MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan berkomitmen dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) oleh pihak-pihak ketiga atau perantara (calo) dengan menawarkan jasa kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil Kota Medan.

Sebagai langkah nyata, Disdukcapil Kota Medan kembali mengajak dan mendorong masyarakat, Kota Medan untuk mengurus dokumen kependudukannya lewat sistem online melalui sibisa.pemkomedan.go.id. Sebab dengan mengurus dokumen kependudukan secara online, praktik pungli dapat diputus secara maksimal, karena sistem online membuat masyarakat tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan para petugas Disdukcapil, apalagi dengan pihak perantara ataupun calo.

“Aplikasi sibisa.pemkomedan go.id dibuka 24 jam. Tidak ada lagi alasan masyarakat tidak sempat mengurus dokumen kependudukannya, sebab melalui smart phone saja, masyarakat dapat mengurusnya kapan saja dan dimana saja. Tak perlu pakai jasa perantara, tak ada tatap muka dengan petugas kami, maka tak adan

potensi untuk praktik pungli,” ucap Kepala Dinas Dukcapil Kota Medan, Dr Drs Zulkarnain MSi kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Selasa (27/4).

Dikatakan Zulkarnain, selain menghapus potensi pungli, pelayanan secara online juga memberikan kemudahan, kecepatan, serta memberikan kepastian waktu kepada masyarakat untuk mengetahui kapan dokumen kependudukannya selesai diurus.

“Masyarakat juga tidak harus hadir ke kantor Disdukcapil untuk mengambil ataupun mencetak dokumen kependudukannya. Disdukcapil Kota Medan sudah memberikan 3 cara kepada masyarakat untuk menerima langsung dokumen kependudukannya yang telah selesai,” ujarnya.

Pertama, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen kependudukannya pada mesin-mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) di Kota Medan, yakni di kantor Disdukcapil Kota Medan dan di kantor Camat Medan Marelan. Tentunya, proses pencetakan dapat dilakukan setelah dokumen dinyatakan selesai diurus.

Kedua, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen kependudukannya di rumah atau ditempat-tempat yang menyediakan mesin cetak (print). Caranya, pemohon meminta agar dokumen kependudukannya dikirim ke email pemohon melalui format PDF untuk dicetak secara mandiri.

Dan ketiga, masyarakat dapat menggunakan jasa pengiriman dokumen kependudukan melalui PT POS. Dokumen yang telah siap dicetak, akan diantar ke rumah pemohon melalui jasa pengiriman POS dengan biaya Rp12.000, baik jauh ataupun dekat, selama masih berada dalam wilayah 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan di Kota Medan.

“Masyarakat cukup membayar jasa pengiriman tersebut ke rekening Bank Sumut milik PT POS. Bisa melalui ATM atau Mobile Banking Bank Sumut, ataupun melalui teller-teller Bank Sumut. Lalu di kantor Disdukcapil Medan ini, juga sudah disiapkan kasir Bank Sumut untuk pembayaran jasa pengirimannya,” jelas Zulkarnain.

Dalam bulan Ramadan ini, Zulkarnain mengatakan, tidak ada penurunan jumlah kepengurusan dokumen kependudukan setiap harinya bila dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Rata-rata, Disdukcapil Kota Medan melayani kepengurusan sekitar 2500 dokumen kependudukan setiap harinya.”Kalau syarat-syaratnya lengkap, pasti bisa diurus, waktunya pun tidak lama, hanya sekitar 5 sampai 6 hari kerja. Tak cuma secara online, untuk mengurus secara manual pun diberi tanda terima yang disertai tanggal pasti selesainya dokumen,” tegasnya.

Zulkarnain menerangkan, jika Disdukcapil Kota Medan setiap harinya turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dengan pelayanan keliling Disdukcapil Kota Medan ke tiap-tiap Kecamatan. Misalnya di hari Senin dan Rabu, petugas Disdukcapil melakukan pelayanan keliling e-KTP bagi masyarakat Nol Data.

Di hari Selasa dan Kamis, petugas melakukan pelayanan keliling untuk Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, dan Akte Kematian. Sedangkan di hari Jumat, petugas melakukan program ‘Jumat Menyapa’ untuk melakukan sosialisasi sekaligus mengantar dokumen kependudukan yang telah selesai yang sebelumnya diajukan lewat Kecamatan.

“Mari kita bersama-sama berantas Pungli. Urus sendiri dokumen kependudukan yang kita butuhkan, Disdukcapil Kota Medan telah menyediakan kepengurusan berbasis Online, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan berbagai kelebihan dan kemudahannya,” pungkasnya. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Tawuran saling lempar batu kembali terjadi di Jalan KL Yos Sudarso tepatnya di atas Jembatan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu (28/4) pukul 01.00 WIB. Belum diketahui secara pasti apa penyebab keributan tersebut, namun keributan yang melibatkan pemuda Gang Alfalah dengan pemuda Kelurahan Labuhandeli mengakibatkan posko keamana yang dibangun rusak.

Dini hari itu, secara tiba – tiba kedua kubu kelompok pemuda sudah saling lempar batu di jembatan perbatasan yang menghubungkan Kecamatan Medan Labuhan dan Belawan.

Sejumlah batu tampak melayang ke udara. Akibatnya akses jalan tersebut tidak bisa dilintasi kendaraan. Keributan telah berulang kali terjadi, akhirnya dapat dibubarkan pihak kepolisian secara paksa.

Petugas dari Polsek Medan Labuhan dan Polsek Belawan bersama unsur Kecamatan dengan paksa membubarkan keributan tersebut. Akhirnya, kedua kubu terlibat tawuran membubarkan diri dari lokasi.”Terus kayak gini. Tidak tahu apa masalahnya, tiba-tiba saja sudah perang mereka. Memang sudah jadi tradisi di sini perang terus,” beber seorang warga yang kesal dengan tawuran tersebut.

Petugas keamanan terus berjaga-jaga di lokasi, sejumlah warga yang masih di luar rumah diarahkan untuk masuk ke rumah. Susana yang sempat riuh dan membuat arus lalu lintas macet, akhirnya kembali normal. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai kemarin, pengelolaan sampah di Kota Medan sepenuhnya telah menjadi tanggungjawab masing-masing kecamatan. Hal itu telah ditetapkan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, agar masing-masing kecamatan dapat fokus dalam mengelola, khususnya mengangkut sampah yang ada di masing-masing kecamatan.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan Muhammad Husni, mengatakan, kebijakan itu diambil Wali Kota Medan dalam rangka fokus optimalisasi wilayah dalam penanganan sampah. “Selain itu juga sebagai upaya pengendalian dan penguatan SDM wilayah. Ke depannya untuk sampah, Dinas Kebersihan sifatnya hanys mengendalikan dan mengontrol,” ucap Husni kepada Sumut Pos, Rabu (28/4).

Dikatakan Husni, nantinya setiap kecamatan yang akan bertanggungjawab bila masih ada sampah-sampah yang masih tidak terangkut dari tiap-tiap kelurahan hingga lingkungan di kecamatannya. Sampah-sampah yang dimaksud, akan dibawa oleh pihak kecamatan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Terjun.

Untuk mendukung hal itu, DKP Kota Medan telah mendistribusikan 274 truk sampah yang ada ke tiap-tiap Kecamatan. Banyaknya truk yang disiapkan per kecamatan, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan tersebut. Sedangkan untuk tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) di DKP Kota Medan, juga akan dibagi ke 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan untuk menangani masalah sampah.

“Kita total ada 3.664 tenaga PHL. Sekitar 2.550-an bertugas di kebersihan, mereka itu nanti akan ditugaskan ke masing-masing Kecamatan. Sisanya yang 1.100 an lagi, mereka tetap bekerja untuk mengelola masalah Pertamanan,” ujarnya.

Lantas terkait dengan masalah anggaran kebersihan, Husni mengatakan jika seluruh anggaran, termasuk biaya operasional dan gaji para PHL masih ditanggung melalui anggaran di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Sebab, anggaran tersebut telah disahkan di APBD 2021. Namun kemungkinan besar, anggaran itu akan dimasukkan ke anggaran Kecamatan dalam Perubahan APBD (P-APBD) Kota Medan Tahun 2021 atau paling lambat dalam Rancangan APBD (R-APBD) Kota Medan Tahun 2022.

Diterangkan Husni, di saat sampah Kota Medan sudah dikelola pihak Kecamatan, pihaknya akan berfokus kepada hal lainnya, yakni masalah optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Terjun. “Untuk TPA ada dua opsi. Pertama, perubahan TPA secara menyeluruh. Kedua, optimalisasi lahan TPA yang ada dengan menggunakan teknologi refuse derived fuel (RDF) untuk mengolah sampah di TPA menjadi energi terbarukan. Nanti ota fokus kesini. Tapi bukan berarti kita tidak perhatikan masalah pengangkutan sampah, kita tetap kontrol juga nanti masing-masing kecamatan,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Medan, M Rizki Nugraha, mengaku mendukung penuh langkah Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam mengalihkan pengelolaan serta pengangkutan sampah ke masing-masing Kecamatan.

Sebab selama ini, lanjut Rizki, masyarakat mengeluhkan banyaknya sampah yang dibiarkan menumpuk berhari-hari karena tidak diangkut sehingga menimbulkan bau busuk. Di sisi lain pihak Lingkungan, Kelurahan, dan Kecamatan tidak berbuat banyak karena bukan merupakan tanggungjawab atau tupoksinya.

Sehari sebelumnya, Selasa (27/4), Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan, jika mulai Rabu (28/4 ) kemarin, penanganan sampah yang selama ini dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dilimpahkan ke masing-masing Kecamatan. Dengan demikian, seluruh camat, lurah, dan kepala lingkungan akan bertanggungjawab terhadap kebersihan di wilayahnya masing-masing. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Daerah.

Saat iti Bobby mengatakan, petugas kebersihan yang selama ini berada di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga akan dilimpahkan kepada kecamatan. Dengan demikian, DKP Kota Medan bisa lebih fokus untuk mengurusi TPA. Di samping itu, Pemko Medan juga sedang mengupayakan penambahan armada pengangkut sampah, sehingga pembersihan yang dilakukan dapat lebih responsif. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan masyarakat telah melakukan pengrusakan di PT Anugrah Prima Indonesia (API) serta menganiaya salah satu tenaga kerja asing (WNA) di KIM I, Jalan Pulau Nusa Barung, Blok I, Mabar, Medan Deli. Kasus tersebut telah dilaporkan perusahaan bergerak di bidang pakan ternak ke Mapolres Pelabuhan Belawan.

Penanggung jawab PT API, Indra Gunawan, mengatakan, pihaknya telah membuat laporan resmi ke Polres Pelabuhan Belawan dengan LP Nomor STTLP/180/IV/2021/SPK-TERPADU. Laporan itu terkait tindakan ratusan masyarakat telah mendatangi pabrik dan melakukan tindakan anarkis pada Minggu (25/4) lalu.

“Mereka masuk dengan membongkar pagar pabrik. Pintu pabrik kebetulan terbuka. Mereka langsung merengsek masuk ke areal kantor yang ada di dalam pabrik. Fasilitas di pabrik PT API sebagian besar rusak. Meja hancur, kursi hancur, pintu hancur,” jelas Indra Gunawan, Rabu (28/4).

Selain itu, kata Indra Gunawan, masyarakat juga menganiaya Kepala Teknisi PT API, Yanzong Wan merupakan Warga Negara Asing (WNA) dari Cina yang menetap di pabrik tersebut.

PT API mempekerjakan Yanzong Wan sebagai tenaga teknik pada produksi PT API untuk mengelola bulu ayam sebagai bahan baku pakan ternak, sehingga didatangkan dari Cina. Akibat penganiayaan itu, Yanzong Wan mengalami luka dan memar di kepalanya. “Selain dianiaya, uang dalam saku korban Rp 15 juta ikut raib. Apa yang dilakukan masyarakat bukan protes, tapi sudah tindakan pidana,” ungkap Indra Gunawan.

Terkait persoalan ini, korban sudah melakukan visum di RS Angkatan Laut Belawan atas permintaan pihak Polresta Belawan. Selain itu, pihak konsulat Cina juga sudah memberikan perhatian terhadap warga negaranya dan meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut persoalan ini hingga tuntas.”Karena beliau ini WNA yang resmi tercatat dan bahkan membayar pajak sebagai pekerja, pihak konsulat RRC di Medan telah memberikan perhaian kepada warganya agar permasalahan ini diusut tuntas,” jelasnya.

Akibat pengrusakan itu, lanjut Indra Gunawan, pihaknya juga mengalami kerugian sekitar Rp9 juta dan aktivitas pabrik berhenti beroperasi.

“Bahan baku, bulu ayam sebanyak 3 ton tidak bisa lagi digunakan, karena telah rusak akibat pabrik tak beroperasi,” jelasnya.

Indra Gunawan mengatakan, pihaknya menduga kehadiran sejumlah warga yang berasal dari Lingkungan I, III dan IV Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli ke pabrik tersebut untuk memprotes polusi udara yang disebabkan oleh pabrik tersebut. Namun, protes warga itu tidak berdasar. Karena perusahaan itu sudah memiliki izin dari instansi terkait,yakni izin dari Dinas Perizinan atas rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Nomor Izin 0016/0018/2.3/0403/03/2021.”Kalau baunya menyengat dan di luar batas toleransi, pastilah kita tak punya izin itu. Tapi nyatanya, kita punya izin yang lengkap. Lalu pabrik kita juga berada di Kawasan Industri Mabar (KIM), bukan di lingkung-an masyarakat,” katanya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP I Kadek Hery Cahyadi mengataka, laporan tersebut telah mereka terima dan masih dalam proses. “Laporannya masih kita lengkapi, kasus yang dilaporkan terkait penganiayaan. Kita masih dalami siapa pelakunya,” kata Kadek. (fac/map/ila)