MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina (Persero) menjalani Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Untuk itu, dilakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumut, berlaku sejak 1 April 2021.
Unit Manager Communication, Relations, & CSR Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Taufikurachman menjelaskan terdapat perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar non subsidi menjadi 7,5 persen di wilayah Sumatera Utara.
Sedangkan, untuk tarif PBBKB Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Premium dan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Bio Solar tidak mengalami perubahan.
“Mengacu pada perubahan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan surat edaran Seketaris Daerah Provinsi Sumut, per tanggal 01 April 2021, Pertamina melakukan penyesuaian harga khusus untuk BBM non subsidi di seluruh wilayah Sumut,” sebut Taufik kepada wartawan di Medan, Kamis (1/4).
Berdasarkan informasi diperoleh perubahan harga BBM non subdisi per tanggal 1 April 2021, yakni harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 7.850, Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 9.200, Pertamax Turbo dari Rp 9.850 menjadi Rp 10.050.
“Pertamina Dex dari Rp 10.200 menjadi Rp 10.450, Dexlite Rp 9.500 menjadi Rp 9.700, serta Solar Non PSO dari Rp 9.400 menjadi Rp 9.600,” kata Taufik.
Taufik mengatakan terjadi penyesuaian harga BBM non subsidi ini, tidak berpengaruh terhadap Program Langit Biru (PLB) yang sedang berlangsung di Kota Medan. Pelanggan tetap bisa merasakan program ini di SPBU 14.2011.84 yang terletak di Jalan T. Amir Hamah dan SPBU 14.2011.45 yang berada di Jalan Karya.
“Masyarakat tidak perlu khawatir karena Pertamina tetap menjamin pasokan BBM aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kami juga menghimbau agar masyarakat terus menggunakan BBM berkualitas sesuai peruntukan teknologi kendaraan,” tandas Taufik.(gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 menimbulkan dampak negative yang luas terhadap berbagai sektor secara nasional maupun global. Kebijakan social distancing, yang diterapkan di seluruh dunia telah menurunkan aktivitas dan pergerakan masyarakat secara drastis di seluruh kota, termasuk di Indonesia.
Diskusi Adira Insurance digelar secara virtual.(ist)
Terjadi penurunan yang signifikan pada volume kendaraan di jalan dan jumlah penumpang pada berbagai moda transportasi umum. Hal ini yang juga menyebabkan turunnya angka kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya sepanjang 2020.
Menurut Polda Metro Jaya Bidang Lalu Lintas, pada masa pandemi Covid-19, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) pada sepanjang 2020 menurun hingga 7.565 kasus. Meskipun angka ini turun dari angka sebelum pandemi. Namun, masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan penurunan volume kendaraan di jalan raya dan kasus kecelakaan yang hanya turun 15% atau 8.877 kasus dibandingkan tahun 2019..
Data tersebut menunjukkan bahwa risiko kecelakaan lalu lintas tidak hanya bergantung pada situasi lalu lintas. Menurut data Kepolisian yang dihimpun oleh Kominfo (2017), rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Data yang sama menyatakan 3 penyebab utama kecelakaan lalu lintas antara lain; faktor manusia (61%).
Kemudian, yang berkaitan dengan kemampuan serta karakter pengemudi, faktor prasarana dan lingkungan (30%), dan faktor kendaraan (9%). Salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah perilaku pengemudi yang tidak aman. Melihat tingginya angka fatalitas kecelakaan lalu lintas, PT. Asuransi Adira Dinamika Tbk (Adira Insurance) menyadari pentingnya meningkatkan kepedulian masyarakat akan keselamatan jalan.
Direktur Adira Insurance, Wayan Pariama mengungkapkan Adira Insurance menggagas program CSR ‘I Wanna Get Home Safely(IWGHS)’, sebuah kampanye yang menggaungkan pesan keselamatan jalan bagi masyarakat luas di Indonesia yang kini sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun.
“Kami melihat bahwa untuk meningkatkan kesadaran berperilaku aman dan selamat, diperlukan edukasi keselamatan berkendara yang meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pengguna jalan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/4).
Salah satu program dalam IWGHS adalah Indonesia Road Safety Award (IRSA). IRSA merupakan penghargaan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten yang memiliki penerapan tata kelola keselamatan jalan terbaik di Indonesia.
IRSA digagas dengan tujuan untuk menurunkan angka kecelakaan dan fatalitasnya di Indonesia dan mengajak seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, pihak lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, masyarakat dan berbagai pihak lainnya untuk peduli terhadap keselamatan jalan.
Tahun ini, menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19, Adira Insurance melakukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan IRSA demi mengutamakan keselamatan dan keamanan seluruh peserta, serta mendukung instruksi Pemerintah untuk mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19.
Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan komitmen Adira Insurance untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku selamat saat berada di jalan. Sebagai bagian dari komitmen ini, Adira Insurance melakukan studi pemetaan profil keselamatan jalan di 15 kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui Road Safety Behavior Research.
Berbeda dari program IRSA sebelumnya, riset tahun ini berfokus pada perilaku berkendara masyarakat Indonesia yang mencakup tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Wayan Pariama menegaskan bahwa keselamatan jalan merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran dan perilaku mengemudi yang aman sangat penting dalam mendukung keselamatan jalan.
“Hal ini harus menjadi perhatian oleh semua pihak. Kami senantiasa berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam mendukung dan menggalakkan peningkatan keselamatan jalan di Indonesia,” katanya.
Melalui project IRSA sebelumnya, Adira Insurance melihat implementasi program keselamatan jalan di pemerintah kota dan kabupaten serta persepsi masyarakatnya, sementara riset tahun ini berfokus pada aspek berbeda yaitu perilaku masyarakat itu sendiri. Riset ini dilakukan dalam periode 3 bulan sejak Oktober 2020.
Riset dilakukan berdasarkan 1.500 responden yang tersebar di 15 Kota besar di Indonesia, yaitu; DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Makassar.
Hasil riset menunjukkan bahwa rata-rata indeks keselamatan berkendara di Indonesia mencapai 76%. Nilai tersebut didapat dari aspek pengetahuan/knowledge mencapai 87%, aspek sikap/attitude mencapai 83% serta aspek perilaku/behavior memiliki indeks terendah yaitu 58%.
“Kami berharap riset ini dapat membantu mendefinisikan indeks keselamatan berkendara dari pemetaan profil berkendara masyarakat Indonesia dan mengukur risiko dari perilaku masyarakat Indonesia di jalan. Risiko dalam temuan ini tentunya harus dikelola untuk dapat mewujudkan keselamatan jalan. Kami juga berharap riset ini dapat menjadi inspirasi maupun referensi bagi Pemerintah, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta lainnya dan masyarakat untuk menerapkan sistem tata kelola keselamatan jalan yang lebih baik di Indonesia,” tambah Wayan.
Untuk menyampaikan hasil kajian ini ke seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan wawasan masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara, Adira Insurance menggelar webinar bertajuk Indonesia Bangkit: Pulihnya Mobilitas dan Tingkatkan Kesadaran Berperilaku Aman dan Selamat Saat Berada di Jalan (30/03) yang turut dihadiri oleh AKBP Danang Sarifudin, SIK selaku Kasi Produk Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Rohmat Purnadi selaku Head of Business Digest, Wayan Pariama, Head of Government Relations Adira Insurance serta Darmaningtyas selaku Ketua INSTRAN (Institut Studi Transportasi).
“Kami berharap webinar ini dapat membangun kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku aman dan selamat saat di jalan, terutama saat ini seiring dengan pulihnya mobilitas pasca pandemi. Oleh sebab itu, kami menggandeng pakar-pakar ahli dalam merumuskan penerapan keselamatan jalan dan mewujudkan keselamatan berkendara yang semakin baik dari waktu ke waktu di Indonesia,” tutup Wayan.(rel/gus)
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – PLN terus melakukan upaya pemulihan pasokan listrik akibat cuaca ekstrim di Kabupaten Samosir yang terjadi sejak Rabu (31/3/2021) dini hari. Akibat angin kencang yang terjadi terus menerus, puluhan bangunan dan jaringan listrik mengalami kerusakan.
PERBAIKAN: Petugas PLN UP3 Pematangsiantar saat melakukan perbaikan. Saat ini kondisi listrik di Kabupaten Samosir sudah pulih kembali.
Manager PLN UP3 Pematangsiantar Joy Mart Sihaloho mengatakan hingga saat ini petugas PLN bekerjasama dengan pihak yang terkait terus melakukan upaya pemulihan.
“Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Seperti kita ketahui, akibat angin kencang sejak dini hari tadi, jaringan listrik PLN di beberapa titik mengalami kerusakan. Petugas hingga saat ini terus melakukan pengamanan aset agar tidak membahayakan masyarakat serta upaya pemulihan” paparnya.
Hingga pukul 18.34 WIB, PLN berhasil memulihkan 50% pasokan listrik di Kabupaten Samosir. Berdasarkan data, terdapat 73 gardu yang masih padam di Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mulamula, sebagian Kecamatan Pangururan, Kecamatan Onan Runggu serta Kecamatan Palipi.
Joy menjelaskan bahwa proses pemulihan jaringan listrik terkendala cuaca yang masih cukup ekstrem. “Hingga saat ini kondisi angin masih sangat kecang, sehingga kami harus memprioritaskan keselamatan masyarakat. Namun, kami terus memulihkan pasokan listrik secara bertahap,” ujarnya.
Pihaknya mengucapkan terimakasih atas peran aktif pelanggan dalam memberikan informasi potensi bahaya pada jaringan listrik. “Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center PLN 123,” pungkas Joy. (rel/ila)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Usai Pemerintah RI melalui Menkumham mengumumkan keputusan menolak permohonan pihak KLB Deliserdang, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh kader tetap menjaga soliditas dan sikap rendah hati.
Permohonan KLB Deliserdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun, ditolak karena gagal melengkapi berkas administrasi yang dipersyaratkan, sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Diantaranya adalah tidak menyertakan surat mandat dari para Ketua DPD dan DPC, sebagai pemilik suara yang sah, kepada para peserta KLB yang hadir.
AHY pun mengucap syukur atas keputusan pemerintah tersebut. Bahwa penolakan KLB Deliserdang adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait Kepemimpinan, kepengurusan serta konstitusi partai, yakni AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan disahkan oleh negara. “Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” tegas AHY dalam keterangan resminya.
Menurutnya keputusan pemerintah tersebut merupakan kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air. Pihakhya juga mengapresiasi Pemerintah RI yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly dan jajaran serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sekaligus penghormatan kepada kepada Ketua dan Anggota Majelis Tinggi, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai, serta para sahabat, pimpinan, Ketua dan Anggota Fraksi Partai Demokrat baik DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota.
“Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap insan pers dan rekan-rekan media, yang selama ini telah memberikan ruang pemberitaan kepada kami dalam menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya, dan fakta-fakta kebenaran kepada masyarakat luas,” ungkap Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini. Dengan keputusan pemerintah tersebut, AHY pun mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk melanjutkan perjuangan. Menjadikan peristiwa KLB Ilegal ini sebagai hikmah dan pelajaran berharga untuk meningkatkan soliditas dan menjadi momentum untuk bangkit kekembali.
“Hindari fitnah dan hoax. Sampaikan pendapat, terutama di media sosial, secara bertanggung jawab. Jangan euforia yang berlebih-lebihan. Ingat karakter Demokrat, sebagai partai yang cerdas dan santun. Harus tetap rendah hati, harus tetap mawas diri,” tegasnya. Khusus kepada Pimpinan DPD Partai Demokrat Provinsi yang mengambil sikap cepat tanggap atas informasi tentang KLB Deliserdang 5 Maret 2021 lalu, AHY pun memberikan penghargaan tinggi. Termasuk yang melaporkan langsung kepada dirinya tentang kejadian tersebut.
“Mari terus berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan rakyat. Insya Allah, niat baik ini dan perjuangan kita semua akan diridhai oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya.(bbs/adz)
BERSAMA: Camat Birubiru, Dhani Mulyawan (3 kiri) foto bersama peserta usai ditetapkan sebagai juara II umum FSQ ke-43 di Tanjungmorawa, Rabu (31/3).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO-Festival Seni Qasidah (FSQ) ke-43 Tingkat Deliserdang, ditutup oleh Wakil Bupati Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar di P3UD Deliserdang, Selasa (30/3). Kecamatan Namorambe keluar sebagai juara umum pertama dengan poin 43, disusul juara umum kedua diraih Kecamatan Birubiru dengan poin 13, dan diikuti Kecamatan Hamparan Perak juara umum ketiga dengan jumlah poin 12.
Wakil Bupati Deliserdang, HM. Ali Yusuf Siregar dalam sambutannya, mengatakan Festival Seni Qasidah merupakan media pengembangan bakat di bidang seni tarik suara yang didalamnya mengandung nilai-nilai islami. Festival ini bagian dari program pemerintah Kabupaten Deliserdang dalam rangka mendukung program nasional dibidang keagamaan, melalui penyelenggaraan kegiatan ini sebagai upaya mencari bakat baru khususnya di bidang seni qasidah dan nantinya diharapkan mampu membawa nama baik Deliserdang ditingkat Provinsi maupun nasional.
“Kita patut bersyukur kegiatan FSQ ke-43 ini berlangsung aman, lancar, dan sukses, meskipun kegiatan ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19 tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan,”ujar Ali Yusuf Siregar.
Wabup juga mengucapkan selamat kepada para pemenang pada FSQ, dan berpesan jangan cepat berpuas diri namun teruslah berlatih agar dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasinya. Bagi yang belum berprestasi, jangan berkecil hati namun harus tetap berlatih terus. “Kiranya kegiatan FSQ menjadi sarana hiburan bernuansa edukatif dan religius. Hidup tanpa seni tidak indah, dan hidup tanpa iman yang kuat akan gundah. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan agar hidup kita indah dan tetap berlandaskan iman yang terarah”ucapnya.
Ketua penyelenggara, Kabag Kesra Setdakab Deliserdang Mukti Ali Harahap mengatakan, pelaksanaan FSQ ke-43, berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga kiranya kegiatan ini memberikan dampak positif di tengah-tengah kehidupan beragama di Kabupaten Deliserdang.
Sementara itu, Camat Birubiru, Dhani Mulyawan Simatupang merasa termotivasi setelah kecamatan yang dipimpinnya keluar sebagai juara II umum FSQ ke-43.
“Saya sebagai Camat merasa bangga serta lebih termotivasi lagi untuk memajukan Birubiru usai ditetapkan sebagai juara II,”kata Dhani, Rabu (31/3).
Untuk meraih juara itu, lanjut Dhani, sudah melakukan persiapan bersama panitia kecamatan dan peserta. Dengan persiapan baik dan motivasi dari para pemuka agama, akhirnya hasil diperoleh walaupun belum mendapat juara umum. “FSQ ini kan media pengembangan bakat di bidang seni tarik suara yang di dalamnya mengandung nilai-nilai islami. Ini kan sesuai visi bupati menjadikan Deliserdang lebih maju dan berdaya serta lebih religius dan bersatu dalam kebhinekaan. Jadi harus kita kembangkan lagi di tahun-tahun mendatang,” kata mantan Sekcam Patumbak tersebut.(rel/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Markas Besar (Mabes) Polri diserang terduga teroris, Rabu (31/3) sore. Pelaku berjenis kelamin perempuan itu membawa senjata api jenis pistol dan berpakaian serba hitam. Dia berhasil ditembak mati oleh aparat kepolisian. Aksi teror di Mabes Polri tersebut diduga sebagai aksi balas dendam dari jaringan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dengan mengutus seorang perempuan.
DARI rekaman video amatir yang beredar, perempuan terduga teroris yang diketahui berinisial ZA itu menyelinap masuk ke kompleks Markas Besar Polri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia terlihat mendekati kantor Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Ada dugaan, pelaku ini mengincar Kapolri.
Perempuan itu terlihat mengenakan kerudung berwarna biru dan pakaian panjang berwarna hitam. Teroris ini awalnya terlihat membawa map berwarna kuning.
Saat berada beberapa langkah dari kantor Kapolri, perempuan itu terlihat mengeluarkan sesuatu dari sakunya.
Badannya juga memperlihatkan pose memegang senjata. Kemudian, perempuan itu mendekati pos penjagaan di depan kantor Kapolri. Ia tampak mengacungkan senjata berjenis pistol ke arah polisi yang berjaga.
Tak lama, dua orang petugas kepolisian muncul dari dekat pos penjagaan. Perempuan itu pun menodongkan pistolnya ke arah dua polisi itu hingga mereka mundur bersembunyi.
Perempuan penyerang Mabes Polri itu terlihat mengecek para petugas yang berjaga. Entah mengapa, ia terlihat mundur dari kantor itu sambil tetap mengacungkan pistolnya.
Petugas keamanan yang berjaga terlihat mengawasi agak jauh perempuan itu dan melaporkan situasi. Setelah itu, polisi mulai melancarkan tujuh kali tembakan ke arah perempuan itu.
Perempuan itu terlihat terus mengacungkan pistolnya ke kiri dan kanan. Ia juga mundur ke tempat terbuka hingga sebuah tembakan dari tim Gegana membunuhnya. Penyerang itu terlihat telungkup dan menjatuhkan map serta pistol yang ia bawa.
Setelah penyerangan itu, gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo tertutup untuk umum. Pihak kepolisian juga meminta awak media-awak media menunggu di luar. Tim gegana telah mengangkut jenazah pelaku penyerangan. Pihak kepolisian sedang mengidentifikasi lebih lanjut identitas pelaku.
Jenazah terduga teroris itu dibawa ke RS Polri Kramat Jati sekitar pukul 19.20 WIB. Jenazah itu dibawa oleh mobil ambulance Dokkes Polri. Kini situasi di Kompleks Mabes Polri mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pasukan Brimob bersenjata, mobil gegana hingga kendaraan taktis disiagakan di depan area Mabes Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kronologis penyerangan terduga teroris berinisial ZA (25), di Kompleks Mabes Polri, sekitar pukul 16.30 WIB. Menurut Listyo, penembakan tegas dan terukur dilakukan aparat kepolisian terhadap pelaku terorisme tersebut.
Listyo mengungkapkan, ZA mendatangi Kompleks Mabes Polri sekitar pukul 16.30 WIB. Perempuan yang mengenakan gamis hitam dengan kerudung biru terlebih dahulu menanyakan kepada aparat yang berjaga mengenai pos jaga.
“Kurang lebih jam 16.30 tadi ada seorang wanita yang berjalan masuk dari pintu belakang, kemudian yang bersangkutan mengarah ke pos gerbang utama yang ada di Mabes Polri,” kata Listyo dalam konferensi pers di Mabes Polri, tadi malam.
“Yang bersangkutan kemudian menanyakan, dimana keberadaan kantor pos dan kemudian diberikan pelayanan oleh anggota. Kemudian ditunjukkan arah kantor pos tersebut,” sambungnya.
Setelah diberi tahu letak kantor pos penjagaan, pelaku melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian. “Kemudian wanita tersebut meninggalkan pos namun kemudian kembali dan melakukan penyerangan anggota terhadap anggota yang ada di pos jaga dengan melakukan penembakan sebanyak enam kali, dua kali kepada anggota yang di dalam pos, dua kali yang ada di luar, dan menembak lagi kepada anggota yang di belakangnya,” ujar Listyo.
Mengetahui aparat yang berjaga diserang, aparat kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur kepada ZA. Wanita kelahiran 14 September 1995 seketika tewas terkena timah panas petugas.
“Terhadap tindakan tersebut, dilakukan tindakan tegas terukur,” pungkas Listyo.
Sebelumnya, menurut Ari, seorang juru parkir di Mabes Polri, perempuan terduga teroris itu menerobos masuk Mabes Polri, datang bersama seorang lelaki menggunakan sebuah mobil berwarna silver. Keduanya masuk melalui pintu belakang Mabes Polri. “Yang saya lihat mereka pakai mobil,” katanya.
Ari mengaku lupa merek mobil yang digunakan terduga teroris itu. Namun, ia ingat warna mobil tersebut. “Pokoknya minibus gitu, warna silver,” ujar dia.
Ari pun mengaku tidak melihat mobil terduga teroris masuk melalui pintu utama. “Kayaknya dia masuk dari pintu belakang, yang dekat PUPR. Saya kan di sini (pintu utama) dari pagi, itu saya nggak lihat,” tutur Ari.
Menurut dia, kedua teroris tersebut merupakan laki-laki dan perempuan. “Ada dua yang saya lihat, laki-laki satu, perempuan satu,” kata Ari di lokasi.
Namun, lanjut Ari, hanya terduga teroris perempuan yang melakukan penyerangan. “Yang turun dari mobil si perempuannya, dia bawa senjata, cuma saya nggak tahu jenisnya apa,” ujar dia.
Sementara itu, Ari menyebut terduga teroris laki-laki tidak turun dari mobil. Ia menjelaskan, peristiwa penyerangan oleh orang tak dikenal yang diduga teroris itu terjadi sekitar pukul 16.30 WIB.
Ketika itu, Ari sedang memindahkan mobil milik anggota Polri. Mobil tersebut terparkir tepat di depan Mabes Polri. Tak lama kemudian, ia mendengar suara tembakan dari area parkir Mabes Polri.
“Setelah tembakan pertama, saya keluar dari mobil. Itu saya lihat langsung terorisnya,” ujar Ari saat ditemui di lokasi.
Menurut Ari, terduga teroris itu merupakan seorang perempuan. Ia juga membawa senjata api. “Dia sempat nembak dua sampai tiga kali di parkiran,” ujar dia.
Setelah itu, sambungnya, terduga teroris tersebut lari ke arah lobi utama Mabes Polri. “Kejar-kejaran tuh dari parkiran sampai lobi. Nah kenanya di dekat lobi si terorisnya,” ucap Ari.
Pelaku Anggota Klub Menembak
Belakangan, identitas perempuan bersenjata terduga teroris yang menyerang Mabes Polri mulai terungkap. Berdasarkan informasi yang diperoleh, perempuan tersebut diketahui berinisial ZA, kelahiran Jakarta 14 September 1995, golongan darah O.
Perempuan berusia sekitar 25 tahun ini beralamat di salah satu gang di Jalan Lapangan Tembak, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Adapun status perempuan tersebut belum kawin. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini diketahui merupakan pelajar/mahasiswa.
ZA juga diketahui menjadi anggota salah satu klub menembak di Jakarta. Perempuan berusia 25 tahun itu mengantongi kartu tanda anggota (KTA) klub menembak berwarna oranye dan kuning.
Foto pelaku berinisial ZA terpampang di sudut kanan bawah kartu.
Dalam identitasnya tersebut diduga pelaku adalah anggota Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin). Dewan Penasihat PB Perbakin, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan, hasilnya pelaku teror tersebut bukanlah anggota dari Perbakin. “Setelah saya cek di database Perbakin, yang bersangkutan tidak terdaftar,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini kepada wartawan, Rabu (31/3).
Menurut Ketua MPR ini, dari identitas kartu yang ditemukan, pelaku teror ikut dalam komunitas penembak airsoft gun. “KTA-nya keganggotaan club nembak airsoft gun,” katanya.
Bamsoet menjelaskan, untuk menjadi Anggota Perbakin harus mengikuti serangkaian test dan keahlian yang ketat. Setiap anggota yang sudah terdaftar menjadi anggota. Maka di kartunya tersebut ada tiga jenis kode. Pertama TS adalah tembak sasaran. Kemudian kedua TR adalah tembak reaksi, dan ketiga dengan kode B yakni berburu. “Untuk menjadi anggota Perbakin harus ikut penataran dan tes keahlian,” ungkapnya.
Sementara, aparat kepolisian terlihat mendatangi kediaman pelaku, tadi malam sekira pukul 20.19 WIB. Di dalam rumah, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur tengah memeriksa keluarga pelaku. Pemeriksaan sempat dipantau Kepala Polres Metro Jakarta Timur Kombes (Pol) Erwin Kurniawan. Namun, Erwin meninggalkan lokasi pada pukul 20.00 WIB. Pemeriksaan pun dilanjutkan oleh penyidik. Ketua RT, Ketua RW dan pimpinan Satpol PP Kelurahan Ciracas tampak mendampingi pemeriksaan itu.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo belum hadir untuk melakukan jumpa pers terkait aksi teror di kantornya sore tadi. Podium yang sebelumnya disiapkan telah diganti menjadi meja panjang dengan tiga kursi di belakangnya.
Sementara, kendaran Mobile Command Control (MCC) milik Brimob Polri dikerahkan. Kendaraan canggih itu datang bersama tujuh kendaraan barracuda pun siaga di depan Gedung Mabes Polri.
Pantauan di lokasi, kendaraan MCC itu tiba dikawal dengan satu kendaraan di depan dan sejumlah kendaraan lain di belakang. Kemudian kendaraan MCC tersebut parkir tepat di depan Gedung Rupatama Mabes Polri.
MCC merupakan kendaraan taktis berteknologi modern yang berfungsi sebagai pusat integrasi komunikasi dan komando pengendalian, antara komandan operasi dengan prajurit atau personel di lapangan. Alat itu berguna baik di medan pertempuran maupun perkotaan.
JAD Balas Dendam
Pengamat Terorisme Al Chaidar menilai, aksi teror di Mabes Polri tersebut merupakan aksi balas dendam dari jaringan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). “Iya ini memang berasal dari jaringan kelompok JAD. Ini merupakan pasukan yang disuruh oleh kelompok JAD, yang diutus itu perempuan,” ujar Al Chaidar kepada JawaPos.com (grup Sumut Pos), Rabu (31/3).
Al Chaidar menyebut, ciri-ciri teroris jaringan JAD adalah menggunakan bomber perempuan atau keluarga. “Memang yang dipersiapkan itu kebanyakan kalau tidak keluarga ya perempuan. Karena, mereka banyak merekrut perempuan,” ungkapnya.
Dipilihnya perempuan sebagai bomber, menurut Chaidar, karena jumlahnya cukup banyak. “Kelompok JAD suka merekrut perempuan, karena perempuan adalah senjata yang dianggap paling efektif untuk saat ini. Jumlah mereka cukup banyak,” kata dia.
Selain itu, perempuan juga mudah dipengaruhi oleh ucapan-ucapan manis. Biasanya banyak di antara mereka mengalami kekurangan spiritual dan juga kekurangan ilmu agama,” jelasnya.
Kata dia, penyerangan ini disinyalir akibat pihak kepolisian yang terus membekuk kelompok tersebut di sejumlah wilayah. Mulai dari Makassar, Sumut hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). “Ini merupakan tindakan balasan atas apa yang terjadi di Makassar, di Condet, Bekasi, di Tangerang, di mana-mana kan ditangkap, di NTB juga,” tuturnya.
Menurut Chaidar, tindakan terorisme ke depannya akan terus berlanjut. “Mereka memang berencana untuk menyerang ke semua institusi,” pungkasnya.
Lantas, bagaimana pelaku bisa masuk ke Mabes Polri, Al Chaidar menduga, pelaku masuk dari pintu belakang. Pasalnya, penjagaan disinyalir rendah. “Iya kalau lewat pintu belakang bisa saja, dalam situasi pandemi kan sepi,” jelasnya.
Chaidar pun meminta agar pihak kepolisian mulai bersiaga menghadapi tindak terorisme lanjutan. “Saya kira harus ditingkatkan kewaspadaan itu untuk menghadapi situasi seperti ini,” pungkasnya.
Saat ini, Tim Detasemen Khusus 88 tengah memeriksa saksi berjenis kelamin pria. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai aksi penyerangan ini.
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel menyebut, serangan terhadap markas Polisi itu sebagai sesuatu yang direncanakan. Menurut dia, serangan itu bukan sebatas ingin memviktimisasi polisi.
“Kata nekad mengesankan pelaku tidak pakai kalkulasi. Saya justru membayangkan ini lebih dari itu. Pelaku pasti bisa membayangkan risiko yang akan dia hadapi saat menyerang di pusat jantung lembaga kepolisian. Jadi, serangan tersebut sekaligus merupakan aksi terencana untuk bunuh diri (suicide by cops),” ujar Reza.
Sisi lain, kata dia, apakah setiap serangan termasuk penembakan terhadap polisi bisa disebut sebagai aksi teror? Reza menjelaskan, di Amerika Serikat, mengacu The Serve and Protection Act, serangan terhadap aparat penegak hukum disebut sebagai hate crime. “Di sana bukan terrorism. Di Indonesia boleh beda, tentunya,” ucap Reza.
Penyebutan hate crime, lanjut dia, menunjukkan bahwa pelaku penembakan yang menyasar polisi tidak serta-merta disikapi sebagai (terduga) teroris. Butuh kecermatan spesifik kejadian per kejadian. “Ini untuk memprosesnya secara hukum dengan pasal yang tepat sekaligus menangkal kejadian berikutnya secara tepat sasaran,” tutur Reza. (jpc/bbs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penasihat Hukum (PH) UD Naga Sakti Perkasa (NSP) Ranto Sibarani SH mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) agar segera melaksanakan gelar perkara, terkait kasus penggelapan dan penipuan melibatkan PT Agung Bumi Lestari (ABL) dengan UD Naga Sakti Perkasa (NSP) yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 23-Maret dan 30-Maret-2021 batal digelar.
“Saya atas nama klien saya pemilik UD NSP Edwin mempertanyakan kenapa laporan UD NSP terhadap PT ABL terus ditunda gelar perkaranya tanpa penjelasan yang jelas. Ada apa ini sebenarnya,” ujar Ranto Sibarani di Medan, Selasa (30/03/2021) menyikapi dua kali penundaan gelar perkara oleh Poldasu.
Menurut Ranto yang juga didampingi kliennya Edwin, untuk menghadiri gelar perkara tersebut pihaknya telah mendapat undangan pertama pada tanggal 23-Maret 2021, dan diundur pada tanggal 30/03/2021 dan akhirnya batal juga. Ranto juga menambahkan, bahwa pihak UD NSP sebelumnya telah menaruh harapan dan mempercayakan proses hukum kepada Poldasu dan Polresta Medan untuk memberikan rasa keadilan dan kebenaran terkait permasalahan tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
“Saya berharap gelar perkara laporan UD NSP terhadap PT ABL menyangkut keterangan palsu di bawah sumpah (Pasal 242) segera digelar. Soalnya putusan PN Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah inkrach yang menvonis bebas Edwin. Dan putusan vonis PN Medan juga menguatkan bahwa PT ABL yang berutang kepada UD sebanyak Rp300 Juta lebih,” tegas Ranto.
Disinggung gugatan perdata yang dilakukan PT ABL terhadap UD NSP, Ranto menegaskan, bahwa dalam persidangan pemeriksaan saksi pada tanggal 25/03/2021 lalu, saksi dari PT ABL telah mengakui bahwa pihak PT ABL yang berutang kepada UD NSP. Menurut Ranto, gugatan perdata yang dilakukan pihak PT ABL terhadap UD NSP dinilai mengada-ngada karena dilakukan dengan bon kuning.
Ranto Sibarani menambahkan, bahwa dari proses pengadilan tahun 2019 kliennya Edwin ditahan selama 6 bulan, walau akhirnya dibebaskan oleh hakim. Namun kerugian yang dia terima tidak sebatas materi semata. Yang fatal selama ditahan, istri Edwin mengalami depresi sehingga harus keguguran anak pertama.
“Sekarang, semua apa yang telah dialami klien saya dan keluarganya, mana tanggung jawab PT ABL yang telah menuduh Edwin melakukan penggelapan. Ternyata semua penggelapan itu sepenuhnya dilakukan General Manager PT ABL Himawan Loka alias Ahui. Untuk perbuatannya itu, Ahui divonis 1 tahun 6 bulan pada persidangan yang baru lalu,” ujar Ranto.
Dan ada satu hal lagi, tambah Ranto, meski di hadapan Anggota DPRD Sumut Brillian Moktar (sebelumnya masih aktif) dan Tokoh Masyarakat Medan Johor Harun, PT ABL sempat menyatakan ingin berdamai dengan menyerahkan uang sebesar Rp 50 Juta, namun Edwin menolaknya. Untuk itu, tambah Ranto, UD NSP dalam waktu dekat akan membuat laporan ke Poldasu terkait salah satu laporan Komisaris PT ABL di Polres Batu Bara yang diduga laporan palsu.
Disebutkan, perseteruan UD NSP dengan PT ABL bermula saat UD NSP mengorder kertas pembungkus nasi melalui managernya Himawan Loka dan sebaliknya PT ABL mengorder barang dari UD NSP seperti tisu, pipet, tusuk sate, kotak sterofoam dan lanin-lain. Kemudian tahun 2014-Juli 2015 pembayaran PT ABL kepada UD NSP masih lancar, tapi sejak Agustus 2015-2018 PT ABL tidak lagi melakukan pembayaran terhadap barang yang diambil dari UD NSP dengan alasan waktu itu bon merah dari UD NSP tidak ada. Berarti barang tersebut tidak masuk perusahaan.
“Tahun 2016 UD NSP menghubungi Direktur PT ABL berinisial AS tapi tidak di tanggapi. Malahan dengan sombong menutup telepon. Kemudian pemilik UD NSP, Edwin menanyakan hal tersebut kepada Manager PT ABL Himawan Loka dan berharap Edwin sabar karena bon merah masih dicari pihak bagian administrasi berinisial Lan dan hubungan dagang berjalan terus sampai Maret 2018. Dan tiba-tiba awal Maret 2018 pemilik UD NSP dilaporkan oleh salah satu komisaris PT ABL Rusli Alias Bengkok di Polres Batu Bara atas dugaan penggelapan yang dilakukan UD NSP terhadap PT ABL padahal sudah melakukan pembayaran melalui manager PT ABL Himawan Loka dan bon pelunasan pun warna putih sudah ditarik dari Ahui,” beber Ranto.
Tak heran, tambah Ranto kliennya pemilik UD NSP terkejut atas laporan di Polres Batu Bara tersebut. Tetapi sebagai warga negara yang baik, pemilik UD NSP datang menghadap Polres Batu Bara pada tanggal 12/03/2018. Tetapi sesudah UD NSP dilaporkan pada tanggal17/03/2018 dimasukkan lagi kertas pembungkus nasi ke toko UD NSP. Ini membuat UD NSP dan juga pihak penyidik Polres Batubara bingung.
“Makanya pada waktu itu UD NSP menanyakan langsung sama pihak penyidik Polres Batu Bara apakah boleh diterima barang tersebut, padahal UD NSP sudah dilaporkan di sana atas dugaan penggelapan. Kemudian pihak Polres Batu Bara menyarankan pihak UD NSP untuk menerima barang tersebut. Jadi ada pembuktian bahwa pembukuan PT ABL tidak beres dan akhirnya kasus ini di SP3 pihak Polres Batu Bara,” tutur Ranto.
Kemudian Edwin, tambah Ranto, mengejar tagihannya melalui manager PT ABL Himawan Loka. Tetapi Edwin malah dilaporkan lagi atas kasus yang sama penggelapan di Polrestabes Medan April 2018. Dengan laporan di atas, maka Edwin pun melaporkan PT ABL di Poldasu bulan Mei 2018 atas dugaan penggelapan yang dilakukan Manager PT ABL terhadap dirinya.
“Kasus tersebut bergulir sampai persidangan dimana Edwin diputus bebas oleh Majelis Hakim dan diperkuat Mahkamah Agung RI juga menjatuhkan vonis bebas terhadap Edwin. Sedangkan Manager PT ABL Himawan Loka divonis 1 tahun 6 bulan penjara. (ila/azw)
MEDAN ,SUMUTPOS.CO – Viralnya isu bahwa PSMS kini menjadi milik Sumatera Utara, dibantah oleh pengurus klub PS Pratama, Ucok Fajar. Menurutnya, PSMS tetap menjadi milik masyarakat Medan.
Ucok Fajar mengatakan, sampai detik ini belum ada perubahan dalam AD/ART PSMS. Sesuai AD/ART itu, PSMS masih milik 40 klub.
“AD/ART ini menjadi dasar kami kalau PSMS ini masih milik 40 klub. Sampai sekarang belum ada pertemuan mengenai pelepasan hak 40 klub di PSMS. Kalau berbicara perusahaan profesional, hingga detik ini tidak ada penjualan saham klub,” kata Ucok Fajar di Medan, Rabu (31/3).
Logo PSMS menjadi milik Sumatera Utara menjadi mencuat setelah Mahkamah Agung menolak kasasi pihak Syukri Wardi pada Februari 2021. Kuasa Hukum PSMS, Bambang, membenarkan hal tersebut dan menjelaskan kronologis adanya pengakuan sejumlah pihak terkait kepemilikan logo dan nama PSMS.
Setelah itu, Pengurus PSMS melakukan upaya hukum kembali. Pada tahun 2019, melakukan gugatan lagi dan hasilnya dalam amar putusan majelis hakim dikatakan bahwa logo dan nama PSMS adalah milik PSMS.
Karena tidak puas, pihak yang bersangkutan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah setahun lebih maka keluarlah putusan dinyatakan bahwa logo PSMS Medan adalah heritage, miliknya Sumut khususnya Kota Medan.
“Jangan menghapus sejarah. Kami ikut berjuang membesarkan nama PSMS, kenapa seenaknya merampok pengelolaan PSMS. Kok, tiba-tiba sekarang ada yang menyatakan PSMS milik masyarakat Sumut,” tegas Fajar.
Ucok Fajar yang sudah banyak makan asam garam membina dan melahirkan pemain bertalenta ini mengaku kecewa terhadap manajemen sekarang ini. Menurutnya, manajemen PSMS sekarang terkesan tak peduli dengan keberadaan 40 klub.
“Jangan asal bicara kalau tidak paham. PSMS itu dari dulu milik masyarakat Medan, bukan Sumatera Utara,” tegasnya.
Untuk itu, dia mengimbau klub-klub naungan PSMS untuk menyolidkan perjuangan agar sejarah lahirnya PSMS tak hilang begitu saja. “Kami akan menggugat pengelola PSMS karena seenaknya merubah kepemilikan PSMS,” pungasnya. (bbs/dek)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- DPR RI mendukung Polri untuk terus mengungkap jaringan teroris. Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan tindakan teroris sangat melukai rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh seluruh umat beragama.
“Saya mengecam dan mengutuk aksi terorisme yang belakangan terjadi di Tanah Air. Saya mendesak Polri untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).
Setelah bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Maret, Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Raya Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Sore tadi, teroris beraksi di Mabes Polri. Seorang perempuan menodongkan senjata api ke arah polisi. Polisi berhasil menembak mati pelaku. Herman mengapresiasi kesigapan polisi yang dengan cepat berhasil menindak pelaku.
“Petugas pengamanan telah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi aksi teror tersebut,” kata Herman.
Tetapi, menurut dia, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Dia menilai penangkapan terduga teroris belum efektif membenam potensi aksi teror.
“Saya meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya,” tuturnya.
Anggota Komisi III DPR Adde Rosi Khoerunnisa membeberkan berdasarkan data BNPT, jumlah teroris mencapai 6.000-an. Itu tentu sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.
“Saya mendorong agar BNPT dan Densus agar terus menelusuri, menangkap, serta terus melalukan pencegahan dengan menggandeng kementerian/lembaga. Misal dengan Kominfo. Agar situs-situs penyebar paham radikal diblokir sehingga tidak bisa diakses masyarakat,” ujar Adde Rosi.
Adde mengatakan, dalam rapat dengan Komisi III DPR, BNPT pernah menyampaikan terkait minimnya anggaran. Tetapi Komisi III DPR berkomitmen selalu mendukung setiap kebutuhan baik untuk penangkapan maupun program deradikalisasi.
“Secara pribadi saya mendukung agar pengungkapan jaringan teroris ini diusut tuntas sampai ke akarnya serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak timbul kepanikan,” kata Adde Rosi.
Sedangkan anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pemberantasan terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap tokoh-tokohnya. Pencegahan harus diperkuat. Sebab, terorisme berkaitan dengan ideologi dan pemahaman yang berbeda. Di sini, BNPT harus lebih berperan.
Dia mendorong penguatan BNPT sebagai role model dalam pencegahan terorisme. Wihadi berharap BNPT bisa memberikan program-program yang lebih mengena dengan dasar Undang-Undang Anti Terorisme.
“Tidak hanya penindakan, tetapi pencegahan dan itu ada di BNPT. Instrumennya sudah jelas ada di UU Antiteroris yang baru,” ujar Wihadi.(bbs/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Komunitas Peci Biru Indonesia serukan taubat nasuha bagi para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). Hal ini sebagai bentuk mengakui kesalahan dan penghapusan dosa atas kesalahan mengambil alih yang bukan haknya.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komunitas Peci Biru Indonesia Risdianto didampingi Sekjen Chairil Huda dan Bendahara Ustad Herisiswan Sinaga, Rabu (31/3/2021). Risdianto menyatakan, taubat nasuha artinya adalah taubat semurni-murninya atas pengakuan kesalahan. Kemudian, terkhusus kepada Bapak Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko segeralah mengumumkan permohonan maaf kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono.
“Kami selaku Pemuda Cinta Indonesia Bangun Ideologi Rasional Universal (Peci Biru) Indonesia menyerukan Bapak Moeldoko segera pimpin taubat nasuha dengan para pelaku GPK PD, dengan begitu kami sudah menerima maaf atas penampilan demokrasi yang buruk yang telah bapak Moeldoko Cs tampilkan bagi kami pemuda Indonesia,” ucapnya.
Sejak kemunculan GPK PD, dia menyatakan, penampilan Bapak Moeldoko Cs sudah banyak memberikan pelajaran buruk dalam ranah politik dan demokrasi. “Untuk itu, kami berharap ke depan tidak ada lagi aksi serupa yang ditunjukkan oleh pejabat negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Risdianto menitip pesan kepada Ketum AHY agar terus menjaga kesolidan Partai Demokrat, dan segera berhentikan Jhoni Alen Marbun yang telah merusak tatanan demokrasi di Partai Demokrat. Selanjutnya, kepada para kader yang ikut atau terpapar GPK PD harus dievaluasi kelangsungannya dalam berpartai. Jika masih ada jabatan, ada baiknya diberikan sanksi pemberhentian.
“Sanksi ini penting sebagai bentuk untuk menunjukkan kesalahan kepada para kader partai yang melanggar AD/ART,” ucapnya.
Tak hanya itu, Herisiswan mengingatkan, kubu KLB Abal-abal stop membuat gerakan baru, karena pemerintah sudah memberikan keputusan. “Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Menkumham yang telah memberikan tindakan profesional dalam menegakkan demokrasi,” tambahnya.(adz)
