MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU) menyudisium dan melaksanakan sumpah dokter terhadap 65 lulusan melalui sidang senat terbuka, di Aula Serbaguna FK UISU Jalan STM, Medan, Rabu (28/4).

Yudisium Sumpah dokter dibuka oleh Ketua Senat FK UISU dr Tri Makmur SpS. Sedangkan sumpah dokter dipimpin oleh dr Dewi Pangestuti M Biomed kepada 65 dokter lulusan baru.

Rektor UISU DR H Yanhar Jamaluddin MAP mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para dokter yang baru dilantik pada hari ini dan capaian yang diperoleh ini merupakan bentuk hasil kerja keras, kerja nyata dan kerja cerdas yang telah dilakukan selama ini.

Dia juga mengakui, tidak mudah untuk menghasilkan dan memperoleh gelar dokter itu, terbukti banyak diantara para lulusan yang belum bisa dilantik hari ini disebabkan karena UKMPPD nya yang belum selesai dan terbukti tidak hanya satu atau dua kali saja ujian yang dilaksanakan, namun ada yang belum lulus sampai 8 kali ujian.

“Keberhasilan para dokter-dokter yang dilantik hari ini, ini patut untuk disyukuri karena dengan kita terus bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka pastinya Allah akan melipatgandakan kesyukuran kita itu,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, usai acara tersebut.

DR Yanhar juga mengapresiasi FK UISU atas capaiannya yang telah melahirkan sebanyak 5.918. “Pastinya ini juga adalah keberhasilan dari semua pihak di fakultas kedokteran. Oleh karena itu, patut kita berikan apresiasi juga dan ucapan terima kasih kepada para pimpinan fakultas kedokteran, dosen dan juga pegawai yang telah memaksimalkan proses proses pembelajaran,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga berpesan agar menjadi dokter yang selalu mengedepankan akhlakul karimah. Pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi pekerjaan rumah (PR), apalagi dalam berbagai fakta membuktikan pelayanan kesehatan belum optimal. Kemudian tidak meratanya pelayanan kesehatan tersebut juga barangkali disebabkan faktor geografis, yakni adanya daerah-daerah yang masih terisolir sehingga pelayanan dasar kesehatan tidak maksimal.

“Oleh karena itu untuk mengatasi nadalah itu perlu ditekankan harus ada tim medis yang baik, yakni dokter, perawat, apoteker, dan lainnya. Kita tidak mau hanya ditekankan kepada dokter saja, tetapi juga tanggung jawab tim medis lainnya yang menjalankan tugasnya di bidang masing-masing. Juga mengedepankan etika, santun dan berakhlak. Itu yang terpenting,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FK UISU, dr Indra Janis MKT menyampaikan, hingga saat ini jumlah alumni Fakultas Kedokteran sebanyak 5.918 orang dan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia.

“Saya juga mengucapkan selamat juga kepada dokter Andi Indah Khairunnisa, dengan IPK tertinggi 3,96 dan CBT tertinggi 83, 6 secara nasional. Alhamdulillah juga untuk persentase kelulusan dari ujian CBT UKMPPD Fakultas Kedokteran UISU telah mencapai 75 persen,” ungkap dr Indra.

Dikatakannya, semua tamatan telah diserahkan ke negara Republik Indoonesia (RI) dan mereka memilih tempatnya masing-masing. Mereka sudah tersebar di seluruh Indonesia dan banyak jabatan-jabatan struktural di Pemerintahan kabupaten/ kota, di Rumah Sakit (RS).

“Kami FK UISU tetap berusaha mendidik mahasiswa-mahasiswa FK agar tidak kalah dengan FK lainnya karena sudah menduduki jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan. Paling nanti kita melakukan merubah perbaikan-perbaikan kurikulum untuk menyesuaikan standar kurikulum kedokteran Indonesia dan standar pasar sesuai kepuasan pengguna,” ungkapnya.

Kepada para lulusan, dia berharap agar tetap semangat terlebih lagi nanti ketika menghadapi masa internship di daerah.

“Saya mengharapkan bahwa ilmu yang kita gunakan itu adalah ilmu kedokteran dan jangan ditambah tambah. Jadi kalian harus jujur melakukan praktik kedokteran dan juga saya ingatkan bahwa kalian nanti akan melaksanakan internship. Jadi kalian harus beradaptasi terhadap proses itu,” pesannya.

Di sisi lain, dr Indra juga menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan perbaikan terhadap kurikulum agar dapat lebih meningkatkan kompetensi dan mutu dari para lulusan. “Selain itu juga agar tidak kalah dengan lulusan kedokteran yang lainnya. di samping juga melihat kebutuhan akan pasar.

Di tempat yang sama, Ketua IDI Sumut, dr Edy Ardiansyah menyinggung kekuatan profesi dokter yakni dengan tetap menguatkan kemampuannya dan keahliannya.

“Dalam pengertian bahwa kita akan mengedepankan dan mempertahankan keahlian sesuai dengan lafal sumpah kita dan kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai profesional kita,” pesannya. 

Pada sumpah dokter ini, hadir juga Wadek ADI dr Dewi Pangestuti, M Biomed, Wadek STK dr Siska Anggraini, Sp KK, Wadek KAK, dr Alamsyah Lukito, Wadek STK dr Siska Anggraini Lubis, Sp KK, Ka Prodi SKed dr Irmayanti MBiomed,  Ka Prodi Profesi dr Ismurizal SpF SH, Ketua Senat dan senator FK UISU, Wakil-wakil Rektor, Plt Ketua IDI Wilayah Medan, Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, RSUD Dr Pirngadi Medan, Ka Rumkit Bhayangkara Tk II Medan, Ka Rumkit Tk II Putri Hijau Kesdam I/BB dan Rumkit TK II Putri Hijau Kesdam I/BB. (Mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi dinilai tidak konsisten dengan visi misinya dalam menjalankan roda pembangunan pemerintahan Sumut. Hal tersebut ditunjukkan dari laporan Kinerja Gubsu melalui LKPJ Tahun 2020 yang banyak tidak mencapai target sesuai dengan RPJMD.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba, banyak target tidak tercapai diakibatkan penyusunan perencanaan program tidak sesuai dengan program skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubsu. “Kami melihat perencanaan program kegiatan sangat buruk, banyak program prioritas malah tidak direncanakan dengan matang. Misalnya saja, dibangunnya Terminal VIP Room Bandara Kualanamu di era pandemi Covid ini. Apa urgensinya bagi rakyat Sumut? Sementara sasaran strategis penyediaan sarana keamanan jalan (safe roader) sama sekali ditiadakan”, ungkap Mangapul Purba setelah membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap LKPJ Gubernur Sumut Tahun 2020 di Ruang Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (28/4/2021).

Selain itu, lanjut Mangapul, kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi Covid juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Justru banyak program kegiatan strategis dan penting yang di refocusing. “Ya kita lihat anggaran-anggaran yang refocusing justru dari program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sedangkan yang direalisasikan banyak program kegiatan yang tidak prioritas,” ungkapnya lagi.

Lanjut Mangapul, apa yang disampaikan Gubsu melalui LKPJ 2020 adalah bukti bahwa banyak target capaian kinerja Sumut Bermartabat belum tercapai, dan bahkan inkonsisten dengan visi misi gubernur sendiri. Melalui pandangan umum ini juga secara tegas Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM di Sumut.

“Kami dalam pandangan umum pada paripurna tadi telah menyampaikan sikap tegas menolak kenaikan harga BBM di Sumut, dan kami meminta kepada saudara gubernur untuk mencabut Pergub No 1 Tahun 2021 Tentang Kenaikan Harga BBM,” tegasnya. (adz)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Maryati, seorang janda tiga anak yang rumahnya terbakar mendapat santunan bantuan dari Polres Palabuhan Belawan. Bantuan berupa sembako diberikan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP MR Dayan melalui Wakapolres Kompol Herwansyah Putra menyalurkan langsung kepada Maryati di Jalan Speksi, Lingkungan 12, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu (28/4).

Wakapolres didampingi Kasat Sa-bhara AKP M. Haris Sihite dan Kasat Binmas AKP Gunawan, mengatakan, bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian Polres Pelabuhan Belawan kepada warganya terutama yang terkena musibah.”Maryati merupakan orangtua tunggal deng-an tiga anak yang masih kecil, saat ini rumahnya terkena musibah kebakaran. Makanya kita datang turut prihatian atas masibah yang dihadapinya,” ungkap Wakapolres.

Pihaknya tergerak memberikan bantuan kepada Maryati, berkat informasi diterima dari media massa yang memberitakan nasib menimpa Maryati. Dari situlah, Kapolres Pelabuhan Belawan langsung mengintruksikan untuk memberikan bantuan.

“Setelah mendapat informasi tentang Ibu Maryati terkena musibah kebakaran, Pak Kapolres langsung memberitahu saya untuk memberikan bantuan sembako dalam rangka meringankan beban yang diderita. Apalagi dalam Bulan Ramadan ini kita wajib berbagi kepada sesama yang membutuhkan,” pungkas Herwansyahm

Maryati yang menerima bantuan, mengucapkan rasa syukur dan berteri ma kasih atas kepedulian yang diberikan oleh Polres Pelabuhan Belawan. “Saya ucapkan terima kasih,” katanya kepada Wakapolres. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Medan menjadi salah satu kota percontohan di Indonesia atas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-Tilang. Stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, diminta memberi edukasi secara masif sebelum memberlakukan aturan baru tersebut.

“Bila perlu pakai mobil lapangan keliling seperti operasional Covid-19 itu, diedukasi dan disosialisasikan kepada masyarakat mengenai program e-Tilang tersebut. Di samping itu perbaiki dululah marka jalan yang ada, traffic light (lampu lalu lintas) sebelum sebuah kebijakan diterapkan, segala sesuatunya juga telah dipersiapkan lebih dahulu,” kata pemerhati tata kota, Sabar Syamsurya Sitepu kepada Sumut Pos, Rabu (28/4).

Sejumlah ruas jalan yang diamatinya belum ada marka atau tanda garis berhenti antara lain, seperti di Jalan Sisingamangaraja atau depan kantor Samsat Medan Selatan. Lalu untuk traffic light yang kerap menyebabkan kemacetan yakni, di Jalan Brigjend Katamso atau Kampung Baru, persisnya di persimpangan lampu merah dekat Kebun Binatang Medan yang lama.

“Di simpang itu lampu merah semua harusnya ada sisi kiri dibuat lampu hijau, sehingga tidak terjadi kemacetan. Jadi yang beginian baik marka jalan, lampu lalin mesti diperhatikan dengan baik oleh stakeholder yang ada,” katanya.

Polisi mesti bersinergi dengan instansi terkait Pemko Medan dalam penerapan e-Tilang ini. Yakni salah satunya dapat dimanfaatkan melalui ATCS milik Dishub Kota Medan, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat atau pengendara bermotor.

“Mendidik orang mesti begitu, dari yang suka-sukanya berlalulintas sampai bisa disiplin dengan aturan. Sebab salah satu nanti yang paling disorot itu adalah soal marka jalan (garis panjang) tidak boleh dilangkahi. Masyarakat belum banyak yang tau itu. Kan garis yang patah-patah itu aja boleh menyalip, kalau yang garis panjang tak boleh. Di Jakarta di situ aja paling banyak yang kena (e-Tilang) itu. Di Medan justru dikangkangi garis tersebut,” ujar mantan anggota DPRD Medan tersebut.

Karenanya agar ke depan program e-Tilang menjadi efektif dan efisien, Sabar berharap sebelum diterapkan mestilah terlebih dahulu diberikan sosialisasi secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Seperti ATCS itu, tentu dapat dipergunakan untuk sosialisasinya. Dimulailah sejak sekarang tiap kali ada lampu merah di persimpangan, diedukasi pengendara jalan mengenai penerapan e-Tilang sehingga ke depan tujuan dan harapan agar masyarakat disiplin berlalulintas dapat terwujud,” pungkasnya.

Sejatinya sesuai rencana, e-Tilang akan diluncurkan pada 28 April 2021. Adapun titik percontohannya antara lain, persimpangan lampu merah Jalan Putri Hijau, dan di dekat Lapangan Merdeka Medan. Sedangkan teknis penindakan hukumnya, yakni menggunakan kamera (CCTV) dengan cara meng-capture (memfoto) plat kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalulintas. Seperti pengendara/penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm, pengemudi mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar rambu-rambu lalulintas (marka jalan), dan lain sebagainya.

“Setelah di-capture, pemberitahuannya akan dikirim ke alamat orang yang terkena tindakan hukum tersebut. Konfirmasinya 10-15 hari. Jika tidak ada konfirmasi, kendaraannya akan terblokir dengan sendirinya,” kata Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, diwakili Kasi STNK Ditlantas Polda Sumut, Kompol Anggun Andhika Putra kepada Sumut Pos di Medan, Senin (5/4).

Jika kendaraan sudah terblokir, maka si pemilik kendaraan tidak bisa beroperasi menggunakan kendaraannya di jalan raya. “Selama tidak meregistrasi kendaraannya, maka si pemilik kendaraan tidak dapat melakukan pengurusan semua surat-surat kendaraannya. Seperti membayar pajak dan pengurusan-pengurusan terkait kendaraan lainnya, sampai ia menyelesaikan sanksi hukumnya tersebut,” katanya.

Sebelum peluncuran e-Tilang, pihaknya akan menyosialisasikan terlebih dahulu ke semua media seperti medsos dan selebaran. “Sosialisasi dilakukan agar masyarakat tahu penerapan e-Tilang ini,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di 34 pemerintah daerah (pemda) se-Sumatera Utara tahun 2021, termasuk layanan kesehatan. Penilaian ini untuk melihat kepuasaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya mengatakan, penilaian kepatuhan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, penilaian tidak sekedar pada pemasangan atributisasi standar layanan tapi juga melihat kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Beberapa tahun ini kan lebih banyak normatif, maklumat layanan ada tidak. Tapi belakangan masuk ke hal yang sifatnya substantif, apakah itu berjalan atau tidak, itu yang kita dalami. Kalau dulu kita tanya ada gak tempat pengaduan, kalau sekarang gak itu, ditindaklanjuti tidak pengaduan itu misalnya. Karenanya model penilaiannya sebelumnya survei, sekarang penilaian karena lebih dalam,” kata Dadan usai membuka workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Medan, Rabu (28/4).

Dadan menyebutkan, hasil dari penilaian ini nantinya akan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu zona hijau (baik), zona kuning (sedang) dan zona merah (rendah/buruk). Penilaian tidak saja dilakukan terhadap pemda, tapi juga kementerian/lembaga. “Untuk level kementerian, tingkat kepatuhannya terhadap Undang-undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah baik, karena sudah hampir 100 persen masuk zona hijau. Sementara pemda baru sekitar 70 persen,” sebut dia.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, selain perubahan nama, tahun ini penilaian standar kepatuhan terhadap pelayanan publik juga akan melibatkan fasilitas kesehatan, yakni puskesmas. “Sebelumnya yang kita survei hanya perizinan, tapi tahun ini kita tambah jasa yaitu layanan kesehatan,” ujarnya.

Abyadi menuturkan, sebelum melakukan penilaian yang akan dimulai pada Mei mendatang, Ombudsman juga melakukan pendampingan terhadap 34 pemerintah daerah di Sumut, yakni 1 pemprov dan 33 pemkab/pemko. “Workshop sebagai bentuk pembekalan untuk pemda sehubungan dengan program Ombudsman dalam melakukan penilaian kepatuhan. Sebelum penilaian dilakukan, Ombudsman mencoba melakukan pendampingan, sehingga pemda punya persiapan untuk melakukan perbaikan pemenuhan standar pelayanan publik,” terangnya.

Dia menambahkan, workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik diselenggarakan Ombudsman selama 2 hari, yang diikuti 102 peserta dari 34 pemda di Sumut. Workshop juga diikuti BPN dan Polres se-Sumut yang juga akan menjadi objek penilaian Ombudsman. (ris/ila)

Teks foto : Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar saat workshop pendampingan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Medan, Rabu (28/4). (Istimewa)