MEDAN, SUMUTPOS.CO- Perbuatan petugas Kimia Farma di Labolatorium Rapid Antigen Lantai M Bandara Kualanamu Internasional mendaur ulang alat Rapid Antigen sehingga banyak calon penumpang dinyatakan Positif Covid-19, adalah perbuatan yang tidak dapat dimaafkan dan harus dihukum berat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Rudy Hermanto di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Dewan, Rabu (28/4/2021).

“Disaat semua pihak dengan serius menangani Pendemi Covid-19, petugas Kimia Farma justru memain-mainkan situasi tersebut untuk mengambil keuntungan sendiri. Ini bukan perbuatan manusia yang terdidik, petugas ini harus dihukum seberat-beratnya dan semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab, aparat harus usut tuntas persoalan yang sangat serius ini,” ujar Rudy Hermanto.

Lebih lanjut, wakil rakyat yang terpilih melalui Dapil Sumut 1 (Medan A) ini menyatakan bahwa saat calon penumpang dinyatakan positif Covid-19 melalui Rapid Antigen bekas akan menimbulkan dampak ikutan yang sangat luas, yaitu pemerintah tidak memiliki data yang valid terhadap angka tertular Covid-19 dan bagi yang dinyatakan positif tentu harus menjalankan proses protokol kesehatan yaitu isolasi mandiri.

“Kalau sudah isolasi, sementara yang dinyatakan poitif walau belum tentu positif maka ia tidak lagi bekerja dan tidak produktif tentunya selama satu minggu lebih, yang dirugikan itu bukan hanya korban tetapi juga instansi dan keluarga korban ikut rugi menanggung efeknya, karena itu pantas untuk dihukum berat petugas yang tak punya hati tersebut,” tegas Rudy.

Selain itu, kata Rudy, Kimia Farma merupakan BUMN yang seharusnya ikut serta secara sungguh-sungguh menghentikan pademi Covid-19 ini, tetapi justru memiliki petugas yang tak bermoral dan tak manusiawi dengan menggunakan alat Rapid Antigen bekas. “Menurut kami pimpinan Kimia Farma harus ikut bertannggung jawab terhadap persoalan ini,” pungkas Rudy.

Sebagaimana diketahui bahwa pada Selasa (27/4/2021) sekira pukul 15.45 WIB. telah mengamankan 4 orang petugas Laboratorium Rapid Antigen Kimia farma lantai M Bandara KNIA oleh anggota Dirkimsus Poldasu karena diduga menggunakan Rapid Antigen bekas kepada calon penumpang di bandara KNIA Deli Serdang yang berakibat banyaknya calon penumpanng dinyatakan Positif Covid-19. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengaku tidak mengalami kendala dalam pendanaan rencana pembangunan Islamic Centre Kota Medan. Bobby menyebutkan, beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mendapat solusi dari persoalan yang muncul atas rencana pembangunan Islamic Centre di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan tersebut.

“Sudah kita ajukan anggarannya, dapat bantuan dari pemerintah pusat. Kemarin juga kita ajukan ke Kementerian PUPR, ini bisa dibantu anggarannya. Dari APBD kita juga bisa, seperti itu,” jawab Bobby Nasution usai menghadiri sidang Paripurna RPJMD di Gedung DPRD Medan, Selasa (27/4).

Bobby mengatakan, pihaknya berencana untuk melanjutkan program Islamic Centre yang wacana pembangunannya telah ada sejak kepemimpinan mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin – Akhyar Nasution.

Untuk merealisasikannya, Bobby pun menyebutkan telah membahas rencana pembangunan Islamic Centre tersebut bersama Ketua DPRD Medan Hasyim SE saat pertama kali Safari Ramadhan digelar.

Dijelaskan Bobby, sebagai langkah dalam melancarkan kelanjutan program pembangunan Islamic Centre, Pemko Medan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan para alim ulama. Pasalnya, rancangan awal pembangunan Islamic Centre membutuhkan lahan lebih dari 40 hektar.

“Namun hari ini, yang kita (Pemko Medan) miliki baru 23 hektare. Apakah kita lanjutkan sampai 40 hektare atau langsung kita bangun. Sedangkan di DED (Detail Engineering Design)-nya, itu sudah tertera 40-an hektare. Nah ini lah tahap awal yang akan kami lakukan (pembahasannya),” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Bobby, masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi-organisasi Islam serta alim ulama sangat diperlukan sebelum memutuskan apakah lahan 23 hektare itu sudah cukup untuk dipergunakan atau justru menunggu sampai lahan mencapai 40 hektar lebih sesuai DED pembangunan Islamic Centre, baru pembangunannya akan dilanjutkan.

“Islamic Centre ini kan memang pemerintah yang membangun. Tapi nanti digunakan untuk bersama. Makanya perlunya ada komunikasi dan kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Terpisah, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT, mengatakan jika rencana pembangunan Islamic Centre memang masuk dalam rencana Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Terkait soal lahan yang ada, Benny menjelaskan, jika semua itu tergantung dari pembahasan antara Pemko Medan, dalam hal ini Wali Kota dengan para alim ulama.

Awalnya, kata Benny, di masa kepemimpinan Dzulmi Eldin, Pemko Medan memang telah membuat master plan atau rancangan DED pembangunan Islamic Centre dengan luas 42 hektar. Hanya saja ditengah perjalanan rencana pembangunannya, Pemko Medan justru berencana untuk membatalkan pembangunan dengan luas 42 hektar, melainkan cukup sekitar 20-an hektar.

“Saat itu Pak Dzulmi Eldin berangkat ke luar kota untuk studi banding. Nah di luar kota, rata-rata Islamic centre itu hanya sekitar 10 sampai 20 hektare, maka terakhir saat itu Pemko tidak jadi menambah lahan dari 23 hektar menjadi 42 hektar. Tapi disisi lain, kita belum ubah master plan DED nya, kita masih pakai DED yang 42 hektar,” jelasnya.

Untuk itu, terang Benny, pihaknya akan menunggu terkait keputusan yang akan diambil Wali Kota Medan berdasarkan diskusi dengan para alim ulama. Apakah tetap menggunakan DED 42 hektare dengan melakukan penambahan lah, atau justru menggunakan lahan yang sudah ada seluas 23 hektare atau tidak melakukan penambahan lahan lagi.”Kalau tidak jadi menambah lahan atau hanya memakai lahan seluas 23 hektare yang sudah ada, maka kita akan ubah dulu master plan DED nya,” terangnya.

Terkait anggaran, Benny menyebutkan jika Wali Kota Medan Bobby Nasution telah mengajukan anggaran sebesar Rp300 miliar kepada Kementerian PUPR dalam membangun Islamic Centre Medan.

Sedangkan di tahun 2021 ini, Pemko Medan tidak ada menganggarkan untuk pembagunan Islamic Centre. Mengingat tahun 2020 lalu, anggaran untuk pembangunannya tidak jadi digunakan karena di Refocussing untuk penanganan Covid-19.”Kalau disetujui (Kementerian PUPR), tahun ini pun bisa dimulai pembangunannya, kita mulai dari penimbunan lahan dulu. Kalau akses jalan sudah dibuat oleh Dinas PU, nanti kita tinggal menimbun dan membangun gedungnya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu unit rumah semi permanen ludes terbakar di Jalan Speksi, Lingkungan XI, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (27/4) pagi. Rumah meludeskan milik Maryati diduga berasal dari arus pendek. Tidak ada korban jiwa dari musibah tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Pagi itu, Maryati merupakan seorang janda memiliki tiga anak, sedang bekerja sebagai upah cuci di salah satu rumah tetangganya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pada saat itulah, rumah yang ditempatinya selama 4 tahun dengan ukuran 6X4 meter berada di tepi benteng Sungai Deli tiba-tiba terbakar.

Amukan sijago merah dengan marak menjilat seluru dinding rumah. Beruntung, ketiga anaknya selamat dari amukan api, namun, sejumlah barang miliknya berupa sepeda motor dan peralatan elektronik serta barang lainnya ludes terbakar.

Warga sekitar berusaha memadamkan dengan alat sedanya namun sia – sia. Sebab, api dengan cepat menyelimuti seluruh bagian rumah.

Tidak berapa lama, petugas pemadam kebakaran dari Pemko Medan tiba di lokasi. Api yang begitu marak, akhirnya dapat dipadamakan. Kondisi rumah tersebut telah rata dengan tanah.

Maryati yang mendengar rumahnya terbakar, alangkah terkejutnya. Ia langsung pulang dari tempat kerjanya. Dengan linangan air mata dengan pelukan anaknya, wanita berusia 39 tahun ini hanya bisa meratapi kesedihan melihat kondisi rumahnya telah ludes terbakar.

“Saya tidak tahu lagi mau tinggal di mana. Sudah habis semua barang- barang saya, cuma baju di badan saja yang tinggal,” ucap Marayti dengan mata berkaca-kaca.

Dirinya sebagai ibu dan ayah untuk anak-anaknya hanya bisa tegar menghadapi musibah itu. Mayati berharap ada pertolongan dari pemerintah untuk membangun kembali rumahnya.”Saya tidak tahu lagi mau ngomong apalagi, sebentar lagi mau lebaran. Saya sudah tidak ada tempat tinggal, semoga pemerintah bisa membangun rumah saya,” harap Maryati di lokasi kebakaran.

Para tetangga merasakan kesedihan melihat kondisi Maryati bersama tiga anaknya, menawarkan untuk menumpang sementara di rumah mereka. Dengan keadaan tak kuasa, Maryati dengan terpaksa menerima kenyataan musibah dialaminya. “Saya terapka sementara numpang dengan tetangga, beruntung mereka masih peduli dengan saya,” ucap Maryati dengan linangan air mata. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan jajaran akan menerapkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan e-PPNS berbasis online.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, jajaran reserse Polda Sumut (Ditreskrimsus, Ditreskrimum, Ditres Narkoba), Satreskrim, Satres Narkoba Polres serta Polsek-Polsek yang melaksanakan penyidikan sudah menjalankan SP2HP berbasis online tersebut.

“Dengan penerapan SP2HP berbasis online masyarakat akan mengetahui batasan waktu penanganan suatu perkara sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Ini sebagai wujud dari transformasi pelayanan Polri,” katanya di Mapolda Sumut, Selasa (27/4).

Dengan Penerapan SP2HP berbasis online ini, lanjut Hadi, masyarakat atau pelapor bisa mendapatkan nomor ponsel penyidik dan atasannya. Dengan begitu, pelapor bisa melakukan komunikasi dan menanyakan langsung jika perkaranya jalan di tempat.

“Diharapkan dengan adanya aplikasi SP2HP online, masyarakat dapat mendapatkan informasi Perkembangan kasus yang sedang berproses dan tidak ada lagi sumbatan komunikasi,” ungkapnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaunching SP2HP dan e-PPNS berbasis online di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4). “SP2HP merupakan bentuk jaminan akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan. Serta layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani,” katanya.

Sementara itu, Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menambahkan, diluncurkannya aplikasi SP2HP online dan e-PPNS ini merupakan salah satu bentuk penjabaran dari program prioritas Kapolri.

Di samping itu, dengan adanya aplikasi tersebut pelapor dan penasihat hukum mengetahui persis perkembangan perkara yang sudah masuk menjadi laporan kepolisian.”Dengan adanya lauching ini para pelapor atau penasehat hukum dapat melihat perkembangan daripada laporan yang dilaporkan,” ungkapnya.

Adapun SP2HP nantinya dikelola oleh Kepala Biro Operasional (Karobinops) sementara e-PPNS oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – TP PKK Provinsi Sumut bekerja sama dengan PT Grab Indonesia, menggelar vaksinasi khusus lanjut usia (lansia) di Kantor TP PKK Provinsi Sumut, Jalan Cik Ditiro, Medan Polonia, Selasa (27/4). Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Kartini.

Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah ini dihadiri Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumut, Sri Ayu Mihari Musa Rajeckshah, Sekretaris TP PKK Provinsi Sumut, Reza Pahlevi Lubis Head Public Affairs Of Grab Indonesia Siswantoro, dan pengurus TP PKK Provinsi Sumut serta Pengurus TP PKK Kota Medan.

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah berharap pelaksanaan Vaksinasi untuk lansia yang digelar TP PKK Provinsi Sumut bekerja sama dengan Grab Indonesia dalam rangka hari Kartini dapat berjalan lancar. Semoga banyak ibu – ibu di Sumut memiliki semangat yang sama seperti Kartini dalam membangun bangsa dan negara.”Saya harap pelaksanaan Vaksinasi ini berjalan lancar. Terima kasih kepada Grab Indonesia atas sumbangsihnya, kedalam diharapkan Grab terus memberikan perhatiannya untuk warga Sumut,” kata Wagubsu.

Sementara itu Sekretaris TP PKK Provinsi Sumut, Reza Pahlevi Lubis menjelaskan pelaksanaan Vaksinasi ini digelar sekaligus dalam rangka hari Kartini. Sasaran dalam Vaksinasi yang digelar selama 6 hari dari tanggal 27 April – 5 Mei ini adalah lansia beserta pendampingnya dengan jumlah target 3.000 orang. “Kami menargetkan seluruh lansia di Sumut mendapatkan Vaksin. Untuk itu kami berharap TP PKK Kabupaten/Kota se- Sumut juga melakukan vaksinasi untuk lansia, karena mereka rentan terkena virus Covid-19, sehingga dapat meminimalisir penyebaran Virus Covid-19,” jelasnya.

Sedangkan Head Public Affairs Of Grab Indonesia,Siswantoro menjelaskan, vaksinasi kerja sama antara Grab Indonesia dan TP PKK Provinsi Sumut ini merupakan bentuk komitmen Grab Indonesia untuk membantu masyarakat Sumut dalam mengurangi penyebaran Virus Covid-19.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada TP PKK Provinsi Sumut yang telah menggandeng Grab Indonesia untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi lansia. Target kami dalam pelaksanaan vaksinasi ini adalah 3.000 orang, dan kedepan kami juga bersedia untuk diikutsertakan dalam program seperti ini,” jelas Head Public Affairs Of Grab Indonesia.

Sedangkan Ketua TP PKK Kota Medan, Kahiyang Ayu Muhammad Bobby Afif Nasution berharap seluruh masyarakat Lanjut Usia (Lansia) di kota Medan bersedia untuk di Vaksin Covid-19. Hal ini dilakukan selain mendukung program Pemerintah dalam percepatan vaksinasi juga untuk menguatkan imun para lansia dan memutuskan mata rantai penyebaran Virus Covid-19.

Dikatakan Kahiyang Ayu, dengan bersedianya lansia untuk di Vaksin maka mereka akan memiliki daya tahan tubuh atau imun yang lebih kuat agar terhindar dari penyebaran Virus Covid-19. Oleh karenanya TP PKK Kota Medan mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Vaksinasi yang digelar TP PKK Provinsi Sumut dalam rangka Hari Kartini, dukungan ini kami berikan dengan membawa 1.000 lansia. “Kota Medan membawakan 1.000 lansia untuk di Vaksin Covid-19 pada pelaksanaan vaksinasi yang digelar TP PKK Provinsi Sumut. Kedepannya kami berharap lansia yang belum mendapatkan vaksin juga segera di Vaksin,” kata Ketua TP PKK Kota Medan yang hadir dengan mengenakan pakaian kebaya.

Kemudian, Kahiyang Ayu juga berharap seluruh masyarakat Kota Medan baik itu lansia maupun masyarakat lainnya dapat menjaga dan menerapkan Protokol Kesehatan ketika beraktifitas. Artinya walaupun sudah divaksin tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan agar bersama-sama kita tekan penyebaran Virus Covid-19 di Kota Medan.

“Saya berharap selain Lansia bersedia di Vaksin, mereka juga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan ketika beraktifitas agar terhindar dari penyebaran Virus Covid-19,” harap Ketua TP PKK Kota Medan.

Selanjutnya Wakil Gubernur Sumut dan Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumut bersama Ketua TP PKK Kota Medan menyerahkan secara simbolis kartu Vaksinasi Covid-19 sekaligus bingkisan kepada lansia termasuk Veteran. Selain itu Ketua TP PKK Kota Medan juga melakukan peninjauan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat secara spontan melakukan aksi demo terkait banjir rob atau pasang laut di Jalan Sumatera, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (27/4) siang.

Aksi dilakukan dengan berkonvoi membentang spanduk dan mengarungi banjir rob menggunakan sampan mengelingi kawasan genangan banjir. Masyarakat berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat segera mengatasi permasalahan banjir rob yang telah menggenangi seluruh kawasan di Kecamatan Medan Belawan.

“Belawan ini sudah tenggelam, jangan biarkan kami terus sengsara. Kami minta pemerintah serius untuk ini, jangan sampai kami terus – terusan begini. Di Belawan banyak perusahaan besar, tapi masalah banjir rob saja tidak bisa diatasi,” teriak masyarakat yang protes.

Di areal genangan banjir rob mencapai paha orang dewasa, para pendemo menandatangani protes di kain spnaduk yang telah mereka bentang. Selain itu juga, dua sampan digunakan mereka untuk mengarungi di sekitar banjir rob tersebut.”Cobalah lihat, sampan saja bisa berjalan di banjir rob. Sebentar lagi kapal – kapal besar itu pun bisa jalan di banjir ini. Jangan biarkan kami tenggelam,” teriak masyarakat lagi.

Selama aksi demo berlangsung, suasana di persimpangan Bank Mandiri Jalan Sumatera itu menjadi perhatian berbagai pihak yang berada di lokasi tersebut.

Tokoh Masyarakat Belawan, H Irfan Hamidi turut ikut dalam demo itu mengatakan, Belawan adalah pintu gerbang ekonomi nasional, namun saat ini kondisi Belawan sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab, permasalahan banjir rob volumenya semakin tinggi.

“Coba kita lihat sekarang ini, dulunya Jalan Sumatera ini tidak pernah tenggelam. Hampir seluruh kawasan Belawan sudah tenggelam. Saat ini kita tidak bisa memprediksi pasang apa ini. Bisanya pasang besar selalu terjadi 5 tahun sekali, tapi tidak besar seperti ini,” katanya.

Ia berharapkepada pemerintah pusat untuk dapat meneruskan ke Pemerintah Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan serta Pemerintah Deliserdang untuk dapat bersama mengatasi banjir rob di Belawan. “Kita sama – sama tahu, Belawan ini berada dikelilingi Deliserdang. Banyak tanaman mangrove di Deliserdang telah beralih fungsi menjadi kawasan tambak dan tanaman sawit. Ini yang menjadi dampak besar yang mempengaruhi banjir rob di Belawan, karena resapan air tidak ada lagi,” tegas H Irfan.

Selain itu, kata H Irfan, kepada perusahaan BUMN di Belawan khususnya PLN, Pertamina dan Pelido serta perusahaan lainnya, agar turut berpikir melakukan kolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung mengatasi banjir rob dalam pembangunann tanggul rob.

“Kami berharap adanya program Port City Structuring Concept, artinya semua harus punya konsep pembangunan di Belawan. Tuntutan kita hari ini segara bangun tanggul rob, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, kita khawatir tahun 2030 semua di Belawan bakal tenggelam,” cetus H Irfan mengakhiri.

Tokoh Pemuda Belawan, Alfian MY, mengatakan, banjir rob merupakan musibah alam yang sudah terjadi sejak lama ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, volume air semakin hari semakin meningkat. Penyebab yang menjadi masalah tingginya volume air pasang karena tidak ada lagi resapan air. “Kita sangat berharap kepada Pak Wali Kota Medan, untuk dapat melihat permasalahan yang menyebabkan air pasang semakin tinggi. Saat ini, seluruh resapan air di pesisir Belawan telah banyak ditimbuni,” katanya.

Selain itu, dampak dari pasang laut juga disebabkan hutan mangrove banyak punah. Fungsi hutan mangrove untuk memperlambat air pasang kini sudah beralih fungsi menjadi tambak-tambak, dok kapal, maupun industri lainnya. Bahkan, anak sungai atau paluh telah banyak ditimbun untuk kepentingan komersial dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Oleh karenanya, pemerintah harus membuat pintu air atau tanggul untuk memperlambat air pasang. “Kita berharap, wali kota harus berani menormalisasikan kembali penimbunan yang menutup resapan air. Selain itu, kita minta wali kota menindak tegas pelaku usaha yang membangun depo di areal resapan air,” tegas Alfian.

Terpisah, Pengamat Lingkungan, Jaya Arjuna mengaku, dalam mengatasi air pasang laut, pemerintah harusnya menormalisasi kawasan muara yang kondisinya telah dangkal, selain itu menghidupkan lagi populasi mangrove yang banyak punah.

“Yang perlu diperhatikan normalisasi muara, karena kedangkalan lumpur sudah mengalami kenaikan mencapai 3 hingga 5 meter. Kalau ini dilakukan, mudah – mudahan dampak rob tidak begitu besar seperti yang kita rasakan saat ini,” kata Jaya Arjuna.(fac/ila)