JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan investasi dari perusahaan besar masuk ke bisnis-bisnis yang sebelumnya digarap UMKM dinilai punya tujuan baik. Presiden ingin UMKM berkembang.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dengan Perpres itu, industri besar bisa menjalankan bisnis pembuatan kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. Selama ini kerupuk hingga rempeyek banyak diproduksi usaha skala kecil.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI DPR Nasim Khan dalam hal ini UMKM memiliki keuntungan karena berpotensi bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar sehingga bisa mendapatkan akses ke pemasaran.

Nasim memberikan contoh sisi positif dari kebijakan itu seperti memasukan kerupuk dan rempeyek ke supermarket. “Ini salah satu upaya lanjutan yang dapat membesarkan UMKM ke tingkat selanjutnya,” ujar Nasim.

Terkadang, lanjut Nasim, untuk masuk ke ritel atau supermarket, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diperlakukan layaknya industri besar dengan biaya yang tinggi. Melalui Perpres Nomor 10, dia berharap UMKM mampu bersaing dengan perusahaan besar.

Dia memaparkan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, usaha makanan berbahan kedelai, selain tempe dan tahu, dapat dilakukan dengan skema kemitraan antara UMKM dan industri.

“Menurut saya ada baiknya juga pemerintah mengizinkan perusahaan besar masuk ke bisnis kerupuk dan rempeyek, namun harus digaris bawahi bahwa hal tersebut harus dengan syarat-syarat tertentu,” katanya.

Syarat tertentu yang dimaksud seperti mengajak kerja sama industri kecil yang selama ini memproduksi kerupuk dan rempeyek. “Dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar, maka diharapkan akan meningkatkan investasi di bidang tersebut,” ungkapnya.

Sedangkan Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa menjelaskan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sedang dalam tahap proses revisi menyusul pencabutan lampiran III Nomor 31, 32, 33 yang diumumkan Presiden pada 2 Maret.

“Selain poin-poin tersebut, ada beberapa bidang usaha lain yang juga akan dilakukan revisi, termasuk industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya,” kata Tina.(adz)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan sindikat atau pengedar vaksin Covid-19 palsu di Indonesia.

Wiku sekaligus menjamin bahwa vaksin corona yang saat ini telah tiba di Indonesia dan digunakan dalam program vaksinasi pemerintah terpantau aman. Sebab, mekanisme kedatangan vaksin yang dilakukan hingga saat ini masih melalui skema government to government (G to G).

“Sampai saat ini belum ditemukan sindikat vaksin di Indonesia, dan semua tahapan pengadaan vaksinasi dilakukan melalui skema G to G, sehingga keaslian vaksin tetap terjamin,” kata Wiku dalam Virtual International Media Briefing yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin (8/3).

Wiku mewanti-wanti masyarakat bahwa praktik pemalsuan vaksin merupakan perbuatan kriminal yang apabila dilakukan maka pelaku akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, lanjut Wiku, pemerintah juga akan terus mengedukasi dan berkoordinasi soal keaslian vaksin kepada para pelaksana vaksinasi gotong royong yang nantinya akan melibatkan sektor swasta dalam pengadaannya.

Pun sebelum mulai didistribusikan, Wiku menegaskan bila merek vaksin gotong royong yang akan digunakan di Indonesia masih harus melalui seleksi ketat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga aspek halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).”Nantinya jenis vaksin yang akan digunakan harus mendapat izin penggunaan dan nomor izin edar dari BPOM dan kehalalan vaksin dari MUI,” ujarnya.

Perihal vaksin palsu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono sebelumnya mengatakan, pihaknya bakal membantu lembaga atau instansi terkait yang berwenang dalam proses vaksinasi.

Adapun kekhawatiran itu muncul usai Interpol berhasil membongkar sindikat distributor vaksin palsu di pasar global China dan Afrika Selatan. Interpol berhasil membongkar gudang tempat sekitar 400 ampul atau setara 2.400 dosis vaksin corona palsu di sebuah gedung di Germiston, Gauteng, Afrika Selatan. Sementara itu di China, Interpol juga berhasil mengidentifikasi jaringan yang menjual vaksin Covid-19 palsu, berhasil merazia gudang produksi, menyita lebih dari 3.000 dosis vaksin palsu. (cnn/ila)

, dan menahan sekitar 80 orang tersangka. (cnn/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Hari Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE tersebut, ASN dan keluarganya dilarang melalukan kegiatan bepergian ke luar daerah sejak 10 Maret hingga 14 Maret 2021. “Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 10 Maret sampai 14 Maret,” kata Tjahjo dikutip dari lembaran SE yang disampaikannya pada Senin (8/3).

Namun, larangan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang mengalami dua kondisi. Pertama, ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Kedua, ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya. “Namun, pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan sejumlah hal. Antara lain peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19,” lanjut Tjahjo.

Kemudian, kata Tjahj, perhatikan peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan. Selain itu perlu diperhatikan pula kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. “Hal-hal di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai ASN yang dalam status cuti,” tegas jahjo.

Transportasi Maksimum 50 Persen

Hal yang sama dikatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pegawai negeri sipil (PNS), aparatur negara dalam hal ini TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dan BUMN tetap dilarang bepergian keluar kota pada masa libur panjang pekan ini yaitu, 10 hingga 14 Maret 2021. Pegawai swasta juga diimbau tak berkegiatan ke luar daerah selama PPKM Mikro.

“Pelarangan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai ASN, TNI-Polri, BUMN dan BUMD terkait dengan masa liburan Isra’ Miraj dan hari raya Nyepi yang berlangsung 10-14 Maret 2021,” ujarnya secara virtual, Senin (8/3).

Sementara, untuk fasilitas umum (fasum) mulai diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimum 50 persen dengan peraturan oleh daerah. “Pada prinsipnya ini adalah fasilitas umum yang berbasis komunitas,” ucapnya.

Airlangga menuturkan, selama ini fasum yang terkait dengan kegiatan sosial dan budaya masih dilarang supaya tidak memicu kerumunan. “Selain itu fasilitas lain seperti moda transportasi umum masih beroperasi dengan kapasitas terbatas,” pungkasnya.

Pemerintah memang telah memutuskan untuk memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, dari tanggal 9 Maret hingga 22 Maret 2021 mendatang. Dalam penerapan pembatasan tersebut, aturan kegiatan masyarakat masih sama, kecuali pada transportasi umum maksimal 50 persen

PPKM Mikro diusung sebagai respons atas pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali yang dinilai tidak berjalan efektif. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, PPKM Mikro diterapkan di 7 provinsi yang ada di Jawa-Bali yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Sementara, pelaksanaan PPKM Mikro yang diperpanjang hingga 22 Maret 2021 juga akan diperluas ke tiga provinsi. Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. (kps/jpnn)