Tanggap Bencana NTB dan NTT, BRI Group Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak

6 April 2021 13:56 PM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tingginya intensitas hujan serta angin kencang selama beberapa hari terakhir menyebabkan beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggra Timur (NTT) terendam banjir. Untuk membantu korban bencana alam tersebut, BRI bergerak cepat memberikan bantuan tanggap bencana bagi masyarakat baik di wilayah NTB maupun NTT.

Di wilayah Bima NTB, tingginya intensitas hujan menyebabkan beberapa titik di wilayah Bima terendam banjir. BRI Group bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap bencana dengan mendirikan Posko Banjir dan menyediakan lebih dari 2000 makanan siap saji bagi masyarakat.

Sementara di wilayah NTT, badai siklon tropis menyebabkan beberapa wilayah seperti Flores Timur, Adonara, Lembata, Kupang dan pulau-pulau sekitarnya terdampak banjir. Sementara angin kencang dan petir menyebabkan kerusakan pada rumah penduduk dan sejumlah bangunan.

BRI Group bergerak cepat memberikan bantuan tanggap bencana dengan mendirikan Posko di setiap wilayah terdampak dan menyalurkan ribuan makanan siap saji bagi masyarakat terdampak. Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILiaN (karyawan BRI Group) juga bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan di lapangan. BRI Group juga terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersinergi dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir sebagai upaya meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan bahwa melalui unit kerja kami di setiap wilayah, kami pastikan BRI Group terus bergerak cepat memberikan bantuan tanggap bencana. “Khusus untuk bencana di Pulau Adonara, kami pastikan BRI Group ikut membantu masyarakat yang terdampak dengan mengirimkan makanan cepat saji dan obat-obatan,” ungkap Aestika

Pelayanan Perbankan Berjalan Normal

Selain bantuan tanggap bencana kepada masyrakat terdampak, BRI juga memastikan pelayanan perbankan BRI tetap berjalan normal sehingga masyarakat di Bima NTB dan di NTT tetap dapat melakukan transaksi perbankan. Khusus wilayah NTT seperti Flores Timur, Kupang, Pulau Adonara, Pulau Lembata dan Pulau Sabu, beberapa Unit Kerja BRI juga ikut terdampak dan sempat mengalami gangguan operasional, namun pada hari ini (06/04) layanan perbankan di setiap Unit Kerja BRI sudah kembali berjalan normal.

BRI turut berupaya menyiagakan unit kerjanya untuk dapat memberikan layanan perbankan agar kegiatan perekonomian dapat segera berangsur pulih dan masyarakat dapat segera melewati situasi sulit ini. “Kami terus berupaya menyiagakan unit kerja kami untuk dapat memberikan layanan perbankan agar kegiatan perekonomian dapat segera berangsur pulih dan masyarakat dapat segera melewati situasi sulit ini”, tegas Aestika.

Selain layanan di kantor-kantor BRI, masyarakat juga tetap dapat bertransaksi secara normal melalui layanan e-channel seperti ATM dan CRM, hingga Agen BRILink. Selain itu juga ada layanan e-banking BRI seperti BRImo, mobile banking, internet banking yang tetap tersedia untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat.(rel)

Menag Yaqut Minta Tiap Acara di Kemenag Diisi Doa Semua Agama

6 April 2021 13:53 PM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta setiap acara yang berlangsung di Kementerian Agama turut memberikan kesempatan kepada agama lain dalam mengisi doa dan tidak hanya doa untuk agama Islam saja.

Pernyataan itu disampaikan Yaqut saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama secara daring dan luring yang berlangsung mulai Senin (5/4) hingga Rabu lusa.

“Pagi hari ini saya senang Rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Alquran. Ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah kalau doanya diberikan kesempatan semua agama untuk memberikan doa,” kata Yaqut, Senin (6/4).

Menurut Yaqut, pernyataan itu sebagai otokritik terhadap lembaga yang dipimpinnya. Sebab dalam setiap kesempatan acara di Kemenag hanya menyertakan doa untuk agama Islam saja.

Ia ingin agar Kemenag menjadi rumah bagi seluruh agama yang ada di Indonesia, melayani dan memberikan kesempatan yang sama. Bahkan ia menyebut pembacaan doa untuk agama tertentu saja, tak ubahnya seperti acara organisasi kemasyarakatan.

“Jadi jangan ini kesannya kita ini sedang rapat Ormas kegiatan agama, Ormas Islam Kementerian Agama. Kita sedang melakukan Rakernas Kementerian Agama yang di dalamnya bukan hanya urusan agama Islam saja,” kata dia seperti dikutip Antara.

Harus Menjadi Contoh

Yaqut menegaskan bahwa Kemenag harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi moderasi agama. Ia tidak ingin Kemenag yang menggembar-gemborkan moderasi beragama, namun pada praktiknya berseberangan.

“Jadikan lebih enak dilihat jika semua agama yang menjadi urusan sama-sama menyampaikan doanya. Ini otokritik, jangan sampai muncul paradoks. Jadi kita ingin kementerian ini melayani semua agama, tetapi dalam prilaku kita tidak mencerminkan itu,” kata dia. (lp6)

BNPB: 68 Orang Meninggal, 70 Hilang dalam Bencana Alam di NTT

6 April 2021 13:36 PM

SUMUTPOS.CO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, korban meninggal akibat banjir bandang dan bencana lainnya di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu dini hari 4 April 2021 mencapai 68 orang.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan 68 korban jiwa tersebar di empat kabupaten di NTT.

“Korban jiwa saat ini terdata 68 orang meninggal dunia dan angka ini masih sangat dinamis karena masih berlangsung pendataan di lapangan,” ucap Raditya, Senin (5/4).

Sebaran korban jiwa dari bencana banjir bandang dan bencana lainnya yaitu; Kabupaten Flores Timur 44 orang meninggal dunia, Kabupaten Lembata 11 orang meninggal dunia, Kabupaten Ende 2 orang meninggal dunia, dan Kabupaten Alor 11 orang meninggal dunia.

Akibat bencana alam ini pula, total 15 orang mengalami luka-luka, 70 orang hilang, dan 938 kepala keluarga atau 2.655 jiwa terdampak.

Raditya juga menyampaikan, kerugian materil dari bencana banjir bandang dan bencana lainnya di NTT yaitu, 25 unit rumah rusak berat, 114 unit rumah rusak sedang, 17 unit rumah hanyut, 60 unit rumah terendam, 743 unit rumah terdampak, 40 titik akses jalan tertutup pohon tumbang, 5 jembatan putus, 1 unit fasum terdampak, dan 1 unit kapal tenggelam.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan rasa duka atas bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Jokowi mengaku telah memerintahkan Kepala BNPB Letjen Doni Munardo bergerak cepat untuk meninjau lokasi terdampak.

“Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Untuk itu saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencana,” kata Jokowi dalam pernyataan resminya, Senin (6/4).

Selain Kepala BNPB, hal serupa juga diperintahkan Jokowi kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Panglima TNI dan Kapolri untuk dapat membantu tugas kemanusiaan di daerah bencana.

“Saya minta agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan, bantuan seperti layanan kesehatan, ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi agar menjadi hal yang utama. Tidak lupa, perbaikan infrastruktur terdampak juga harus diperhatikan.

“Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir dan longsor karena meningkatnya curah hujan yang ekstrem dan perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG dan aparat di daerah,” Jokowi menandaskan. (lp6)

Pemkab Nias Barat Serahkan LKPD Tahun 2020

6 April 2021 13:24 PM

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyerahkan Laporan Keuangan UNAUDITED (LKPD) 2020 Kabupaten Nias Barat kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, Kamis, (31/3).

Dalam sambutannya Bupati Nias Barat, Faduhusi Daely, menyampaikan bahwa penyerahan LKPD Kabupaten Nias Barat ini merupakan yang tercepat dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yakni selambat-lambatnya 31 Maret 2021.

“Saya berharap dan sangat yakin bahwa kali ini LKPD Nias Barat dapat mencapai target yaitu OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan paling tidak Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), artinya tetap Opini yang sama dengan tahun sebelumnya (2019),” ujarnya.

Seperti diketahui bahw Opini yang dicapai oleh Pemkab Nias Barat sejak terbentuk pada 12 tahun yang lalu yakni WDP hanya 2 kali yaitu pada tahun 2016 yakni LKPD 2015 dan tahun 2020 yakni LKPD 2019.

“Sementara LHP tahun 2020 ini seterusnya akan diserahkan setelah lebaran pada bulan Mei 2021, tentu yang menerima ini nanti ialah Bupati & Wakil Bupati terpilih, karena saya (Bupati) akan mengakhiri tugas pada 22 April 2021,” pungkas Bupati mengakhiri sambutannya. (mag-11/ram)

Pengeroyokan Anak di Bawah Umur, Polres Nisel Panggil Saksi

6 April 2021 13:22 PM

Para-Saksi-Korban-Kasus-Penganiayaan-Serta-Pengeroyokan-Anak-Di-Bawah-Umur-Saat-di--Ambil-Keterangan-Unit-PPA-Polres-Nisel — SAKSI: Foto ketiga saksi korban setelah selesai di ambil keterangan oleh juper unit PPA Polres Nisel. Senin, (5/4)

NIAS SELATAN, SUMUTPOS.CO – Unit PPA Reskrim Polres Nisel memanggil para saksi untuk di mintai keterangan terkait kejadian penganiyaan dan pengerokan kepada korban berinisial PD (16) yang masih berstatus pelajar kelas I SMA di Teluk Dalam, yang terjadi Kamis, (25/3) di Pelabuhan Lama Jalan A Yani Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan. Diduga, pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini adalah Yusril Nazara (50) alias Ama Titin Nazara bersama kedua anaknya berinisial DZ (15) dan FZ (20).

Seorang saksi berisinial GRB (17) mengatakan dirinya bersedia hadir karena merasa bertanggung jawab atas kejadian ini.

“Saya dicecar beberapa pertanyaan terkait kasus tersebut, dan saya menjawab semua pertanyaan dengan lancar tanpa gerogi,” ujarnya kepada wartawan usai di ambil keterangan oleh juru periksa (juper).

GRB menyatakan bahwa dirinya berada di lokasi saat penganiayaan terjadi. Bahkan, dirinya sempat melerai dan kena bentak oleh pelaku dengan menggunakan bahasa Nias.

“Hana gofalaka (mau keluarin juru silat), sambil menekan dada saya pakai tangan kirinya,” jelasnya.

Selanjutnya saksi lain korban dengan inisial AC (16) mengatakan bahwa pada saat kejadian penganiayaan dan pengeroyokan kepada PD (16) posisinya berada di samping korban. “Saya melihat langsung saat korban di keroyok para pelaku,” ungkap AC.

Kemudian saksi terakhir inisial MB (16) mengatakan bahwa pertanyaan yang dicecar seputar kejadian. “Saya menjawab semuanya seperti apa yang saya lihat pada saat kejadian,” ucapnya.

Selanjutnya pada kesempatan itu, kedua orang tua korban PD (16) menyampaikan harapan mereka kepada pihak Polres Nisel melalui unit PPA.

“Semoga kejadian ini dapat segara diproses hukum dengan seadil-adilnya tanpa pilih kasih serta pandang bulu,” harap kedua orang korban. ( mag-10/ram )

Bakti Kesehatan Bermartabat di Pantai Barat Disambut Antusias, Jumlah Pelayanan Melebihi Target

6 April 2021 13:19 PM

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Tim dokter dari Program Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB) Sumatera Utara melanjutkan pelayanan kesehatan keliling ke kawasan Pantai Barat yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Sibolga, Sabtu (3/4). Dari ketiga daerah tersebut, jumlah layanan melebih target awal.

Ketua Satuan Tugas BKB Sumut, Harry Yusmanadi menyampaikan bahwa kehadiran mereka ke beberapa lokasi dimaksud mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Begitu juga sambutan pemerintah kabupaten/kota yang didatangi, merasa terbantu dengan kehadiran bus berfasilitas standar ruang operasi tersebut.

“Pada dasarnya ini pelayanan khusus seperti operasi katarak, bibir sumbing, tumor (kecil), serta khitanan massal. Ada beberapa dokter spesialis di dalamnya dibantu Persatuan Perawat Nasional Indonesia,” ujarnya.

Dijelaskan Harry, bahwa kedatangan mereka ke kabupaten/kota bukan dalam rangka mengambil alih tugas dari fasilitas kesehatan (faskes). Namun membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara khusus.

Sementara untuk target layanan, misal khitanan massal, pihaknya melihat antusias masyarakat begitu tinggi. Sebab dari dua kali menggelar BKB yakni di Madina dan Tapsel, jumlah yang dilayani melebih target awal tim BKB Sumut. “Seperti di Sibolga ini, yang mendaftar 80 orang, tetapi di lapangan sudah mencapai 160 orang, jadi dua kali lipat. Memang untuk khitan massal, selalu lebih dari yang kita targetkan,” ujarnya.

Meski begitu, Harry menyatakan pihaknya masih dapat menangani selama peralatan dan keperluan lain masih ada. Sehingga meskipun kesannya membludak, namun mereka tetap melayani semaksimal mungkin.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Satgas BKB Sumut yang juga dokter spesialis bedah plastik Eddy Sutrisno Hendrowasito menyebutkan, keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gratis tersebut sangat besar. Bahkan seperti di Taput, tim BKB Sumut diminta untuk datang kembali melayani masyarakat yang belum mendapat kesempatan.

“Masyarakat merasa senang dan terlayani. Karena biasanya mereka yang datang, tetapi ini kita yang datang ke mereka. Karena memang ini program gubernur dan wakil gubernur Sumut,” ujarnya.

Sedangkan kendala yang dihadapi diakui Eddy, ada saat perjalanan terutama di jalur sempit. Mengingat bus yang digunakan sepanjang 12 meter yang mengangkut sekitar 12 orang yang terdiri dari para dokter spesialis bedah dan penyakit dalam serta sejumlah perawat.

“Ke depan kita akan siapkan peralatan untuk operasi sesar (melahirkan). Bagi yang belum terlayani, jangan khawatir. Kami akan keliling ke 33 kabupaten/kota. Silakan sampaikan ke Dinas Kesehatan, kami akan datang,” katanya.

Menyambut kehadiran Bus Layanan BKB Sumut, Kepala Dinas Kesehatan Sibolga Firmansyah Hulu menyambut baik program ini. Apalagi banyak masyarakat yang sebenarnya ingin mendapatkan pelayanan, terutama kalangan menengah ke bawah.

Mendampingi siswa Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Aekmanis Sibolga Khairul Ami Sitompul mengucapkan terimakasih atas program Gubsu dan Wagubsu Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, terutama kalangan bawah.

“Kami berharap program ini bisa berjalan setiap tahun, dan bisa ditingkatkan lagi. Karena sebenarnya, masih banyak yang membutuhkan, tetapi mungkin belum dapat informasi,” katanya.

Dari lokasi pelayanan di Lapangan Simaremare Jalan Sutomo Kota Sibolga, terlihat para orangtua membawa anaknya untuk dikhitan, juga para lansia yang ingin mendapatkan pelayanan operasi. Bahkan yang datang dan mendaftar di tempat. (prn/ram)

Penertiban di Pusat Pasar Sidikalang: Satpol PP Diduga Aniaya Putri Seorang Pedagang

6 April 2021 13:16 PM

Penertiban-Di-Pusat-Pasar-Sidikalang,-Diduga-Satpol-PP-Aniaya-Putri-Seorang-Pedagang — KORBAN: Diduga korban penganiayaan anggota Satpol PP Dairi, Arta Sitanggang (22) putri seorang pedagang kaki lima di pusat pasar Sidikalang didampingi ibundanya, Hotmauli Naibaho (44) saat ditemui di rumahnya di Jalan Cipta Sidikalang, Senin (5/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Arta Sitanggang (22), pedagang kaki lima di Pusat Pasar Sidikalang yang merupakan warga Jalan Cipta Sidikalang, diduga mendapat kekerasan atau penganiayaan dari sejumlah oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dairi saat melakukan penertiban pedagang di pusat pasar Sidikalang, Sabtu (3/4).

Diduga oknum anggota Satpol PP menginjak-injak kaki putri dari pasangan Marojahan Sitanggang (50) dan Hotmauli Naibaho (44), hingga patah tulang dibagian engsel, menjalani perawatan di rumahnya.

Arta Sitanggang didampingi ibundanya, Hotmauli Naibaho mengatakan, penganiayaan itu terjadi di Jalan Kelasen dekat pasar Sidikalang.

Hotmauli menjelaskan, siang itu Satpol PP dan pihak PD Pasar melakukan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Sekolah. Saat operasi, Satpol PP mengerahkan satu unit mobil untuk mengangkut barang pedagang kaki lima. Saat terjadi penertiban, para pedagang menyelamatkan barang mereka ke Jalan Kelasen tidak jauh dari lokasi pasar.

Saat itu, korban berada di Jalan Kelasen di dekat tumpukan barang pedagang. Tiba-tiba, seorang bermarga Sidabutar memerintahkan Satpol PP UNTUK mengangkut beko sorong (Angkong). Selanjutnya, tiga orang Satpol PP mengangkut beko dan korban berusaha mempertahankan supaya beko tidak diangkut ke mobil.

Terjadi tarik menarik, dan oknum Satpol PP menginjak-injak kaki korban. Oknum Satpol PP juga menarik baju gadis itu hingga robek dan pergelangan kaki bagian kanan mahasiswi semerter akhir Universitas Sumatera Utara (USU) tersebut patah. Pasca kejadian, korban dilarikan ke klinik Khatolik di jalan Kelasen. Karena kondisi parah, klinik merujuk korban ke RSUD Sidikalang sebelum akhirnya korban dibawa ke rumah.

Kasus itu telah dilaporkan ke Polsek Sidikalang Kota dengan Nomor STPL/17/IV/SU/Sektor Sidikalang Kota. Hotmauli meminta keadilan, dan Kepolisian mengusut kasus sampai tuntas. Sekretaris Satpol PP Dairi, Mariadi Simanjorang dikonfirmasi, Senin (5/3) membenarkan, ada penertiban pedagang kaki lima dilakukan PD Pasar dengan bagian Perekonomian Setda Dairi dan melibatkan Satpol PP, Sabtu (3/4).

Dirinya mengaku mendengar informasi permasalahan itu tetapi tidak mengetahui ada korban teraniaya atau patah kaki.

“Keterangan masalah sebenarnya tunggu saya tanya dulu nanti Kasatpol PP, Edi Banurea. Karena Kasatpol PP lagi ikut vitcom musrembang kabupaten, “ ujarnya. (rud/ram)

Partai Demokrat dan KPUD Medan Jalin Silaturahim dan Sinergitas Demi Kualitas Demokrasi yang Lebih Baik

6 April 2021 11:58 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO- DPC Partai Demokrat Kota Medan siap bersinergi dengan KPUD Kota Medan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan meningkatkan partisipan pemilih di Kota Medan pada Pemilu 2024. Hal ini terungkap dalam silaturahim pengurus DPC Partai Demokrat Kota Medan ke KPUD Kota Medan, Senin (5/4).

Dalam silaturahim itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu didampingi Sekretaris DPC Parlindungan Sipahutar, Bendahara DPC Ishaq Abrar Mustafa Tarigan, Ketua Bappilu Subanto, Ketua Divisi Hukum Muhammad Hatta, Ketua OKK Denny Kurniawan, pengurus lainnya Benar Sinuraya dan Aris Ricardo, disambut Ketua KPUD Medan Agussyah R Damanik dan komisioner KPU lainnya.

Burhanuddin menyampaikan, dengan diumumkannya keputusan Kemenkumham tentang ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Sibolangit, maka tidak terbantahkan lagi bahwasanya Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah adalah Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Ini juga sebagai pemacu semangat dan motivasi buat kader untuk terus peduli kepada masyarakat khususnya menjelang bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah,” kata Burhanuddin.

Selain itu, Burhanuddin juga mengungkapkan, Partai Demokrat siap bersinergi dengan KPUD Kota Medan dalam mensukseskam pesta demokrasi di Kota Medan. Apalagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, peran Parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Partai Demokrat Kota Medan siap bersinergi dengan KPUD kota Medan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan meningkatkan partisipan pemilih di kota Medan pada Pemilu 2024 nantinya,” tandas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan ini. (adz)

Pansus: Jangan Ada Lagi Dinasti Kepling

6 April 2021 11:45 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menghapus praktik-praktik Nepotisme dan tradisi ‘Dinasti’ ke dalam proses pengangkatan atau pergantian Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan.

Sebab selama ini, pergantian kepling di Kota Medan dinilai tidak lagi berdasarkan kualitas, melainkan menjadi jabatan yang turun temurun diberikan kepada keluarga kepling yang tidak lagi aktif menjabat.

Hal itu ditegaskan Robi Barus selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Ridho Nasution di Gedung DPRD Medan, saat pelaksanaan rapat Pansus LKPj, Senin (5/4).

“Anehnya, oknum lepling yang sudah tidak menjabat selalu digantikan oleh orang-orang terdekatnya, secara turun temurun. Misalnya suaminya kepling sudah meninggal, lalu digantikan oleh istrinya atau anaknya, atau kerabatnya yang lain, sehingga terjadi lah dinasti Kepling di Kota Medan,” ucap Robi.

Robi juga sangat menyayangkan, lamanya Pemko Medan menerbitkan Perwal untuk mengeksekusi dan menerapkan Perda Kota Medan No.9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan.

“Itu harusnya segera dibuatkan Perwal nya. Supaya jelas dan tegas kita dalam menerapkan aturan, termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta usia maksimal seorang Kepling saat dilantik. Ini sangat penting. Kalau ini ditegakkan, tidak ada lagi isti kepling sepanjang masa atau nepotisme, atau Dinasti Kepling,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Medan lainnya yang tergabung dalam Pansus LKPj, Wong Chun Sen menambahkan, petunjuk teknis (Juknis) Kepala Lingkungan di Kota Medan juga dinilai tidak jelas. Sebab, masih banyak Kepling di Kota Medan yang hanya tahu melakukan pengerjaan pengorekan parit serta mengantar surat.

“Harusnya Kepling memahami IT. Ini menjadi permasalahan, padahal Kepling tangan kanan Lurah. Ini Kepling di Kota Medan banyak yang gagap teknologi (gaptek), sedangkan proses administrasi terus berkembang mengikuti teknologi,” katanya.

Sementara itu, anggota pansus lainnya Dedy Aksyari Nasution, mengatakan ada temuan cakupan wilayah kerja Kepling yang dinilai terlalu luas dan ada juga Kepling dengan jumlah penduduk yang terlalu sedikit. Artinya, Pemko Medan harus melakukan kembali penataan lingkung di Kita Medan.

“Bukan hanya berdasarkan luas wilayah, tetapi juga berdasarkan jumlah penduduk yang ada di lingkungannya,” ujarnya.

Tak cuma itu, Dedy juga mengaku sering kali mendengarkan keluhan masyarakat atas buruknya kinerja Kepling saat melakukan kunjungan, baik berupa sosialisasi perda, maupun saat menggelar Reses.

“Bahkan ada Kepling yang tersandung persoalan kriminal, tetapi dipertahankan sama Lurah ataupun Camat. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kabag Tapem Pemko Medan, Ridho Nasution, mengatakan, Pemko Medan dibawah kepemimpinan Bobby Nasution sedang mempersiapkan Perwal terkait Perda Kota Medan No.9/2017. Bila tidak ada halangan, Perwal yang telah dinanti-nanti selama 4 tahun tersebut akan dikeluarkan pada bulan April ini juga.

“Bulan lalu kita sudah rapat, saat ini Perwalnya sedang kita persiapkan, posisinya sudah di Bagian Hukum untuk di eksaminasi. Nanti di Perwal akan disebutkan secara rinci, tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan,” jelas Ridho.

Demikian juga tentang aturan batas usia kepala lingkungan di usia 55 tahun. Ridho mengatakan, dalam Perda juga dijelaskan batas usia pengangkatan maksimal 55 tahun.

“Sesuai Perda, batas usia saat disangka sebagai Kepling adalah 55 tahun, masa jabatannya itu 3 tahun. Jadi misalnya diangkat diusia 54 tahun, boleh saja dia menjabat sampai usai 57 tahun. Karena 55 tahun itu batas usia pengangkatan, bukan batas usia diberhentikan,” jelasnya.

Mengenai penataan lingkungan, Ridho mengatakan jika hal itu masih dibahas tentang tapal batas dengan Deliserdang. Hal itu harus dilakukan agar Pemko Medan dapat menata kembali penataan lingkungan di Kota Medan dari berbagai aspek, mulai dari luas wilayah hingga jumlah penduduk.

Untuk itu, pihaknya juga memohon kepada DPRD Medan agar dapat membantu menganggarkannya dalam P-APBD 2021.

“Kami sangat semangat dengan apa yang dikatakan para dewan terhormat di DPRD Medan. Tak cuma itu, bahkan kita setuju bila seperti test narkoba jiga diberlakukan kepada para kepling ataupun calon-calon kepling,” pungkasnya.(map/azw)

Februari, Penumpang di KNIA Turun 36,32 Persen

6 April 2021 11:22 AM

Alami-Penurunan-36,32-Persen — PENUMPANG: Sejumlah penumpang saat berada di KNIA, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aktivitas penumpang pesawat di Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) di Kabupaten Deliserdang, pada bulan Februari 2021 mencapai 100.191 orang atau turun 36,32 persen dibanding Januari 2021 yang mencapai 157.342 orang.

Kepala Badan Pusat Statistik ?BPS) Sumut, Syech Suhaimi menjelaskan secara kumulatif jumlah penumpang yang berangkat Januari-Februari 2021 mencapai 257.533 orang atau turun 50,13 persen

dibanding dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar 516.421 orang.

Di sisi lain, penumpang domestik yang datang di Sumut melalui Bandara Kualanamu, bulan Februari 2021 mencapai 106.105 orang atau turun 14,60 persen dibanding bulan sebelumnya sebanyak 124.248 orang.

“Selama Januari-Februari 2021 penumpang domestik yang datang mengalami penurunan sebesar 54,18 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 502.697 orang menjadi 230.353 orang,” ungkap Syech, Senin (5/4).

Syech mengungkapkan untuk penumpang angkutan udara tujuan luar negeri, baik yang menggunakan penerbangan nasional maupun asing, pada bulan Februari 2021 naik sebesar 25,59 persen dibanding bulan Januari 2021, yaitu dari 379 orang menjadi 476 orang.

“Secara kumulatif Jumlah penumpang tujuan luar negeri selama Januari-Februari 2021 mencapai 855 orang atau turun 99,47 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar 160.148 orang,” pungkasnya.(gus/azw)