JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Stok dan distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia aman. Dengan begitu, pemerintah meyakini program vaksinisasi bisa berjalan lancar.
“Vaksin Sinovac yang sudah jadi kan tiga juta. Terus kita tahu ada Sinovac dalam bentuk bulk sebanyak 35 juta dosis. Jadi kurang lebih totalnya itu bisa untuk sekitar 33 juta dosis,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Minggu (14/3/2021).
Siti Nadia mengungkapkan target vaksin untuk masyarakat lanjut usia sekitar 21,5 juta dosis. Kemudian, target vaksin untuk petugas publik sekitar 16,9 juta dosis. “Ini tentunya kalau kita lihat angka 33 juta pasti tidak cukup dong. Minimal kita butuh vaksinasinya itu adalah 70 juta ya. Jadi kita masih perlu datangkan vaksin lainnya pada Maret ini. Masih akan ada 20 juta dan ada vaksin dari AstraZeneca,” katanya.
Dia menambahkan, proses distribusi vaksin selama ini berjalan lancar karena dilakukan secara bertahap. “Tidak terlalu ada kendala, karena memang gudang vaksin sudah dikosongkan. Jadi saat kedatangan vaksin, gudang-gudang vaksin sudah dikosongkan,” ungkapnya.
Nadia menjelaskan, pemerintah menggunakan dua mekanisme dalam distribusi vaksin. “Pertama, melalui dinas kesehatan provinsi, tapi kita juga melalui Bio Farma. Kalau daerah terpencil mungkin ada tantangan, karena terkait pengiriman melalui darat. Itu tidak selalu bisa lancar,” tuturnya.
Dia mengatakan, ada pula daerah yang membutuhkan waktu sedikit lebih panjang dalam proses distribusinya. “Tapi sejauh ini tidak ada kendala yang berarti untuk proses distribusi,” kata Siti Nadia.
Menurut dia, pemerintah berupaya menjaga stok vaksin. Orang yang sudah mendapatkan dosis pertama harus dipastikan akan mendapatkan dosis kedua. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin.
Dia menerangkan, ada selang waktu 14 hari dari pemberian vaksin tahap pertama ke tahap kedua. Sedangkan untuk lansia, kata dia, ada selang waktu 28 hari dari pemberian vaksin dosis pertama ke tahap kedua.
“Dan kita melakukan prioritas. Dalam vaksinasi ini ada beberapa prioritas-prioritas yang tentunya kita susun. Misalnya, untuk lansia hanya di ibu kota provinsi. Semua lansia harus dapat. Jadi kita atur prosesnya distribusinya,” ujar Siti Nadia.(bbs/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hipertensi dan diabetes yang tak terkontrol menjadi penyebab utama gagal ginjal. Namun, sebagian masyarakat masih ada yang tidak menyadari atau bahkan abai padahal gagal ginjal ini menjadi persoalan serius di banyak negara termasuk Indonesia.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, jumlah penderita gagal ginjal kronik meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Jumlahnya meningkat tajam pada kelompok umur 35-44 tahun (0,33%), diikuti umur 45-54 tahun (0,56%), dan umur 55-64 tahun (0,72%), tertinggi pada kelompok umur 65-74 tahun (0,82%).
Sementara, berdasarkan data kunjungan pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM) selama sepanjang tahun 2020, kunjungan pasien gagal ginjal menjadi urutan tertinggi dengan jumlah 14.461 kali. Sedangkan tahun 2019, jumlahnya mencapai 16.313 kunjungan.
“Penyebab gagal ginjal yang paling banyak berdasarkan kasus yang ditangani yaitu hipertensi dan diabetes. Selanjutnya, disusul peradangan ginjal, batu ginjal,” ungkap Kepala Divisi Nefrologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU, dr Safrizal Nasution SpPD-KGH diwawancarai wartawan melalui seluler, baru-baru ini.
Menurutnya, penyebab gagal ginjal akibat hipertensi dan diabetes ini agak unik karena banyak orang yang salah berasumsi. Apabila menderita hipertensi dan diabetes lalu harus rutin makan obat, maka khawatir akan terkena ginjalnya sehingga berhenti konsumsi obat. “Ini asumsi yang salah, karena ketika berhenti konsumsi obat maka hipertensi dan diabetesnya tidak terkontrol sehingga semakin parah. Jadi, jangan takut konsumsi obat hipertensi dan diabetes terkena gagal ginjal asalkan sesuai saran dokter,” ujar Safrizal.
Selain itu, sambung Safrizal, ada juga yang berpandangan jika tekanan darahnya 140/90 atau lebih masih sehat. Alasannya, karena bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya sehingga menganggap tidak ada masalah atau tidak perlu berobat. Padahal, jika tekanan darahnya 140/90, walaupun kondisinya tidak ada keluhan maka tetap hipertensi. “Persepsi yang salah ini harus dirubah. Jangan pernah berhenti konsumsi obat (sesuai saran dokter), meski tensi sudah normal dan beranggapan sudah sembuh,” jelasnya.
Safrizal melanjutkan, dari 100 persen yang menderita hipertensi, hanya 50 persen yang sadar atau tahu kalau dirinya menderita penyakit tersebut. Kemudian, dari 50 persen itu ternyata hanya setengahnya yang menjalani terapi. Selanjutnya, dari setengahnya itu ternyata hanya 50 persen yang mengobati dan mencapai sasaran.
Lebih jauh dia mengatakan, masyarakat masih menganggap penyakit ginjal yaitu gagal ginjal lalu harus cuci darah. Meski saat ini pasien yang cuci darah sudah mulai berkurang, tetapi masyarakat beranggapan sudah gagal ginjal dan mendekati kematian.
Namun, seiring perkembangan informasi sehingga pengetahuan masyarakat terus berkembang. Masyarakat tidak berpikir seperti itu dan tahu bahwa gagal ginjal tergantung dari indikasi cuci darah yang dilakukan, apakah akut atau kronik. Walau demikian, tidak bisa juga diprediksi kalau sudah cuci darah secara reguler akan mendekati kematian.
“Gagal ginjal bisa dicegah, asalkan di masa awal atau akut (yang berlangsung di bawah 3 bulan). Masih berpeluang sembuh dan menjalani hidup seperti orang sehat pada umumnya. Namun, jika sudah kronik maka tidak bisa membaik. Jadi, yang bisa dilakukan yakni dengan menghambat perburukan kondisi, misalnya dari 5 tahun menjadi 10 tahun,” terang Safrizal.
Safrizal menyarankan, bagi orang-orang yang dengan risiko tinggi terhadap gagal ginjal harus memiliki kewaspadaan yang lebih, yakni mereka yang menderita hipertensi, diabetes, peradangan ginjal, batu ginjal, obesitas hingga orang dengan usia lebih dari 60 tahun. Mereka harus cepat memeriksakan dirinya untuk mencegah terkena gagal ginjal.
“Deteksi sedini mungkin agar terhindar dari gagal ginjal. Di samping itu, jalani pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, rutin olahraga, cukup istirahat, tidak merokok, tidak mengonsumsi obat secara sembarangan tanpa saran dokter,” pungkasnya. (ris/ila)
JEMPUT BOLA: Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan jemput bola kepada masyarakat yang ingin mengurus pasport melalui program Eazy Passport.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama Pandemi Covid-19, permohonan untuk pengurusan paspor mengalami penurunan drastis. Karenanya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan jemput bola kepada masyarakat melalui program ‘Eazy Passport’. Dengan program ini, masyarakat dapat mengurus paspor di pemukiman tempat tinggalnya.
JEMPUT BOLA: Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan jemput bola kepada masyarakat yang ingin mengurus pasport melalui program Eazy Passport.
PADA Sabtu (13/3) lalu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menyasar pemukiman perumahan elit di Perumahan Mutiara Risidence, Jalan Rumah Sakit Haji, Percut Seituan, Deliserdang. Di perumahan ini, terdapat 56 warga mengajukan permohonan pengurusan paspor dengan pelayanan langsung dilakukan oleh petugas Imigrasi. Pelayanan ini, dipastikan menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
“Kegiatan ini dilaksanakan Kantor Imigrasi Khusus TPI Medan kepada seluruh masyarakat. Wilayah kerja kami Kota Medan, Langkat, Deliserdang, Binjai dan Serdangbedagai,” ungkap Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Medan, Mochamad Akbar A kepada wartawan.
Akbar menjelaskan, program ini merupakan kebijakan dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu. “Dalam upaya pelayanan kepada masyarakat di era pandemi dan kami mengharapkan diluar perumahan Mutiara Risidence dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Eazy Passport ini,” jelas Akbar.
Untuk pelayanan jemput bola ini, dapat diajukan secara kolektif melalui perusahaan, pemukiman, perkantoran, dan kampus. Minimal pengajuan permohonan 50 orang. “Kita siapkan alatnya dan perangkatnya serta sumber daya manusia dalam menjalani kegiatan ini,” tutur Akbar.
Akbar mengaku selama Pandemi Covid-19 ini, pengajuan atau permohonan pengurusan paspor mengalami penurunan drastis. Kemudian, juga penyebab aktivitas penerbangan ke luar negeri banyak dihentikan sementara akibat imbas virus corona. “Penurunan pasti terjadi, karena aktivitas penerbangan. Baik itu, negara-negara terdekat diwilayah Sumut dan wilayah jauh lainnya jadi dilakukan penutupan atau Lockdown dari negara-negara tujuan kegiatan tersebut,” jelas Akbar.
Untuk mencegah penyebaran Covid-19, Akbar mengatakan, pihaknya menerapkan pelayanan maksimal 50 persen. Hal ini, juga pemicu penurunan permohonan pengurusan paspor.
“Eazy Passport ini merupakan pelayanan kita meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Tidak perlu datang ke kantor kita dan bisa langsung mengajukan dekat dari pemukiman warga atau tempat kerja. Dari instansi pemerintah dan swasta kami persilakan mengajukan Eazy Passport. Kami sudah beberapa kali menggelar kegiatan ini, seperti di Berastagi, Kabupaten Karo,” jelas Akbar.
Akbar mengharapkan masyarakat tidak perlu khawatir, semua kegiatan sudah dilakukan berdasarkan dan penerapan protokol kesehatan. Pastinya, sudah terjaga keamanan dan kenyamanan, agar tidak terjadi sesuatu. “Kami berharap kepada pemukiman, instansi pemerintah dan swasta membuat paspor bisa mengajukan kepada kita dan bisa mengajuk dari pemukiman dan tempat ia bekerja,” tandas Akbar.
Sementara itu, seorang warga Perumahan Mutiara Risidance, Fani Putri? mengaku senang dengan pelayanan diberikan Kantor Imigrasi Medan. Dengan ini, ia mengatakan pengurusan perpajang paspor milikinya muda dan prosesnya cepat. “Sangat bagus pelayanan dilakukan Kantor Imigrasi Medan ini. Sangat terbantu kita selaku warga Indonesia. Apa lagi, di tengah pandemi Covid-19. Kita tidak perlu jauh-jauh ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor ini,” sebut Fani.(gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penanganan banjir di Kota Medan, menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Medan Bobby Nasution. Untuk itu, menantu Presiden Joko Widodo ini meninjau langsung proses pengorekan parit sulang-saling secara serentak di 5 kecamatan Kota Medan, salah satunya di Jalan Pasar dan Jalan Bilal Ujung, Medan Timur, Sabtu (13/3).
Dalam tinjauannya, Bobby mengatakan, pengorekan parit akan terus dilakukan secara berkesinambungan, khususnya untuk parit sulang saling yang melintasi lima kecamatan di Kota Medan. Adapun 5 kecamatan yang dimaksud, yakni Kecamatan Medan Amplas, di Jalan Selamat Pulau, Kelurahan Sitirejo III. Kecamatan Medan Timur, di Jalan Veteran, Jalan I sampai Jalan IV, serta Jalan Bilal. Kecamatan Medan Denai di Jalan HM Joni, Kelurahan Binjai. Kecamatan Medan Perjuangan di Jalan Mabar Kelurahan Si Kera Hilir II. Dan di Kecamatan Medan Area, di Jalan Asia Raya Komplek Asia Mega Mas.
“Jadi, pengorekan massal parit sulang saling ini akan dilakukan secara berkesinambungan. Kita mulai hari ini, dan akan terus berlanjut ke depannya,” kata Bobby di Jalan Bilal Ujung, Sabtu (13/3).
Dikatakan Bobby, dari hasil tinjaunnya, terdapat pengendapan atau sedimentasi di dalam parit sulang saling setinggi dua meter. Akibatnya, dari total kedalaman yang ada, parit hanya mampu menampung air dengan kedalaman satu meter.
Untuk itu, kata Bobby, dalam proses pengorekannya, harus dilakukan pembebasan lahan warga. Pasalnya, ada cukup banyak bangunan milik warga yang menutupi permukaan parit. “Untuk bangunan di atas parit tadi itu sama Pak Camat sudah berkoordinasi dan sudah mau dipindahkan. Dan untuk tanah di sebelahnya itu masih harus dibebaskan karena untuk jalan masuk alat berat kita. Kurang lebih tadi kita hitung itu ada sekitar 2,5 kilometer lagi,” ujarnya.
Sedangkan untuk target pengerjaannya, pihaknya akan mengoptimalkan proses pengorekan parit selama Kota Medan masih berada di musim kemarau seperti saat ini. Sehingga ketika musim hujan datang, parit sudah bisa berfungsi untuk menampung debit air yang cukup tinggi. “Target pengerjaan yang jelas itu sampai kedalamannya tiga meter, jadi berkesinambungan pengerjaannya. Ini sudah masuk musim kemarau, jadi intensitas hujan masih rendah, bisa kita bersihkan sekarang. Jangan nanti kita sibuk membersihkan pas udah banjir,” katanya.
Bobby juga mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di sekitar Kota Medan, khususnya di daerah hulu sungai. Tak cuma itu, Pemko Medan juga akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Namun sebelum melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah lainnya, Pemko Medan masih akan berfokus kepada pelebaran saluran menuju sungai. “Tapi sebelum berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, di kitanya dulu kita bereskan. Jangan nanti pemerintah kabupaten/kota yang ada di sekitar kita sudah dibereskan, tapi malah aliran parit ke sungai kita yang bermasalah,” tegasnya.
Tetapi jika aliran parit menuju sungai sudah diselesaikan, maka pihaknya akan melakukan pembenahan aliran sungai dengan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian. “Nanti kalau sudah beres, baru kita ajak pemerintah kabupaten/kota lain untuk sama-sama membersihkan sungai nya,” ungkapnya.
Terpisah, Camat Medan Timur Odi Batubara menjelaskan, pihaknya telah mengerahkan 55 Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) untuk melakukan pengorekan parit sulang saling di Kecamatan Medan Timur. “Tapi kalau untuk alat beratnya dari Dinas PU, karena ada beberapa lokasi yang memang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, sedimentasi nya itu batu dan tanah,” ungkapnya.
Odi mengatakan, pihaknya juga akan melakukan inventarisasi data jumlah rumah yang lahannya menutupi ruas parit untuk dilakukan pembebasan lahan. “Ada sekitar puluhan (rumah) lah , karena kita belum hitung konkret nya. Tapi sewaktu pembangunan kita sudah surati dan peringatkan mereka. Nanti akan kita proses ke depannya agar masyarakat juga bersedia untuk melancarkan proses ini,” tandasnya.
Masih di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Zulfansyah Ali Syahputra menjelaskan, jika selama ini proses normalisasi parit sulang saling terkendala karena sulitnya alat berat untuk masuk ke kawasan permukiman untuk melakukan proses pengorekan. Alat berat tidak bisa masuk, karena banyaknya rumah warga yang berdiri di atas parit. “Sekarang inikan kita cerita normalisasi. Tapi kadang-kadang ada perumahan di atas parit yang menyulitkan kita untuk melakukan pengorekan. Tadi kita sudah koordinasi dengan pak camat, jadi kita monitor terus sumbatan-sumbatan akibat dari bangunan yang ada di saluran tersebut,” jelas Zulfansyah.
Zulfansyah mengatakan, jika penertiban bisa dilakukan, maka sedimentasi yang menghambat aliran parit bisa teratasi dengan cepat. “Kalau bisa nanti ditertibkan, sehingga bisa dinormalisasi pemukiman tersebut. Jadi tadi ada wacana alat berat ini masuk ketika ada ruang. Ruang tersebut tentu butuh pembebasan ya, karena itu lahan-lahan warga, sekitar sempadan saluran tersebut,” terangnya.
Saat Bobby melakukan peninjauan ke Kecamatan Medan Timur, proses pengorekan juga berlangsung di 4 Kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Denai, Medan Area, dan Medan Amplas. Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman juga turut melakukan peninjauan pengorekan parit sulang-saling di 5 kecamatan tersebut. Terpisah dengan Bobby, Aulia Rachman melakukan peninjauannya di Kelurahan Sitirejo, Medan Amplas. (map)
KUIL: Suasana dari Kuil Shri Mariamman Kuil di Jalan Tengku Umar Medan. Hari Raya Nyepi di Kota Medan kemarin tanpa dilakukan perayaan karena wabah virus Corona.
MEDAN- Sebanyak 35 narapidana (napi) di Sumut beragama Hindu menerima remisi Hari Raya Nyepi 2021. Namun dari puluhan napi tersebut, tidak ada langsung bebas hanya pemotongan masa tahanan.
KUIL: Suasana dari Kuil Shri Mariamman Kuil di Jalan Tengku Umar Medan.
“35 Napi mendapat remisi khusus sebagian (RI) Hari Raya Nyepi pada tahun ini,” ujar Kasubbag Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Sumut, Bambang Suhendra, Sabtu (13/3).
Untuk tahun ini, kata dia, napi beragama Hindu tidak ada menerima remisi khusus keseluruhan (RK II) atau bebas langsung. Namun, Bambang mengungkapkan pemotongan masa tahanan maksimal hingga 15 hari. “Dengan rincian pemotongan masa tahanan 15 hari sebanyak 2 orang, pemotongan masa tahanan 1 bulan sebanyak 28 orang dan pemotongan masa tahanan sebanyak 1 bulan 15 hari sebanyak 5 orang,” sebutnya.
Sedangkan rincian 35 orang narapidana yang mendapat remisi khusus Hari Raya Nyepi, berdasarkan regulasi terdiri kasus kriminal umum sebanyak 16 orang serta kasus terkait PP 99 Tahun 2012 sebanyak 19 orang. “Jumlah narapidana beragama Hindu yang ada di Lapas dan Rutan di Sumut tercatat sebanyak 87 orang,” urainya.
Sementara, total keseluruhan wargabinaan yang menghuni Lapas dan Rutan, yang ada di Sumatera Utara, berjumlah 30.978 orang. Dengan rinciannya, narapidana pria sebanyak 22.646 orang, narapidana wanita 1.098 orang. “Kemudian tahanan pria sebanyak 7.002 orang dan tahanan wanita sebanyak 232 orang,” pungkasnya. (man)
SAMBUT: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat menyambut kedatangan Kapoldasu, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak di VIP Room Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (10/3) lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan. Diyakini, salah satu alasan kenapa dia diutus ke Sumut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk memberangus para mafia tanah.
SAMBUT: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat menyambut kedatangan Kapoldasu, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak di VIP Room Bandara Internasional Kualanamu, Rabu (10/3) lalu.
“Pak Kapoldasu yang baru diutus Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke Sumut untuk membersihkan para mafia tanah yang kerap mengganggu ketentraman masyarakat dan berinvestasi. Kita berharap dengan hadirnya Pak Simanjuntak, Sumut bersih dari para mafia,” ucap Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (14/3).
Sumut, kata Baskami, merupakan ‘gudang mafia tanah’. Karenanya, Kapoldasu Panca Putra Simanjuntak mesti sungguh-sungguh dalam memberantas oknum-oknum tersebut terlebih sudah meresahkan masyarakat. Apalagi terhadap kasus-kasus tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN yang sudah lama dikuasi masyarakat maupun pihak swasta. Menurutnya penegakan hukum terhadap para mafia tanah, demi terwujudnya rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Jangan lagi dibiarkan para mafia yang seolah-olah ‘menguasai’ pemerintahan. Mafia tanah yang harus diberantas mulai dari korporasi, broker tanah, makelar, termasuk oknum jual beli kawasan hutan, penyandang dana hingga oknum aparat pemerintah,” ucap politisi PDI Perjuangan sembari menambahkan pemberantasan mafia tanah ini sebaiknya jadi program prioritas Kapoldasu menuju Polri Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
Adapun program dimaksud, diakui Baskami, merupakan perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri beserta seluruh jajaran di tingkat Polda dan Polres untuk menumpas mafia tanah, sebagai bukti pemerintah hadir menuntaskan masalah masyarakat terkait hak kepemilikan tanah, sehingga semua pihak wajib mendukungnya di lapangan.
Sejalan dengan itu, Satgas Mafia Tanah yang sudah dibentuk jajaran Polda seluruh Indonesia, sudah saatnya bergerak ‘menggilas’ praktik-praktik mafia tanah di daerah dan memproses hukum para pelakunya, karena sangat meresahkan serta merusak ekonomi masyarakat. “Kita memperoleh informasi, Satgas Mafia Tanah ini akan bekerjasama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam menjalankan tugasnya. Sekali lagi kita berharap kepada Pak Kapoldasu yang baru agar tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di daerah ini, karena hal itu sejalan dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia,” tegasnya. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara telah merampungkan kasus dugaan pelanggaran maladministrasi insentif jasa penanganan Covid-19 tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Pirngadi Medan, yang tak dibayarkan. Hampir sebulan ditangani, kini lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini akan menyampaikan hasil penanganan kasus tersebut untuk dijadikan rekomendasi.
Abyadi Siregar.
KEPALA Ombudsman Sumut Abyadi Siregar menyatakan, pihaknya telah mengundang Walikota Medan Bobby Nasution secara tertulis untuk datang ke Kantor Ombudsman Sumut di Jalan Sei Besitang, Sei Sikambing D, Medan Petisah, Senin (15/3). Bobby diundang untuk menerima langsung hasil penanganan kasus itu. “Surat undangan sudah dikirim kepada walikota Medan dan diharapkan dapat hadir menerima LHP (laporan hasil pemeriksaan) kasus tersebut. Saya optimis walikota akan datang karena sangat respek dengan persoalan yang menyangkut kerakyatan,” kata Abyadi saat dihubungi melalui sambungan seluler, Minggu (14/3).
Abyadi juga menyatakan, LHP yang akan disampaikan nantinya dapat dijadikan rekomendasi oleh walikota Medan terkait insentif nakes RSUD dr Pirngadi Medan. Namun demikian, Abyadi belum mau membeberkan poin-poin dari LHP tersebut. “LHP merupakan tahap akhir perjalanan kasus yang dilakukan oleh Ombudsman atas laporan dari masyarakat. Dalam LHP itu, terdapat kesimpulan dan akan terlihat adanya maladministrasi dalam masalah tertundanya pembayaran insentif para nakes itu. Kemudian ada juga saran disampaikan, apa yang bisa dilakukan oleh walikota Medan,” ujarnya.
Disinggung pelanggaran administrasi yang dilakukan seperti menurut Ombudsman Sumut, Abyadi juga masih enggan membeberkannya. “Itu (maladministrasi) Senin (15/3) aja disampaikan, sewaktu menyerahkan LHP kepada walikota,” akunya.
Lebih lanjut Abyadi mengatakan, dalam kasus ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait. Selain nakes, juga diperiksa direksi RSUD dr Pirngadi Medan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan hingga Sekda Kota Medan. Tak hanya itu, meminta juga keterangan atau konsultasi dengan lembaga terkait. “Kita konsultasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, serta Kementerian Kesehatan RI. Jadi, LHP merupakan kesimpulan yang menjadi rekomendasi untuk dilakukan Pemko Medan dalam hal ini Dinas Kesehatan,” tukasnya.
Diketahui, nakes RSUD dr Pirngadi Medan mengadu ke Ombudsman Sumut mengenai insentif penanganan pasien Covid-19 yang tak kunjung dibayar pada Rabu (17/2). Para nakes mengadu karena sejak Maret 2020 bekerja merawat pasien corona, mereka hanya menerima dua bulan insentif dengan besaran perbulan Rp7,5 juta.
Salah seorang nakes, Boala Zendrato mengungkapkan, dua bulan insentif yang telah diterima adalah upah bekerja untuk periode Maret dan April. Insentif tersebut ditransfer ke rekening pada Oktober. Adapun jumlah yang diterima tidak sampai Rp15 juta, melainkan Rp11,6 juta karena mulai bekerja terhitung 16 Maret.
“Kami sudah tanyakan kepada pihak rumah sakit terkait insentif yang belum dibayarkan, tapi selalu dibilang sabar dan sabar. Bahkan, sampai tahun 2021 belum juga dicairkan,” ungkap Boala didampingi Elfrina Pakpahan dan beberapa nakes lainnya saat mendatangi Kantor Ombudsman Sumut.
Menurut Boala, berdasarkan informasi yang didapat dari rumah sakit bahwasanya kendala insentif belum dibayarkan karena berkas pengajuan untuk pencairan dinyatakan Dinas Kesehatan Kota Medan belum lengkap. Padahal, pihak rumah sakit sudah berupaya dan menyiapkan berkasnya secara lengkap pada Desember lalu.
“Kami tidak tahu alasannya kenapa berkas yang disampaikan pihak rumah sakit dinyatakan tidak lengkap oleh Dinas Kesehatan? Padahal, berkas tersebut sama seperti berkas pengajuan pencairan insentif yang sudah dicairkan sebelumnya. Berkas tersebut di antaranya, fotokopi buku rekening tabungan, NPWP dan KTP. Jadi, berkas yang mana dinyatakan tidak lengkap,” tanya dia.
Disebutkan Boala, pascamelakukan demo, pihak rumah sakit melakukan pertemuan dengan perwakilan nakes. Dari pertemuan itu, disampaikan bahwa uang insentif para nakes tidak ada disimpan mereka. Uang tersebut adanya di Dinkes. “Walau begitu, pihak rumah sakit berjanji akan mengupayakan agar uang insentif tersebut dibayarkan sampai Desember. Namun, sayangnya tidak tahu kapan pastinya ditransfer ke rekening masing-masing nakes yang berjumlah sekitar 80 orang,” sebutnya.
Nakes lainnya, Elfrina Pakpahan mengatakan, sistem kerja penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit tersebut terbagi 3 shift, pagi, sore dan malam. Artinya, para nakes bekerja 2 hari pagi, 2 hari sore, dan 2 hari malam serta libur 1 hari dalam selama sepekan.
Dikatakan Elfrina, para nakes selalu menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19, akan tetapi kami tidak merasa dihargai. Padahal, kami sudah berikan tenaga dan waktu untuk merawat pasien corona. Terlebih, kami meninggalkan anak dan istri untuk beberapa waktu agar tidak terpapar Covid-19. “Kami mengabdi kepada negara dengan memberi perhatian penuh kepada pasien corona. Namun, apa yang kami lakukan tidak sebanding dengan apa yang kami terima,” tutur dia.(ris)
Karena itu, Elfrina berharap pengaduan yang disampaikan ke Ombudsman Sumut bisa membantu para nakes menerima haknya masing-masing dengan segera. “Sementara ini belum ada berkas pengaduan yang diminta untuk dilengkapi. Kami sudah sampaikan persoalan insentif ini dan juga melampirkan beberapa berkas sebagai bukti pendukung laporan,” tandasnya. (ris)
BAGIKAN: Danramil 13 Kota Tebingtinggi, Kapten Budiono bersama personel lainnya membagikan masker gratis.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Selain melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19, Koramil 13 Tebingtinggi 0204 Deliserdang juga melakukan membagi-bagikan maskes gratis kepada masyarakat, Jumat (12/3).
BAGIKAN: Danramil 13 Kota Tebingtinggi, Kapten Budiono bersama personel lainnya membagikan masker gratis.Sopian/sumut pos.
Pembagian masker gratis ini dipimpin langsung oleh Danramil 13 Tebingtinggi, Kapten Inf. Budiono bersama personel di Jalan KF Tandean Kota Tebingtinggi, umumnya mereka mendapatkan masker gratis adalah pengemudi becak bermotor, pengendara sepeda motor dan masyarakat yang melintas tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.
“Kegiatan operasi yustisi ini juga dibarengi dengan pembagian masker kepada warga yang melintas di Jalan KF Tandean Kelurahan Bandar Utama, begitu juga masker gratis diberikan kepada pedagang di Pasar Sakti, Pasar Inpres dan Pasar Gambir Kota Tebingtinggi,” jelasnya.
Menurut Kapten Infantri Budiono, kegiatan operasi yustisi membagikan masker kepada masyarakat dan memberikan himbauan perihal penegakan protokol Covid-19 sesuai dengan Perwa Tebingtinggi Nomor: 44 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona Covid-19.
“Kepada warga juga diimbau untuk terus mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghidari mobilitas warga,” jelasnya. (ian)
SIDAK: Wabup Karo, Cory S Sebayang dan Sekdakab, Drs. Kamperas Terkelin Purba saat sidak kehadiran ASN.Solideo/Sumut Pos.
KARO, SUMUTPOS.CO – Pasca libur Isra Miraj serta menindaklanjuti SKB tiga Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama, Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Drs. Kamperas Terkelin Purba melakukan sidak ke beberapa instansi pelayanan publik di Kabupaten Karo, Jumat (12/3).
SIDAK: Wabup Karo, Cory S Sebayang dan Sekdakab, Drs. Kamperas Terkelin Purba saat sidak kehadiran ASN.Solideo/Sumut Pos.
Wakil Bupati Cory S Sebayang meyebutkan, sidak dilakukan untuk melihat seluruh pegawai wajib kembali masuk bekerja setelah libur. Terlebih, sudah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama, bahwasanya libur hanya berlangsung selama satu hari pada Kamis (11/3), dan kembali bekerja pada Jumat (12/3).
“Hari ini kita melakukan peninjauan ke beberapa dinas-dinas pelayanan secara langsung kepada masyarakat, seperti Puskesmas Kabanjahe, RSU Kabanjahe dan Dinas Dukcapil. Kita ingin memastikan bahwa semua pegawai tetap masuk kerja dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik pasca libur kemarin,”tegasnya.
Selain itu, Wakil Bupati Karo mengimbau seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo agar aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan baik, karena tugas ASN merupakan pelayan bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah dapat terlayani dengan baik,” pintanya. Pada sidak kali ini, Wakil Bupati Karo terlihat menyapa dan berbincang langsung dengan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan baik di Puskesmas Kabanjahe, Rumah Sakit Umum Kabanjahe dan Dinas Dukcapil.
Sementara itu, Sekdakab Karo, Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si mengatakan jika hasil Sidak kali ini cukup memuaskan, karena dari segi kehadiran pegawai dan pelayanan bagi masyarakat terlaksana dan berjalan dengan baik.”Kalau kita lihat dari daftar hadir, semuanya hadir dan taat dengan peraturan dari SK tiga menteri,” ungkap Sekda.
Sekda juga menambahkan bahwa masa pandemi ini memang ada sebagai pegawai yang melakukan tugasnya dengan sistem Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah. Namun walaupun begitu, Sekda meminta agar semua pegawai tetap melakukan tugasnya sesuai dengan kewajibannya masing masing. (deo/han)
DONOR DARAH: Ketua FKPPI Binjai, Usmariadi (Deus) saat mendonorkan darah.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Keluarga besar (KB) FKPPI Binjai menggelar donor darah di Lapangan Merdeka, Minggu (14/3). Pelaksanaan donor darah berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
DONOR DARAH: Ketua FKPPI Binjai, Usmariadi (Deus) saat mendonorkan darah.
“Keluarga besar FKPPI terdiri dari Generasi Muda dan Satgas Bela Negara menjalankan program kerja di tahun 2021. Pelaksanaan donor darah yang kami gelar bekerja sama dengan PMI Binjai,” kata Ketua FKPPI Binjai, Usmariadi, Minggu (14/3).
Pelaksanaan donor darah yang digelar FKPPI Binjai mendapat antusias dari masyarakat. Terlebih, digelar bertepatan dengan car free day.
Karenanya, masyarakat yang datang melebihi dari target yang direncanakan. Pihak penyelenggara juga menyediakan sarapan bubur kacang hijau untuk masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya.
“Awalnya kami menargetkan 50 orang. Namun sampai sekarang ini, saya dapat laporan sudah mencapai 100 orang lebih yang mendonorkan darahnya,” kata Usmariadi yang akrab disapa Ketua Deus didampingi Ketua GM FKPPI Binjai, Oki Sitepu.
Ketua Deus juga mendonorkan darahnya pada kesempatan tersebut. Kata dia, program donor darah ini bagian dari kemanusiaan.
Hasil kantung darah yang didonorkan masyarakat, kata dia, diserahkan kepada PMI Binjai. Ini dilakukan demi menjaga persediaan darah ketika ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan.
“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendonorkan darahnya. Begitu juga dengan pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kegiatan kemanusiaan seperti ini akan terus dibuat rutin setiap tahunnya,” tukasnya. (ted)
