TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ribuan hama ulat bulu menyerang puluhan rumah warga di Lingkungan VI Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi. Warga yang rumahnya dimasuki ulat bulu merasa resah dan mulai khawatir terkena dampak gatal-gatal akibat serangga ini.

Menurut Susanti salah seorang warga saat ditemui, Sabtu (20/3) mengatakan, sudah lima hari ini rumah mereka diserang ulat bulu. “Mulanya kami menganggap ini biasa, namun semakin hari semakin banyak sehingga mulai mengganggu aktifitas dirumah,” kata Susanti.

Susanti juga menjelaskan, ulat bulu sudah mulai masuk kedalam rumah, bahkan kekamar dan tempat tidur. Jika ingin memasak, dirinya terlebih dahulu harus membuang ulat bulu yang menempel di peralatan memasak seperti panci dan periuk.

Sementara itu Kepala Lingkungan setempat membenarkan adanya hama ulat bulu yang telah memasuki perumahan warga dilingkungannya. Amri Hamzah mengaku baru kemarin menerima laporan terkait hal ini.

“Untuk mengantisipasi hal ini kita telah melaporkannya ke Dinas Pertanian dan telah dilakukan penyemprotan,” ujar Amri.

Amri mengatakan, kini warga berharap agar hama ulat bulu yang diperkirakan muncul dari hutan sekitar lingkungan warga, dapat dibasmi atau dilakukan penyemprotan massal. “Saat ini sedang dilakukan penyemprotan seadanya, kita berharap dinas terkait segera melakukan penyemprotan massal agar hama ini tidak meluas,” ujar Amri Hamzah.

Akibat serangan hama ulat bulu ini, kini warga sekitar dipaksa waspada untuk membersihkan ulat bulu yang menempel disekitar rumah mereka. Warga menyapu dan mengumpulkan hama ulat tersebut untuk dibakar agar tidak menyebar ketempat lain. (Ian)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) Darma Wijaya didampingi Wabup Adlin Umar Yusri Tambunan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Covid-19 bertempat di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai, di Sei Rampah, Kamis sore (18/3).

“Saya instruksikan kepada para Camat, Kepala Desa Lurah hingga Kepala Lingkungan Kepala Dusun untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan khususnya acara pesta di daerah masing-masing, sembari menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat,” kata Bupati Darma Wijaya saat membuka rakor yang juga dihadiri Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang, Sekdakab Faisal Hasrimy.

Darma mengutarakan, saat di daerah ada kegiatan khususnya pesta, Camat, Kades dan Kepling harus dapat bekerjasama dengan Babinsa, Babinkamtibmas untuk melakukan pengecekan terhadap penerapan protokol kesehatan.

“Camat, Kades dan Kepling harus dapat bersinergi dengan Babinsa maupun Babinkamtibmas untuk mengecek perlengkapan protokol kesehatan di lokasi pesta, seperti menyediakan tempat cuci tangan handsanitizer, menyediakan masker, menjaga jarak kursi dan lainnya,” imbau Darma.

Menurut Darma, tidak hanya kegiatan pesta, pengawasan juga dapat dilakukan di tempat keramaian seperti pasar tradisional maupun pusat keramaian lainnya. Hal ini harus dilakukan demi menekan laju pandemi virus asal Wuhan ini.

“Kepada para Camat dan jajarannya agar berperan aktif dalam menyosialisasikan dampak Covid-19 ke masyarakat. Kita lihat di pasar tradisional banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, itu harus diawasi dan menghindari kerumunan,” tegasnya.

Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang menambahkan, pihaknya siap mengawal pemerintah dalam mengawasi dan menekan laju pandemi. Ia juga siap mendukung pembangunan meskipun pandemi tengah melanda.

“Jajaran Polres Sergai siap mendukung penuh pemerintah dalam memperbaiki roda perekonomian. Saya tekankan kepada seluruh jajaran untuk mendukung itu, jika ada yang menyalahi aturan, saya akan tindak tegas,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kadis Kominfo Sergai, Akmal selaku jubir Satgas Cocid-19, mengatakan hingga kini, jumlah masyarakat yang terpapar pandemi Covid19 di Serdang Bedagai sekitar 524 orang.

“467 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh, 22 orang masih di rawat dan 35 orang meninggal dunia. Kecamatan yang paling banyak penyebaran Covid-19 adalah Kecamatan Perbaungan,” jelasnya.

Menurut dia, kita saat ini masuk dalam kategori zona kuning, artinya angka penderita Covid-19 masih rendah dengan penyebaran yang bisa dibilang terkendali, meskipun begitu kita tetap harus waspada pada musibah bencana non alam ini. (ian/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumut bekerjasama dengan Komisi IX DPR RI menggelar sosialisasi Pembangunan Keluarga, di Jalan Besar Sei Kepayang, Desa Sei Jawi Jawi, Asahan.

Hadir di kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr H Ansory Siregar LC. Kabid KSPK BKKBN Provsu, Dra Lucy Destriati, menyampaikan para generasi muda dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan bersungguh-sungguh. Agar menambah wawasan dan pengalaman yang lebih baik.

“Belajar itu, bukan hanya di dalam ruangan kelas, tetapi juga di kegiatan-kegiatan seperti ini,” ujarnya.

Menurut Lucy, Generasi berencana atau Genre, ini juga satu materi pembelajaran yang seyogyanya bisa diketahui oleh para generasi muda.

“Akan tetapi, untuk kegiatan sosialisasi rencana usia menikah untuk perempuan berusia 21 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun, itu terus kami lakukan ke masyarakat dan kalangan generasi muda,” katanya.

BKKBN Provsu memiliki program Genre yang tujuannya adalah untuk membekali para generasi muda untuk menjadi generasi emas dan generasi unggul.

“Ke depannya generasi muda di Indonesia akan siap bersaing secara kualitas dengan generasi muda di Seluruh dunia,” ucapnya.

Lucy berharap dengan program Genre ini, para pelajar dan generasi muda di daerah Provinsi Sumut pada sepuluh tahun ke depan lebih baik dan maju lagi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr H Ansory Siregar LC mengajak para generasi muda di daerah ini untuk mempersiapkan dirinya menjadi Genre. “Siap menuju generasi emas, berkualitas tanpa batas di era milenial,” kata Anshory.

Anshory mengimbau agar para generasi muda menjadi generasi muda yang memiliki hidup terencana dan terjauh dari bencana. “Baik itu bencana dari menikah muda, bencana penyalahgunaan narkoba dan bencana-bencana kenakalan generasi muda lainnya,” tegasnya. (rel/han)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) meminta Satreskrim Mapolres Batubara dan Kejari Batubara untuk mengklarifikasi adanya dugaan laporan belanja Anggaran Dana Desa untuk PAUD milik Desa Indrayaman yang diduga Fiktif.

Dugaan adanya belanja fiktif ADD di Desa Indrayaman tersebut berawal saat tim Investigasi dan intelijen BPI KPNPA RI mempertanyakan keberadaan Paud Restu Bunda yang ada di salah satu gedung Desa Indrayaman. Saat diklarifikasi, Sekretaris Desa bernama Umar mengaku PAUD miliknya dan dirinya sebagai penyelenggara, dan PAUD bukan milik Desa Indrayaman, akan tetapi menumpang di gedung Desa.

Terkait LPJ penggunaan dana BOP dari dinas pendidikan yang diterima PAUD Restu bunda, Umar mengaku LPJ yang copynya telah diserahkan ke dinas pendidikan, sedangkan aslinya tidak diketahui berada di mana.

Dijelaskan Umar, untuk LPJ tahun 2018, 2019 & 2020 PAUD Restu Bunda telah berada di Dinas Pendidikan Batubara, namun aslinya sudah tidak ditemukan. “Akta notarisnya atas nama saya. Saya penyelenggaranya. Status PAUD itu hanya numpang. PAUD Restu Bunda punya swasta. Bukan punya desa atau PKKLPJ yang copy di dinas, yang aslinya tidak tahu dimana,”ujar Umar.

Dari temuan yang BPI KPNPA RI, laporan pengunaan Anggaran Dana Desa Indramayan, tahun 2015 menunjukkan keterangan Pengelolaan dan pembangunan gedung PAUD sebesar Rp40.591.500, tahun 2017 pengadan wahanan permainan anak di PAUD Restu Bunda sebesar Rp13.800.000, Tahun 2018 pembangunan PAUD Desa 4×7 meter sebesar Rp50.032.000, Pengadaan Peralatan PAUD 1 paket Rp7.145.120, Renovasi plafon & lantai PAUD 3,5 x 5 meter sebesar Rp7.907.000, Insentif tutor PAUD sebesar Rp22.200.000, Tahun 2019 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesa Rp30.200.000, Tahun 2020 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp 31.200.000,-

Berdasarkan data laporan keuangan Belanja Anggaran Dana Desa Indrayaman menunjukkan, pengeluaran tersebut adalah untuk PAUD milik desa. Dan ini bertolak belakang dari pengakuan Umar, bahwa PAUD Restu Bunda miliknya.

Sementara itu, Pjs Kepala Desa yang juga Camat Talawi Mulyadi membenarkan PAUD Restu Bunda milik desa.

“Dulu ada kades defenitif namanya Zainal Abidin. Ada 3 PLT setelah itu. Menurut saya, PAUD itu milik desa. Kalau masalah administrasi dan pengurus, milik desa karena menggunakan dana desa,”kata Mulyadi.

Namun ketika ditanyakan apabila PAUD milik Desa Indramayan, berarti PAUD Restu Bunda berstatus PAUD PKK. Dan Ketua PKK pasti mengetahui penggunan anggaran tersebut.

“Istri saya, ya tidak tahu kalo gini. Saya kroscek dulu lah. Iya..iya kan itu, gini kan saya kan masuk di tahun 2020. Saya pun tidak kroscek kali apa-apa saja yang dimasukkan dalam penggunaan anggaran desa itu,”kata Mulyadi dengan gugup.

Menindaklanjuti temuan itu, Direktur Investigasi dan intelijen BPI KPNPA RI Sari Darma Sembiring, SE mengaku menyesalkan pengakuan Pjs kades yang juga merupakan Camat Talawi Mulyadi, karena memberikan informasi yang berubah-ubah.

“Kalo saya melihatnya lucu juga. Ada seseorang pejabat kepala desa merangkap camat tidak menguasai dan mengetahui apa saja aset yang ada di kantornya. Pemimpin seperti ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakkperdulian terhadap tanjung jawab seorang pemimpin di lembaga pemerintahan yang dia pimpin. Bupati Batubara diharap mengganti ASN seperti ini,”pintanya.

Sari Darma Sembiring juga mengaku heran dengan pengakuan Mulyadi, yang menyatakan tahun 2020 tidak ada kegiatan pembelajaran dan Pembelanjaan paud. “Aneh ya, kami menemukan data penggunaan anggaran dana desa tahun Tahun 2020 dengan keterangan Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp 31.200.000,-.

Bayangkan Sementara Pjs Kades bisa menyatakan tidak adanya kegiatan PAUD dan penggunaan anggaran dana desa untuk belanja kebutuhan PAUD tahun 2020. “Bagaimana mungkin laporan SPJ Penggunaan Anggaran Dana Desa tahun 2020 yang dilaporkan dia tidak mengetahui,”imbuhnya.

Untuk itu, sambung Sari Darma Sembiring, pihaknya terlebih dahulu akan melaporkan data hasil investigasi tersebut.

“Sudah kordinasi ke ketua umum, temuan akan saya kirimkan ke direktur anev data bapak Kombes Heru. Saya minta kasus ini bisa tindaklanjuti Unit Tipikor Polres Batubara,”harapnya.

“Jika sudah fix dan akurat, Kami akan laporkan dugaan pembelanjaan fiktif Anggaran Dana Desa Indrayaman ini ke Polres Batubara. Jika tidak tuntas di Polres, kami akan Laporkan ke dirkrimsus Polda Sumut dan Bareskrim Polri di Jakarta”tegasnya.(rel/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian PUPR Direktorat PSDA bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Project Preparation Consultant (PPC) Asahan menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat Sosialisasi/Kossultasi Publik, Lokakarya dan FGD Pengembangan Sistem Irigasi Asahan Sumatera Utara, Indonesia Phase -1, Rabu (18/3) di Aula Hotel Marina Kisaran.

Tim Leader PPC Asahan melalui Co-Team Leader PPC Asahan, Ir. Edi Wahyono M. Eng, mengatakan dalam rangka menuju kemandirian dan ketahanan pangan, maka pemerintah berupaya mendorong peningkatan produksi padi/beras dalam negeri dengan manfaat, selain pada sektor penghematan devisa nasional juga membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

“Kita semua pasti menyadari bahwa tersedianya sistem irigasi yang baik dan handal merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya sistem pangan nasional yang kuat dan penting bagi sebuah negara,”terangnya.

Edi Wahyono berharap dengan kegiatan lokakarya ini, dapat mencapai agenda dan kesepakatan dalam rangkaian sosialisasi pembangunan pengembangan irigasi di Kabupaten Asahan.

Sementara melalui zoom meeting, Kepala Subdit Wilayah I Direktorat Irigasi dan Rawa Parlinggoman Simanungkalit, ST, MPSDA yang mewakili Direktur Irigasi dan Rawa menyampaikan, dalam rangka ekstensifikasi lahan sawah beririgasi teknis, Direktorat Irigasi dan Rawa melakukan kegiatan Development Of Asahan Irrigation System in North Sumatera (Phase I) di Kabupaten Asahan yang merupakan rangkaian studi melalui master plan, studi kelayakan, dan detail desain yang didanai dari Asian Development Bank (ADB).

Sebagaimana diketahui bahwa potensi pengembangan lahan pertanian di Kabupaten Asahan dan sekitarnya telah diidentifikasi sejak tahun 1980-an. Identifikasi awal diperoleh informasi potensi pengembangan mencapai 110.000 hektar. Mengingat adanya perubahan tata guna lahan dan perkembangan yang terjadi pada areal tersebut, pada tahap pertama ini, identifikasi untuk pengembangan jaringan irigasi ditargetkan seluas 40.000 hektare.

Di tempat yang sama, Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan, sesuai dengan rencana pola pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Toba Asahan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, disebutkan bahwa Sungai Asahan memiliki rata-rata debit sekitar 120 meter kubik per detik, sehingga sangat potensial dimanfaatkan untuk banyak hal seperti irigasi pertanian.

Beliau juga mengatakan selain potensi, debit Sungai Asahan yang besar juga memiliki daya rusak dan menyebabkan banjir bagi masyarakat di sekitar Sungai Asahan, seperti di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Sei Kepayang terutama pada saat curah hujan tinggi.

Surya berharap upaya pengendalian banjir Sungai Asahan dapat menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam perencanaan pengembangan sistem irigasi Asahan.

Diungkapkannya lagi, berdasarkan arahan Presiden RI yang tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, bahwa pembangunan infrastruktur pelayanan dasar bidang irigasi pada tahun 2024 ditargetkan akan dibangun bendungan multiguna sebanyak 63 unit dan jaringan irigasi baru sebanyak 500.000 Ha. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan siap mendukung penuh dan berpartisipasi dalam mewujudkan target capaian.

Beliau juga menambahkan di Kabupaten Asahan, terdapat satu daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu daerah Irigasi Rawa Sei Lebah seluas 3.031 Hektar yang saat ini kondisi pengelolaan infrastrukturnya perlu mendapatkan perhatian.

Mengakhiri pidatonya beliau berharap, kegiatan perencanaan pengembangan sistem irigasi Asahan ini tidak terhenti pada tahap perencanaan namun dapat dilakukan pada tahap konstruksi, hingga operasional dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi. (mag-9)