabat di Sumut. Dia tidak mengetahui harga BBM naik di wilayah kedaulatannya. Ini menunjukkan Sumut bermartabat gagal total,” kata Koordinator aksi, Rozi Panjaitan melalui pengeras suara.
Aksi turun ke jalan ini, karena elemen KAMMI ingin mempertanyakan alasan Pemprovsu mengeluarkan kebijakan berupa Pergub No.1/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berimbas naiknya harga BBM nonsubsidi.
Rozi menegaskan, kenaikan yang terjadi akan semakin menyengsarakan rakyat. Terlebih selama pandemi Covid-19, rakyat sudah mengalami kesulitan ekonomi.”Hari ini KAMMI turun ke jalan. Ingin menyampaikan bahwa masyarakat, rakyat menderita dengan kenaikan BBM ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, sudah enam hari Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi. Tapi belum ada langkah konkrit yang dilakukan Pemprov Sumut.”KAMI kecewa dan akan menurunkan massa yang lebih besar apabila tidak ada sikap pemerintah atas kebijakan yang tidak berpihak terhadap masyarakat,” ujarnya.
Amatan di lapangan, aksi unjukrasa berlangsung tertib dan damai. Aparat kepolisian dan Satpol PP Sumut juga terlihat mengawal jalannya aksi tersebut. Begitupun dengan arus lalulintas di Jalan Diponegoro, tidak ada terlihat kemacetan.
Aksi elemen KAMMI Sumut ini, diterima Asisten Administrasi Umum Setdaprovsu, M Fitriyus mewakili Gubernur Edy Rahmayadi. Menjawab aspirasi tersebut, Fitriyus berharap kiranya massa aksi dapat meminta klarifikasi dari pihak Pertamina atas kenaikan tarif BBM nonsubsidi ini. “Kami berharap kawan-kawan juga mengeroscek ke Pertamina, karena besok kabarnya mereka akan menyampaikan keterangan sekaitan hal ini,” katanya.
Jawaban Fitriyus itu tidak diterima oleh pendemo, sebab mereka menginginkan agar Gubsu dapat mengintervensi kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut. Merasa tak puas dengan alasan pihak Pemprovsu, pendemo akhirnya memutuskan untuk melanjutkan aksi menuju Kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster, massa aksi meninggalkan lokasi secara tertib.
Unjuk Rasa di Kantor Pertamina
Sore harinya, massa KAMM menggelar unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di depan Kantor PT Pertamina (Persero) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Selasa (6/4) sore.
Massa membentang spanduk putih dengan bertuliskan ‘Kantor Pertamina Disegel Rakyat’. Spanduk itu, dibentangkan di depan gerbang pintu masuk kantor perusahaan plat merah itu.
“Kami datang kemari mewakili rakyat Sumut, menolak kenaikan harga BBM. Karena, akan memberikan dampak ekonomi lebih parah lagi kepada masyarakat di tengah pandemi Covid ini,” ucap Koordinator aksi, Fahrul Rozi Panjaitan dalam orasi unjuk rasanya tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa KAMMI menyampaikan pernyataan sikap dengan menuntut 6 poin yaitu pertama meminta Gubernur Edy Rahmayadi melakukan revisi terhadap pergub Nomor 1 tahun 2021 PBBKB menjadi 5 persen kembali.
Selanjutnya, kedua Gubernur Edy Rahmayadi untuk segera memanggil Pertamina untuk menurunkan harga BBM non Subsidi di seluruh Wilayah Provisi Sumatera Utara. Kemudian, ketiga, meminta Pertamina untuk menurunkan kembali BBM Non Subsidi.
Keempat, meminta Pertamina menambah kuota BBM bersubsidi (Solar dan Premium) di SPBU Sumatera Utara dan menjamin ketersediaanya.
Kemudian, kelima, meminta DPRD Sumut melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina, Gubernur dan KAMMI dan terakhir keenam, meminta Pertamina minta maaf secara terbuka kepada masyarakat karena tidak mensosialisasikan.
Setelah beberapa menit menggelar aksi tersebut, pihak Pertamina mengizinkan perwakilan pendemo untuk bertemu dengan Manager Commrel & CSR PT Pertamina MOR I Sumbagut,Taufikkurahman.
Pihak Pertamina menyebutkan penyebab kenaikan harga BBM nonsubsidi dikarenakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dengan itu, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM dikarenakan ada perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar nonsubsidi menjadi 7,5 persen di wilayah Sumut yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumut.
“Mengacu pada perubahan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan surat edaran Seketaris Daerah Provinsi Sumut, per tanggal 1 April 2021, Pertamina melakukan penyesuaian harga khusus untuk BBM non subsidi di seluruh wilayah Sumut,” tutur Taufik.
Saat Taufik memberikan penjelasan, para pendemo sempat mempertanyakan apa perbedaan naik dengan penyesuaian harga. Taufik menjawab Pertamina hanya melakukan penyesuaian harga berdasarkan beberapa indikator yakni salah satunya terbitnya Pergub Sumut itu.
Aksi unjuk rasa yang digelar tersebut sempat membuat ruas jalan Putri Hijau mengalami kemacetan. Namun, pendemo mengakhiri unjuk rasa dengan tertib. (prn/gus/ila)
JELASKAN: Kepala Dinas Komimfo Dairi, Rahmatsyah Munthe memberikan penjelasan realisasi dana BTT dan Recofusing untuk penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Realisasi dana Recofusing dan biaya tidak terduga (BTT) untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tahun anggaran 2020 sebesar Rp51,495 miliar (70,82%) dari total anggaran sebesar Rp72,725. Dana itu dipergunakan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta jaring pengaman sosial.
JELASKAN: Kepala Dinas Komimfo Dairi, Rahmatsyah Munthe memberikan penjelasan realisasi dana BTT dan Recofusing untuk penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020.
Kepala Dinas Komunikasi dan Infotmatika Dairi, Rahmatsyah Munthe menjelaskan, penggunanaan dana itu misalnya, bidang kesehatan pengadaan alat pelindung diri (APD), perekrutan tenaga potensial di posko kesehatan. Biaya di rumah singgah, penyemprotan disinfegtan, insentif penanganan di rumahsakit, operasional posko perbatasan serta pemantauan protokol kesehatan di kecamatan.
“Sementara penanganan dampak ekonomi misalnya, pemberdayan penjahit membuat masker sebesar Rp1,254 miliar, bantuan stimulan pengembangan tanaman pangan yakni tanaman ubi sebesar Rp1,9 miliar, tanaman jagung sebesar Rp1,6 miliar yang diplot di Dinas Pertanian,” ucap Rahmatsyah.
Dan untuk jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp18 miliar, dari total pagu anggaran sebesar Rp27 miliar. Selanjutnya sebut Rahmatsyah, bantuan suplemen dan susu untuk warga lanjut usia (Lansia) sebesar Rp2,3 miliar, bantuan suplemen bagi masyarakat yang mengidap penyakit kronis yang berpotensi tertular Covid-19 sebesar Rp150juta.
Dan untuk tahun 2021 ini, Pemkab Dairi juga Recofusing anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp44 miliar.
“Recofusing anggagaran tahun 2021 ini, merupakan instruksi/kebijakan dari pemerintah pusat,” tandasnya. (rud/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan pencana Pendataan Keluarga Nasional tahun 2021 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Kota Binjai, dimulai dari kediaman Pelaksana Tugas Wali Kota, H Amir Hamzah, di Jalan Masjid Nomor 5, Gang Amal Bakti, Kelurahan Binjai Estate, Binjai Selatan, Kamis (1/4).
Pada kesempatan itu, H Amir Hamzah menyatakan, pendataan keluarga tahun 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, kata Amir, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
“Saya sebagai kepala pemerintah yang juga sebagai warga, sangat mengapresiasi kegiatan pendataan keluarga 2021 ini. Untuk jadwal dan waktunya, mohon juga di sesuaikan, karena tidak semua masyarakat punya waktu yang sama,” ujarnya.
Dia berpesan, agar petugas bekerja maksimal dengan secara cermat mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah. Pendataan dilakukan untuk validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat data yang tumpang tindih dan data ganda yang pada akhirnya menyebabkan ketidakakuratan data, validitas dan relevansi yang ada menjadi berkurang. “Ayo sambut petugas pendata yang akan datang ke rumah anda dengan senyuman yang ramah. Berikan data yang benar, akurat dan jelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kota Binjai, drg Lilik Rosdewati mengatakan, pendataan keluarga dilakukan serentak tiap lima tahun sekali melalui kunjungan dari rumah ke rumah. “Pendataan Keluarga tahun 2021, menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun,” ujarnya.
Dia menambahkan, pendataan keluarga 2021 dilakukan pada 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021 oleh kader petugas pendata BKKBN yang sudah terlatih dan penyuluh keluarga berencana di seluruh Indonesia. (ted)
PENCARIAN: Tim BPBD Langkat bersama Basarnas Provsu, Polri dan TNI melakukan pencarian di lokasi korban tenggelam.
ELYAS/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA menginstruksikan tim BPBD Langkat untuk melakukan pencarian terhadap Ramlan Gultom, korban tenggelam saat mandi-mandi di Sungai Pantai Mantul, Dusun Sampan Getek, Desa Kwala Musam, Kecamatan Batang Serangan, Minggu (4/4) sekira jam 15.00 WIB.
PENCARIAN: Tim BPBD Langkat bersama Basarnas Provsu, Polri dan TNI melakukan pencarian di lokasi korban tenggelam.
ELYAS/SUMUT POS.
Kepada keluarga korban, bupati menyampaikan rasa prihatin dan mengajak masyarakat Langkat untuk mendoakan BPBD dan lainnya menemukan korban dan pencarian berjalan lancar.
Sementara itu, Kalakhar BPBD Langkat, Iwan Syahri, mengatakan hingga sore kemarin masih melakukan pencarian di lokasi. “selain tim kami, pencarian juga dibantu Basarnas Provsu, personel Polri dan TNI. Karena terkendala hujan, sampai malam terus dilakukan,”kata Syahri, Senin (5/4).
Diketahui sebelumnya, sudah dua hari dua malam, jasad Ramlan Gultom (44), warga Jalan Wahidin, Gang Purnawirawan, Desa Berandan Barat, Kecamatan Babalan, Langkat, belum ditemukan.
Sejak tenggelam di Sungai Pantai Mantul, Dusun Sampan Getek, Desa Kwala Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, pada Minggu (4/4) sekira jam 15.00 WIB.
Dari keterangan Tiur Mauli, istri korban, ke pantai untuk liburan bersama keluarga. Sebelumnya, korban berenang ke tengah tanpa perlengkapan keamanan. Sesampainya di tengah, suaminya tenggelam. Meski sempat melambaikan tangan ke atas. “Saya berteriak minta tolong, warga yang berada di sekitar juga ingin menolong. Tapi tidak sempat, suami saya sudah tenggelam,”terangnya sambil menangis.(yas)
