Medan, Sumutpos.co- Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan menggelar buka puasa bersama di Sekretariat Jalan Melinjo Raya No. 1 Medan Johor, Kota Medan, Selasa (20/4).

Pada acara ini diisi dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ustaz Fuad Akbar ‘Setawar Sedingin’.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Fuad mengatakan dalam Kitab Nashaihul ‘Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tanda orang bahagia juga ada empat.

“Pertama, mengingat dosa-dosa yang telah lalu,” ujarnya.

Makanya pada Ramadan ini, tambah Ustaz Fuad, harus banyak ingat salah dan dosa. Karena kalau mengingat, maka bisa memperbaikinya.

Kedua, melupakan kebaikan yang pernah diakukan.

Ketiga, dalam urusan agama senang melihat kepada orang yang lebih tinggi (dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah).

Keempat, dalam urusan dunia senang melihat kepada orang yang lebih rendah (sehingga mendorongnya untuk lebih mensyukuri nikmat-Nya).

“Marilah kita merenung, di manakan kita  di antara kedua tanda tersebut? Apabila memang kita lebih cenderung kepada sifat-sifat yang celaka maka tidak ada salahnya untuk mengakui. Karena pengakuan adalah langkah awal untuk memperbaiki diri,” ungkapnya.

Pada acara ini dihadiri oleh puluhan anggota PFI Medan dan VRI Sumut. Serta dihadiri Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, M Husni.

Ia mengatakan sangat mendukung PFI Medan menggelar kegiatan seperti ini. Bahkan ia kaget dengan kondisi sekretariat yang sekarang sangat rapi dan aktif.

“Saya apresiasi, lembaga ini bisa hidup, dulu ini rumah kosong, sekarang sudah ramai, isinya seperti galeri foto dan bahkan sudah ada tempat latihan memanjat tebingnya,” ungkap Husni.

Ia juga menantang PFI Medan untuk terus membuat kegiatan yang mempromosikan Kota Medan kepada masyarakat luas. Serta membuat kegiatan bertema lingkungan dan kegiatan luar sekolah.

“Saya apresiasi juga PFI Medan baru mendapat penghargaan dari PFI Pusat Best Management,” jelasnya.

Ketua PFI Medan, Rahmad Suryadi mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang hadir pada buka puasa bersama ini. Ia berharap moment ini jadi penguat silaturahmi antar anggota dan stakeholder PFI Medan.

Kedepannya bakal ada beberapa kegiatan lain yang akan dilakukan PFI pada bulan ramadan ini.(rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi I DPRD Medan mendorong sekaligus memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan H.Aulia Rachman atas kebijakan rencana pemberian jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat di Kota Medan.

Sesuai rencana, nantinya setiap masyarakat Kota Medan akan tercover jaminan kesehatannya berupa BPJS Kesehatan yang masuk dalam kategori kelas III serta ditanggung iurannya oleh Pemko Medan. Karenanya, DPRD Kota Medan berharap hal ini bisa segera terealisasi.

“Faktanya ini adalah impian seluruh warga Kota Medan, nantinya setiap warga yang sakit bisa berobat tanpa harus memikirkan dari mana biayanya. Sebab sudah ada jaminan kesehatan yang diberikan Pemko Medan. Kita sangat mendorong dan mengapresiasi hal ini. Program ini sangat diharapkan masyarakat karena jelas mengurangi beban mereka,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, SH.

Jadi, kata Mulia, nantinya tidak ada lagi istilah ‘orang miskin dilarang sakit’ karena tidak ada biaya berobat. Yang ada, setiap warga Kota Medan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak tanpa memandang perbedaan status apapun, khususnya perbedaan status sosial dan ekonomi.

“Untuk itu kita mendorong betul agar rencana ini bisa segera terealisasi. Harapan kita, jangan ada lagi masyarakat yang tidak bisa berobat karena tidak ada biaya, untuk itu lah dibutuhkannya peran pemerintah. Dan kita berterimakasih jika Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan saat ini mengambil peran penting itu,” ujarnya.

Namun begitu, Mulia mengingatkan, jika Pemko Medan masih memiliki banyak ‘Pekerjaan Rumah (PR)’ lainnya yang harus dituntaskan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Mengingat masa jabatan keduanya dinilai cukup singkat, yakni kurang dari 4 tahun. Tak cuma itu, semangat kolaborasi yang selalu didengungkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dalam membangun Kota Medan juga diharapkan dapat diikuti oleh para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Sebab, sebuah kebijakan hanya akan terealisasi bila ada dukungan dari para pelaku teknis yang ada dibawahnya.

“Masalah Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur, Pariwisata dan banyak hal lainnya, saya lihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan sudah banyak berbuat. Komisi I juga menilai jika bijakan-kebijakan yang diambil juga adalah kebijakan yang tepat sasaran. Tapi tinggal lagi, bagaimana para OPD ini bisa ‘berlari kencang’ untuk merealisasikannya. Dan kita lihat Pemko sudah mulai melakukan evaluasi-evaluasi kepada OPD-OPD nya,” ujarnya.

Mulia pun berharap, akan ada banyak lagi terobosan-terobosan lainnya dari Pemerintah Kota Medan, terkhusus masalah peningkatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda. “Kita ingin melihat perbaikan di sektor ekonomi, itu sangat penting. Kita sangat menunggu terobosan-terobosan lainnya dari Pemko Medan. Saya mengajak masyarakat untuk mendukung, memudahkan, serta turut mendoakan seluruh usaha yang dilakukan pemerintah saat ini, demi kemajuan Kota Medan,” pungkasnya.

Tak Mudah Direalisasikan

Rencana Pemko Medan merujuk seluruh pasien JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD Kota Medan ke RSUD Dr Pirngadi Medan (kelas B) tidak mudah untuk direalisasikan. Sebabnya, sistem rujukan pasien PBI termasuk juga pasien non-PBI yang diberlakukan BPJS Kesehatan masih berjenjang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Sari Quratulainy mengatakan, saat ini masih berlaku ketentuan rujukan berjenjang terhadap pasien JKN-KIS. Namun, untuk pasien dengan kebutuhan khusus, misalnya kemoterapi atau radioterapi, bisa langsung dirujuk ke rumah sakit kelas B atau bahkan kelas A. Akan tetapi, dengan catatan kalau memang kebutuhan pasien tidak tersedia di rumah sakit kelas C. “Saat ini masih berlaku ketentuan rujukan berjenjang, belum ada perubahan,” ujar Sari.

Meski begitu, Sari mengaku mendukung upaya Pemko Medan untuk menjadikan RSUD Dr Pirngadi Medan sebagai pusat rujukan terbaik di Kota Medan. Karena itu, perlu dilakukan berbagai perbaikan. “Perbaikan terhadap layanan peserta, penanganan keluhan dan pemberian informasi yang seimbang menjadi kunci kepuasan masyarakat saat ini,” ungkapnya.

Sari menjelaskan, di Medan ada 3 rayon rujukan sesuai wilayah yang membagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit kelas C dalam 3 wilayah. Rumah sakit kelas B termasuk Pirngadi bisa dirujuk dari seluruh FKTP di Kota Medan (tidak dibagi dalam 3 rayon). Namun, secara sistem rujukan dari FKTP membaca kebutuhan pasien berdasarkan diagnosa dan jenis spesialisasi yang diinput. “Misalnya, rujuk ke poli obgyn maka akan terbaca ke rumah sakit kelas C yang ada di rayonnya dulu. Rujukan ke rumah sakit kelas B akan terbuka kalau kapasitas di rumah sakit kelas C di atas 30 persen, supaya tidak menumpuk di kelas C,” pungkas dia.

Diketahui, sebelumnya Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menginginkan agar semua pasien PBI yang merupakan penduduk Kota Medan dan pembiayaannya ditanggung pemerintah agar rujukannya ditujukan ke RSUD Dr Pirngadi Medan. Hal itu disampaikan Aulia saat memimpin rapat membahas pasien PBI dan Unregister di kantor Wali Kota Medan, Jumat (19/3). Dalam rapat tersebut, turut hadir BPJS Kesehatan Cabang Medan.

Namun demikian, Aulia mengharapkan pihak RSUD Dr Pirngadi Medan terus meningkatkan pelayanannya. Artinya, agar masyarakat Medan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tentu harus terus berbenah demi peningkatan pelayanan. “Tolong di-upgrade sistem pelayanan. Layani pasien dengan baik, dengan bahasa yang santun. Buat sistem kerja dengan baik, bangun aplikasi berbasis kinerja,” kata Aulia. (map/ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Tawuran antarpemuda kembali bergejolak di Belawan. Kali ini, sekelompok pemuda dari Lorong Papan dan Lorong Melati, saling lempar batu di Jalan TM Pahlawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Minggu (18/4) pukul 20.00 WIB. Warga mencurigai, pemicu terjadinya tawuran diduga karena persaingian bisnis narkoba.

Dalam tawuran tersebur, membuat suasana di lokasi tidak terkendali. Kedua pemuda terlibat tawuran, tidak hanya melemparkan batu ke arah lawan mereka, tetapi melempar petasan. Suasana di lokasi tampak tidak terkendali, atap rumah menjadi sasaran lemparan. Warga sekitar berteriak minta tolong agar keributan itu berhenti. Namun, kedua kubu terlibat keributan tidak menghiraukan teriakan ibu-ibu tersebut.

“Tidak ada masalah. Tiba-tiba saja, pas Salat Isa sudah saling lempar baru mereka. Kami curiga, ini pasti pemicunya masalah narkoba. Bisa jadi ada persaingan bisnis narkoba, makanya terjadi keributan. Karena selama ini, warga Lorong Melati dan Lorong Papan jaraknya bersebelahan tidak pernah ada selisih paham,” beber seorang pria tak mau namanya dipublikasi.

Pria berusia 43 tahun ini berharap, pihak kepolisian dari Polres Palanuhan Belawan dan Polsek Belawan untuk bisa bertindak tegas. Kemudian melakukan sweeping kepada pemuda yang terlibat tawuran. Sehingga, para pelaku yang terlibat tawuran dapat ditangkap. “Kalau hanya dibubarkan begitu saja, tidak ada yang ditangkap. Besok-besok pasti perang lagi. Kami sebagai warga resah dan takut anak kami yang masih kecil kena sasaran lemparan batu,” ucapnya.

Suasana tawuran yang berlangsung hingga dua jam lebih, terlihat batu masih berterbangan ke udara. Akibatnya, di antara mereka yang terlibat keributan mengalami luka-luka. Sekitar pukul 22.00 WIB, pihak kepolisian datang ke lokasi membubarkan tawuran secara paksa dengan meletuskan tembakan ke udara. Tawuran dapat dibubarkan, polisi masih berjaga-jaga di lokasi tersebut.

Kapolsek Belawan, Kompol DJNaibaho mengatakan, pihaknya sudah membubarkan keributan. Untuk mencegah terjadi keributan lanjutan, pihaknya tetap melakukannya pengamanan di lokasi. “Kita sudah siagakan anggota di lokasi. Kepada masyarakat yang kumpul-kumpul, kita bubarkan untuk masuk rumah,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mencatat, adanya sejumlah tindak pelanggaran lalu lintas selama tujuh hari pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2021. Dari catatan yang diperoleh, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, personel mengeluarkan 383 surat tilang dan 4.306 surat teguran.

Kemudian, jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 10 orang meninggal dunia, luka berat 15 orang dan luka ringan 10 orang. Lalu, pengendara bermotor yang tidak mengenakan masker akan diperlakukan secara khusus dengan ditempeli stiker.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Operasi Keselamatan Toba 2021 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai Senin-Minggu, 12-25 April 2021.

“Fokus operasi ini adalah pengguna jalan, kendaraan angkutan umum atau pribadi, lokasi atau ruas jalan yang rawan kemacatan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas serta kegiatan berlalu lintas masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,” katanya, Senin (19/4).

Dalam pelaksanaannya, Hadi mengungkapkan, operasi ini melibatkan 2.299 personel yang terdiri dari satuan tugas Polda beserta satuan tugas kewilayahan TNI dan instansi pemerintahan terkait. “Selama Operasi Keselamatan Toba 2021 ini juga akan dilaksanakan berbagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Di antaranya, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat akan bahaya penyebaran Covid-19 dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (Prokes) menjelang Bulan Suci Ramadan,” pungkasnya.

Sosialisasikan Penerapan Tilang Elektronik

Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mensosialisasikan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik di Kota Medan.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol Valentino Tatareda mengatakan, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektornik merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang mendeteksi berbagai pelanggaran dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis.”Tujuan penerapan ETLE ini agar terwujudnya jaminan asas transparansi dan kepastian hukum yang dibuktikan secara scientific berdasarkan rekaman hasil bukti pelanggaran lalu lintas,” katanya melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Senin (19/4).

Hadi mengungkapkan, penerapan tilang elektronik juga meningkatkan budaya tertib masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini menurutnya, sejalan dengan reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan tilang elektronik ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik “Sistem tilang berbasis elektronik dalam menekan pelanggaran lalu lintas sudah seharusnya diterapkan di Kota Medan sebagai smart city,” tegasnya.

Kemudian, sambung Hadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas, serta peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. “Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik untuk menyonsong Kota Medan tertib berlalulintas di era digital,” terangnya.

Hadi menambahkan, pelaksanaan sistem ETLE di Kota Medan tinggal menunggu peresmian oleh Korlantas Polri.”E-TLE memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas tanpa perlu campur tangan petugas kepolisian. Kamera atau CCTV sudah dipasang di Hotel Grand Aston City Hall Medan (Balai Kota-red) sebagai percontohan,” ujarnya.

Mantan Wadirlantas Polda Kalteng ini menuturkan, CCTV yang dipasang juga sudah terkoneksi dengan sistem yang memfoto otomatis identitas kendaraan yang melanggar lalu lintas dengan berkoordinasi bersama dinas terkait. “Diharapkan dengan adanya pemasangan CCTV ini dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kriminalitas yang sangat tinggi di Kota Medan,” pungkasnya. (mag-1/ila)