JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa yang mengguncang Jawa Timur, kemarin. Jokowi turut mengingatkan, Indonesia rawan bencana lantaran berada di wilayah ring of fire atau cincin api.

“Dan saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah ring of fire, di wilayah cincin api oleh karena itu aktivitias alam dapat terjadi setiap saat baik itu gempa dan yang lain-lainnya, kapan saja,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4).

Jokowi pun mengingatkan para kepala daerah di Indonesia agar mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama. Terutama dalam hal meningkatkan kewaspadaan akan bencana alam.

“Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” kata dia.

Sementara, terkait gempa di Jawa Timur, Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Selain itu, juga untuk segera mencari korban yang tertimpa reruntuhan. “Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR serta Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajaran aparatur terkait lainnya juga Pemprov, pemerintah kota dan kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan dan melakukan segera, melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” papar Jokowi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga saat ini, total rumah rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Malang dan sekitarnya bertambah menjadi 2.848 unit. Rinciannya, rumah dengan kerusakan berat tercatat sebanyak 642 unit, rumah dengan kerusakan sedang tercatat 845 unit, dan rumah dengan kerusakan ringan tercatat 1.361 unit.

“Jadi kalau kita lihat ada 642 unit rumah rusak berat, 845 unit rumah rusak sedang, dan 1.000 lebih rumah rusak ringan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam konferensi pers, Minggu (11/4).

Sementara itu, kerusakan terhadap fasilitas umum (fasum) juga bertambah menjadi 179 unit, dibandingkan data Minggu pagi yang dilaporkan sebanyak 150 unit fasum rusak. “179 unit fasilitas umum rusak, jadi lumayan bertambah pada fasilitas umum,” ucapnya.

Sedangkan, menurut Raditya, untuk korban meninggal dunia tidak mengalami penambahan. Hingga Minggu (11/4) BNPB mencatat ada 8 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka sedang, 1 orang luka berat berat, dan 36 orang luka ringan akibat gempa bumi bermagnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Malang dan sekitarnya. “Sampai hari ini tercatat korban jiwa meninggal dunia 8 orang, 5 orang di Lumajang dan 3 di Malang dan ini yang kami dapatkan,” ujar Raditya. Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo mengguncang Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (10/4/2021) pukul 14.05 WIB. Titik episentrum gempa diketahui berada di laut dengan jarak 96 kilometer selatan Kota Kepanjen, Malang, pada kedalaman 80 kilometer. Selain di selatan Jawa Timur, gempa itu juga dirasakan di Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan sekitarnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terus menerima laporan dampak gempa di selatan Jatim. ’’Sampai petang ini (tadi malam, Red), laporan yang sampai ke kami, ada warga yang meninggal dunia dari Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, maupun Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, karena tertimpa longsoran saat gempa terjadi. Dan ada lagi yang dilarikan ke rumah sakit,’’ kata Khofifah kemarin petang.

Menurut Khofifah, dampak gempa paling parah ada di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Dampit dan Jabung. Lalu, di Kecamatan Tempursari dan Pronojiwo di Kabupaten Lumajang serta Kecamatan Wates dan Binangun di Kabupaten Blitar.

Dari data yang dihimpun BPBD Jawa Timur, ada banyak rumah rusak, baik ringan, sedang, maupun berat. Semua sedang didata sambil dilakukan evakuasi warga. Selain rumah warga, ada rumah sakit dan puskesmas yang dilaporkan mengalami kerusakan seperti RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar serta Puskesmas Turen.

Khofifah meminta Forkopimda Jatim bersama tiga bupati terus melakukan koordinasi. Besok insya Allah saya ke lokasi. Yang jelas, evakuasi dan pendataan hingga kini terus kita lakukan,’’ tegasnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mengintruksikan BNPB untuk memonitor dan mengawasi dampak gempa tersebut. “Saya sudah kontak terus dengan Kepala BNPB Pak Doni Monardo kemudian saya juga menugaskan Deputi Kemenko PMK bidang kebencanaan untuk mendata memantau perkembangan gempa,” ucap dia dalam keterangannya, Minggu (11/4).

Muhadjir menegaskan akan terus memantau perkembangan dari dampak gempa. Dia juga menyampaikan akan turun ke lapangan mengecek dampak yang timbul akibat gempa.

“Saya stand by sambil berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan akan segera turun ke lapangan. Kita lihat dulu perkembangannya,” ucapnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, bencana gempa bumi di Jawa Timur ini belum menjadi bencana nasional. Karena itu, dia meminta agar pemerintah daerah dapat menangani dampak kerusakan yang terjadi.

Pemerintah pusat, kata Menko PMK, juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait penanganan pascabencana gempa. “Karena itu saya sarankan bencana gempa di selatan Jawa Timur ini cukup di-handle oleh masing-masing daerah, dan nanti akan saya koordinasikan,” ujar dia. (jpc/kps/dtc)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – DPR RI telah menyetujui peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini pun membuat Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro, sedih.

“Saya pribadi merasa tidak enak dan sedih. Saya ini jadi Menristek terakhir, karena Kemenristek tidak lagi jadi kementerian yang berdiri sendiri,” kata Bambang dalam diskusi daring, Minggu (11/4).

Salah satu alasan peleburan ini, kata dia, karena terdapat pihak yang merasa bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional  (BRIN) harus menjadi badan lembaga mandiri. Hal inilah yang membuat Peraturan Presiden (Perprs) BRIN tidak segera diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), meskipun sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2020.

“Perpres itu tidak pernah diundangkan oleh Kemenkumham, sudah ditandatangani tapi belum diundangkan, jadi tidak efektif karena tidak diundangkan,” ujarnya.

Dirinya pun juga meminta maaf kepada seluruh pihak di BRIN. Sebab, selama lebih dari satu tahun ini tidak memiliki kejelasan akan status mereka.

“Saya mohon maaf karena selama setahun mereka tidak punya status yang jelas, tapi saya juga terima kasih karena sebagai relawan mereka tetap bekerja. BRIN yang harusnya menjadi utuh, lengkap dengan eselonisasi dan deputi, itu tidak pernah muncul,” tutur dia.

Ia pun menghormati keputusan tersebut. Terkait posisi dan format BRIN selanjutnya, ia mengaku tidak mengetahuinya. “Itu keputusan yang sudah diambil, saya belum tau detilnya gimana dan itu lah yang akan berlangsung, nggak tau BRIN formatnya gimana,” imbuhnya.

Lalu, apa yang terjadi dengan para Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di bawah Kemenristek/BRIN pun dia juga belum mengetahui. Kemungkinan, semua akan dilebur menjadi satu dalam BRIN.

“Saya juga susah menebak, karena kalau versi saya para LPNK itu eksis sebagai institusi, hanya statusnya yang berubah, dari LPNK yang sifatnya birokratis menjadi lembaga penelitian yang tidak birokratis tapi tetap membawa nama masing-masing, tapi ada versi yang menginginkan semua dilebur ke dalam BRIN. Ini tentu kita harus menunggu gimana perkembangannya,” pungkas dia.

Menyikapi penggabungan dua kementerian ini, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menilai, penggabungan ini akan membuat target dalam menciptakan SDM Unggul Indonesia tidak fokus. Terlebih kata dia, Kemendikbud saat ini terlalu banyak program yang membuat publik bingung.

“Ini sepertinya konsep pembangunan SDM Unggul tidak sematang pembangunan infrastruktur di periode pertama. Sekarang Kemendikbud saja enggak efektif. Programnya tida jelas, ini ditambahin lagi, bakal makin kacau,” ungkapnya kepada JawaPos.com (grup Sumut Pos), Minggu (11/4).

Namun, tercapainya target SDM Unggul, Indonesia Maju ini bisa disiasati dengan dilakukannya reshuffle menteri. “Kecuali menterinya (Mendikbud) ganti,” tuturnya.

Untuk diketahui, saat ini Kemendikbud dipimpin oleh Nadiem Makarim dan Kemenristek dikepalai Bambang Brodjonegoro. Jika harus memilih di antara dua orang tersebut untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Indra akan memilih Bambang Brodjonegoro.

“Bambang Brodjonegoro lah, karena ada kakak beliau Pak Satryo (Soemantri Brodjonegoro) yang tokoh pendidikan tinggi (ilmuwan). Artinya grupnya bakal lebih jelas dibanding sekarang,” jelasnya.

Begitu pula dengan ayahnya, Soemantri Brodjonegoro yang merupakan Mendikbud Indonesia periode Maret-Desember 1973. Pria yang meninggal pada saat masih menjabat Mendikbud itu pun diketahui pernah menjadi Rektor Universitas Indonesia periode 1964-1973.

Sementara posisi Nadiem sendiri, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai bahwa Nadiem cocok mengepalai Kementerian Investasi. Pasalnya, sebelum menjadi Mendikbud, Nadiem merupakan pendiri perusahaan yang kini memiliki status decacorn, yakni Gojek.

“Kalau itu kan udah punya track record, punya investasi di perusahaan digital, lalu menggerakkan sektor non formal itu punya record, tapi kalau soal pendidikan itu justru publik mempertanyakan, ketemunya di titik mana (tidak ada hubungan dengan pendidikan), sehingga banyak kebijakan yang gagap dan kelihatan tidak genuine dari diri dia sendiri,” terang dia kepada JawaPos.com.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Hendarman menyambut baik penggabungan ini. Pihaknya akan menunggu perkembangan resmi perihal tersebut. “Kemendikbud menyambut baik segala perubahan untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Mari kita tunggu pengumuman resmi oleh Bapak Presiden terkait penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud ini,” jelasnya kepada wartawan.

Jika Bambang Brodjonegoro menjadi Mendikbud, lantas bagaimana dengan Nadiem Makarim? Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, itu adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun yang pasti, menteri harus memiliki rekam jejak yang bagus.

“Saya pikir perlu mendengarkan suara publik, orang yang punya track record panjang soal mengelola pendidikan, kalau pak menteri (Nadiem) sekarang kan nggak punya track record pendidikan, lalu dipaksakan sehingga banyak kebijakan yang di lapangan bermasalah,” jelasnya kepada JawaPos.com, Minggu (11/4).

Menurut dia, jika terjadi perubahan menteri, kriteria yang harus ada tentunya memiliki kiprah di bidang yang akan ditanganinya. Lalu, yang pasti dia bagian dari kelompok-kelompok yang memiliki integritas tinggi pada pendidikan.

“Terkahir tentu dia visioner, banyak orang punya rekam jejak, tapi rekam jejak yang biasa-biasa saja, sekarang kan kita ini dihadapi tantangan luar biasa soal teknologi, 4.0, pandemi sehingga dia harus kreatif, inovatif dan juga kolaboratif,” kata Ubaid.

Dirinya juga menilai bahwa Nadiem akan cocok sebagai Menteri Investasi. Pasalnya, sebelum menjadi Mendikbud, Nadiem merupakan pendiri perusahaan yang kini memiliki status decacorn, yakni Gojek. Oleh karenanya, Nadiem merupakan salah satu yang pantas menempati posisi tersebut apabila benar akan terjadi reshuffle.

“Kalau itu kan udah punya track record, punya investasi di perusahaan digital, lalu menggerakkan sektor non formal itu punya record, tapi kalau soal pendidikan itu justru publik mempertanyakan, ketemunya di titik mana (tidak ada hubungan dengan pendidikan), sehingga banyak kebijakan yang gagap dan kelihatan tidak genuine dari diri dia sendiri,” paparnya. (jpc)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah menjadi momen yang paling ditunggu masyarakat untuk menentukan awal ibadah puasa. Sebelumnya, Muhammadiyah telah menentukan awal Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada 13 April 2021 mendatang. Sementara, Nahdlatul Ulama (NU) baru melaksanakan rukyatul hilal hari ini, Senin (12/4).

Begitu juga dengan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag), akan menggelar sidang isbat atau penetapan awal Ramadan 1442 Hijriah pada sore ini. Sidang isbat ini akan disiarkan secara daring dan luring di gedung Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Menag Yaqut Cholil Qoumas akan memimpin jalannya sidang isbat pada pukul 16.45 WIB. Kemenag juga turut mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII untuk hadir dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Insyaallah, sidang isbat awal Ramadan digelar 12 April 2021. Karena masih pandemi, sidang akan kembali digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin melalui keterangan tertulis.

Kamaruddin menerangkan sidang isbat itu digelar pada 29 Syakban sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. “Karenanya, sidang isbat awal Ramadan ini digelar pada 29 Syakban yang bertepatan 12 April 2021,” tuturnya.

Rangkaian sidang isbat nantinya akan diawali dengan penjelasan posisi hilal dan pelaksanaan rukyatul hilal awal Ramadan. Penetapan awal Ramadan adalah jika posisi hilal berada di ufuk berkisar 2 derajat 37 menit sampai 3 derajat 36 menit. Kemenag mencatat ada 86 titik yang akan memantau proses rukyatul hilal. “Di Jakarta, rukyatul hilal antara lain akan dilaksanakan di gedung Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, Masjid KH Hasyim Asy’ari, dan Masjid Al Musyari’in Basmol,” ucapnya.

Kamaruddin mengatakan sejumlah instansi turut terlibat dalam sidang isbat penentuan awal Ramadhan 1442 Hijriah. Instansi yang terlibat adalah Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama, Lapan, BMKG, serta dubes negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. “Sidang isbat akan dipimpin oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas. Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII untuk hadir dalam sidang,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam Agus Salim mengatakan, rangkaian sidang isbat penentuan awal Ramadan digelar tiga sesi. Pertama, pemaparan posisi hilal oleh anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag. Sesi kedua mengenai mengenai penentuan awal Ramadan yang akan dilakukan setelah salat magrib. Sesi ini digelar secara tertutup. “Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat oleh Menteri Agama yang akan disiarkan TVRI dan medsos Kemenag,” ucapnya. (dtc)