FOTO BERSAMA: Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin mewakili Bupati Langkat foto bersama pengurus KNPI dan OKP se-Kabupaten Langkat, Senin (29/3).ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Seluruh tokoh masyarakat dan pemuda di “Negeri Bertuah” bersatu mendeklarasikan diri siap mendukung Bupati Langkat Terbit Rencana PA memerangi narkoba. Hal ini terungkap dalam silaturahim Ketua KNPI Langkat Risky Yunanda Sitepu dengan pengurus OKP se-Kabupaten Langkat di Kantor DPD KNPI Langkat, Stabat, Senin (29/3).
FOTO BERSAMA: Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin mewakili Bupati Langkat foto bersama pengurus KNPI dan OKP se-Kabupaten Langkat, Senin (29/3).ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .
Risky Yunanda Sitepu yang juga anggota DPRD Sumut ini menegaskan, pemuda dan seluruh OKP di Langkat, siap menjadi garda terdepan, memberantas narkoba. “Kami siap digarda terdepan bersama Bupati, memberantas narkoba sampai keakarnya,” tegasnya.
Sementara, Bupati Langkat yang diwakili Sekda Indra Salahuddin meyakini, narkoba di Langkat, beserta bandarnya akan hancur jika pemudanya sudah menyatukan gerak langkah, untuk bersama bertekad memerangi narkoba. “Terimakasih wahai pemuda Langkat, atas dukungan kalian. Saya yakin kita bisa menghancurkan peredaran narkoba, bersama kalian,” cetusnya.
Indra juga mengajak pemuda untuk terus menghimpun kekuatan guna menyelamatkan generasi bangsa, dari kejahatan narkoba. Sebagai bukti nyata dan komitmen bersama. “Jangan berikan tempat bagi bandar, maupun pengedar narkoba di Langkat ini,” serunya.
Hadir mendampingi Sekda Langkat antara lain Asisten I Pemerintahan Kesra Basrah Pardomuan, dan Kakan Kesbangpol Faisal Badawi. Hadir pula Kepala BNNK Langkat AKBP H Ahmad Zaini, Ketua Sapma PP Langkat Dewa PA, perwakilan Kodim 0203/LKT dan Polres Langkat, juga Sekertaris DPD KNPI provsu dan para pimpinan OKP se-Langkat lainnya. (yas)
PAPARAN: Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memberi paparan di hadapan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan seluruh jajaran OPD di Pemprov Sumut soal penerapan e-Katalog Lokal dan e-Marketplace, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Selasa (30/3).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendukung organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Sumut melakukan belanja pengadaan di bawah Rp50 juta melalui e-Katalog Lokal dan e-Marketplace. Antara lain pengadaan barang dengan alokasi belanja maksimum Rp50 juta tersebut, untuk pembelian alat-alat tulis kantor (ATK), kue, souvenir, dan lainnya.
PAPARAN: Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memberi paparan di hadapan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan seluruh jajaran OPD di Pemprov Sumut soal penerapan e-Katalog Lokal dan e-Marketplace, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Selasa (30/3).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
PEMPROV Sumut menyambut baik program nasional itu dan menyatakan kesiapan dalam implementasinya. Bahkan penerapan itu mulai diresmikan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan yang dihadiri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, Selasa (30/3).
Lili Pintauli Siregar menyebutkan, pemberlakukan Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace bertujuan agar pengadaan barang/jasa berlangsung transparansi dan menghindari kebocoran anggaran.” Sehingga menghindari kebocoran-kebocoran, menghindari orang-orang itu saja yang pemenangnya. Dan menghindari tindak pidana korupsi yang terjadi,” tegasnya.
Di samping itu, penerapan sistem ini memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku UMKM untuk ditawarkan kepada pemerintah dengan ikut bersaing memasarkan produknya melalui Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace. Selanjutnya demi pencegah terjadinya penyelewengan dalam pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace, maka KPK tetap akan melakukan pendampingan. “Harapan kita tentu Sumut bisa bersaing dengan sehat, UMKM-nya hidup. Penggunaan elektronik seperti e-Payment, e-Catalog di masyarakat kepada teman-teman seluruh para pelaku usaha dengan fair, apalagi dalam pandemi yang sekarang,” terangnya.
Gubsu Edy mengatakan, penerapan Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace tidak hanya berlangsung di Pemprov Sumut, tetapi di 33 kabupaten/kota. Di mana, akan ada peraturan daerah yang mengatur penerapan sistem tersebut agar bisa diikuti pemerintah kabupaten/kota. “Akan kita atur. Pertama kita ikat dengan Pergub dan perlu cepat kita buat itu. Kedua, kita ikat dengan hukum yakni perda. Perda harus diketok oleh DPRD. Kalau itu masih dilanggar, aparat hukum bisa masuk ke situ. Karena dari sistem ini bisa tahu dia ada main-main atau tidak,” ujarnya.
Pihaknya bakal memberi pelatihan bagi pemerintah di daerah, agar terbiasa menerapkan sistem tersebut ketika ingin melakukan pegadaan barang dan jasa. “Kita latih sembari jalan, semua harus ikut metode ini. Keputusan ada di tangan saya, harus ikut metode ini. Pastinya dia masih tertatih-tatih karena di awal. Tetapi ke depan dia kita beri waktu, ke depan harus jadi lancar, harus mahir,” tegasnya.
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyebutkan, sudah tidak ada alasan pemerintahan tidak menerapkan sistem Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace. Sebab, hampir setiap masyarakat kini sudah terbiasa berbelanja secara online melalui aplikasi di samrtphone masing-masing.
Pihaknya juga akan terus menjalin komunikasi dengan pemda. Bahkan siap melakukan pembaharuan bila memang di daerah ada inovasi baru. “Kita tinggal pendampingan komunikasi melalui sistem saja. Tinggal monitor saja hambatannya di mana. Dan selalu kita improvement, bila di sumut ada yang baru,” pungkasnya. (prn)
Dirjen PKTL Kementerian LHK, Ruandha Agung Sugardiman menerima kedatangan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan jajarannya.solideo/sumut pos.
KARO, SUMUTPOS.CO- Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), Ruandha Agung Sugardiman menegaskan, persoalan tukar menukar kawasan hutan (TMKH) seluas 480 hektar di Kabupaten Karo, sudah clear and clean.
Dirjen PKTL Kementerian LHK, Ruandha Agung Sugardiman menerima kedatangan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan jajarannya.solideo/sumut pos.
Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Wabup Karo Cory Sriwaty Sebayang dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Karo menemui Dirjen PKTL guna berkonsultasi atas adanya klaim tanah ulayat adat Desa Pertibi, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Hal ini terkait dengan pengadaan lahan usaha tani (LUT) yang diperuntukkan bagi warga yang relokasi karena terdampak erupsi Gunung Sinabung. Terkelin mengungkapkan, masyarakat Desa Pertibi mengklaim 260 hektar lahan di dalam TMKH merupakan hutan adat.
“Kedatangan ini untuk konsultasi terkait lahan usaha tani yang masuk (program) TMKH 480 hektar sesuai SK Menteri Kehutanan yang diperuntukan bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung,” ujar Terkelin.
Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, kemarin. Ruandha Agung Sugardiman menegaskan, TMKH 480 hektar yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 457 tahun 2017, tidak bisa lagi dilepas peruntukannya bagi siapapun. “Jadi clear and clean, itu jelas sudah kewenangan Pemda Karo, (Ditjen PKTL) tidak bisa berikan opsi. Kecuali di luar kawasan TMKH 480 hektar, silakan Pemda Karo ajukan surat kalau ingin diberikan ke masyarakat. Nanti akan saya koordinasikan dengan pihak Direktorat Jenderal PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) yang memiliki kewenangan itu,” kata Ruandha Agung Sugardiman.
Dirjen PKTL menyarankan agar dibentuk Tim Gakkumdu dalam menjalankan program pemerintah-penyediaan lahan usaha tani (LUT) untuk warga Relokasi Tahap III, dampak erupsi Gunung Sinabung, di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Terkait klaim tanah ulayat, Ruandha menyatakan, hal ini peran PSKL yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.
Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang sepakat dengan Dirjen PKTL Kementerian LHK. “Bahwa itu adalah urusan Pemda Karo sesuai ketentuan. Kedepannya Pemda Karo akan menggalang kembali komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong penegakkan hukum dalam menjalankan program pemerintah,” pungkasnya. (deo)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Perajin Ulos Karo di Jalan Kutilang, Kelurahan Mencirim, Binjai Timur, mendapat kunjungan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) Kota Binjai, Hedi Novria, Selasa (30/3). Kepada puluhan perajin ini, Hedi yang akrab disapa Andi Yong berjanji akan membantu para penenun Ulos Karo tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa temu ramah dengan puluhan perajin Ulos Karo di Kelurahan Mencirim. Mewakili Pemko Binjai, kami siap membantu para penenun ini,” kata Hedi Novria, seraya menyampaikan salam dari Plt Wali Kota Binjai, Amir Hamzah lantaran tidak dapat hadir karena ada tugas mendadak.
Selain membantu, Kadis juga mendukung usaha para perajin tenun ulos tersebut. Bahkan, Kadis juga akan mencari tempat untuk para perajin agar dapat menjajakan barang dagangannya. “Mungkin Pasar Rambung masih ada tempatnya, kita akan bantu pemasarannya. Bahkan akan kita coba ikut dalam pameran,” katanya.
Lebih jauh, Kadis juga berjanji akan membantu anggaran dalam hal bantuan untuk mesin pembuat ulos dan peralatannya. Sebab saat ini, para perajin hanya menggunakan peralatan secara manual.
Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Partai Gerindra, Joko Basuki yang turut dalam kunjungan itu, memberi apresiasi kepada perajin Ulos Karo Karya Bunda tersebut. Joko berharap, usaha tenunan Ulos Karo yang umumnya dikerjakan para kaum ibu tersebut, dapat terus ditingkatkan.
“Kepada Pak Kadis yang mewakili Pemko Binjai, tolong diperhatikan para penenun ini, baik dari sisi peralatan, modal, tempat hingga pemasarannya. Jika mereka menjadi besar, tentunya hal ini dapat mengharumkan Kota Binjai,” kata Joko.
Sementara, Ketua Kelompok Pengrajin Tenun Ulos Karo Karya Bunda, Ade Fitri menjelaskan, mereka berdiri tahun 2020 lalu dan sangat membutuhkan perhatian dari Pemko Binjai.
Menurut wanita berhijab ini, mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut mayoritas adalah para janda tua yang berjuang untuk menghidupi anak dan cucunya.
Dia juga berharap, nantinya perajin tenun Ulos Karo Karya Bunda ini mempunyai badan bukum, sehingga ke depannya dapat terus memotivasi para perajin. “Kita juga berharap kedepan kelompok ini mempunyai Koperasi. Jujur saya katakan, saya sebagai Ketua Kelompok, merasa iba melihat sebagian anggota kami yang berjuang dengan menenun Ulos untuk menyambung hidup mereka,” tukasnya. (ted)
Inggris bakal menghadapi ujian berat dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa The Three Lions akan ditantang Polandia di Stadion Wembley, Kamis (1/4) dini hari WIB.
Polandia merupakan lawan terberat Inggris di Grup I. Tim yang dijuluki Bia³o-czerwoni tersebut memiliki materi pemain cukup bagus dan rata-rata bermain di kompetisi elit Eropa.
Bagaimana penampilan Polandia, sudah terlihat di posisi klasemen. Saat ini, mereka berada di posisi kedua klasemen dengan empat angka. Paulo Sousa ini bermain imbang dengan Hongaria dan menang dari Andorra.
Menurut penyerang Inggris, Harry Kane, juga menilai Polandia merupakan lawan terberat di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. “Kami akan menghadapi Polandia, lawan terberat di kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, kami sudah siap untuk melakoni laga itu,” ujar Kane, sebagaimana dikutip dari The Telegraph.
Beruntungnya, beban Inggris dipastikan sedikit berkurang karena penyerang bintang Polandia, Robert Lewandoswki, dipastikan absen. Lewandowski tak bisa ikut serta dalam lawatan ke Stadion Wembley karena kini tengah didera cedera.
Meski menganggap laga kontra Polandia sebagai pertandingan yang berat, rasa optimisme untuk meraih kemenangan tetap begitu besar dirasakan Kane. Sebab, Inggris sendiri diketahui berhasil mencatatkan laju positif sejauh ini di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa.
“Jika kami bisa menang, maka kami bisa unggul empat hingga lima poin di puncak klasemen. Itu menempatkan kami di posisi yang bagus sebelum kembali tampil setelah Piala Eropa 2020,” tukasnya.
Dari dua laga yang telah dilakoni di Grup I, Inggris berhasil menyapu bersih kemenangan. Alhasil, armada Gareth Southgate tengah mengisi posisi teratas pada klasemen sementara Grup I dengan koleksi poin enam angka. Di belakangnya, ada Polandia yang tengah membukukan empat angka.
Dengan memenangkan laga kontra Polandia, Inggris akan semakin memperbesar keunggulannya di klasemen.
Berkaca dari sejarah, Inggris memang memiliki kans untuk menang. Sebab, mereka punya catatan bagus saat bertemu Polandia. Dalam 19 kali pertemuan di semua ajang, The Three Lions meraih 11 kemenangan dan hanya sekali kalah.
Pada pertemuan terakhir tahun 2013 lalu, Inggris berhasil mengalahkan Polandia 2-0. (bbs/dek)
DISUNTIK: Para calon jemaah haji (calhaj) lansia Labuhanbatu untuk musim haji tahun 2021, menjalani proses suntikan vaksinasi Covid-19, Selasa (30/3). fajar dame/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski keberangkatan haji tahun 2021 belum pasti, pemerintah melalui Kementerian Agama RI tetap mempersiapkan jadwal vaksinasi tahap satu untuk calon jamaah haji.
DISUNTIK: Para calon jemaah haji (calhaj) lansia Labuhanbatu untuk musim haji tahun 2021, menjalani proses suntikan vaksinasi Covid-19, Selasa (30/3). fajar dame/sumut pos.
“Haji sampai saat ini belum ada kepastian. Mestinya menjelang bulan Ramadan, kuota (haji) sudah terselesaikan. Kesiapan pemondokan, transport, dan katering semua sudah selesai. Tapi karena masih Covid, semuanya menjadi terkendala,” ungkap Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI H Zalnut Tauhid Sa’adi, dalam pembinaan ASN di Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut), Selasa (30/3).
Menurutnya, penyelenggaraan haji bergantung kebijakan Kerajaan Arab Saudi. “Yang tahu hanya Raja Salman, bukan menteri kesehatan kerajaan Arab Saudi. Semua tergantung raja. Apalagi sekarang ditemukan varian baru Covid. Semakin sulit dan tidak bisa kita prediksi,” jelasnya.
Kendati demikian, pemerintah tetap mempersiapkan segala sesuatunya termasuk vaksinasi bagi calon jamaah haji. “Persiapan tetap kita lakukan. Seperti vaksinasi tahap satu, April sudah dilakukan. Kemudian tahap kedua pada Mei untuk jamaah haji sudah selesai,” katanya.
Wamenag juga menyinggung aksi teror bom bunuh diri di Makassar. Pada kesempatan ini, ia menyampaikan pesan kepada seluruh ASN agar terhindar dari pemahaman ekstrim yang menyesatkan. Untuk itu Kementerian Agama mendorong kehidupan beragama yang moderat.
“Cara pandang lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan,” terang Zalnut.
Terakhir Wamenag berpesan agar ASN di lingkungan Kemenag Sumut meningkatkan kinerja dalam melayani dan merespon kebutuhan masyarakat dan memudahkan masyarakat.
Calhaj Lansia Labuhanbatu Disuntik
Di Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 175 calon jemaah haji (calhaj) lanjut usia (lansia) musim haji tahun 2021 mendapat suntikan vaksinasi Covid-19, Selasa (30/3).
Pihak Dinas Kesehatan Labuhanbatu memprioritaskan fasilitasi pelaksanaan vaksinasi calhaj lansia usia 60 hingga 74 tahun, mengingat golongan masyarakat yang paling rentan terpapar virus.
“Para calhaj lansia diiprioritaskan mendapat vaksinasi COVID-19. Karena mereka lebih rentan tertular virus corona. Alhamdulillah, kegiatan vaksinasi kepada calhaj lansia ini berjalan dengan lancar,” kata Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Kamal Ilham di Rantauprapat.
Hari pertama vaksinasi meliputi calhaj lansia yang berdomisili di kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan dan Bilah Barat.
Kamal juga tetap menekankan pelaksanaan protokol kesehatan tetap harus dijalankan selama vaksinasi dan setelah vaksinasi dilakukan. “Bagaimanapun, kita tetap harus menjaga diri dari potensi terpapar Covid-19. Kita tak boleh lengah maupun panik. Harus tetap awas, waspada, dan juga peduli,” katanya.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Labuhanbatu, Safiruddin Harahap, menjelaskan 117 calhaj lansia itu dari target vaksinasi sebanyak 354 calon jamaah Labuhanbatu. “Jumlah yang ditargetkan prioritas calon jamaah haji Labuhanbatu yang akan divaksin Covid-19 sebanyak 117 orang. Semuanya lansia umur 60 tahun ke atas. Jumlah jamaah haji 2021 total 354 jamaah. Jumlah haji lansia yg suntik vaksin 117 orang. Terdiri dari perempuan sebanyak 63 orang dan laki laki sebanyak 54 orang,” jelasnya. (man/fdh)
Foto: Agusman/Sumut Pos
ULOS: Wamenag RI H Zalnut Tauhid Sa’adi, terima ulos dari Kakanwil Kemenag Sumut, didampingi Rektor UINSU dan Kabag TU, Selasa (30/3).
Foto: Fajar Dame/Sumut Pos
DISUNTIK: Para calon jemaah haji (calhaj) lansia Labuhanbatu untuk musim haji tahun 2021, menjalani proses suntikan vaksinasi Covid-19, Selasa (30/3).
SOSIALISASI: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Wali Kota Medan Bobby Nasution, bersama Forkopimda, mengadakan sosialisasi prokes di Pasar Sukaramai dan Pasar Petisah di Kota Medan, Selasa (30/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – “Namboru, tolong pakai masker biar tidak tertular Covid-19. Ini maskernya,” pinta Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, kepada pedagang di Pasar Sukaramai, Medan, yang terlihat tidak memakai masker, Selasa (30/3). Lantas, Kapolda pun membagi-bagikan masker dan hand sanitizer kepada pedagang serta pengunjung Pasar.
SOSIALISASI: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Wali Kota Medan Bobby Nasution, bersama Forkopimda, mengadakan sosialisasi prokes di Pasar Sukaramai dan Pasar Petisah di Kota Medan, Selasa (30/3).
Selain Kapolda, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ikut melakukan sosialisasi protokol kesehatan (Prokes) dengan membagikan masker dan handsanitizer di Pasar Sukaramai dan Pasar Petisah. Tampak Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Danlantamal I Belawan Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso, Pangkosekhanudnas III Marsekal Pertama TNI Esron SB Sinaga, anggota DPRD Sumut Meryl Saragih, dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Pasar Sukaramai di Jalan Arief Rahman Hakim Medan menjadi sasaran pertama kegiatan sosialisasi prokes tersebut. Para pedagang dan masyarakat tampak antusias menerima masker dan handsanitizer tersebut.
Usai membagikan masker dan handsanitizer, Gubernur mengatakan senang melihat banyak masyarakat yang mengenakan masker. Menurutnya, anjuran pemerintah ditaati oleh masyarakat, khususnya di pasar tradisional yang rentan dalam penyebaran Covid-19.
“Oleh karena itu, kami dari Forkopimda Sumut melaksanakan pembagian masker dan handsanitizer di pasar-pasar tradisional, agar penerapan prokes berjalan maksimal. Terlebih kita saat sedang menerapkan PPKM Mikro. Ini adalah inisiasi Kapolda untuk terus disiplin dalam pencegahan Covid-19,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi.
Edy menyampaikan, angka kematian Covid-19 di Sumut terus meningkat. Begitu juga dengan jumlah orang yang terpapar di Sumut sebanyak 27.000 orang, dan meninggal dunia lebih kurang berjumlah 1.000 orang. Kota Medan merupakan penyumbang terbanyak kasus Covid-19.
“Melihat masih tingginya angkat penularan Covid-19 di Sumut maka kita terus bergerak menyampaikan imbauan agar masyarakat saat melaksanakan aktivitas di luar tetap selalu mematuhi prokes,” kata Edy.
Selain memakai masker, ia meminta prokes lainnya juga mesti ditaati. Antara lain menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. “Yang tidak ada kepentingan mendesak, agar tinggal di rumah saja,” katanya.
Edy juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19 di Sumut. Karena pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. Perlu kontribusi masyarakat dalam menjalankan prokes. “Mari bersama-sama kita putus rantai penularan Covid-19. Kami sayang sama rakyat kami semua,” kata Edy.
Dahniar, salahsatu pengunjung Pasar Sukaramai mengharapkan agar penegakan prokes terus dijalankan. Sebab masih ada beberapa orang yang belum menyadari pentingnya Prokes. “Saya mengharapkan razia protokol kesehatan tetap dijalankan, “ ujar Dahniar.
Selain di Pasar Sukaramai, rombongan juga melakukan sosialisasi, membagikan masker dan handsanitizer kepada para pedagang dan masyarakat di Pasar Petisah Medan.
Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengatakan penerapan prokes di pasar tradisional telah berjalan dengan baik. “Kita lihat tadi para pedagang dan pengunjung yang berbelanja di Pasar Petisah dan pasar Sukaramai telah mematuhi aturan protokol kesehatan. Kita akan terus bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk terus memantau penerapan PPKM Mikro agar masyarakat tetap disiplin mematuhi aturan prokes,” kata Panca. (mag-01/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah mengusulkan ratusan formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemko Medan dan ribuan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk tenaga pendidikan (guru) di Kota Medan untuk tahun 2021.
CPNS Guru-ilustrasi
“Total yang kita usulkan untuk CPNS itu ada 363 formasi. Sedangkan untuk formasi Guru dengan sistem PPPK yang kita usulkan itu ada 2.555 formasi,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap, kepada Sumut Pos, Selasa (30/3).
Hanya saja, lanjut Muslim, Pemko Medan belum mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI, terkait berapa jumlah formasi yang disetujui untuk CPNS dan PPPK di Kota Medan pada Tahun 2021 ini. “Jawaban (jumlah formasi) nya belum ada. Ya kami menunggu saja. Yang jelas sudah kita usulkan,” ujarnya.
Khusus untuk guru PPPK dengan 2.555 formasi yang diusulkan, mayoritas di antaranya untuk guru sekolah dasar (SD). “Kalau PPPK, jelas mayoritasnya untuk guru SD. Yang paling banyak kita butuhkan itu ‘kan guru SD, makanya (formasi guru SD) itu yang paling banyak kita usulkan. Soal berapa nanti yang disetujui (pemerintah pusat), ya itu kita tinggal menunggu saja,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah memastikan CPNS akan terlaksana pada tahun 2021 Ini. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan Komisi II DPR RI, Rabu (24/3) yang lalu.
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, total kebutuhan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diputuskan pada akhir Maret 2021. Termasuk jadwal pelaksanaan pembukaan CPNS 2021, baik untuk Kementerian, Lembaga maupun Daerah.
Adapun jadwal rencana pendaftaran pelaksanaan seleksi CPNS 2021, yaitu untuk sekolah Pendidikan Kedinasan akan dibuka pada April 2021. Untuk PPPK Guru akan dibuka pada Mei-Juni 2021. Dan untuk CPNS dan PPPK Non Guru akan dibuka pada Mei-Juni 2021.
Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah, mengungkapkan harapannya agar pemerintah pusat dalam memberikan formasi yang cukup besar untuk tenang guru PPPK di Kota Medan. Pasalnya saat ini, tenaga guru di Kota Medan masih sangat minim, khususnya untuk guru SD.
“Yang pasti untuk guru SD kita masih sangat kurang SDM-nya. Harapan kita banyak yang nantinya ditampung di PPPK ini,” ujar Afif kepada Sumut Pos, Selasa (30/3).
Selain itu, lanjut Afif, program PPPK untuk guru ini dinilai sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di Kota Medan. Mengingat selama ini upah para guru honorer di Kota Medan masih jauh di bawah layak.
“Dengan direkrut sebagai PPPK, tentu mereka akan mendapatkan upah yang jauh lebih layak, dengan demikian kesejahteraan mereka bisa terangkat. Di sisi lain dengan meningkatnya kesejahteraan para guru, kita harapkan nantinya dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Medan,” pungkasnya. (map)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah sepakat untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Larangan itu sebagai upaya menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat pada masa libur Lebaran tahun ini. Bagi warga yang nekat mudik lebaran, ada sanksi menanti.
Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito.
“Pemerintah sudah sangat tegas melarang mudik tahun ini. Untuk penerapan sanksi bagi yang melanggar larangan mudik, nantinya akan ditetapkan pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah,” ujar Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito, dalam siaran langsung di YouTube Setpres, Selasa (30/3/2021).
“Untuk detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas saat libur Ramadhan dan Idul Fitri saat ini sedang dibahas antara kementerian dan lembaga,” lannjutnya.
Wiku juga menjelaskan soal penerapan GeNose yang tercantum dalam SE 12 tahun 2021 itu. Kemudahan pemeriksaan COVID-19 dalam SE tersebut terbit berdekatan dengan larangan mudik 2021. Atas hal tersebut pemerintah juga bakal mengatur teknis operasional untuk menghindari lonjakan kasus di momen lebaran.
“Mengingat adanya konsekuensi dari kemudahan syarat akses menggunakan GeNose dan larangan mudik, kebijakan teknis operasional pelarangan mudik akan ditetapkan mempertimbangkan hal ini, untuk menghindari lonjakan kasus saat periode lebaran. Oleh karena itu mohon menunggu rilis resmi terkait kebijakannya, namun pada prinsipnya setiap kebijakan disusun berbagai pertimbangan termasuk pelaksanaan teknis di lapangan maupun pakar di bidangnya,” ujar Wiku.
Seperti diketahui mudik dilarang pada 6-17 Mei 2021 bagi seluruh kalangan. Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pergerakan atau kegiatan di tanggal tersebut kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu.
Terkait larangan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bergerak untuk menerbitkan aturan baru pada masing-masing subsektor.
“Saat ini Kementerian Perhubungan tengah menindaklanjuti SE dimaksud dengan menyusun Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan, yang nantinya akan mengatur detail penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan orang di dalam negeri pada masa pandemi Covid-19 ini,” kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/3).
Dia menyatakan, Kemenhub dalam waktu tidak terlalu lama akan segera menetapkan SE tersebut sekaligus menggelar sosialisasi ke masyarakat luas. Hanya saja, Adita menggarisbawahi bahwa aturan baru ini bukan diperuntukkan ketika masa mudik Lebaran.
“Perlu diketahui bahwa SE yang akan disusun oleh Kemenhub adalah ketentuan yang berlaku pada kondisi umum, tidak termasuk pengaturan di masa mudik atau libur Lebaran yang akan diatur secara khusus,” tegas Adita.
Pengaturan itu, menurutnya dilakukan Kemenhub sebagai komitmen untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 sejak awal pandemi. “Perjalanan orang baik melalui darat, laut, udara, kereta api, dengan angkutan umum maupun kendaraan pribadi diatur secara ketat mulai dari keberangkatan, dalam perjalanan, hingga kedatangan,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam SE Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 12 Tahun 2021 terdapat poin tambahan sebagai pembaharuan dari SE Gugus Tugas sebelumnya. Pembaharuan itu adalah pemberlakuan tes GeNose C19 bagi calon penumpang angkutan udara dan angkutan laut sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan orang dengan angkutan udara. Tes GeNose C19 bagi penumpang angkutan udara dan laut ini menjadi alternatif yang dapat dipilih penumpang sebagai persyaratan perjalanan selain RT-PCR maupun rapid test antigen yang sudah berlaku sebelumnya.
“Kementerian Perhubungan meminta kepada seluruh operator transportasi termasuk stakeholder untuk dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan baik oleh Gugus Tugas maupun SE Kementerian Perhubungan yang saat ini masih dalam proses penyusunan,” bebernya.
Dalam melakukan penyusunan aturan terkait larangan mudik Lebaran 2021 tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara daring oleh Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lembaga media.
Selain merujuk pada survei tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog, dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran.
Senada, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sekaligus Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo menegaskan bahwa keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 tidak bisa diubah.
“Keputusan pemerintah yang telah disampaikan Menko PMK, pemerintah melarang mudik, titik! Jadi tidak ada embel-embel lain,” kata Doni saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Selasa (30/3).
Ia mengatakan, keputusan larangan mudik Lebaran tersebut diambil karena Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam hal meningkatnya kasus Covid-19 setiap usai libur panjang.
Hal tersebut, kata dia, sudah terjadi dalam waktu setahun ini, selama pandemi Covid-19 terjadi di Tanah Air. “Pengalaman kita setahun terakhir, setiap liburan panjang pasti diikuti kasus harian (Covid-19) meningkat, kasus aktif tinggi, keterisian rumah sakit semakin tinggi, termasuk angka kematian atau gugurnya dokter dan tenaga kesehatan,” kata Doni.
Pengalaman buruk tersebut dilaporkan dalam rapat tingkat menteri, sehingga Presiden pun akhirnya memutuskan agar larang mudik Lebaran 2021 disampaikan lebih awal. Dari data yang telah dikumpulkan Kementerian Perhubungan, kata dia, jika tidak ada larangan mudik, maka diperkirakan 33 persen warga akan pulang kampung atau mudik.
Namun jika ada larangan mudik pun, data tersebut menunjukkan tetap saja akan ada yang pulang yaitu sekitar 11 persen. “Tugas kita bersama untukk mengingatkan bahaya mudik. Kita sudah lihat, dua kali libur panjang kali ini yaitu Imlek dan Isra Mi’raj tidak terjadi kenaikan kasus tinggi bahkan terjadi penurunan kasus aktif, termasuk rumah sakit yang semakin berkurang pasiennya. Ini patut disyukuri,” kata Doni.
Bus PT RAPI akan Patuhi Aturan
Terkait larangan mudik Lebaran tahun 2021, manajemen perusahaan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) PT RAPI yang berkantor di Jalan SM Raja Km 6,8, Kota Medan, berjanji akan mengikuti peraturan kemenhub.
“Kalau memang begitu aturannya, tidak mungkin kita melawan. Kita pasti mematuhi tersebut meski akan mengalami penurunan drastis jumlah penumpang,” ungkap Pengawas (mandor) Bus PT RAPI, S Simarmata kepada wartawan di loket pemberangkatan pool bus RAPI di Jalan SM Raja, Kota Medan, Selasa (30/3).
Simarmata mengatakan, pihaknya belum menerima secara resmi surat larangan mudik dari Pemprov Sumut maupun Pemko. “Untuk tiket mudik, hingga saat ini belum ada calon penumpang yang melakukan pemesanan. Biasanya, masyarakat akan mencari alternatif mudik di awal hingga pertengahan Ramadan untuk menghindari penetapan larangan mudik,” katanya.
RAPI sendiri selalu menerapkan protokol kesehatan bagi sopir dan. Penumpang dan sopir diwajibkan mengenakan masker, dan bus menyediakan hand sanitizer. “Kita juga selalu menyemprot bagian dalam bus yang hendak berangkat dan tiba, sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (kps/net/gus)
TANGKAP: Aparat kepolisian menangkap sejumlah terduga teroris di tanah air, pasca bom Makassar hari Minggu lalu. Polisi tengah memetakan wilayah rawan kelompok radikal di tanah air.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepolisian RI tengah memetakan wilayah yang rawan kelompok radikal. Hal itu dilakukan setelah insiden bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu (28/3). Pemetaan dilakukan sebagai langkah untuk mewaspadai deteksi setiap perkembangan dan gejala, yang terindikasi ke arah tindakan aksi teror.
TANGKAP: Aparat kepolisian menangkap sejumlah terduga teroris di tanah air, pasca bom Makassar hari Minggu lalu. Polisi tengah memetakan wilayah rawan kelompok radikal di tanah air.
“MEMETAKAN wilayah yang memiliki kerawanan kelompok atau pihak radikal yang pro kekerasan dan intoleransi,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 Maret 2021.
Polri pun memberdayakan jaringan intelijen di setiap wilayah dalam pemetaan ini.
Selain itu, Polri juga berkoordinasi secara intens guna melakukan pengamanan dan penjagaan secara terbuka-tertutup. “Dan mengimbau melalui media. Kemudian meningkatkan koordinasi dengan TNI serta pengamanan dalam (pamdal) di instansi-instansi terkait. “Dan melakukan imbauan melalui media,” ujar Ramadhan.
Ramadhan mengatakan, instruksi ini diterbitkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat telegram secara internal. Kapolri meminta jajarannya untuk meningkatkan keamanan setelah insiden bom bunuh diri di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3). Akibat peristiwa itu, dua pelaku bom bunuh diri tewas dan belasan orang luka-luka.
Setelah peristiwa tersebut, Polri pun menggiatkan operasi perburuan terduga teroris di seluruh Indonesia. Hasilnya, belasan orang pun diamankan dari berbagai lokasi di Indonesia termasuk dengan barang-barang bukti berupa bahan peledak.
Sedangkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap total tujuh tersangka terorisme hingga Selasa (30/3) siang. Mereka diduga berkaitan dengan pelaku bom bunuh diri Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan, mengatakan para tersangka yang ditangkap merupakan kerabat ataupun rekanan pelaku dalam satu kelompok yang bermarkas di Villa Mutiara, Makassar. Mereka tergabung langsung dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
“7 orang dalam proses penyidikan, kemudian meninggal 2 orang. Jadi total semua sementara 9,” kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/3).
Empat tersangka pertama ditangkap pascaledakan itu terjadi pada Minggu (28/3) siang. Keempatnya, masing-masing berinisial AS, SAS, MR dan AA.
Ramadhan mengungkapkan empat orang tersebut turut mengetahui rencana pasangan suami istri berinisial L dan YSF yang akan meledakkan dirinya di depan gereja. Keseluruhannya pernah melakukan baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi di wilayah Villa Mutiara.
Selain itu, terdapat juga Markas Front Pembela Islam (FPI) yang merupakan organisasi terlarang dijadikan sebagai tempat melakukan baiat itu.
“Tersangka R alias R ikut melakukan survei ke lokasi amaliyah bersama L dan YSF. Artinya, sudah direncanakan titik dilakukannya aksi amaliyah bunuh diri tersebut,” ucapnya lagi.
Kemudian, tersangka SAS disebutkan Ramadhan turut memberikan motivasi kepada para pelaku untuk melakukan jihad dan mati syahid. Setelah para tersangka diinterogasi, polisi melakukan pengembangan dan menangkap tiga tersangka lain yang merupakan perempuan berinisial M, MM dan MAN.
Tersangka MM, kata dia, berperan sebagai pihak yang turut memberi motivasi kepada pelaku agar melakukan jihad. Kemudian, tersangka kedua berinisial M yang merupakan kakak ipar dari tersangka lain yang telah ditangkap sebelumnya. Dia turut tergabung dalam kelompok Villa Mutiara di Makassar.
Terakhir adalah MAN seorang perempuan, yang memiliki peran sebagai pihak yang menyaksikan langsung pengantin bom bunuh diri berangkat ke lokasi kejadian menggunakan motor.
“Terkait dengan tersangka teroris yang telah diamankan di Makassar mereka merupakan kelompok atau terafiliasi langsung dengan jaringan JAD,” ucap dia.
Mereka, kata dia, tergabung dalam bagian kelompok teroris yang ditangkap pada 6 Januari 2021 di Makassar.
Bomber Makassar Hamil 4 Bulan
Sementara itu, perempuan pelaku bom bunuh diri di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, YSF atau Dewi, diketahui tengah hamil empat bulan saat melakukan aksinya, Minggu (28/3). Kabar tersebut diketahui melalui informasi yang diberikan mertua pelaku.
Wahidah (51), sang ibu mertua mengatakan bahwa info Dewi tengah hamil 4 bulan diketahui dari besannya atau ibu kandung Dewi. “Iya (Dewi bomber wanita di Makassar) hamil empat bulan (saat beraksi),” ujar mertua Dewi, Wahidah (51), Selasa (30/3).
Dia sendiri mulanya tak mengetahui kehamilan sang menantu. Dia mengaku baru mengetahui menantunya sedang hamil setelah berbincang dengan ibu kandung Dewi. “Informasinya itu dari mamanya si perempuan, memang dia (Dewi) sudah cerita ke ibunya (bahwa dirinya sedang hamil 4 bulan),” kata Wahidah.
Kepala BNPT, Boy Rafli Amar sempat menanggapi kabar soal YSF alias Dewif tengah hamil. Dia menyebut informasi itu akan diselidiki lebih lanjut. “Saya belum mengetahui (secara pasti), nanti dilihat dari hasil pemeriksaan forensik,” jelas Boy di Makassar.
Dewi bersama suaminya, berinisial L diketahui baru menikah sekitar 7 bulan lalu. Ibu kandung Dewi, EM, menyebut dia sudah jarang bertemu putrinya setelah menikah dengan L.
“(Menikah) 7 bulan lalu. (Kegiatan) jualan online, saya tahu dia jualan online dan suaminya yang antar makanan,” ujar ibu kandung Dewi, EM, saat ditemui di Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar, Senin (29/3).
Adapun L, pelaku bom bunuh diri di Makassar, menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sudah lama merencanakan aksi pengeboman ini. “Saudara L ini sempat meninggalkan surat wasiat kepada orangtuanya yang isinya mengatakan yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati syahid,” jelasnya, Senin (29/3).
Pascakejadian, di jagat media sosial beredar sebuah foto surat yang diduga ditulis oleh L. Surat ditulis di secarik kertas menggunakan pulpen. Surat itu berisikan permohonan maaf L kepada ibu dan adiknya. Selain itu, L berpesan kepada ibunya agar jangan meninggalkan salat.
Dia juga meminta ibunya supaya tidak meminjam uang di bank karena hal itu adalah riba. L memberikan uang tabungannya sejumlah Rp 2.350.000 untuk membayar utang ibunya di bank. Dalam surat itu, dia menyampaikan bahwa jalan yang ditempuhnya, adalah cara untuk menyelamatkan keluarga.
“Istiqamah ki semua di jalan ini nah ummy, pitto (adik) dan keluarga ku yang saya cintai karena Allah, semoga Allah kumpul ki di surga dan semua sodarahnya dan keluargannya Bapak ku,” sebut L.
Di bagian akhir surat, L menuliskan nama lengkapnya disertai tanda tangan.
Menag: Kembalikan Agama ke Fungsi Semula
Terpisah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada para pemuka agama menyampaikan kepada umatnya masing-masing untuk mengembalikan agama pada fungsinya. Hal itu disampaikan Yaqut saat mengunjungi Katedral Makassar yang pekan lalu jadi sasaran bom bunuh diri.
“Saya berharap para pemuka agama menyampaikan kepada umatnya, kepada jemaat untuk mengembalikan agama kepada fungsinya semula,” ujar dia, Selasa (30/3).
Ia menjelaskan fungsi agama di antaranya mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan.
Kepada setiap pemuka agama yang hadir di Gereja Katedral Makassar itu, ia menyampaikan harapan agar ke depan selalu mengedukasi para jemaat, jamaah, dan umat lainnya agar menjalankan agama sesuai dengan ajarannya. “Karena tidak ada agama yang mengajarkan teror. Mudah-mudahan Indonesia ini menjadi makin tenang dan nyaman,” katanya.
Menurut dia, agama apa pun mengajarkan umatnya untuk menghindari aksi kekerasan, sebab akan menggerus nilai-nilai kemanusiaan dan merugikan banyak pihak.
Kekerasan itu, kata dia, hal yang rawan mengoyak tatanan kehidupan masyarakat yang sudah terbina dengan rukun dan baik.
Menag Yaqut juga mengajak semua pihak mengutamakan jalan damai dalam menghadapi persoalan, seperti dengan dialog, diskusi, dan silaturahim.
Jika cara dialog dilakukan, ia optimistis akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. “Selain itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dari kekerasan,” ujar dia.(kps/lp6/cnn/mag-01)
