SERTIJAB:
Mantan Kapoldasu Irjen Pol Martuani dan Kapoldasu yang baru, Irjen Pol Panca, saling memberi hormat pada kegiatan sertijab.
SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melaksanakan upacara penyerahan Pataka Satya Bakti Jaya di Lapangan KS Tubun Mapoldasu, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (12/3). Upacara penyerahan Pataka Satya Bakti Jaya itu dilaksanakan dari Kapolda Sumut yang lama, Irjen Pol Martuani Sormin kepada Kapolda Sumut baru Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.
SERTIJAB:
Mantan Kapoldasu Irjen Pol Martuani dan Kapoldasu yang baru, Irjen Pol Panca, saling memberi hormat pada kegiatan sertijab.
Turut hadir dalam penyerahan Pataka Satya Bakti Jaya seluruh PJU Polda Sumut dan para Kapolres/tabes dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
Usai menerima pataka, Irjen Pol Panca Putra mengatakan, serah terima pataka bagian dari pelaksanaan serah terima jabatan Kapolda Sumut. “Sebagai orang baru saya memohon dukungan dari seluruh personel untuk dapat menjalankan tugas pengabdian di Polda Sumut,” katanya saat memberikan sambutan.
Panca mengungkapkan, pengabdian yang diberikan dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di Sumatera Utara tetap kondusif serta mewujudkan program Kapolri yang menjadikan Polri Presisi. “Saya harapkan kepada seluruh rekan-rekan dapat menjalankan tugas dan hadir di tengah-tengah masyarakat mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas di Sumut,” ujar Panca.
Mantan Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) itu menegaskan, dalam menghadapi Covid-19 kepada seluruh personel untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tetap mengutamakan prokes secara ketat. “Program penanganan Covid-19 yang telah berjalan dengan baik untuk terus dilaksanakan. Sehingga penyebaran Covid-19 di Sumut bisa diatasi,” tegasnya.
Sementara itu, Irjen Pol Martuani Sormin selaku Kapolda Sumut yang lama mengatakan, mutasi merupakan program rutin Polri dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bersifat biasa.”Sudah banyak yang saya kerjakan selama menjabat sebagai Kapolda Sumut. Dan hari ini tongkat estafet saya serahkan kepada Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak sebagai Kapolda Sumut yang baru maka berakhirlah tugas saya di Sumut,” ujarnya.
Martuani tak lupa menyampaikan permohonan maafnya, apabila selama bertugas di Polda Sumut adanya kesalahan. “Saya juga memohon maaf apabila selama bertugas di Polda Sumut adanya kesalahan. Semoga dengan kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru mampu menyelesaikan seluruh tugas yang belum dituntaskan,” pungkasnya. (mag-1/ila)
KOMPAK: Mahasiswa asal Papua di Medan, berjanji kompak menjaga Kamtibmas di Sumut. dewi/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) beserta jajarannya telah melaksanakan langkah-langkah penggalangan dan monitoring terhadap mahasiswa Papua di Kota Medan.
KOMPAK: Mahasiswa asal Papua di Medan, berjanji kompak menjaga Kamtibmas di Sumut. dewi/sumut pos.
Tujuan penggalangan tersebut, yakni untuk mengantisipasi pergerakan mahasiswa Papua di Sumut terkait penanganan aksi unjuk rasa (Unras) di Malang.
“Polda Sumut telah melaksanakan pertemuan bersama tokoh mahasiswa Papua Ince Weya selaku Koordinator Mahasiswa IMP Unimed dan Penasehat Mahasiswa Papua di Sumut bersama Ketua IMP Sumut Yohana Tabuni, dalam rangka antisipasi berkembangnya potensi gangguan kamtibmas,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada sejumlah wartawan di Medan, Jumat (12/3).
Dijelaskannya, Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Sumut sampai saat ini masih belum menerima surat ajakan dukungan moral dari mahasiswa Papua se-Indonesia untuk bersama-sama melakukan aksi turun ke jalan menuntut kasus yang terjadi di Polresta Malang. “Dari hasil pertemuan dangan rekan-rekan mahasiswa Papua dan anggota IMP (Ikatan Mahasiswa Papua) Sumut sepakat untuk selalu menjaga kekondusifan wilayah Sumut, khususnya Kota Medan,” jelasnya.
Polda Sumut juga telah memberikan imbauan agar seluruh mahasiswa Papua di Sumut tetap menahan diri dan tidak melakukan unjuk rasa dalam menyikapi suatu isu. “Selalu komunikasi dan koordinasi dengan Polri bila ada sesuatu halbyang dinilai bisa menimbulkan polemik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Aliansi Mahasiswa Papua melaporkan Kapolresta Malang Kombes (Pol) Leonardus Simamarta ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Leonardus dilaporkan atas dugaan ujaran rasialisme saat pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa Papua pada 8 Maret 2021.
Ujaran rasialisme itu diucapkan Leonardus saat mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Solidaritas Papua Bersama Rakyat (Gempur) di Malang, Jawa Timur pada 8 Maret 2021. Saat itu, massa menggelar aksi tentang hak perempuan dan penolakan terhadap otonomi khusus (Otsus) Papua yang akan diperpanjang. Namun, unjuk rasa itu kemudian diwarnai aksi dorong antara mahasiswa dan plisi.
Ketika itulah, Kapolres Leonardus diduga mengucapkan pernyataan yang belakangan dianggap merupakan ujaran rasialisme. Menurut Michael, Leonardus meneriakan kalimat perintah kepada anak buahnya yang dianggap mengandung rasialisme. Ucapan Leonardus dinilai memukul perasaan masyarakat Papua. (mag-1/ila)
BERKAS:
Lurah
Timbang Deli James RE Simanjuntak (kanan), menyerahkan berkas kepada warga dengan menggunakan kereta delivery Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Timbang Deli Medan Amplas, kini semakin dipermudah untuk pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Saat ini, pihak kelurahan tersebut memberikan pelayanan jemput dan antar berkas dokumen.
BERKAS:
Lurah
Timbang Deli James RE Simanjuntak (kanan), menyerahkan berkas kepada warga dengan menggunakan kereta delivery Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas.
Pelayanan jemput dan antar berkas dokumen kependudukan itu, dilaunching Camat Medan Amplas Drs Edi Mulia Matondang, M.AP di Halaman Kantor Kecamatan Medan Amplas Jalan Garu III, Selasa (9/3).
Edi Mulia mengatakan, launching kereta delivery yang digagas Kelurahan Timbang Deli ini untuk memudahkan masyarakat, khusus masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas.
“Di masa wabah pandemi virus Corona ini, kita memberikan pelayanan penjemputan berkas langsung ke warga. Sehingga, warga tidak perlu pergi lagi ke kantor Kelurahan dan Kecamatan Medan Amplas dalamn
mengurus administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Akta Lahir anak dan surat keterangan lainnya. “Dengan adanya Kereta Delivery ini membuat warga lebih mudah dalam berurusan. Sehingga warga juga bisa terhindar dari virus Corona, “ bilang Edi.
Edi mengatakan, ke depannya pihak Kecamatan Medan Amplas akan membuat kereta delivery di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Amplas. “Ada 7 Kelurahan di Kecamatan Medan Amplas. Dalam waktu dekat ini akan ada kereta Delivery,” kata Edi.
Edi berpesan kepada pihak kelurahan di wilayah kerjanya untuk dapat terus memberikan pelayanan administrasi yang baik dan mudah terhadap masyarakat di masa pandemi virus Corona ini “Saya yakin pihak Kelurahan lainnya bisa memberikan pelayanan yang lebih mudah dan dekat langsung kepada masyarakat,” bilangnya.
Lurah Timbang Deli James R.E. Simanjuntak, S.STP mengatakan, kereta delivery ini merupakan ide dan wacana dari Camat Medan Amplas. Tujuannya, untuk memudahkan masyarakat Kecamatan Medan Amplas, khususnya Kelurahan Timbang Deli dalam urusan pelayanan administrasi di masa pandemi virus Covid-19. “Ini bentuk pelayanan terdekat kepada masyarakat untuk menjemput bola,” kata James.
Menurut James, sejauh ini kereta delivery sudah mengantarkan berkas pengurusan langsung ke rumah masyarakat di Kelurahan Timbang Deli seperti memberikan E-KTP,KK, surat keterangan lainnya kepada masyarakat. “Kereta delivery ini juga melayani pada malam hari,”bilangnya.
Warga Kelurahan Timbang Deli cukup berkoordinasi kepada pihak Kepala Lingkungan. Kemudian, Kepala Lingkungan setempat akan berkoordinasi kepada pihak petugas delivery dalam menjemput dan mengantar berkas warga.”Pelayanan ini tidak dipungut biaya sepeserpun,” pungkas James. (rel)
KUKUHKAN:
Ketua Harian KNRP Azhar Suhaimi Lc MA, foto bersama pengurus KNRP Sumut periode 2021-2024 di Sekretariat KNRP Sumut Jalan M Nawi Harahap No 90 A, Sabtu(6/3) lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengoptimalkan peran Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) di wilayah Sumatera Utara (Sumut), Ketua Harian KNRP Azhar Suhaimi Lc MA mengukuhkan kepengurusan KNRP Sumut periode 2021-2024 di Sekretariat KNRP Sumut Jalan M Nawi Harahap No 90 A, Sabtu(6/3) lalu.
KUKUHKAN:
Ketua Harian KNRP Azhar Suhaimi Lc MA, foto bersama pengurus KNRP Sumut periode 2021-2024 di Sekretariat KNRP Sumut Jalan M Nawi Harahap No 90 A, Sabtu(6/3) lalu.
Sesuai Surat Keputusan No 034/Int/SK/KNRP-Pusat/II/2021 tentang pengangkatan pengurus KNRP Sumut, H Umar Mukhtar Siregar Lc MA sebagai Koordinator KNRP Sumut, Al Ikhlas SE Divisi Program dan Haris Sucipto MSi Divisi Operasional terhitung tanggal 19 Februari 2021. Pengukuhan pengurus baru langsung dihadiri Sekretaris Jendral KNRP Suhartono TB Lc MA, Duta Sosialisasi Palestina H Sarwedi Hasibuan Lc MA dan pengurus wilayah KNRP Sumut serta relawan penggiat ke-Palestina-an.
Wajah baru kepengurusan KNRP Sumut diharapkan mampu mengoptimalkan kerja-kerja serta peran KNRP terhadap rakyat Palestina dalam mengajak, menghimpun, juga mengedukasi masyarakat Sumatera Utara untuk terus berjuang demi tercapainya kemerdekaan Palestina.
H Umar Mukhtar Siregar Lc MA mengatakan, amanah adalah sebuah ujian yang harus disabari dalam menjalankannya dan senantiasa selalu mengharap ridho Allah Swt agar mampu mempertanggungjawabkan amanah ini kelak. “Semoga pengurus wilayah KNRP Sumatera Utara maupun daerah serta relawan penggiat ke-Palestina-an dapat bersinergi untuk terus bergerak memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” pungkas Umar. (rel/adz)
KARO, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe dr. Arjuna Wijaya, S.Pp melaksanakan kegiatan donor darah di Rumah Sakit Umum Kabanjahe.
Kegiatan donor darah ini merupakan program rutin yang dilaksankan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si bersama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo khusunya ASN yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si menyampaikan walaupun saat ini masih di dalam suasana pandemi Covid-19 beliau mengajak kepada semua kalangan baik itu dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, maupun Masyarakat Kabupaten Karo untuk berpartisipasi dan bergabung dalam kegiatan rutin donor darah.
“Kegiatan donor darah ini juga selain untuk kebugaran tubuh kita, juga dapat menlancarkan sirkulasi peradaran darah di dalam tubuh sehingga sel-sel darah yang lama dapat digantikan dengan sel-sel darah yang baru. Selain itu, setetes darah yang kita donorkan bisa membantu masyarakat ketika membutuhkan darah ketika ditimpa musibah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga, Kamperas turut memerintahkan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Karo Frans Leonardo Surbakti, S.STP agar mengajak dan menghimbau kepada rekan-rekan jurnalis, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo agar dapat mengikuti kegiatan donor darah untuk menjaga kesehatan dan membantu sesama. (deo)
SOSIALISASI: Anggota Komisi IX DPR RI, DR Saleh Partaonan Daulay, MAg, MHum, MA.
LABURA, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumut bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI menggelar sosialisasi Pembangunan Keluarga di Desa Londut, Kualuh Hulu, Labuhan Batu Utara, baru-baru ini. Hadir di kegiatan ini Anggota Komisi IX, DR. Saleh Partaonan Daulay, MAg, MHum, MA.
SOSIALISASI: Anggota Komisi IX DPR RI, DR Saleh Partaonan Daulay, MAg, MHum, MA.
Kabid KSPK BKKBN Provsu, Dra Lucy Destriati menyampaikan, para generasi muda dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan bersungguh-sungguh, agar menambah wawasan dan pengalaman yang lebih baik.
“Belajar itu, bukan hanya di dalam ruangan kelas, tetapi juga di kegiatan-kegiatan seperti ini. Generasi berencana atau Genre, ini juga satu materi pembelajaran yang seyogyanya bisa diketahui oleh para generasi muda,” ujarnya.
“Akan tetapi, untuk kegiatan sosialisasi rencana usia menikah, untuk perempuan berusia 21 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun, itu terus kami lakukan ke masyarakat dan kalangan generasi muda,” katanya.
“BKKBN Provsu memiliki program Genre yang tujuannya adalah untuk membekali para generasi muda, untuk menjadi generasi emas dan generasi unggul, ke depannya generasi muda di Indonesia akan siap bersaing secara kualitas dengan generasi muda di seluruh dunia,” ucapnya.
Harapannya, dengan program Genre yang dilakukan pihak BKKBN Provsu ini, para pelajar dan generasi muda di daerah Provinsi Sumut pada sepuluh tahun ke depan lebih baik dan maju lagi. Saleh Partaonan Daulay mengajak para generasi muda di daerah ini untuk mempersiapkan dirinya menjadi genre, siap menuju generasi emas, berkualitas tanpa batas di era milenial.(rel/han)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Mobil Panther Gride BK 1242 YF milik Yu Tjoe Tong alias Rianto, (65) warga Jalan Imam Bonjol Kekurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi terbakar saat diparkir didalam garasi rumahnya, dugaan kebakaran karena mobil konsleting, Sabtu (13/3).
CEK: Petugas kepolisian Polsek Padang Hilir Kota Tebingtinggi melakukan cek tempat kejadian kebakaran mobil.
Dalam kejadiaan kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai Rp 10 juta. Kasus kejadiaan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Padang Hilir Kota Tebingtinggi.
Salah seorang saksi mata, Nurmala Sari (31) warga Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok yang kebetulan menginap disamping rumah korban mengatakan dirinya pagi itu keluar rumah dan melihat mobil digarasi sudah mengeluarkan asap hitam.
“Saya panggil pemilik mobil saat mobilnya kebakar, kemudian korban bersama warga mencoba memadamkan api dan kemudian api bisa dipadamkan,” jelas Nurmala.
Sedangkan Kapolsek Padang Hilir Resor Tebingtinggi, AKP P Manurung membenarkan kejadiaan kebakaran satu unit mobil Panther Gride, dikatakannya, dugaan kebakaran akibat konlseting arus listrik dalam mobil.
“Kini kasus kebakaran ini sudah ditangani pihak kepolisain. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti,” jelasnya . (ian)
SIDAK: Bupati Labuhanbatu Utara melaksanakan sidak dan test urine ASN dan TKS. fajar/sumut pos.
LABURA, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus melaksanakan tes urine kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di sela-sela inspeksi mendadak (Sidak), Jumat (12/3).
SIDAK: Bupati Labuhanbatu Utara melaksanakan sidak dan test urine ASN dan TKS. fajar/sumut pos.
Berdasarkan hasil temuan dari pengecekan absensi di Dinas PU Labura, terdapat 2 TKS yang akan kena putus kontrak. Sebanyak 2 orang ASN kena sanksi disiplin. Di antaranya Hermansyah Putra, Hendra Hardiansyah Siregar. Seluruh Pegawai Dinas PU bersih dari narkoba.
Sedangkan di Dinas Perkim Labura, ditemui 3 TKS yang positif narkoba berdasarkan hasil tes urine yang dilaksanakan secara dadakan. Untuk putus kontrak terdapat 2 orang TKS, dan 4 orang ASN mendapat surat peringatan.
Adapun 4 orang ASN Perkim yang mendapat surat peringatan adalah Mhd. Edi Syahputra, Komi Karomi Sembiring, Esmianto Sembiring, Fajar Arafat.
Selain dari pengecekan absen dan test urine, Bupati juga memeriksa KTP ASN dan TKS. Berdasarkan imbauan sebelumnya, untuk pindah menjadi penduduk Labura, Bupati juga meminta untuk merubah menjadi KTP Labuhanbatu Utara. “Kalau sudah bekerja di Labura, kalian sudah harus menjadi penduduk Labura,” ujar Bupati.
Masih terdapat beberapa KTP ASN dan TKS yang belum berdomisili di Labura. Dan kepada ASN dan TKS diminta untuk merubah KTP, dan bila tidak mau akan dipersilahkan pindah tugas dari Kabupaten Labura. (fdh)
BAGIKAN: Danramil 13 Kota Tebingtinggi, Kapten Budiono bersama personel lainnya membagikan masker gratis.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Selain melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19, Koramil 13 Tebingtinggi 0204 Deliserdang juga melakukan membagi-bagikan maskes gratis kepada masyarakat, Jumat (12/3).
BAGIKAN: Danramil 13 Kota Tebingtinggi, Kapten Budiono bersama personel lainnya membagikan masker gratis.Sopian/sumut pos.
Pembagian masker gratis ini dipimpin langsung oleh Danramil 13 Tebingtinggi, Kapten Inf. Budiono bersama personel di Jalan KF Tandean Kota Tebingtinggi, umumnya mereka mendapatkan masker gratis adalah pengemudi becak bermotor, pengendara sepeda motor dan masyarakat yang melintas tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.
“Kegiatan operasi yustisi ini juga dibarengi dengan pembagian masker kepada warga yang melintas di Jalan KF Tandean Kelurahan Bandar Utama, begitu juga masker gratis diberikan kepada pedagang di Pasar Sakti, Pasar Inpres dan Pasar Gambir Kota Tebingtinggi,” jelasnya.
Menurut Kapten Infantri Budiono, kegiatan operasi yustisi membagikan masker kepada masyarakat dan memberikan himbauan perihal penegakan protokol Covid-19 sesuai dengan Perwa Tebingtinggi Nomor: 44 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona Covid-19.
“Kepada warga juga diimbau untuk terus mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghidari mobilitas warga,” jelasnya. (ian)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ultra mikro tidak lagi cukup hanya dilakukan oleh lembaga perbankan. Kolaborasi berbagai lembaga keuangan harus dilakukan untuk memperluas akses pelaku UMKM dan ultra mikro mendapat pembiayaan sehat.
Pendapat tersebut dikemukakan Rofikoh Rokhim dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar di FEB Universitas Indonesia, Sabtu (13/3). Dalam pidato yang berjudul Perbankan dan Keuangan Sosial: Aspek Berkelanjutan untuk Kesejahteraan, Rofikoh menyoroti pentingnya penerapan nilai keberlanjutan (sustainability) dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank.
Salah satu cara penerapan nilai berkelanjutan oleh lembaga keuangan bisa melalui penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Pemberian kredit bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil, otomatis akan berdampak pada naiknya tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
Hingga 2019 lalu, tingkat inklusi keuangan masyarakat di Indonesia baru mencapai 76,19 persen. Angka ini dirasa masih kurang, dan perlu ditingkatkan dengan salah satunya melalui jalur pembiayaan secara luas kepada pelaku UMKM dan ultra mikro.
“Angka ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk Indonesia dapat menikmati akses jasa keuangan, dan sebagian di antaranya bisa jadi merupakan pelaku UMKM. Padahal salah satu penentu keberlangsungan suatu usaha adalah kemampuannya memperoleh akses permodalan yang terjangkau. Data menunjukkan, bahwa UMKM mendapatkan pembiayaan dari perbankan sebesar Rp1.091 triliun pada bulan Desember 2020, yaitu masih sekitar 25 persen dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan,” tutur Rofikoh.
Dia menyebut ada empat penyebab sulitnya UMKM mendapat akses pembiayaan formal selama ini. Pertama, adanya information opacity (kekurangan informasi) karena UMKM biasanya tidak masuk audit lembaga perbankan, minim menggunakan teknologi, dan asetnya tidak dijamin.
Kedua, ada information asymmetry yang berujung pada terjadinya credit rationing dari bank. Rasionalisasi kredit menyebabkan banyak pelaku UMKM yang dibebankan biaya pembiayaan tinggi oleh bank, untuk mengantisipasi potensi default dari debitur.
Ketiga, adanya kondisi granularity atau karakter pembiayaan UMKM yang selama ini banyak tapi tersebar kecil-kecil. Keempat, meningkatnya monitoring cost perbankan untuk mengawasi pembiayaan granular, sehingga mengurangi efisiensi lembaga keuangan.
“Hal ini menuntut transformasi antar lembaga-lembaga yang ada dalam industri keuangan di Indonesia, untuk lebih meningkatkan kolaborasi demi penguatan jejaring perbankan kepada sektor UMKM. Penyaluran kredit kepada UMKM ini tidak cukup hanya dilakukan oleh sektor perbankan, melainkan juga berbagai lembaga, di antaranya Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan produk ultra mikro (UMi) Mekaar secara berkelompok kepada lebih dari 8 juta wanita dari keluarga pra-sejahtera. Pegadaian juga penyaluran pembiayaan UMi kepada sekitar 219 ribu nasabah. Bahana Artha Ventura juga sekitar 270 ribu nasabag UMi,” tuturnya.
Selain UMi, sejak 2007 ada kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) yang ditujukan bagi UMKM. Penelitian menunjukkan KUR membantu UMKM, karena kemudahan persyaratan.
KUR banyak digunakan untuk perluasan usaha serta peningkatan kegiatan sektor produktif. Bahkan para penerima KUR ini menyatakan telah menerapkan konsep creating shared value dengan memperhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan dalam menjalankan bisnis. Nasabah KUR meyakini penyaluran pembiayaan ini menciptakan nilai bersama secara mutual antara Bank dan juga debitur.
Tidak heran jika di masa pendemi, para account officer rela menambah 20% jam kerja untuk tetap menyalurkan KUR demi terus menjaga kelangsungan bisnis dari sisi penawaran dan permintaan agar perekonomian terus bergerak. Sungguh pengabdian nyata.
Rofikoh berkata bahwa keberadaan akses permodalan yang luas dan dukungan dari banyak lembaga membuat UMKM makin berkesempatan meningkatkan skala usahanya. Peningkatan skala usaha UMKM akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Dia menyebut kolaborasi dari berbagai lembaga keuangan saat ini menjadi penting untuk menciptakan semangat sharing economy. Kerjasama juga akan berdampak besar pada peningkatan inklusivitas, produktivitas, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Skala bisnis UMKM yang tumbuh juga akan membuat semakin banyaknya pendanaan bisa diraih lembaga keuangan. Kemudian, akan ada semakin banyak pelaku UMKM dan ultra mikro yang bertransaksi melalui perbankan/lembaga keuangan, sehingga meningkatkan traffic aktivitas lembaga keuangan. Pada akhirnya, bank juga bisa meraih keuntungan dengan penyaluran pembiayaan yang meningkat kepada UMKM-UMKM naik kelas nanti.
“Hal ini sejalan dengan pengertian mengenai social banking atau social finance bahwa industri keuangan selayaknya mengembalikan penggunaan uang kepada kehidupan nyata atau ekonomi riil. Misi sosial ini mampu diperluas dengan adanya penyaluran dana dari perbankan melalui lembaga keuangan mikro,” ujarnya.
“Dengan menggabungkan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan, maka diharapkan lembaga keuangan dapat semakin memperkuat tujuan untuk menyeimbangkan peran secara sosial dan pencapaian profit. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memperkuat peran sektor keuangan dalam membantu masyarakat dalam mencapai tujuannya dan menjadi sistem pendukung di dalam masyarakat,” tutup Rofikoh.(rel)
