MEDAN, SUMUTPOS.CO – Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan salah satu sumber daya alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan tenaga listrik yang dinilai cukup mahal. Universitas Sumatera Utara (USU) akan mengambil solusi tersebut untuk mengatasi persoalan kebutuhan listrik yang terus meningkat dengan menggandeng PT AfterFIT Indonesia untuk pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan EBT di lingkungan kampus.

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Muryanto Amin, S Sos, M Si, mengatakan hal itu dalam sambutannya pada penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara USU dengan PT AfterFIT Indonesia, Rabu (7/4) kemarin.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Kerja Rektor USU pada Gedung Biro Pusat Administrasi USU itu dihadiri langsung oleh President Director PT AfterFIT Indonesia Cota Saito, didampingi Project Development Manager Kemas Aulia Rahman dan Medhat Kemal serta Indra Kesuma Nasution Ph.D dari ANC Japan dan juga akademisi FISIP USU. Dari USU hadir Wakil Rektor III USU Dr Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S Si, M Si, Apt, Staf Ahli Rektor Bidang Penelitian Prof Dr Eng Himsar Ambarita, ST, MT dan Kepala Kantor Urusan Internasional USU Dr Esther Nababan, M Sc.

Dr Muryanto mengharapkan agar Project PLTS di USU dan pelaksanaan EBT dapat segera terlaksana. Untuk itu ia mengucapkan terima kasih kepada PT AfterFIT Indonesia yang telah mempercayakan USU sebagai pilot project pertama untuk kampus. Menurutnya, penggunaan energi listrik di USU saat ini cukup membebani.

“Untuk memenuhi kebutuhan kampus selama satu bulan USU menghabiskan dana sebesar Rp1,6 miliar. Maka saat ditawarkan ide untuk pembangunan PLTS di USU, saya sangat antusias karena hal ini menjadi konsern perhatian USU juga. Sebagai Rektor, kami juga memiliki mandatory dan kontrak kinerja tentang EBT yang akan mendapatkan penilaian tersendiri,” katanya optimis.

Meskipun demikian, rektor juga mengakui bahwa untuk mewujudkan PLTS di USU menggantikan energi yang boros ini menjadi energi baru terbarukan, bukan hal yang murah dan mudah. “Kita belum terbiasa dan familiar, serta tidak murah juga. Jadi sebaiknya, sesudah penandatanganan MoU kita dapat bertemu lagi dan berdiskusi intensif untuk membahas lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya,” sambung Muryanto dengan mimik serius.

Untuk Energi Baru Terbarukan, Dr Muryanto juga menjelaskan, bahwa sebelumnya USU juga telah merintis penggunaan energi tersebut. Di atas gedung biro rektor terdapat proyek percontohan yang dihasilkan dari project UI GreenMetrics yang diikuti oleh USU. Di mana di dalam penilaian penggunaan EBT USU masih berada di urutan ke-14.”Saya bahagia karena ada yang mau investasi untuk pengadaan PLTS ini dengan pola-pola tertentu. Namun patut diingat, di satu sisi anggaran USU adalah untuk memenuhi beban akademik. Jadi diharapkan agar kolaborasi ini tidak semakin membebani anggaran dan saling menguntungkan,” paparnya.

Rektor juga menginginkan agar dalam proses pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan dampak sosial. Ia mencontohkan tentang bagaimana kasus penebangan terhadap sebatang pohon dapat menjadi persoalan bagi para pemerhati lingkungan hidup yang dianggap merusak keseimbangan alam. Hal ini harus diperhatikan dengan baik saat ingin mencari lokasi yang pas bagi pengadaan PLTS tersebut. Rooftop juga dianggap kurang ideal karena safetynya agak kurang terjamin. “Kami berkomitmen untuk menerima konsensus dan manfaat itu agar sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nanti ke depannya akan ada pengembangan-pengembangan lain dengan berbagai pihak, seperti pihak Pemkot Medan yang sudah kami mulai baru-baru ini,” jelasnya.

Rektor USU itu juga menyebutkan, bahwa pengadaan EBT di kampus sangat menarik bagi mahasiswa, di mana para mahasiswa nantinya bisa diikutsertakan dalam proses pengerjaannya. “Tentu saja mereka dipilih melalui seleksi yang ketat. Keterlibatan mahasiswa ini menjadi poin penting bagi penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan bisa direalisasikan dengan segera,” tandas Rektor.

Pada kesempatan awal, President Director PT AfterFIT Indonesia Cota Saito mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kerja sama antara USU dengan afterFIT Indonesia. “Kami, AfterFIT Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Energi Baru Terbarukan, khususnya di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Induk perusahaan kami, afterFIT Co., Ltd telah mengembangkan lebih dari 500 MW Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Jepang. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, dan memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar. Studi kami menunjukkan potensi tenaga surya di Indonesia melebihi 500 GW. Lebih dari 10 kali lipat potensi di Jepang, yang hanya sebesar 50 GW. Kita ketahui bersama, bahwa pemerintah Indonesia telah menargetkan bauran EBT sebesar 23% untuk sumber tenaga listrik di tahun 2025,” terang Cota.

Menurutnya, dalam pengembangan energi baru terbarukan, Universitas memiliki peran yang penting. Melalui kerjasama kali ini, kami mengharapkan partisipasi aktif dari para dosen, peneliti dan mahasiswa USU dalam penelitian dan pengembangan terkait EBT, terutama untuk pembangkit listrik tenaga surya. “Keberadaan PLTS di lingkungan kampus USU, kami yakini akan menjadi bukti bahwa USU peduli dengan pengembangan energi ramah lingkungan yang menjadi sorotan baik secara nasional dan global,” katanya.

Setelah penandatanganan MOU, PT AfterFIT akan melaksanakan Feasibility Study untuk meneliti potensi PLTS di kampus USU. Untuk itu Cato memohon bantuan dari Rektor beserta jajarannya untuk pelaksanaan FS tersebut. Setelah penandatanganan MoU, kegiatan ditutup dengan tukar menukar cenderamata dan foto bersama. Rektor USU Dr Muryanto Amin, S Sos, juga menyelempangkan ulos kepada President Director PT AsterFIT Cota Saito, yang dibalas oleh Cota dengan mengenakan Happi, pakaian tradisional samurai Jepang kepada Dr Muryanto Amin.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, penyidik sedang menangani kasus pembubaranpaksa acara Langgem Budoyo, di mana ada atraksi jaran Kepang di Jalan Merpati, Kelurahan Sei Sikambing B, Medan Sunggal, yang dilakukan oleh Ormas FUI. Pelakunya sudah diamankan.

”Polrestabes telah melakukan penyelidikan terkait kasus keributan pertunjukkan Langgem Budoyo di Kecamatan Medan Sunggal dan telah mengamankan terduga pelaku berinisial S,” katanya, Jumat (9/4).

Hadi menerangkan, hasil gelar perkara kasus keributan acara kuda kepang itu telah dilakukan Ditreskrimum Polda Sumut dan berkas perkaranya yang sebelumnya ditangani oleh Polsek Medan Sunggal, sekarang sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polrestabes Medan dan dibackup Poldasu.”Kita mengimbau kepada masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadan ini untuk menahan diri, saling menghormati, tidak mudah tersulut dan terprovokasi atas kasus tersebut,” imbaunya.

Baca juga: Pertunjukan Jaran Kepang Dibubarkan di Medan Sunggal

Seperti diberitakan, pembubaran paksa pertunjukan Jaran Kepang berujung adu jotos viral di media sosial. Dalam video rekaman, anggota FUI Medan tampak mengenakan baju hitam dan baret merah tengah membubarkan Jaran Kepang.  Salah seorang perempuan yang mengenakan kaos hijau hitam tak terima kegiatan itu dibubarkan. Dia mengatakan pertunjukan Jaran Kepang sudah biasa digelar di desa tersebut. Apalagi mereka telah meminta izin untuk menggelar pertunjukan itu. Namun, salah seorang anggota FUI Medan yang tak senang mendapat jawaban itu maju dan meludahi perempuan tersebut. Warga tersulut emosi. Keributan tak terelakkan, warga terlibat baku hantam dengan anggota ormas Islam tersebut. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Meryl Rauli Saragih mengapresiasi Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang menjadikan kawasan heritage Kesawan menjadi Kesawan City Walk The Kitchen Of Asia dan telah diresmikan beberapa minggu lalu. Meryl meyakini, progam ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan di masa mendatang.

“Ini terobosan baru dan yang membuat kita bangga di mana Bobby langsung mengeksekusi progam tersebut tidak hanya cakap-cakap,” kata Meryl dalam keterangannya kepada wartawan, kemarin (9/4/2021).

Meryl mengaku sangat terkesab setelah berkunjung ke Kesawan City Walk pada Hari Minggu lalu. “Iya saya sudah berkunjung dan menarik kok, dan cukup layak menjadi destinasi wisata kuliner baru di Kota Medan,” ungkap Meryl.

Konsep penggabungan nilai sejarah dan pengembangan ekonomi lokal berbasis kuliner khas Medan yang di kawasan Kesawan City Walk, menurut anggota DPRD Sumut yang dekat dengan kalangan milenial ini, merupakan konsep yang tepat, “Saya yakin jika Kesawan City Walk mampu menarik masyarakat untuk berkunjung. Apalagi di sana menampilkan kuliner khas jadi ke depannya saya yakin kawasan tersebut memiliki nilai jual dari sisi parawisata,” imbuh mantan Juru Bicara Tim Pemenangan Bobby-Aulia dalam Pilkada 2020 lalu ini.

Meryl juga menceritakan, di Kesawan City Walk disediakan lapak untuk UMKM yang sudah terdaftar dan menjadi binaan dinas koperasi untuk berjualan, dan yang lebih membahagiakan di mana perizinan dibantu oleh pemko serta tidak dipungut biaya apapun bagi yang mau berjualan di Kesawan.

“Saya tanya ke pelaku UMKM di sana, katanya semua ini gratis tidak ada pungutan apapun. Kemungkinan nanti ada iuran untuk kebersihan dan tentu ini masih  wajar,” terang Anggota Komisi A DPRD Sumut tersebut.

Terkait protokol kesehatan, Meryl menambahkan, para pedagang dan pengunjung semuanya mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Hal ini sudah bagus, karena memang kita tetap harus menerapkan disiplin protokol. Para pedagang di sini juga sudah divaksin semua. “Saya mengapresiasi pemko dalam hal ini Wali Kota Medan untuk mendukung heritage Kota Medan dan kulinernya sebagai The Kitchen of Asia, saya harapkan ke depannya pemko juga mendukung dan memfasilitasi untuk sertifikasi dan pengurusan HAKI UMKM di Kota Medan serta pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan supaya UMKM di Kota Medan bisa naik kelas,” pungkas politisi yang dikenal humble tersebut. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BPJS Kesehatan Cabang Medan mengajak masyarakat memanfaatkan dan mengoptimalkan pelayanan tanpa tatap muka untuk pelayanan administrasi Peserta JKN-KIS. Layanan dapat diakses dengan beberapa cara, yaitu melalui aplikasi Mobile JKN, Care Center BPJS Kesehatan 1500 400, dan Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (Pandawa) dengan nomor 08116791003.

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan, Rahman Cahyo mengatakan, optimalisasi layanan tanpa tatap muka tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam menekan angka penularan Covid-19 khususnya di Kota Medan. “Layanan pada pelayanan tanpa tatap muka juga sama dengan pelayanan dengan tatap muka antara lain pendaftaran peserta baru, peralihan segmen kepesertaan ke peserta mandiri, perubahan fasilitas kesehatan, perubahan identitas, permohonan pelayanan informasi,” kata Rahman saat temu ramah di Medan, Jumat (9/4).

Dia menuturkan, dalam sehari peserta JKN-KIS yang mengakses layanan tanpa tatap muka sekitar 300 orang. “Ada yang melakukan perubahan data, peralihan kepesertaan, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Rahman menyebutkan, selain pelayanan yang telah disampaikan tersebut, layanan juga bisa diakses melalui website www.aline-kcmedan.com. Di sisi lain, khusus untuk layanan kepada badan usaha yang pekerjanya terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS juga terdapat layanan tanpa tatap muka yaitu melalui layanan Elektronik Data Badan Usaha (E-Dabu). Untuk badan usaha dapat mengkases layanan administrasi melalui E-Dabu guna mengelola BPJS Kesehatan karyawan di masing-masing badan usaha.

“E-Dabu juga terdapat versi E-Dabu Mobile yang dapat diakses di masing-masing smartphone HRD badan usaha. Adapun fitur layanan yang ada pada E-Dabu antara lain, fitur perubahan data, pencetakan KIS Digital, cek tagihan iuran, riwayat pembayaran, cek kepesertaan karyawan, dan cek tanggal cut-off pengurusan administrasi karyawan serta informasi kesehatan terkini,” sambung Rahman.

Lebih lanjut dia mengatakan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dapat memberikan layanan konsultasi kesehatan kepada Peserta JKN-KIS melalui aplikasi Mobile JKN. Peserta JKN-KIS dapat melakukan konsultasi kesehatan dengan memilih fitur konsultasi dokter pada aplikasi Mobile JKN.

Ia menambahkan, terkait pelayanan tatap muka masih tetap bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Di samping itu, jumlah pesertanya dibatasi karena untuk mengindari kerumunan. “Layanan tatap muka jam operasionalnya seperti biasa mulai dari pagi pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Selanjutnya, layanan diberlakukan mobile customer service. Artinya, petugas kita mengarahkan peserta untuk mengakses layanan yang dibutuhkan mereka,” ungkapnya.

Disinggung layanan saat bulan puasa, Rahman mengaku sejauh ini belum ada perubahan. Layanan masih tetap seperti pada hari biasanya.”Apabila ada perubahan, tentu akan disampaikan dan disosialiasikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga perumahan Ruzain 6 di Jalan Perbatasan, Kelurahan Suka Maju, Medan Johor melalui Penasehat Hukum, Alansya Putra Pulungan SH dan Reza Rayhan SH, melaporkan dugaan sindikat mafia tanah ke Polda Sumut.

Dalam laporan bernomor STTLP/654/IV/2021/SUMUT/SPKT II ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada Senin (5/4), Alan dan Reza melaporkan dugaan penipuan oleh pengembang perumahan Ruzain 6 berinisial MTN, K, DKK yang diduga sindikat mafia tanah.

“Kita membuat laporan ini kerena kita melihat tidak ada itikad baik dari para terlapor. Kita sudah menyampaikan somasi namun tidak dijawab oleh para terlapor,” kata Alan kepada Sumut Pos, Jumat (9/4).

Diterangkannya kasus ini bermula pada 2012. Terlapor berinisial K, mendapat kuasa dari beberapa orang ahli waris tanah seluas 815 meter persegi yang kini menjadi Perumahan Ruzain 6. Kuasa kepada K itu disebut Alan dibuat notaris berinisial ASP dengan akte nomor 12 dan 14.

Berbekal kuasa itu, K dipertemukan terlapor MI dengan terlapor MTN sehingga terjadi kerjasama bangun bagi antara mereka pada 2017. Kerjasama itu pun, dikatakannya dituangkan dalam dalam akte nomor 25 dan 27.”Tanggal 23 Mei 2017, terlapor K memberi kuasa kepada terlapor MTN sebagaimana surat kuasa nomor 25, 26, 27 dan 28, untuk mengurus surat-surat, pembangunan dan jual beli kepada pihak lain atas tanah a quo,” imbuh Alan.

Setelah pembangunan perumahan Ruzain 6 berjalan dan dipasarkan, keempat klien mereka masing-masing membeli satu unit rumah dan sebidang tanah. Namun sampai saat ini, pembangunan rumah dan pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik yang dibeli kliennya tak kunjung selesai klien mereka mengalami kerugian sekitar Rp2 miliar.

“Hambatannya karena kita dapati semua terlapor ternyata tidak ada tercantum namanya dalam sertifikat tanah. Kami menduga semua terlapor tidak memiliki legal standing untuk melakukan tindakan hukum. Parahnya, tanggal 17 Februari 2021 terlapor K memasang plang di atas tanah a quo itu, melarang orang masuk dan menyatakan tanah tersebut miliknya berdasarkan SHM 163, 164 dan 1752,” pungkasnya.

Reza menambahkan, pihaknya menilai adanya ketidakwajaran dalam surat kuasa yang diberikan ahli waris kepada terlapor K. Dia curiga pengurusan data dan berkas yang berkaitan dengan orang yang memiliki hak atas tanah a quo itu dan ahli warisnya diduga dilakukan dengan cara yang tidak benar.

Oleh karena itu, pihaknya juga menduga perbuatan para terlapor adalah sindikat yang terorganisir untuk melakukan serangkaian perbuatan jual beli atas tanah yang bukan haknya yang biasa disebut sebagai mafia tanah. Hal itu diperkuat dengan adanya temuan mereka di website Pengadilan Negeri Medan, nama yang sama dengan terlapor K pernah menjadi terdakwa dan divonis bersalah atas kasus seperti ini dengan notarisnya juga berinisial ASP, sama dengan kasus ini.

“Karenanya kita berharap kepada Polda Sumut untuk dapat mengusut tuntas kasus ini. Terlebih, Kabareskrim Polri juga telah bertekad memberantas mafia tanah. Kita meyakini, Polda Sumut akan dapat mengungkap kebenaran dalam kasus ini secara objektif dan terang benderang,” pungkasnya. (prn/ila)

Teks foto

TUNJUKKAN: Kuasa hukum warga Perumahan Ruzain 6, Kecamatan Medan Johor, Alansya Putra Pulungan SH (kanan) dan Reza Rayhan SH tunjukkan bukti laporan ke Polda Sumut, atas dugaan sindikat mafia tanah. IST

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan jika pusat kuliner Ramadhan Fair Kota Medan tidak akan dibuka dalam suasana Ramadan 1442 H tahun ini. Sama seperti tahun 2020 atau Ramadan 1441 H yang lalu, Ramadhan Fair di Kota Medan tahun ini tidak dibuka karena situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda.

“Ramadhan Fair sama seperti tahun lalu, tahun ini tetap belum bisa kita buka. Ini kita lakukan untuk menghindari kerumunan, menjaga prokes. Itu saja,” ucap Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan, Drs H Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Kamis (8/4).

Namun begitu, Agus mengatakan, jika The Kitchen of Asia di kawasan Kesawan tetap akan dibuka saat bulan puasa tahun ini. Apalagi, Pemko Medan telah mengatur dengan baik, agar protokol kesehatan tetap dijaga di kawasan tersebut. “Kalau angkringan dan pedagang UMKM di Kesawan tetap buka di bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah saat ini para pedagang UMKM di kawasan Kesawan sudah cukup lengkap, respon masyarakat pun positif. Sesuai target Pemko Medan, kita berfokus mengembangkan kawasan Kesawan,” ujarnya.

Dikatakan Agus, selama ini, pedagang kuliner di kawasan Kesawan memang mulai menjajakan dagangannya sekitar pukul 18.00 WIB. Bahkan sebagian lainnya, banyak yang baru mulai menjajakan dagangannya pada pukul 19.00 WIB. Namun untuk di bulan Ramadan nanti, pihaknya berkeinginan untuk memajukan jadwal operasi The Kitchen of Asia. Hal itu dilakukan, untuk memfasilitasi masyarakat atau pengunjung The Kitchen of Asia agar dapat menikmati jajanan kuliner di kawasan Kesawan sambil berbuka puasa.

“Rencananya memang begitu, kalau bisa jam operasionalnya dimajukan jadi jam 5 (sore). Supaya nantinya pengunjung bisa datang ke sana dan berbuka puasa di sana. Kita usahakan lah, agar bisa memfasilitasi masyarakat yang mau berbuka puasa. Kebetulan di kawasan Kesawan kan ada 2 masjid yang dekat, jadi bisa Salat Maghrib juga di sana,” ujarnya.

Hanya saja, kata Agus, hal itu masih akan dibicarakan dan diajukan kepada Wali Kota Medan.

“Ya kita izin dulu ke Pak Wali. Kalau diizinkan, ya bisa saja kita buka lebih awal. Saya rasa bukan hal yang sulit untuk menginformasikan kepada para pelaku UMKM di sana, bahwa nantinya di bulan Ramadan, kita mau jam operasional agar bisa memfasilitasi masyarakat berbuka puasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin, meminta Dinas Pariwisata serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan untuk berpikir keras terkait meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan di tahun 2021 ini akibat belum dibukanya Ramadhan Fair.

“Setahu kita, Ramadhan Fair itu menghasilkan PAD yang cukup besar untuk Kota Medan walaupun hanya beroperasi selama 1 bulan. Kita dukung Pemko Medan yang tidak membukanya di tahun ini karena masih dalam situasi pandemi, tapi kita juga meminta Dinas Pariwisata serta Dinas Koperasi dan UMKM agar segera mencari cara untuk menghasilkan PAD pengganti Ramadhan Fair,” tegas Duin.

Politisi PDIP ini pun mengaku sangat mendukung langkah Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam mengembangkan kawasan Kesawan sebagai salah satu pusat kawasan Pariwisata di Kota Medan dengan didukung sebagai kawasan Heritage dan Pusat Kuliner The Kitchen of Asia. Tentunya, kawasan ini diharapkan sebagai salah satu kawasan penghasil PAD bagi Pemko Medan, apabila OPD terkait dapat mengelolanya dengan baik. “Saya harapkan, kalaupun nantinya kawasan Kesawan ini akan memfasilitasi masyarakat yang ingin berbuka puasa, maka segera lah sosialisasikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya juga turut mendorong majunya jam operasional The Kitchen of Asia di Kawasan Kesawan selama Bulan Ramadan. Pasalnya, hal itu dapat meningkatkan kunjungan masyarakat ke kawasan Kesawan.

“Tapi kita juga berharap agar OPD terkait dapat mengawasi jalannya prokes secara baik. Komisi I nantinya akan mencoba berkomunikasi juga soal hal ini, apakah memungkinkan untuk dimajukannya jam operasional atau tidak,” pungkasnya. (map/ila)