SIMBOLIS: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba, Kadis Pendidikan, Jonni Waslin Purba dan Kadis Kesehatan, Ruspal Simarmata secara simbolis menyerahkan SK pengangkatan kepada PNS di GOR Sidikalang, Selasa (9/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengambil sumpah janji dan menyerahkan surat keputusan (SK) 253 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dairi formasi tahun 2018. Pengambilan sumpah janji dan penyerahan SK dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Sidikalang, Selasa (9/3).
SIMBOLIS: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba, Kadis Pendidikan, Jonni Waslin Purba dan Kadis Kesehatan, Ruspal Simarmata secara simbolis menyerahkan SK pengangkatan kepada PNS di GOR Sidikalang, Selasa (9/3).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dapot Hasudungan Tamba menyatakan ke 253 PNS yang menerima SK tetsebut yakni tenaga pendidik (guru) 165 orang, tenaga kesehatan 69 orang dan tenaga administrasi sebanyak 19 orang.
Bupati Eddy KA Berutu dalam sambutannya menyampaikan, sumpah janji yang disampaikan merupakan janji kepada masyarakat dan negara untuk mengabdi dengan baik.
“Jalankanlah tugas dan fungsi Anda sebagai apartur sipil negara. Dengan menghayati sumpah janji yang saudara ucapkan. Kalian harus mampu menunjukkan komitmen. Masyarakat Dairi menanti karya kalian, karena kembali bertambah PNS di Dairi,” ucap Eddy.
Eddy menyatakan banyak di luar sana yang bercita-cita jadi PNS. Tapi untuk saat ini, yang mendapat kesempatan sehingga kalian harus menunjukkan kinerja baik.
“Sebagai PNS kalian terikat aturan dan kode etik yang jelas. Untuk itu perlu berpikir jauh ke depan sebagai konsekuensi sebagai PNS,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir Kepala Dinas Pendidikan, Jonni Waslin Purba, Kadis Kesehatan, Ruspal Simarmata, Sekretaris BKPSDM, Roy Sinaga dan Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata.(rud/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo berkomentar soal Vaksin Nusantara yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Presiden Joko Widodo.
Vaksin Covid-19 buatan dalam negeri ini sebelumnya memicu polemik terkait kajian saintifik. Jokowi mengatakan Indonesia berupaya menciptakan vaksin dan obat Covid-19 sendiri. Namun, ia mengingatkan agar upaya-upaya itu tetap mengikuti kaidah ilmiah.
“Untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik,” kata Jokowi dalam pidato yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (12/3).
Jokowi mengimbau kaidah-kaidah keilmuan dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga meminta proses itu digelar secara terbuka, transparan, dan melibatkan para ahli.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai penting semua persyaratan tersebut, sebab publik butuh bukti bahwa vaksin buatan dalam negeri dibuat secara hati-hati dan ilmiah. “Dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya,” ujarnya.
Adapun vaksin Nusantara yang diinisiasi mantan Menkes Terawan Agus Putranto memulai tahap uji klinis kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang, Selasa (16/2).
Pengembangan vaksin ini menuai kontroversi setelah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito membeberkan beberapa hal dalam penelitian Vaksin Nusantara yang menurutnya tidak sesuai kaidah medis.
Salah satu hal yang disorotinya yakni terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik. “Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD Gatot Subroto, tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi,” kata Penny dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (10/3).
Padahal, menurut dia,, setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan keselamatan subyek penelitian.
Penny juga menyoroti Vaksin Nusantara tak lewati uji praklinis kepada hewan. Karena itu, BPOM belum berani memberi izin untuk memulai uji klinis ke manusia.
Usai pernyataan itu, sejumlah anggota dewan mencecar BPOM dan Kementerian Kesehatan yang hadir dalam rapat. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menuding BPOM tak independen karena menghambat proses Vaksin Nusantara.
Di rapat yang sama, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyerukan untuk membuang vaksin dari luar negeri. Ia beralasan BPOM pilih kasih dalam menguji Vaksin Nusantara.
“Saya minta, setiap vaksin yang datang ke RI ini protokolnya dibuat sama. Tolong itu AstraZeneca jangan pakai dulu, kalau perlu buang saja itu lalu pulangkan, walaupun itu vaksin gratis. Karena protokolnya tidak sama dengan kemarin Sinovac itu,” kata Saleh.
Untuk diketahui, saat ini Indonesia tengah mengembangkan vaksin Covid-19 yang diberi nama vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara. (kps/net)
VAKSIN: Sejumlah petugas memindahkan vaksin yang baru tiba di Medan, belum lama ini.istimewa/sumut pos.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi gelombang pertama. Hal ini imbas masa kedaluwarsa vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac, hanya berlaku enam bulan.
VAKSIN: Sejumlah petugas memindahkan vaksin yang baru tiba di Medan, belum lama ini.istimewa/sumut pos.
Masa kedaluwarsa di kemasan Sinovac tercatat sampai 2023, namun dipercepat menjadi 25 Maret 2021. Nadia mengatakan percepatan itu wajar dilakukan untuk vaksin yang dikeluarkan melalui izin penggunaan darurat (EUA).
“Kita tahu bahwa izin daripada penggunaan darurat ini adalah maksimum 6 bulan sehingga memang kita harus mempercepat proses penyuntikan. Saat ini kita tahu sudah hampir 300 ribu dosis per hari penyuntikannya,” kata Nadia dalam agenda bincang sehat yang disiarkan melalui live Instagram @radiokesehatan, Jumat (12/3).
Dengan target percepatan itu, Nadia mengaku masih ada beberapa hambatan. Salah satunya distribusi vaksin menuju sejumlah wilayah yang akses jalannya masih terbatas atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.
Pihak PT Bio Farma (Persero) sebelumnya menyatakan seluruh vaksin gelombang pertama yang masa kedaluwarsanya akan habis pada 25 Maret 2021 sudah didistribusikan awal Januari 2021 lalu. Selanjutnya, vaksin tersebut akan segera digunakan untuk proses vaksinasi Covid-19.
“Jadi dengan potensi terjadinya kedaluwarsa ini kita akan selalu mendorong, ini tantangan kita terutama di daerah yang terpencil, terluar, dan terdalam untuk segera mereka melakukan vaksinasi mengingat vaksinasi ini waktunya untuk masa penggunaannya cukup singkat,” jelas Nadia.
Masa kedaluwarsa vaksin Sinovac sempat menjadi pertanyaan publik. Sebab, bila vaksin sudah kedaluwarsa, beberapa ahli menyebut program vaksinasi yang dilakukan akan sia-sia atau tidak memberikan efikasi pada tubuh manusia.
Merespons hal itu, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac Kusnandi Rusmil menjelaskan meski sudah habis masa kedaluwarsa, ada masa perpanjangan penggunaan vaksin. Hal itu sesuai aturan milik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dampak penggunaan vaksin kedaluwarsa bisa mengurangi sensitivitas vaksin sehingga antibodi yang ditimbulkan dari vaksin menjadi rendah. Khusus untuk Sinovac yang kedaluwarsa, tidak akan membentuk antibodi.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan per data Kamis (11/3) mencatat sebanyak 3.696.059 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona di Indonesia. Jumlah itu baru memenuhi 2,03 persen dari target vaksinasi sebanyak 181.554.465 penduduk Indonesia.
AstraZeneca Picu Pembekuan Darah?
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah terus mengikuti perkembangan isu terkait vaksin Covid-19 AstraZeneca. Penggunaan vaksin ini akan terus dipantau sehingga jika terdapat kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) dapat segera diambil langkah-langkah penanganan yang sesuai.
Hal ini Wiku sampaikan dalam merespons kabar 8 negara Eropa yang menghentikan sementara penyuntikan vaksin AstraZeneca menyusul adanya laporan pembekuan darah pasien usai vaksinasi.
“Adanya monitoring kemunculan kejadian ikutan pasca-imunisasi atau KIPI dari pelaksanaan vaksinasi apapun produk ini (AstraZeneca) terus dilakukan oleh fasilitas kesehatan pelaksana vaksinasi yang diawasi terpusat oleh Badan POM dan dianalisis lebih lanjut oleh Komnas KIPI,” kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/3).
Wiku memastikan, hingga saat ini vaksin AstraZeneca belum disuntikkan ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksin ini telah tiba di Tanah Air beberapa waktu lalu, penggunaannya masih menunggu ketentuan dari Kementerian Kesehatan. “Sampai saat ini vaksin AstraZeneca belum disuntikkan untuk target vaksinasi nasional, mengikuti proses alokasi yang akan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia),” kata dia.
Menurut Wiku, pada prinsipnya vaksin AstraZeneca yang sudah ada di Indonesia aman digunakan. Sesuai dengan pernyataan Europan Medicine Agency (EMA), saat ini tidak ada indikasi bahwa vaksinasi AstraZeneca menyebabkan pembekuan darah. Perihal pembekuan darah ini juga tidak terdaftar sebagai efek samping dari vaksin buatan Inggris itu.
Faktanya, menurut Wiku, lebih dari 10 juta vaksin AstraZeneca yang telah digunakan tidak menunjukkan bukti peningkatan risiko emboli paru ataupun trombosis vena dalam golongan usia, jenis kelamin, dan golongan lainnya di berbagai negara.
“Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kejadian sejenis ini secara signifikan lebih rendah pada penerima suntikan vaksin dibandingkan dengan angka kejadian pada masyarakat umum,” kata dia. Kendati demikian, Wiku memastikan, pemerintah terus memantau kemungkinan munculnya KIPI.
Hingga Kamis (11/3) ada delapan negara Eropa yang menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Kedelapan negara tersebut yakni Denmark, Austria, Islandia, Norwegia, Estonia, Latvia, Lituania, dan Luksemburg. Adapun Badan Obat-obatan Eropa (EMA) mengungkapkan, sampai 9 Maret ada 22 kasus pembekuan darah dari 3 juta orang lebih yang divaksinasi di Wilayah Ekonomi Eropa.
Kemenkes: Vaksin AstraZeneca Aman
Menanggapi isu AstraZeneca, Kubir Vaksinasi dari kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyebut sejauh ini vaksin virus corona (covid-19) asal perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca aman digunakan untuk populasi Indonesia.
Nadia berpedoman kepada hasil evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) AstraZeneca, pada Selasa (9/3).
“Bahwa kalau sudah ada EUA, ini artinya aspek safety penggunaan vaksin sudah dikaji dan mendapat masukan dari ITAGI, para ahli dari spesialis yang berkecimpung di bidang tersebut,” kata Nadia dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (12/3).
Nadia sekaligus menegaskan bahwa BPOM merupakan badan yang berkompeten dan independen, yang telah dipercayai sepenuhnya untuk mengurusi ihwal EUA segala vaksin covid-19 yang akan digunakan di Indonesia sepanjang perjalanan ini.
Oleh sebab itu, Nadia meminta publik untuk tetap menunggu keputusan lanjut dari BPOM terkait penggunaan vaksin AstraZeneca. “Nanti kalau memang ada perubahan dari peruntukkan atau kita sebutnya indikasi vaksin ini, tentunya ini akan kita rubah dalam pelaksanaannya,” jelas Nadia.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan ini sekaligus menjelaskan, sebanyak 113.600 vaksin jadi AstraZeneca itu akan dialokasikan sepenuhnya untuk program vaksinasi tahapan kedua yang menyasar petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia (lansia) di Indonesia.
“Dan sampai saat ini BPOM belum memberikan perubahan ya dari vaksin AstraZeneca, jadi kita tentunya akan tetap menggunakan vaksin ini sesuai sasaran kita saat ini di tahap kedua,” pungkas Nadia. (cnn/kps)
Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) PD, khususnya Jhoni Allen Marbun.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Konflik internal di Partai Demokrat, memasuki babak baru yakni saling mengadukan lawan secara hukum. Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) PD ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sebaliknya, kubu KLB PD dengan ketua umum terpilih Jenderal Purnawirawan Moeldoko, menggugat kubu AHY ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).
Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) PD, khususnya Jhoni Allen Marbun.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kubu AHY, mengajukan gugatan hukum ke PN Jakarta Pusat dengan 10 orang tergugat. “Kami akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 10 orang yang tergugat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Jumat (12/3).
Sejumlah nama yang masuk dalam daftar tergugat adalah kader Partai Demokrat yang dipecat beberapa waktu lalu. Namun Herzaky belum mau menyebutkan identitas 10 orang yang dilaporkan itu. Tapi Jhoni Allen Marbun dan Darmizal ditengarai masuk daftar yang digugat.
Menurut Herzaky, 10 orang tersebut telah melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Selain itu, mereka dinilai telah melanggar pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 26 Undang-undang Partai Politik.
Pasal 26 UU Parpol, kata Herzaky, menyebutkan bahwa kader yang telah diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun membentuk partai politik yang sama dengan partai yang memecat mereka. “Itu salah satu pasal saja yang kami sebutkan. Tapi ada pasal-pasal lain yang juga kami sampaikan dalam gugatan ini,” kata Herzaky.
Herzaky berharap pengadilan bisa menjadi benteng terakhir Partai Demokrat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. “Di sini kami mencari keadilan,” ujarnya.
AHY Dilaporkan ke Polisi
Di lain pihak, pengurus PD kubu Moeldoko juga melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Tuduhannya, diduga memalsukan akta pendirian partai dengan memasukkan nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri.
Laporan itu sedianya dilayangkan oleh delapan orang kader Partai Demokrat kubu Moeldoko. Mereka di antaranya Darmizal, Ahmad Yahya, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, hingga Franky Awom.
Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah mengatakan laporan tersebut belum diterima oleh kepolisian pada Jumat (12/3). Menurutnya, penyidik berpendapat bahwa masalah itu harus dikembalikan ke mahkamah partai.
“Kami melakukan perdebatan atau diskusi cukup alot terkait ini. Teman-teman penyidik masih meyakini bahwa ini masih ranahnya UU Partai Politik. Harus dikembalikan di mahkamah partai, partai dengan pemalsuan akta otentik,” kata Rusdiansyah kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/3).
Dia menerangkan penyidik meminta agar pelapor kembali datang ke Bareskrim pada Selasa (16/3) pekan depan. Menurutnya, penyidik bakal memutuskan ihwal perkara tersebut bisa dilanjutkan sebagai laporan atau tidak.
Menurutnya, penyidik memerlukan waktu untuk menelaah berkas dan perkara tersebut lebih lanjut sebelum menentukan sikap. “Untuk hari ini, karena masih perdebatan panjang terkait kewenangan mana tentang yang kami laporkan,” tambahnya lagi.
Rusdiansyah mengatakan pihaknya turut menyertakan sejumlah bukti terkait akta pendirian Partai Demokrat pada 2001. Di akta itu tak terdapat nama SBY sebagai pendiri Partai Demokrat. Dia meyakini bahwa dugaan pemalsuan kasus ini masuk ranah pidana.
Partai Demokrat dilanda dualisme kepemimpinan setelah sejumlah mantan kader dan pendiri partai menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di The Hill Hotel dan resort Sibolangit, Deli, Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Ketua Umum Demokrat hasil kongres sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan KLB di Sibolangit ilegal dan inkonstitusional. KLB tersebut, menurutnya, tidak memenuhi sejumlah syarat yang termaktub dalam AD/ART.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa penyelesaian konflik Demokrat akan berpijak pada tiga hal. Yakni Undang-undang Partai Politik, Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) nomor 34 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Partai dan Pengurus Partai, dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang berlaku saat ini.
“AD/ART yang berlaku yang mana? Yang sekarang masih terdaftar,” kata Mahfud dalam siaran Mata Najwa yang ditayangkan secara live, Rabu (10/3) malam.
Petisi Minta Moeldoko Dicopot
Dari Medan, Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi menyampaikan sikap kepada Pemerintah Indonesia, untuk mencopot jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staff Presiden (KSP).
Perwakilan Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi, Ahmady Meuraxa, mengatakan pecopotan itu untuk membersihkan diri pemerintah dari citra buruk. “Ya, dicopot saja pak Moeldoko dari jabatan KSP,” ungkap Ahmady dalam jumpa pres di Kota Medan, Jumat (12/3) sore.
Ahmady meminta kepada Pemerintah Indonesia bersikap netral menyikapi kisruh di Partai Demokrat. Untuk itu, ia mengajak masyarakat menyampaikan menandatangani petisi pencopotan Moeldoko dari KSP, di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Minggu (14/4) pagi.
“Petisi ini untuk menggalang dukungan dari masyarakat terkait petisi pemberhentian Moeldoko dari KSP melalui situs Change.org,” pungkas Ahmady.
Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi menilai KLB PD tersebut hanya memikirkan Pemilu 2024 mendatang. “Politisi-politisi KLB di Sibolangit bukan negarawan. Karena mereka hanya memikirkan pemilu 2024,” sebut perwakilan Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi lainnya, Berman Sinaga.
Terpisah, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kota Medan memintan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo, mengambil sikap atas kisruh di Partai Demokrat.
“Seperti saya bilang, partai itu milik negara. Bekerja sama untuk membangun negara. Jadi pemerintah jangan diam,” ungkap Ketua DPC Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu.
Ia menegaskan, DPC PD se-Sumatera Utara tetap berkomunikasi dengan DPP PD di bawah kepemimpinan AHY. “Yang kami ketahui, sampai sekarang tidak masalah kok. Semua 33 pengurus Kabupaten/Kota di Sumut solid,” tutur Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, penyelenggaran KLB tidak bisa sembarangan dilaksanakan. Karena ada aturan ditetapkan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat.
“Sekalipun mengaku-ngaku punya hak suara, keabsahannya diragukan. Kita punya mekanisme dengan mengacu ke AD/ART,” kata Burhanuddin.
Melalui petisi, Burhanuddin berharap Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat dan segera mencopot Moeldoko dari jabatannya di KSP. (kps/bbs/gus)
Foto: Bagus Syahputra/Sumut Pos
PETISI: Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi saat memberikan keterangan pers di Kota Medan. Mereka berniat menggalang petisi pemberhentian Jendela Pur Moeldoko dari KSP.
RS Brasil Nyaris Kolaps:
Hampir semua rumah sakit dan unit perawatan intensif (ICU) di Brasil tumbang akibat dihantam lonjakan kasus varian baru virus corona. Varian baru corona yang dikenal dengan P.1 saat ini ditemukan pada sebagian besar pasien Covid-19 di setidaknya enam negara bagian Brasil. P1 juga telah terdeteksi di Amerika Serikat, Inggris, hingga Venezuela.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Temuan-temuan baru kasus mutasi virus SARS-CoV-2 atau Corona di berbagai belahan dunia memunculkan kekhawatiran baru. Mutasi virus dinilai dapat mempengaruhi efektivitas dan kemanjuran vaksin dalam menghasilkan antibodi yang melawan paparan Covid-19 dalam tubuh. Sebelum virus sempat kebal, program vaksinasi di Indonesia diminta agar dipercepat.
RS Brasil Nyaris Kolaps:
Hampir semua rumah sakit dan unit perawatan intensif (ICU) di Brasil tumbang akibat dihantam lonjakan kasus varian baru virus corona. Varian baru corona yang dikenal dengan P.1 saat ini ditemukan pada sebagian besar pasien Covid-19 di setidaknya enam negara bagian Brasil. P1 juga telah terdeteksi di Amerika Serikat, Inggris, hingga Venezuela.
“SEBELUM musuh berubah bentuk, ganti baju dan sebagainya, sistem kekebalan kita harus segera dibentuk,” kata Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Amin Soebandrio, dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (12/3).
LBM Eijkman menyebut ada temuan 48 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 varian N439K di Indonesia. Varian N439K ini memiliki karakteristik untuk lebih menginfeksi seseorang dan memiliki daya ikat ke reseptor yang lebih besar. Dengan studi itu, Amin khawatir N439K bakal ‘kebal’ terhadap vaksin.
“Mutasi ini dikhawatirkan bisa resisten terhadap antibodi yang menetralisasi, sehingga dikhawatirkan juga memengaruhi hasil vaksinasi,” kata Amin.
Amin mengatakan, mutasi virus corona B.1.1.7 berpotensi tidak dikenali antibodi yang telah terbentuk dari vaksinasi, disebabkan karena terjadinya perubahan bentuk virus. “Dikhawatirkan lagi bahwa virus ini nanti tidak bisa dinetralisasi oleh si antibodi setelah vaksinasi,” ujarnya.
Amin mengakui, hingga kini belum menemukan studi terkait daya kecepatan penularan mutasi ini. Ia hanya menjelaskan bahwa varian N439K lebih cepat menginfeksi seseorang. Selain itu, berdasarkan beberapa penelitian, Amin menyebut vairan N439K tak jauh berbeda dengan mutasi virus SARS-CoV-2 yang ada, seperti tingkat keganasan yang tidak jauh berbeda.
“Jadi lebih mudah menginfeksi saja, dan juga dia mungkin bisa melepaskan diri dari antibodi pasca vaksinasi,” jelasnya.
Temuan itu didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan sejumlah pihak, seperti LBM Eijkman, tim peneliti di Universitas Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan.
Kendati demikian, Amin mengatakan, belum ada penelitian yang menyebutkan vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan tak mampu melawan virus. “Memang ada kekhawatiran varian virus B117 ini tidak bisa dinetralisasi antibodi yang terbentuk pascavaksinasi. Namun produsen vaksin yang beredar di Indonesia saat ini telah memastikan vaksinnya masih efektif untuk melawan varian virus ini,” katanya.
Untuk itu, dia meminta agar warga yang menjadi sasaran vaksinasi pemerintah tidak lagi menolak untuk segera mendapatkan suntikan dua dosis vaksin Covid-19. Pemerintah diketahui menargetkan vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap 181,5 juta orang untuk mencapai herd immunity.
Dengan memperhitungkan dua dosis vaksin untuk satu orang, serta mengikuti anjuran WHO agar disiapkan cadangan sebanyak 15 persen, maka Indonesia membutuhkan sebanyak 426 juta dosis vaksin. “Jangan ditunda lagi, tidak usah nolak-nolak lagi, vaksinasilah. Namun, vaksinasi tidak serta menghentikan pandemi, karena tidak berarti setelah kita menerima vaksin 100 persen kebal, tidak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amin mengaku saat ini pihaknya tengah merencanakan pemantauan terhadap efek mutasi virus corona dengan populasi warga yang rampung mendapat vaksinasi dua dosis.
Penelitian itu nantinya akan dijalankan secara acak, untuk kemudian mencari kesimpulan apakah varian virus corona baru yang bermutasi di Indonesia mempengaruhi kinerja vaksin atau tidak.
“Kita sedang merencanakan untuk memantau seberapa tinggi kekebalan, sedang dipelajari kemungkinannya. Namun tidak seluruhnya yang vaksinasi diperiksa, secara random saja,” pungkas Amin.
Adapun perihal perkembangan mutasi virus baru yang diperkirakan terdeteksi di Indonesia sejak akhir tahun lalu ini. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih turut mewanti-wanti potensi penularan baru terhadap N439K. Sebab menurut IDI, varian ini lebih ‘smart’ dari mutasi covid-19 lainnya.
Mutasi virus ini pertama dideteksi pada Maret 2020 di Skotlandia, Inggris. Penelitian tentang varian ini sudah diterbitkan di Jurnal Cell sejak 25 Januari dan sudah ditinjau rekan sejawat.
Peneliti menunjukkan bahwa mutasi ini memberikan resistansi terhadap antibodi serum dan banyak antibodi monoklonal penawar, termasuk salah satu bagian dari pengobatan yang diizinkan untuk penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS).
Presiden Jokowi meminta program vaksinasi covid-19 di Indonesia dapat rampung dalam waktu satu tahun. Sementara target dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lebih lama dari perkiraan Jokowi.
Kemenkes sendiri telah menetapkan timeline atau alur waktu vaksinasi di Indonesia. Rinciannya, vaksinasi tahap pertama berlangsung selama Januari-Februari yang menyasar tenaga kesehatan. Tahap kedua Februari-April 2021 menyasar petugas pelayanan publik, dan lansia.
Tahap ketiga April 2021-Maret 2022 menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan tahap keempat juga dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 menyasar masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
83 Kasus Baru di Sumut
Sementara itu, kasus baru terkonfirmasi Covid-19 di Sumut belum juga berkurang. Berdasarkan data Satgas Covid-19 Sumut, hingga Jumat (12/3) akumulasinya angka positif kini 25.786 orang setelah bertambah 83 kasus baru.
“Penambahan kasus baru positif tersebut didapatkan dari laporan 5 kabupaten/kota. Antara lain, Medan 54 orang, Deliserdang 16 orang, Tapanuli Utara 11 orang, Simalungun dan Dairi masing-masing 1 orang,” ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah.
Aris menyebutkan, penambahan kasus baru juga didapatkan dari pasien corona yang sembuh yakni 79 orang dari 13 daerah. Akumulasi angka kesembuhan saat ini mencapai 22.411 orang. “Penambahan kasus baru sembuh terbanyak juga dari Medan 55 orang dan Deliserdang 5 orang,” sebut dia.
Selain itu, sambung Aris, penambahan kasus baru juga diperoleh dari pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 4 orang dari Tapanuli Utara 2 orang, Medan 1 orang dan Deliserdang 1 orang. Karena itu, akumulasinya saat ini menjadi 871 orang meninggal karena terpapar virus corona.
“Jumlah penderita aktif Covid-19 Sumut saat ini tetap jumlahnya dari hari sebelumnya yaitu 2.504 orang. Dari jumlah ini, 660 orang isolasi di rumah sakit dan 1.844 orang isolasi mandiri,” tukasnya. (cnn/kps/ris)
Anggota Komisi IX DPR RI, DR. Saleh Partaonan Daulay, MAg, MHum, MA.
LABURA, SUMUTPOS.CO-Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumut bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI menggelar sosialisasi Pembangunan Keluarga di Desa Londut, Kualuh Hulu, Labuhan Batu Utara, baru-baru ini. Hadir di kegiatan ini Anggota Komisi IX, DR. Saleh Partaonan Daulay, MAg, MHum, MA.
Kabid KSPK BKKBN Provsu, Dra Lucy Destriati menyampaikan, para generasi muda dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan bersungguh-sungguh, agar menambah wawasan dan pengalaman yang lebih baik.
“Belajar itu, bukan hanya di dalam ruangan kelas, tetapi juga di kegiatan-kegiatan seperti ini. Generasi berencana atau Genre, ini juga satu materi pembelajaran yang seyogyanya bisa diketahui oleh para generasi muda,” ujarnya.
“Akan tetapi, untuk kegiatan sosialisasi rencana usia menikah, untuk perempuan berusia 21 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun, itu terus kami lakukan ke masyarakat dan kalangan generasi muda,” katanya.
“BKKBN Provsu memiliki program Genre yang tujuannya adalah untuk membekali para generasi muda, untuk menjadi generasi emas dan generasi unggul, ke depannya generasi muda di Indonesia akan siap bersaing secara kualitas dengan generasi muda di seluruh dunia,” ucapnya.
Harapannya, dengan program Genre yang dilakukan pihak BKKBN Provsu ini, para pelajar dan generasi muda di daerah Provinsi Sumut pada sepuluh tahun ke depan lebih baik dan maju lagi.
Saleh Partaonan Daulay mengajak para generasi muda di daerah ini untuk mempersiapkan dirinya menjadi genre, siap menuju generasi emas, berkualitas tanpa batas di era milenial.
“Jadikanlah diri para generasi muda di sini, menjadi generasi muda yang memiliki hidup terencana, agar terjauh dari bencana. Baik itu bencana dari menikah muda, bencana penyalahgunaan narkoba dan bencana-bencana kenakalan generasi muda lainnya,” tegasnya.(rel/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Risiko terburuk akibat Covid-19 diprediksi bakal segera menurun. Sebab, kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia (Lansia) sudah mulai menjalani vaksinasi tahap kedua dan penyandang disabilitas mulai menjalani vaksinisasi tahap pertama.
dr Mohamad Saifudin Hakim.
“Iya, akan mengurangi manifestasi Covid-19 berat pada kelompok berisiko tinggi,” ujar Pakar Virologi dan Imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dr Mohamad Saifudin Hakim kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).
Sementara itu, masih ada kelompok rentan yang takut divaksin. Padahal, untuk bisa ikut vaksin, pemerintah sudah membuat standar operasional prosedur (SOP), sehingga dampak vaksin bisa diminimalisir.
Saifudin menilai program vaksinasi tidak akan berjalan sesuai rencana jika ada yang masih menolak divaksin. “Iya, diharapkan ada edukasi terus-menerus kepada kelompok masyarakat yang masih takut atau menolak untuk vaksinasi tanpa alasan medis yang bisa dibenarkan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah terus belanja vaksin, tidak hanya dari satu negara produsen, tapi dari berbagai negara. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Abidin Fikri, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia itu bukan untuk menghindari kemungkinan embargo dari negara produsen.
“Itu bukan soal embargo, soal ketersediaan. Jadi, ini bukan embargo ya. Memang pemerintah harus berinisiatif, karena kan semua negara butuh vaksin. Jadi ya harus proaktif,” kata Abidin Fikri dihubungi secara terpisah.
Jadi, kata dia, pemerintah memang harus lebih cepat mendatangkan vaksin dari negara-negara produsen. “Jadi ya siapa yang bisa melakukan pembicaraan dengan negara yang produksi vaksin, dia akan lebih baik,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur IX ini.
Sehingga, dia menilai apa yang dilakukan pemerintah terkait mendatangkan vaksin dari banyak negara sudah tepat. “Oh tepat dong. Karena banyak negara yang sampai sekarang belum dapat vaksin,” tuturnya.
Dia pun memberikan contoh Malaysia hingga kini belum mendapatkan vaksin Covid-19 dari negara produsen. “Rakyat Malaysia mempertanyakan juga kepada pemerintahnya kenapa belum dapat, bahkan ada 130 negara ya kalau tidak salah belum dapat, jadi Indonesia masih beruntung nih, dengan kecepatan berkomunikasi dengan negara-negara yang memproduksi vaksin,” katanya.
Di samping itu, dia menilai inovasi-inovasi di dalam negeri perlu didorong. “Seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa prakarsa inovasi itu tentu harus didorong secara baik, tapi tetap harus memenuhi standar keilmuan, karena ada aspek kehati-hatian, mutu, khasiat, dan lain sebagainya kan, harus diuji secara benar, jadi bukan asal vaksin, nah itu juga sama perlakuan terhadap vaksin-vaksin yang dari luar,” pungkasnya.(bbs/adz)
SOSIALISASI: Kabid KSPK BKKBN Sumut, Dra Lucy Destriati bersama Kepala Sekolah MAN 1 Rantau Prapat, pada kegiatan sosialisasi Genre di Labuhanbatu.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO-Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumut menggelar sosialisasi generasi berencana (Genre) kepada puluhan pelajar di Kabupaten Labuhanbatu, di MAN 1 Rantau Prapat, Jalan Islamic Center, Rantau Utara, Labuhanbatu, baru-baru ini. Hadir di kegiatan ini Duta Genre Provinsi Sumut binaan BKKBN Provsu.
Kepala Sekolah MAN 1 Rantau Prapat menyampaikan, para pelajar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan bersungguh-sungguh, agar menambah wawasan dan pengalaman yang lebih baik.
“Belajar itu, bukan hanya di dalam ruangan kelas, tetapi juga di kegiatan-kegiatan seperti ini. Generasi berencana atau Genre, ini juga satu materi pembelajaran yang seyogyanya bisa diketahui oleh para pelajar,” ujarnya.
Dalam sambutannya Kabid KSPK BKKBN Provsu, Dra Lucy Destriati, menyebutkan, sebagai pelajar yang merupakan masa peralihan dari anak-anak ke remaja, inilah saatnya untuk bisa memahami program genre.
“BKKBN Provsu memiliki program Genre yang tujuannya adalah untuk membekali para generasi muda, untuk menjadi generasi emas dan generasi unggul, ke depannya generasi muda di Indonesia akan siap bersaing secara kualitas dengan generasi muda di seluruh dunia,” ucapnya
Akan tetapi, untuk kegiatan sosialisasi rencana usia menikah, untuk perempuan berusia 21 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun, itu terus kami lakukan ke masyarakat dan kalangan pelajar di Palas,” katanya.
Harapannya, dengan program Genre yang dilakukan pihak BKKBN Provsu ini, para pelajar dan generasi muda di daerah Provinsi Sumut untuk 10 tahun ke depan lebih baik dan maju lagi.(rel/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Teratai Rescue bersama Explore Sumatera, Pewarta Foto Indonesia (PFI Medan), Vertikal Rescue Indonesia ( VRI) Regional Sumatera, Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS), Pilar, HPI Sumut, Sekolah Islam Terpadu Az-zakiyah dan Sumatera Tropical Forest Jurnalism (STFJ) menyelenggarakan pelatihan pertolongan pertama untuk pemandu wisata dan pelaku kegiatan alam bebas di Markas Melinjo, Jalan Eka Rasmi Komplek Melinjo No 1 Medan, Jumat, (12/3).
First Aider Herriansyah menyampaikan prosedur penanganan kedaruratan masa pandemi covid 19 pada kegiatan wisata alam bebas.Istimewa/Sumut Pos.
Dalam pelatihan tersebut, First Aider Herriansyah menyampaikan prosedur penanganan kedaruratan masa pandemi covid 19 pada kegiatan wisata alam bebas. Dalam kesempatan itu, Herriansyah menyampaikan materi soal Penilaian, Bantuan Hidup Dasar & Resusitasi Jantung Paru, Luka, Pendarahan dan Penanganan, Patah Tulang & Pembidaian, Kedaruratan Medis ( Pingsan, Hypothermia dan Gigitan Binatang Berbisa),Pemindahan Penderita, Simulasi Kasus dan Peragaan dengan durasi 8 Jam Pelajaran Efektif. Dalam kegiatan tersebut untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19, panitia membatasi peserta untuk kepentingan pemberlakuan protokol kesehatan.
Ketua Teratai Rescue, Muliadi mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting bagi masyarakat secara individu, karena pertolongan pertama ini adalah kemampuan perorangan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan.” Ilmu ini bisa untuk diri sendiri, siap untuk selamat dan siap untuk menyelamatkan”, ujar Muliadi. Ditambahkannya, terkhusus untuk pemandu wisata, pelatihan ini sangat penting, karena di alam bebas resiko kecelakaannya sangat tinggi, jadi para pemandu harus dapat memberikan pertolongan pertama kepada wisatawan jika terjadi kecelakaan.
Founder Explore Sumatera, Joni Kurniawan mengungkapkan, pelatihan pertolongan pertama (first aid) sangat penting untuk rekan-rekan yang berkegiatan di luar ruang apalagi kegiatan yang sulit akses dalam fasilitas kesehatan, sehingga kemampuan pertolongan pertama dapat meminimalisasi resiko yang muncul akibat kecelakaan kegiatan maupun dalam kegiatan saat kepemanduan. Jadi pelatihan ini bukan hanya untuk kegiatan wisata yang beresiko tinggi saja tapi juga kegiatan wisata lainnya juga memiliki peluang yang sama. Karena yang dipelajari ini tidak hanya menyangkut pertolongan pertama pada kecelakaan yang sifatnya di lapangan tapi ada juga kasus kecelakaan yang bisa terjadi dirumah, seperti tersedak. Jadi kita bisa memahami dan memiliki kemampuan dasar dalam pertolongan pertama.
Kemampuan pertolongan pertama juga menjadi standar kompetensi nasional pemandu arung jeram karena setiap pemandu harus memiliki kemampuan dalam kedaruratan. Kemampuan ini juga harus sering disimulasikan di lapangan dan tempat kerja, sehingga ini menjadi faktor kebiasaan yang akhirnya kemampuan itu sudah melekat.”Kemampuan pertolongan pertama ini wajib dikuasai oleh pemandu, sehingga ini menjadi salah satu syarat dalam kompetensi, ungkap Joni.(rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Petugas gabungan dari Rumah Tahanan (Rutan) Labuhandeli Klas I bersama Polres Pelabuhan Belawan, Koramil 10/MLdan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut secara mendadak melakukan razia terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (9/3) malam.
Razia besar – besaran yang dimotori Rutan Labuhandeli Klas I merupakan atensi Dirjen Pemasyarakatan. Dari razia tersebut menemukam puluhan ponsel, kabel cas, headset, senjata tajam dan alat isap sabu dari sejumlah kamar, serta ditemukan satu warga binaan positif narkoba di Rutan Labuhandeli Klas I tersebut.
Razia yang melibatkan seluruh jajaran penegak hukum, petugas gabungan masuk ke Rutan Labuhandeli dengan menggeledah ke seluruh kamar yang dihuni warga binaan dengan mengecek lemari, bungkusan makanan dan tubuh tahanan.
Selama proses penggeledahan berlangsung, ditemukan sejumlah barang – barang yang dilarang digunakan para warga binaan di rutan tersebut. Petugas juga melalukan tes urine kepada 16 warga binaan yang menjadi target sasaran yang dicurigai. Hasil tes urine tersebut, satu di antaranya positif mengonsumsi narkoba.
RAZIA GABUNGAN: Petugas gabungan dari Rutan Labuhandeli Klas I bersama Polres Pelabuhan Belawan, Koramil 10/MLdan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut, merazia warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (9/3) malam.fachril/sumu tpos.
Kepala Rutan Labuhandeli Klas I Nimrot Sihotang didampingi Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol Mustafa Nasution mengatakan, operasi gabungan yang digelar merupakan perintah Dirjen Pemasyarakatan dalam kegiatan deteksi dini dan melaksanakan program BNN tentang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
“Pada malam ini (kemarin,Red), kita telah melakukan penggeledahan secara bersama dan tes urine. Adapun yang ditemukan dalam razia ini, ada ponsel, sajam, headset, dan bong serta dari tes urine 16 orang, ada satu orang positif narkoba,” jelas Nimrot didampingi Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Edy Safari dan Danaramil 10/ML, Kapten AM Marpaung.
Nimrot mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas gabungan yang turur serta dalam mendukung dalam razia yang telah dilaksanakan. Mengenai satu warga binaan yang positif narkoba akan segera ditindaklanjuti untuk diproses. “Kita akan mendalami terhadap seorang yang diduga positif narkoba tersebut, begitu juga dengan ada juga ditemukan serbuk putih akan kita proses lebih dalam lagi,” pungkasnya. (fac/ila)
