MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra HR Muhammad Syafi’i SH MHum yang akrab disapa Romo Syafi’i menyoroti eksekusi lapangan sepak bola oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan di Jalan Marelan Raya, Pasar I, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan. Politisi vokal asal Sumut ini menilai eksekusi tersebut salah kaprah.

Sebab diketahui pada eksekusi yang dilakukan pada Kamis tanggal 25 Februari 2021 tersebut, masyarakat melakukan penghadangan terhadap aparat. Menurut Romo hal tersebut terjadi karena masyarakat menilai tindakan yang dibuat aparat semena-mena.

Sehingga ini semakin membuktikan bahwa penegakan hukum kita sudah carut marut, bagaimana bisa objek yang diperkarakan berbeda dengan objek yang dieksekusi.”

HR Muhammad Syafi’i SH MHum
Anggota Komisi III DPR-RI
dari Fraksi Partai Gerindra

“Sehingga ini semakin membuktikan bahwa penegakan hukum kita sudah carut marut, bagaimana bisa objek yang diperkarakan berbeda dengan objek yang dieksekusi. Aparat yang semena-mena membuat kita bertanya, sebenarnya ini pesanan siapa?”tegas Romo bertanya saat dimintai pernyataannya oleh wartawan di Medan, Kamis (11/3) mengenai insiden eksekusi tersebut.

Sebelumnya Romo Syafi’i juga mengaku sudah menerima Laporan resmi dari masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Enam Ratus. Di mana, mereka mengaku terkejut dengan pengakuan ahli waris dari almarhum Kardjo Sutomo yang mengaku sebagai pemilik yang sah terhadap Tanah Lapangan Bola tersebut dengan pedoman alas hak KTPPT No. 361/2/V/Pt.No.131 tanggal 29 Januari 1957 dan KTPPT No. 361/2/V/Pt.No.135 tanggal 29 Januari 1957, sedangkan Lapangan Bola Tanah Enam Ratus tersebut memiliki alas hak sendiri yang terpisah dari kepemilikan almarhum Kardjo Sutomo.

Romo menegaskan, alas Hak Lapangan Bola dengan KTPPT No. 367/1/V/Pt. No. 1331 tanggal 29-1-1957 itu jelas tertuang di dalamnya batas tanah yang mana sebelah Timur adalah Jalan Kebun yang sekarang menjadi jalan Raya Marelan dan batas Barat dari tanah Lapangan bola adalah Tanah milik Gini. Sedangkan dalam KTPPT milik Kardjo Tanah milik Gini merupakan batas Timurnya.

“Inikan menunjukkan bahwa jauh sekali jarak antara Tanah milik Kardjo Sutomo dengan Tanah Lapangan Bola. Malah jelas melalui penjelasan batas ini ada tanah milik Gini di tengah antara Tanah Kardjo dan Tanah Lapangan Bola Kelurahan Tanah Enam Ratus. Jadi kok bisa nyasar ahli waris Kardjo mengklaim Tanah Lapangan Bola itu milik alm Kardjo. Ini kan sudah jelas perlu dipertanyakan mengapa penegak hukum mengabaikan fakta ini,” kata Romo.

Menurut Romo kejanggalan tersebut harusnya sudah menjadi perhatian dari penegak hukum sejak awal, jika penegak hukum bekerja menegakkan keadilan tanpa pengaruh dari .afia-mafia tanah yang sekarang menjadi ancaman bagi negara. Dalam kesempatan yang sama Romo menyampaikan bahwa Lapangan Bola Kelurahan Tanah Enam Ratus tersebut dengan adanya alas hak yang jelas sudah berkekuatan hukum yang harusnya dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum sebelum melakukan keputusan apa lagi sampai melakukan eksekusi.

Romo juga menyampaikan fakta hukum yang terjadi bahwa klaim Kardjo Sutomo atas kepemilikan Lapangan Bola sudah dua kali ditolak oleh PN Medan

Sehingga Romo mempertanyakan mengapa sekarang PN Medan bisa menyatakan dalam eksekusinya bahwa tanah tersebut milik Kardjo Sutomo.

“Jadi ini Penegakan Hukum kita semakin aneh, saya khawatir akibat dari oknum Penegak Hukum yang tidak menjunjung tinggi keadilan maka lagu ‘Maju Tak Gentar Membela yang Benar’ secara konsisten diubah menjadi ‘Maju Tak Gentar Membela yang Bayar’. Maka Ayo kita tes pada kasus Tanah Enam Ratus ini, mampukah Aparat menegakkan keadilan,” pungkas Romo.

Lebihlanjut Romo juga menyatakan bahwa sebagai anggota DPR-RI Komisi III yang melekat di dalamnya fungsi pengawasan akan mengawasi keseluruhan proses gugatan masyarakat dan akan membawa kasus ini untuk dibahas di Rapat Komisi III DPR-RI. Romo menduga adanya keterlibatan Mafia Tanah di persoalan yang dialami masyarakat Kelurahan Tanah Enam Ratus, maka Romo ingin mengingatkan kepada aparat yang terlibat bahwa Pemberantasan Mafia Tanah sudah menjadi semangat penegakan Hukum di Indonesia sesuai dengan pernyataan KAPOLRI yang secara tegas akan membasmi mafia tanah yang ada di Indonesia. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan menginisiasi sebuah rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyediaan tempat ibadah muslim di fasilitas umum (Fasum) dan komersial di Kota Medan. Ranperda ini nantinya, mewajibkan seluruh Fasum dan komersial di Kota Medan untuk menyediakan musala sebagai tempat beribadah bagi masyarakat beragama Islam.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan M Afri Rizki Lubis menjelaskan, apabila nantinya Ranperda tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka tidak ada lagi alasan bagi pengelola Fasum dan Komersial di Kota Medan untuk tidak menyediakan Mushola bagi umat islam agar dapat beribadah di lokasi-lokasi yang dimaksud.

“Nantinya setiap tempat usaha wajib menyediakan musala, tidak boleh tidak. Bahkan di tempat hiburan sekalipun, mereka juga wajib menyediakan musala karena itu merupakan bagian dari tempat komersial juga,” ucap Rizki kepada Sumut Pos, Minggu (11/3).

Dijelaskan Rizki, usulan atau inisiatif Ranperda tersebut berasal dari internal DPRD Medan yang terdiri dari 2 Fraksi dan 6 anggota DPRD Medan. Saat ini, Ranperda tentang Penyediaan Tempat Ibadah Muslim pada Fasum dan Komersial di Kota Medan itu juga sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) yang disahkan Senin (8/3) yang lalu.

“Kita berharap nantinya, semua Fasum dan Faliitas Komersial harus menyediakan musala. Selama ini, hasil pantauan kita di sejumlah Fasum dan lokasi usaha komersial, masih banyak yang tidak menyediakan musala. Paling umumnya itu restoran atau cafe, banyak sekali gang tak punya musala,” jelasnya.

Dijelaskan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan itu, nantinya musala yang disediakan bukan hanya ada, melainkan juga harus layak. Sehingga, setiap umat Islam yang ingin menunaikan salat dapat menunaikan ibadahnya dengan aman dan nyaman.

“Nantinya dalam Perda kita berharap supaya Mushola yang disediakan bukan sekadar ada, tetapi juga harus layak. Mulai dari letaknya yang bukan di basement, kapasitas jamaahnya harus memadai, ketersediaan air wudhu yang mudah di akses, ketersediaan mukena yang bersih, dan sebagainya. Intinya masyarakat butuh musala yang representatif,” jelasnya.

Ketua Komisi III ini juga menekankan, jika Ranperda itu sejatinya bukan sebuah beban yang diciptakan bagi para pengelola Fasum dan Fasilitas Komersial di Kota Medan. Pasalnya, ketersediaan musala yang representatif di Fasum dan Komersial justru akan menjadi Selling Point (nilai jual) bagi tempat itu sendiri. Alhasil, pengelola justru akan diuntungkan dengan keberadaan musala tersebut.

“Misalnya di restoran A dan restoran B makanannya sama-sama enak dan harganya relatif sama. Tapi di restoran A musalanya tidak ada, ataupun ada tapi tidak layak. Sedangkan di restoran B, musalanya nyaman. Ini kan jadi selling point, ada nilai plus, toh pengelola juga yang akan diuntungkan,” tuturnya.

Apalagi jelang bulan Ramadan seperti ini, lanjut Rizki, pengunjung pasti akan mencari restoran yang memiliki mushola yang lebih representatif, agar para pengunjung bisa sholat Maghrib berjamaah di restoran itu sehabis buka puasa bersama. “Bila sudah disahkan, ini akan menjadi Perda yang sangat bermanfaat. Dan nantinya kita harapkan, agar Pemko Medan dapat segera menerbitkan Perwalnya,” paparnya.

Rizki juga menerangkan, setelah Prolegda disahkan, pihaknya di Bapemperda juga akan mentabulasi Ranperda mana saja yang akan menjadi prioritas utama untuk dibahas. Pembahasan dapat dilakukan melalui panitia khusus (Pansus) ataupun lewat Komisi.

Dari 28 ranperda yang disahkan dan masuk ke dalam Prolegda, hanya sekitar 6 Ranpeda yang sifatnya baru. Selebihnya, merupakan lanjutan dari prolegda 2020 yang belum sempat dibahas. Hal itu terjadi karena di tahun 2020 banyak pengurangan aktivitas akibat pandemi covid-19. Sedangkan di tahun ini, dengan adanya program vaksinasi, maka diprediksi ada lebih banyak kegiatan pembahasan Ranperda yang bisa dilakukan.

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Prof Mohd Hatta meminta DPRD Medan untuk menjadikan Ranperda tentang penyediaan tempat ibadah umat Islam di fasilitas umum dan komersil menjadi skala prioritas utama untuk dibahas.

“Memang kalau dilihat saat ini fasilitas umum banyak yang belum menyediakan tempat ibadah umat Islam. Ada jug yang menyediakan, hanya tempatnya kurang representatif, contoh hotel dan mall. Makanya MUI mendorong itu supaya dibahas dan menjadi skala prioritas,” ujar Hatta. 

Hatta menyebut, penyediaan tempat ibadah muslim di fasilitas umum sudah diatur oleh UU, salah satunya yang berkenaan dengan pelayanan keagamaan.”Jadi kita setuju betul (ranperda itu), karena sudah sejak lama kita usulkan,” terangnya.

Hatta mencontohkan Fasum dan fasilitas komersil seperti mall, restoran, maupun hotel yang sembarangan menyediakan tempat ibadah umat Islam. “Kayak mall, hotel, harusnya mereka membuat musala, tidak ditaruh asal-asalan seperti di basement yang menyatu dengan tempat parkir. Seharusnya masalah kesejahteraan keagamaan ini diprioritaskan, jadi kita setuju betul. Kita mendukung ranperda ini. Kalau diminta untuk memberikan masukan, kita (MUI Medan) siap,” pungkasnya.

Seperti diketahui, DPRD Medan telah menggelar paripurna dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tahun 2021 di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Senin (8/3) yang lalu.

Dalam Paripurna tersebut, Pemko Medan bersama DPRD Kota Medan telah menyepakati 28 jenis Ranperda yang akan diusulkan dan dibahas sehingga dapat menjadi Perda di Tahun 2021.

Dari 28 jenis Ranperda, terdapat 16 Ranperda yang merupakan usulan atau inisiatif dari lembaga eksekutif di Pemko Medan, sedangkan 12 usulan lainnya merupakan usulan lembaga legislatif di DPRD Medan, salah satunya Ranperda tentang penyediaan tempat ibadah muslim di fasilitas umum dan komersial. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascatiba di Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (10/3) kemarin, sekira pukul 13.00 WIB, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Irjen Pol RZ Panca Putra S belum melaksanakan kegiatan apapun yang menjadi prioritas utamanya.

Usai acara penyambutan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Forkopimda Sumut lainnya di ruang VIP Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA), Deliserdang, Kapolda Sumut baru itu langsung beristirahat.

Bahkan, hingga hari ini, (Kamis, Red), Panca juga belum ada kegiatan atau kunjungan apapun.”Belum ada kegiatan apapun. Nanti kita lihat commanderwish beliau (Kapolda Sumut, Red) bagaimana,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (11/3).

Diketahui, Panca tiba di Bandara KNIA Sumut pada Rabu, 10 Maret 2021 siang, disambut dengan pengalungan bunga dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Acara penyambutan tersebut dihadiri Forkopimda Sumut. Di antaranya, Wakil Gubsu Musa Rajekshah, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kajati diwakili As Intel Dr Dwi Setyo Budi Utomo, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto, Pejabat Utama Polda Sumut dan Bhayangkari, Kabinda Sumut diwakili oleh Kabagops Kolonel Andi Rudi, Pangkosekhanudnas III, Danlantamal I Belawan, Ka BNNP Sumut diwakilkan oleh Kombes Pol Sempana Sitepu, Danlanud Suwonda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Panca turut disambut dengan tarian adat etnis Sumut dan dipakaikan pakaian khas adat Melayu sebelum memasuki ruang VIP Bandara KNIA untuk beristirahat. Penyambutan Kapolda Sumut baru itu di KNIA, tetap mengedepankan protokol kesehatan (ptokes) ketat guna mencegah penyebaran Covid-19. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Kabir Bedi membuka secara resmi acara sosialisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yakni sistem e – procurement di lingkungan PDAM Tirtanadi.

“Saat ini PDAM Tirtanadi akan terus melakukan pembenahan di semua sektor terutama pada pengadaan barang dan jasa untuk digunakan oleh PDAM Tirtanadi, maka sosialisasi ini sangat strategis dalam penerapan pengadaan barang dan jasa yang transparan oleh penyedia sehingga dalam waktu dekat sistem e-procurement sudah harus dilaksankan,” kata Kabir Bedi saat membuka acara sosialisasi penerapan pengadaan barang dan jasa di Aula PDAM Tirtanadi, Selasa (9/3/2021).

Dikatakan Kab, penerapan sistem elektronik pada pengadaan barang dan jasa bertujuan juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas selain itu akan meningkatkan akses pasar serta persaingan usaha yang sehat.

Sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, sudah lama dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya. Maka, PDAM Tirtanadi selaku BUMD harus melakukan percepatan dengan menerapkan sistem e – procurement agar sejajar dengan BUMD lainnya.

Sementara Kepala Unit Layanan Pelelangan (ULP) Ewin mengatakan, dengan menerapkan pengadaan secara elekteonik diharapkan bisa membuat perusahaan lebih efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebab nantinya akan ada e-katalog yang berisi barang-barang kebutuhan pokok PDAM langsung dari pabrikan atau distributor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditambahkannya pada dasarnya prinsip dasar pada pengadaan barang dan jasa adalah efisiensi, efektif selain itu harus transparan dan terbuka, sehingga penyedia barang dapat bersaing dengan sehat maka akan tercipta keadilan yang tidak diskriminatif dan akuntabel.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Sumut Ahmad Fery Tanjung, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dari Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) serta para rekanan yang ada di lingkungan PDAM Tirtanadi. (adz/ila)