NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Menjelang berakhir masa jabatannya, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely kembali melaunching desa wisata Puncak Harmoni Somomo di Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe, Kamis (15/4). Puncak Harmoni Somomo ini merupakan destinasi wisata berupa pemandangan alam yang indah dari atas bukit sehingga banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah.

“Kita berharap masyarakat Lologolu dapat menjaga kelestarian lingkungan puncak Somomo ini, dan memberikan kenyamanan kepada pengunjung agar bisa semakin banyak yang datang. Juga harus ditata dengan baik ke depannya,” kata Faduhusi Daely dalam arahannya.

Faduhusi juga meminta kepada anggota DPRD Nias Barat untuk dapat memperjuangkan pembangunan di tempat wisata ini. “Dan kepada seluruh masyarakat, apabila anggota DPRD ini tidak bisa memperjuangkan pembangunan di tempat wisata ini, jangan pilih mereka lagi ke depan,” imbaunya.

Sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Martianus Gulo mengapresiasi dilaunchingnya destinasi wisata puncak harmoni Somomo Desa Lologolu, Kecamatan Mandrehe ini. “Kami dari lembaga DPRD Kabupaten Nias Barat mendukung penuh pembangunan. Kita juga berharap masyarakat Desa Lologolu, agar menjaga kelestarikan lingkuangan bagi wisata ini, agar tercipta wisata yang aman, tertib, dan kondusif,” harapnya.

Sebelumnya, dalam acara launching tersebut, Camat Mandrehe, Ernawati Gulo menyampaikan, ada 4 potensi yang sangat luar biasa di Desa Lologulo, yakni memproduksi batu bata berkualitas tinggi,

memiliki sumber air penggunungan yang sangat bersih dan sangat sejuk, memproduksi air minum yang sudah teruji higienis, serta memiliki potensi tempat wisata puncak yang sangat indah. “Di mana hari ini kita launching bersam “Puncak Harmoni Somomo,” ungkapnya. (mag-11)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Narkoba merupakan ancaman besar bagi generasi muda bangsa Indonesia. Narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, perlu adanya upaya untuk menyadarkan generasi muda tentang bahaya narkoba.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyalah gunaan narkoba yaitu dengan mengadakan Deklarasi Tolak Narkoba Menuju Sumatera Utara Bersih Narkoba (Sumut Bersinar) sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di Aula Kamtibmas Polres Tebingtinggi Jalan Pahlawan, Rabu (14/4).

Kegiatan dilaksanakan secara offline dan online satuan wilayah jajaran Polda Sumut. Deklarasi tolak narkoba ditandai dengan pembacaan deklarasi dan pemusnahan narkoba di Aula Polda Sumut.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso mengatakan, deklarasi tolak narkoba berisi lima point, menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat guna terwujudnya lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

“Mendukung dan mendorong upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berperan aktif memberikan informasi adanya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba serta edukasi tentang bahaya narkoba,” jelasnya.

Ditambahkan AKBP Agus Sugiyarso dalam mewujudkan masyarakat yang berpola pikir dan berpola tidak untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menggelorakan semangat tolak narkoba guna mewujudkan Sumatera Utara bersih narkoba dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa.

“Tanggungjawab pencegahan narkoba tidak semata menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dan pemerintah, namun memerlukan dukungan seluruh masyarakat untuk dapat berperan dan bersinergi bersama untuk melakukan pecegahan narkoba,” paparnya.(ian)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Polsek Sipispis resor Tebingtinggi dalam operasi yustisi berhasil mengamankan 50 orang dengan diberikan sanski sosial karena melanggar Potokol Kesehatan (Prokes), Kamis (15/4).

Kapolsek Sipispis, AKP Syaipullah mengatakan operasi yustisi kali ini untuk menertibkan masyarakat yang masih melanggar prokes, karena gunanya untuk menekan angka penyebaran pandemi Covid-19.

“Sebanyak 50 orang terjaring operasi yustisi. Semuanya diberikan hukuman sanksi sosial dan membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatan melanggar prokes,” bilangnya.

Kapolsek Sipipis AKP Syaipullah menjelaskan bahwa operasi yustisi ini akan terus dilakukan, masyarakat diminta untuk mematuhi prokes dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mobilitas warga.

“Operasi kali ini kita lakukan bersama gabungan TNI, Polri dan Satpol PP Kecamatan. Operasi dilakukan di Jalan Lintas Tebingtinggi Gunung Pamela tepatnya di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Sergai,” bilangnya. (ian)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Ratusan Kepala Desa (Kades) bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus mengelus dada. Pasalnya, hingga memasuki Triwulan Kedua tahun 2021, mereka belum gajian. Alasannya, Peraturan Bupati (Perbup) Humbang Hasundutan (Humbahas) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 belum ditandatangani bupati, Dosmar Banjarnahor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan Elson Sihotang, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan masalah tersebut. “ Ya, mereka belum gajian,” kata Elson melalui sambungan telepon, Kamis (15/4).

Dikatakan Elson, sudah tiga bulan memang kepala desa, perangkat desa, serta tunjangan kehormatan BPD belum dapat dicairkan. Yang biasanya pencairan itu diambil dari ADD dan DD.

Belum bisa dicairkannya ADD dan DD tersebut, jelas Elson, dikarenakan Perbup tentang ADD dan DD tahun anggaran 2021 belum ditandatangani bupati, Dosmar Banjarnahor.

“Ini karena Perbupnya belum diselesaikan atau belum ditandatangani, karena masih di Hukor,” jelas Elson.

Sementara, jelasnya lagi, pihaknya sudah membuat rancangan isi dari Perbup tersebut untuk menjadi acuan pencairan ADD dan DD.

“Kita sudah membuat rancangannya, selanjutnya ke Hukor baru ke Bupati,” ujarnya.

Disinggung, apakah pihaknya sudah menanyakan kembali terkait rancangan Perbup tersebut ke Bagian Hukor Sekretariat Daerah, Elson mengaku bukan lagi urusan pihaknya. “Bukan aku yang nanya ke situ. Enggak ada hak nanya, itu kita serahkan ke Hukor. Karena, sudah sampai ke bupati baru diekseminasi oleh Hukor,” ucapnya sembari menutup konfirmasi.

Sementara, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Maradu Napitupulu menjelaskan, ada sebanyak Rp176.101.397.300,00 diposkan dalam bentuk belanja transfer untuk alokasi dana desa. Dari dana itu, dia mengaku, itu langsung dikirim ke rekening masing-masing desa. Setelah, Dinas PMDP2A melengkapi aturan Perbub tentang besaran dan rincian masing-masing dana desa.

“ Bisa saja kenapa belum gajian, belum ditetapkan atau di Perbupkan. Bisa masih proses aplikasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah. Tapi realisasinya, coba tanyalah kedinas terkait,” kata Maradu saat disambangi dikantornya.

Sebelumnya, sebanyak 153 kepala desa di 10 Kecamatan Kabupaten Humbang Hasundutan bersama perangkat hingga BPD, belum gajian yang diambil dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

“Kawan-kawan kades dan para perangkat desa sebenarnya sudah gelisah dengan situasi ini,” tutur salah seorang yang enggan namanya disebutkan.

Dia menuturkan, jika Peraturan Bupati itu juga belum keluar, maka sebanyak 153 kepala desa, perangkat dan BPD tidak dapat gajian. Bahkan, program pembangunan yang bersumber dari dana desa di desa pun tak bisa jalan.

Sementara, menurut dia, konsep Peraturan Bupati berasal dari Dinas PMDP2A. “ Jadi, mudah-mudahaan lae, didengar Bapak Bupati,” harap seorang tersebut. (des)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat, Terbit Rencana PA mengintruksikan agar Anggaran Dana Desa (ADD) tahap I segera dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di pedesaan dapat dimaksimalkan sesuai nawacita Presiden Joko Widodo yakni, pembangunan dimulai dari wilayah pinggiran atau pedesaan.

Untuk itu, Bupati meminta kepada instansi terkait untuk segera menyelesaikan administrasi pencairan ADD, sehingga sebelum lebaran sudah bisa dipergunakan.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat, Sutrisuanto yang dikonfirmasi, mengamini hal ini. Disebutkannya, ADD yang didalamnya termasuk penghasilan tetap (Siltap) para perangkat desa, akan segera cair sebelum lebaran.

“Insya Allah, ADD maupun gaji perangkat desa akan disalurkan sebelum lebaran,” kata Sutrisuanto kepada Sumut Pos di Stabat, Rabu (14/4).

Saat ini, kata Sutris, pihaknya telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Langkat, tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021.

“Rancangan Perbup-nya sudah kita selesaikan,” ujarnya.

Bahkan, sambung Sutris, prosesnya juga telah selesai di eksaminasi Bagian Hukum Setdakab Langkat. Termasuk permohonan Pencairan ADD Tahap I sebesar 60 persen Tahun Anggaran 2021, juga sudah diajukan. “Jadi di tahap I ini, pencairan ADD 60 persen yang akan kita cairkan sebelum lebaran,” tandasnya. (yas)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak lima ribuan honorer atau pegawai non-ASN di Kota Binjai, sudah tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Hal itu disampaikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Binjai, Sutan Harahap saat dikonfirmasi soal implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kamis (15/4).

Dalam Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta pemerintah daerah setempat. Inpres tersebut dilahirkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sutan menambahkan, Inpres tersebut disambut baik Pemko Binjai agar seluruh pegawai non-ASN di lingkungannya, dapat terlindungi dengan baik. Caranya, para honorer tersebut didaftarkan dalam kepesertaan BPJamsostek. “Tujuannya untuk masyarakat juga tahu bahwa pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh,” kata dia.

Dasar Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. “Lima ribuan honorer itu dari seluruh dinas yang ada di Kota Binjai. Mereka sudah tercatat sebagai peserta BPJamsostek,” tambah Sutan.

Pembahasan Inpres No 2/2021 antara Kejari dengan BPJamsostek Cabang Binjai berjalan santai. Namun, Sutan belum dapat menjelaskan secara rinci sanksi apa yang diganjar ketika para ASN dan non ASN tidak terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. “Karena Inpres ini masih baru, nanti akan dibahas lagi lebih detil dalam FGD. Saat ini masih tahap sosialisasi Inpres terbaru dulu,” kata Sutan.

Sementara, Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Binjai, Budi Pramono menjelaskan, Inpres No 2/2021 adalah untuk meminta semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang dalam mendukung implementasi program BPJamsostek. Termasuk membuat regulasi pendukung dan alokasi anggaran.

Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan ini menegaskan, seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek. “Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” pungkasnya. (ted)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana meyakini, dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) secara maksimal, penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karo, dapat terkendali bahkan segera dapat diakhiri. Hal itu disampaikan Terkelin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan PPKM Mikro di Aula Kantor Bupati Karo, Rabu (14/4).

“Saya minta keseriusan dan sinergi seluruh stakeholders mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan bersama perangkat pemerintahan di Pemkab Karo mensukseskan pelaksanaan PPKM Mikro. Saya yakin, dengan keseriusan kita melaksanakan PPKM Mikro, penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karo dapat terkendali bahkan segera dapat diakhiri,” kata Terkelin Brahmana.

Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo Sik, Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karo, Kamperas Terkelin Purba dan lainnya, Bupati Karo menyayangkan longgarnya penerapan protokol kesehatan dalam pesta adat di jambur atau gedung. “Hal ini tentunya sangat berbahaya. Coba bayangkan, bila di jambur desa berlangsung pesta adat terjadi kerumunan seolah situasi sudah normal. Padahal virus corona ini sudah ada dimana-mana, di sekitar kita,” ujarnya.

“Boleh ada acara di jambur, tapi aturannya harus ada, ada pembatasan secara ketat, sesuai protokol kesehatan, gunanya demi menyelamatkan masyarakat dari ancaman paparan pandemi ini,” imbuhnya.

Dia juga minta semua OPD untuk meningkatkan persiapan aturan yang ketat menghadapi Libur Idul Fitri Tahun 2021. “Pengalaman kita selama ini, setiap selesai libur panjang diikuti dengan peningkatan kasus Covid-19, ini menjadi pelajaran sehingga persiapan kita semakin baik,” pesannya.

Terakhir, dia meminta kepala desa atau lurah, para camat dan OPD meningkatkan pengawasan serta mendukung operasi yustisi, dan penegakan hukum dengan tegas dan humanis yang dilaksanakan oleh TNI, Polri dan Satpol PP.

Untuk itu, secepatnya Pemkab Karo akan menerbitkan Peraturan Bupati dalam pelaksanaan tatanan normal baru pesta adat, pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Karo. Karena itulah, PPKM Mikro ini diharapkan nantinya bisa menjadi jawaban atas ikhtiar kita semua. “Namun paling penting, adalah sinergitas dan keseriusan kita menjalankan aturan yang ada, bukan sekedar aturan tapi tidak dijalankan,” tandasnya. (deo)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap kedua di depan klinik mereka, Kamis (15/4). Kalapas Binjai, Maju Amintas Siburian menyatakan, program vaksinasi adalah seruan dan imbauan langsung dari Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, program vaksin kepada petugas Lapas Binjai dapat menekan angka penyebaran covid-19. Juga sebagai kekebalan tubuh petugas menjadi meningkat dan melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi.

Apalagi hingga saat ini, pemberian vaksin adalah langkah atau solusi jitu untuk mengurangi jumlah kasus covid-19. “Pelaksanaan vaksin hari ini berjalan lancar, dan juga vaksin covid-19 ini aman dan halal. Kami senantiasa mengharapkan dan memerintahkan jajaran untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan,” seru dia.

Kapolsek Binjai Barat, AKP Slamet Riyadi hadir pada kesempatan vaksinasi tahap kedua tersebut. Kapolsek dan jajaran mengawal sekaligus memberi dukungan penuh agar pelaksanaan vaksinasi tahap II dapat berjalan lancar.

“Sesuai arahan Bapak Kapolri, kami bersama TNI melakukan pengamanan. Mulai pendistribusian vaksin, pengamanannya dan pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemda,” kata Kapolsek.

Sementara, program vaksinasi terhadap wargabinaan Lapas Binjai belum diketahui jadwalnya. Namun begitu, Lapas Binjai sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan akan melakukan vaksinasi gelombang ketiga.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dinas Kesehatan Kota Binjai atas terselenggaranya program vaksin bagi petugas lapas,” tutup dr Maryandi Keresia Malau, dokter di Lapas Binjai. (ted)