MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dana hibah senilai Rp41 miliar dari pusat akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemprov Sumut melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) untuk perbaikan jalan rusak tahun ini.

“Ya, ada dana hibah pusat ke daerah dan kabupaten. Tahun ini untuk perbaikan jalan provinsi kita menerima dana hibah Rp41 miliar,” kata Kepala Dinas BMBK Sumut, Bambang Pardede kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan.

Menurut dia, Pemprov Sumut bisa menyerap dana hibah itu misalnya bisa sampai dengan Rp38 miliar ataupun lebih dari Rp41 miliar, maka ke depan pusat juga akan bisa memberikan dana lebih.”Kalau serapan kita besar, mereka (pemerintah pusat) juga bisa kasih besar. Dan saat ini untuk perbaikan jalan provinsinya masih kita lelang. Semoga kita mendapatkan kontraktor-kontraktor yang bertanggungjawab,” katanya.

Sementara itu untuk dana perbaikan jalan dari APBD Sumut 2021, pihaknya hanya memiliki kemampuan anggaran sekitar Rp402 miliar. Sedangkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ada empat paket pengerjaan yang akan dilakukan. Empat paket itu untuk pengerjaan perbaikan jalan di Langkat, kemudian perbatasan di Kabupaten Toba, perbatasan Labura dan Asahan serta di Labuhan Batu Utara. “Masing-masing paket ada nilai proyeknya Rp16 miliar, kemudian Rp26 miliar, Rp13 miliar dan Rp24 miliar,” terangnya didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumut, Irman Oemar dan sejumlah kepala UPT.

Bambang berharap, rekanan yang mendapat amanah dalam pengerjaan ini dapat bekerja profesional dan bertanggungjawab. Sehingga pemeliharaan jalan provinsi di Sumut semakin baik.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi jalan rusak di Sumut saat ini masih dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah audit BPK selesai, maka pihaknya akan mengetahui dari 3.000-an kilometer jalan provinsi di Sumut berapa banyak yang rusak.”Setelah audit BPK selesai, maka kita akan tahu berapa banyak jalan provinsi yang rusak dan pemantapan jalan kita sesuai target RPJMD yakni 95 persen,” katanya.

Ia pun bakal melaksanakan lelang dini proyek pekerjaan yang ada di Dinas BMBK Sumut. Dengan demikian percepatan pembangunan di Sumut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Jadi untuk pengerjaan tahun depan misalnya, mulai November ini sudah bisa kita mulai lelangnya. Saya juga sudah bicarakan ini dengan bu Sekda,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak Januari 2021, vaksinasi Covid-19 mulai dilakukan secara bertahap. Dalam upaya mewujudkan komitmen membantu Pemerintah Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia, Danone Indonesia, bekerjasama dengan berbagai pihak, ikut membantu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada warga Medan, terutama para lansia dan pendamping masing-masing.

Vaksinasi Covid-19 untuk warga Medan ini dilaksanakan bertempat di Landasan Udara Soewondo, Medan dengan mekanisme drive thru. Program ini dapat menjadi pusat vaksinasi terbesar di Kota Medan, yang dapat mengakomodir berbagai lapisan masyarakat untuk mencapai kekebalan kelompok dan membantu menyehatkan warga Kota Medan.
Bertindak sebagai mitra pelaksananya adalah Halodoc yang mulai melakukan vaksin sejak 7 April 2021 dan berlangsung selama 3 bulan.

Arif Mujahidin, Corporate Communication Director Danone Indonesia menjelaskan, Danone Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan kesehatan dan memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia.

“Sejalan dengan komitmen kami sejak tahun lalu untuk terus membantu pemerintah Indonesia selama pandemi Covid-19, kami turut membantu menyukseskan pelaksanaan program vaksinasi dengan memberikan dukungan melalui produk hidrasi dan nutrisi sehat, penyebaran informasi positif terkait vaksinasi, hingga edukasi kepada masyarakat,” ujar Arif.

Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya berusia minimal 60 tahun untuk lansia, dan minimal berusia 18 tahun bagi pendamping. Keduanya harus mendaftarkan diri dan memilih jadwal vaksinasi yang sama melalui aplikasi Halodoc atau fitur GoMed di aplikasi Gojek, dengan menggunakan satu akun.

Selain itu, wajib juga dipastikan bahwa peserta memiliki KTP atau berdomisili di Kota Medan. Peserta yang tidak memiliki KTP Kota Medan namun bertempat tinggal di area ini, wajib membawa surat keterangan domisili saat datang ke lokasi vaksinasi drive thru. Tentunya semua yang hadir harus menggunakan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Meski demikian, warga Medan juga tidak perlu khawatir, karena Gojek selaku mitra transportasi resmi telah menyediakan armada GoCar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak membawa kendaraan pribadi.

Fasilitas vaksinasi ini mampu mengakomodir hingga 1.000 dosis vaksin setiap harinya dengan jam operasional Senin – Jumat pukul 09.00 – 17.00 WIB dan Sabtu pukul 09.00 – 13.00 WIB. Warga Medan yang datang untuk mendapatkan vaksin cukup duduk di kendaraan masing,-masing dan langsung dilayani para petugas kesehatan. Sesudah itu mereka diminta beristirahat selama 30 menit sambil mengonsumsi hidrasi sehat dari AQUA.

Danone Indonesia melalui Danone Aqua juga rutin melakukan promosi dan penyebaran informasi positif bagi publik, melalui sosial media perusahaan. Tercatat hingga saat ini, Danone Indonesia telah mendukung lebih dari seratus pusat vaksinasi di 6 kota di Indonesia, yang menjangkau sekitar 580.000 peserta vaksin.

“Berbagai dukungan ini disalurkan melalui kerjasama kami dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Kami turut bekerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI serta pemerintah daerah setempat, Rumah Sakit dan otoritas kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan juga sektor swasta yang menginisiasi pembangunan pusat vaksin seperti Grab Indonesia, GoodDoctor, Halodoc, dan juga Gojek,” jelas Arif.

Selama pandemi Covid-19, Danone Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah, berbagai lembaga, rumah sakit, maupun organisasi sosial untuk menyalurkan bantuan senilai Rp30 miliar berupa alat pelindung diri, peralatan medis seperti ventilator dan tempat tidur, serta jutaan botol Aqua gratis dan produk nutrisi bagi tenaga medis maupun kelompok rentan.

Selanjutnya, Danone Indonesia juga terus berkomitmen untuk menghadirkan kualitas produk yang terbaik, memberikan bantuan serta bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat berkontribusi dan menggerakkan masyarakat untuk saling jaga mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pihak kepolisian telah menetapkan dan mengamankan 10 tersangka dalam kasus pembubaran acara kuda kepang oleh ormas Forum Umat Islam (FUI) DPD Medan yang terjadi di Jalan Merpati, Kelurahan Sei Sikambing B, Medan Sunggal.

Mereka disangkakan pasal yang berbeda, antara Pasal 315 KUHP (penghinaan ringan) dan Pasal 170 KUHP (pengeroyokan). “Saat ini sudah 10 orang ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko dalam keterangan tertulis yang diterima via grup whatsapp, Minggu (11/4).

Riko menyebutkan, 10 tersangka yang sudah ditahan masing-masing berinisial S alias Herianto, S alias Iin, MP, H, ADR, A, KU alias Rendi, IZ alias Dodi, A dan F. Namun demikian, Polrestabes Medan masih mengejar satu orang orang lagi. “Satu masih dikejar. Tinggal IB yang belum ditangkap,” sebutnya.

Selain mengamankan para tersangka, pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti. Sebelumnya, gelar perkara juga telah dilakukan. “Barang bukti video sudah kita amankan,” tandasnya.

Sementara itu, Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan pernyataan maaf resmi, terkait kericuhan pembubaran acara kuda kepang oleh ormas berseragam Laskar Khusus Umat Islam FUI DPD Medan yang terjadi di Jalan Merpati, Kelurahan Sei Sikambing B, Medan Sunggal.

Ketua FUI Sumut Ustad Indra Suheri menyatakan permohonan maaf bagi saudara-saudara yang berasal dari Jawa khususnya. “Dipastikan tidak ada agenda itu (pembubaran). Pak Sai’in selaku kepling spontan. Kita bisa lihat dari video itu, di saat yang sama ada warga FUI dan mereka tidak ada arogansi,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di rumahnya, Percut Sei Tuan, Sabtu (10/4).

Sedangkan tudingan pembubaran acara kuda kepang sangat bertentangan dengan prinsip pihaknya bila ada seni budaya ini terkesan diganggu. Prinsip FUI dalam kebhinekaan tidak bisa ditawar-tawar. “Sangat kontraproduktif kalau ada framing-framing yang menyatakan FUI tidak menerima kebhinekaan. Wong saya sendiri juga orang Jawa dari Surabaya, budaya leluhur harus dipertahankan,” kata Indra Suheri.

Dia menyatakan, ada sebuah kekeliruan yang tidak terkoordinir. Kejadian tersebut di luar dugaan, di mana pihaknya menjunjung tinggi nilai budaya, persatuan dan kesatuan. Dengan kata lain, kejadian tersebut tidak ada khusus untuk membubarkan acara itu.

“Jadi sebelum kejadian, FUI diundang menghadiri acara Isra Miraj yang diadakan Partai Gerindra di Medan Deli. Warga FUI yang hadir menggunakan seragam. Jadi setelah selesai, rekan-rekan FUI lainnya turut mengantar Pak kepling S, pulang ke rumah,” ungkapnya.

Sesampainya di rumah, S melihat ada kegiatan kuda lumping atau kuda kepang, sehingga ia mengimbau agar tidak ada kerumunan. “Ia tidak ingat bahwa masih menggunakan seragam FUI saat itu. Jadi di sana awalnya berjalan lancar, namun ada warga yang protes sehingga terjadi cekcok itu. Jadi sebenarnya tidak ada agenda khusus FUI yang membubarkan acara itu,” sambung dia.

Lebih lanjut dia menyampaikan, dalam kasus ini pihaknya melakukan pendampingan hukum terhadap mereka yang diamankan polisi. Hal ini mengenai penetapan tersangka dan pasal yang disangkakan. “Sepertinya pasal dikenakan pasal penganiayaan, sebelumnya kalau tidak salah itu pasal penghinaan. Padahal laporan kami itu duluan, tapi belum ada prosesnya saya dengar, belum ada perkembangan. Justru yang sekarang diamankan dari pihak warga FUI,” cetus Indra.

Kendati demikian, dia meyakini pihak kepolisian berkerja sesuai SOP yang ada dalam kejadian ini. “Selama ini kita bermitra bersama Polri, TNI dan pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif, dengan menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, video pembubaran yang dilakukan oknum anggota FUI tersebut hingga ricuh viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (2/4) lalu itu, awalnya disebut karena menolak kuda kepang dengan alasan syirik.

Kericuhan dipicu lantaran seorang oknum ormas berseragam Laskar Khusus Umat Islam FUI DPD Medan yang juga kepling setempat maju dan meludahi perempuan ketika sedang beradu argumen. Melihat itu, warga langsung emosi hingga kerusuhan terjadi. (ris/mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama enam tahun terakhir, Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak pernah lagi melakukan verifikasi terhadap data warga miskin di Kota Medan. Sehingga dalam rentang waktu itu, data kemiskinan di Kota Medan tidak pernah berubah.

“Akibatnya, banyak warga miskin di Kota Medan tidak mendapatkan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah pusat,” ucap Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, saat melakukan sosialisasi Perda Kota Medan No.5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang di gelar di Jalan Ciliwung, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (10/4).

Padahal, kata Bahrumsyah, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos), data kemiskinan itu harus di perbaharui setidaknya 2 kali dalam setahun. Sehingga dalam rentang waktu itu, terdapat perubahan data kemiskinan dan membuat berbagai bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang berhak.

Kantong-kantong kemiskinan itu, kata Bahrumsyah, masih sangat banyak di Kota Medan, terutama di wilayah Medan bagian utara. Bahkan berdasarkan SK Wali Kota, 6 kelurahan yang ada di Belawan masuk kategori miskin.

“Sepertiga masyarakat Belawan ini hidupnya masih di atas air. Sisanya, hidup di atas tanah milik Pelindo dan PT KAI. Pemko Medan harus sadar, kalau masyarakatnya masih banyak yang miskin, terutama di wilayah utara,” ungkapnya.

Karenanya, sambung Ketua DPD PAN Kota Medan ini, DPRD Kota Medan telah menganggarkan untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan.

“Kita telah anggarkan sekitar Rp4 Miliar untuk verifikasi data warga miskin oleh Dinas Sosial. Ke depan, tidak boleh ada lagi masyarakat miskin yang tidak terdata,” tegas Bahrumsyah.

Dilanjutkan Ketua DPD PAN Kota Medan ini, lahirnya Perda No. 5 tahun 2015 mewajibkan Pemko Medan untuk merealisasikan anggarannya dalam APBD sebagai dana penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

“Apalagi di dalam Perda juga di atur, bahwa sebesar 10 persen PAD untuk program penanggulangan kemiskinan. Perda ini menjadi payung hukum bagi Pemko Medan untuk memberi proteksi atau perlindungan kepada warga miskin,” kata legislator asal Dapil Medan II (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan) ini.

Dikatakan Bahrum, hal yang paling mendasar dalam persoalan kemiskinan ini adalah menyangkut masalah pangan, sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan, modal usaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih, lingkungan bersih dan sehat, serta rasa aman.

Sebelumnya, Lurah Belawan II, Yose Feri, menyampaikan dari 6.500 KK warga Belawan II, sebanyak 3.180 termaktub dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dari Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang di lakukan dua pekan lalu, kata Yose, pihaknya telah menghapus sebanyak 700 KK dari data itu, karena dari total tersebut banyal warga yang sudah meninggal, tidak diketahui keberadaanya, hingga ekonominya telah meningkat dan tergolong mampu.

“Namun, dari Muskel itu juga terjadi penambahan data sebanyak 1.500 KK. Jadi, total keseluruhannya hampir 4.000 KK. Angka itu sudah lebih dari 50 persen jumlah penduduk,” paparnya.

Seperti diketahui, Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII Bab dan 29 Pasal. Pada Bab II Pasal 2 di sebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap, mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Pada Bab IV Pasal 9 di sebutkan, setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sedangkan Pasal 10 menyebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam percepatan penuntasan kemiskinan, Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. (map/ila)