JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran tahun ini. Operasional moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta akan dibatasi sepanjang 6-17 Mei. Publik pun diminta sabar karena pelarangan mudik untuk kebaikan bersama, yakni mencegah penularan Covid-19.

Anggota DPR Suryadi Jaya Purnama menjelaskan, esensi dari pelarangan mudik bukan pada perpindahan orang, tapi penyebaran Covid-19. Kebijakan pelarangan mudik berlaku untuk semua orang, yakni ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

“Keputusan larangan mudik Lebaran ini diambil dengan mempertimbangkan masih tingginya angka penularan virus Corona secara nasional,” kata Suryadi kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).

Apalagi, kata Suryadi, belajar dari momentum-momentum libur panjang sebelumnya yang terbukti berkorelasi dengan peningkatan angka kasus positif Covid-19. Pada libur Agustus, jumlah kasus meningkat 119%, libur Oktober 95%, dan Natal-Tahun Baru kasus Covid-19 naik 78%.

“Sehingga pelarangan mudik ini dimaksudkan agar upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan, mengingat program vaksinasi baru akan selesai pada tahun 2022,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, sebelum program ini selesai segala upaya untuk mencegah penularan harus tetap dilakukan. Dia menambahkan, walaupun detail aturan terkait larangan mudik ini belum keluar dari Satgas Covid-19, Kementerian Perhubungan telah merencanakan akan menyiapkan lebih dari 300 titik lokasi penyekatan untuk mencegah kegiatan mudik masyarakat.

Dia berpendapat, seharusnya pengetatan dilakukan di semua wilayah tetapi dengan tujuan menegakkan protokol kesehatan. Sehingga, lanjut dia, tempat-tempat wisata yang telah diperbolehkan untuk tetap dibuka oleh pemerintah terjamin keamanannya dari penyebaran wabah Covid-19.

“Sebab esensi dari pelarangan mudik seharusnya lebih ditekankan pada pencegahan penyebaran virus akibat adanya perjalanan orang,” imbuhnya.

Dia pun menilai pemerintah perlu segera mengeluarkan aturan detail tentang larangan mudik, serta berharap Pemerintah konsisten dan berusaha keras menegakkan protokol kesehatan tersebut di seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga diharapkan ekonomi dapat tetap berjalan namun penyebaran virus juga dapat ditanggulangi,” pungkasnya.

Sedangkan anggota DPR Darul Siska menuturkan mudik sudah menjadi kebiasaan dan budaya sebagian masyarakat, bukan bagian dari ajaran agama atau ibadah. Karena itu, menurut dia, kebiasaan dan budaya harus dipandang dari kacamata manfaat dan mudharat.

“Kalau tidak pandemi tentu mudik bermanfaat untuk silaturahmi. Tetapi karena pandemi, mudik banyak mudaratnya bagi yang mudik dan yang dikunjungi di kampung halaman,” kata Darul Siska.

Darul Siska menilai pelarangan mudik harus dilengkapi dengan penjelasan manfaat dan mudarat kalau mudik saat pandemi. “Seluruh jajaran pemerintah harus satu visi dalam menegakan aturan larangan mudik, sekaligus menjadi contoh dan teladan di masyarakat,” ujar Darul.

Darul menilai tokoh agama, tokoh pemuda, artis, media massa harus berperan memberi pemahaman ke masyarakat agar tidak mudik demi kesehatan dan keselamatan semua.
“Publik harus sabar karena pelarangan mudik untuk kebaikan bersama,” kata Darul. (bbs/adz)

SAMBAS, SUMUTPOS.CO – Covid 19 mengakibatkan aneka pembatasan fisik dan memaksa semua pihak seperti pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk bekerja dan berkinerja secara virtual dan luring.

Pemulihan ekonomi sangat tergantung pada upaya terobosan inovatif agar geliat ekonomi dan pameran produksi atau komoditas unggulan tetap berlangsung sehingga supply – demand pasar tetap berlangsung. 

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menandaskan agar pameran komoditas, produksi dan potensi ekonomi dilakukan secara efektif, efisien, murah namun menjangkau pasar dan khalayak yang luas tanpa batas dengan mengandalkan kemajuan teknologi informasi.

Dalam Inpres Nomor 1/2021, peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) difokuskan dalam pengembangan ekonomi perbatasan.

Mengikuti arahan presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian membuka Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2021 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (9/4). Acara Gerbangdutas ini secara perdana diluncurkan secara daring dan luring.

Dalam pameran virtual ini, BNPP menggandeng MDN News, sebuah startup bidang Virtual Exhibition. Tim MDN News yang dipimpin oleh Vickie Charamita bersama dua anggota yaitu Syahrial M dan Deroly Alfred Tech Support MDN News telah berada di Aruk-Sambas bersama BNPP untuk mensukseskan acara.

Kabupaten Sambas dipilih karena berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Dalam kegiatan Gerbangdutas 2021, BNPP melaksanakan Program Kegiatan dan Anggaran Kementerian / Lembaga dalam Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2021, Peresmian atau penyerahan secara simbolis Program dan Kegiatan K / L yang telah selesai tahun sebelumnya, serta Inpres Sosialisasi 1/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Gerbangdutas 2021 juga dirangkaikan dengan pencanangan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) 2021 dan Positif Expo Komoditas Unggulan Perbatasan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga merupakan Ketua pengarah BNPP, Mahfud MD, serta Tim Pengawas Perbatasan DPR RI juga merencanakan hadir dalam kegiatan Gerbangdutas 2021.

Di acara Gerbangdutas ini, hadir memberi sambutan Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Selanjutnya sambutan Menkopolhukam Mahfud MD, diikuti oleh pencanangan kegiatan PBWN-KP 2021 serta peluncuran expo virtual komoditas daerah perbatasan. Seterusnya, penandatanganan prasasti peresmian hasil kegiatan tahun 2020 dan penanaman pohon di PLBN Aruk. 

Selain Mendagri/Kepala BNPP Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD, Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji dan segenap unsur pimpinan daerah Kalimantan Barat juga hadir di Gerbangdutas 2021 ini.(*)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri diimbau untuk menunda kepulangan ke Tanah Air selama masa libur Lebaran 2021. Imbauan ini bagian dari protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

“Dalam hal warga negara Indonesia WNI yang berkeinginan kembali ke tanah air atau repatriasi maka diimbau untuk menunda kepulangannya ke Indonesia selama masa peniadaan mudik sementara periode 6-17 Mei 2021,” bunyi petikan SE tersebut. Adapun SE Nomor 13 Tahun 2021 mengatur tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Surat tersebut diteken Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 7 April 2021 dan berlaku selama 6-17 Mei 2021. Selain perjalanan dari luar negeri, pemerintah juga membatasi mobilitas orang di dalam negeri. Salah satu pembatasan dilakukan dengan meniadakan mudik Lebaran, baik melalui moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara. Hal itu bertujuan sebagai upaya pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Namun, perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2021 dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

Pelaku perjalanan orang selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2021 pun diwajibkan memiliki surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan. Namun, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi.

Pertama, bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri harus melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon ll yang dilengkapi tandat angan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Kedua, bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Ketiga, bagi pekerja sektor informal harus melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Keempat, bagi masyarakat umum nonpekerja harus melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Sementara itu, menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), saat ini ditemukan banyak pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah yang positif Covid-19 di pintu kepulangan PMI di Kalimantan Barat.

“Jadi kepulangan PMI dari luar negeri di tengah pandemi Covid-19 ini perlu dipersiapkan dengan matang,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri, dilansir situs Kemenko PMK, Kamis (8/4/). Femmy mengatakan, kepulangan PMI baik secara mandiri maupun karena dideportasi harus dipastikan mereka dalam keadaan sehat dan tidak membawa virus Corona. Oleh karena itu, penanganan kepulangan PMI harus diperketat dan dipersiapkan dengan baik.

Secara umum di seluruh pintu kepulangan dan secara khusus di enam pintu kepulangan utama. Enam pintu kepulangan tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Batam Kepulauan Riau, Tanjung Balai Kepulauan Riau, Bandara Ngurah Rai Bali, dan Tanjung Benoa Bali.

Kemudian, rencana penambahan hunian sementara untuk karantina bagi PMI yang pulang sebelum menuju kediaman, dan rencana optimalisasi penanganan kedatangan PMI unprosedural yang datang dari jalan tikus yang tak resmi. Femmy pun berharap penanganan PMI yang pulang dari luar negeri tersebut bisa terlaksana dengan baik dan memastikan mereka tidak membawa virus corona ke kampung halamannya. (kps/ila)