ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Seiring adanya penambahan terkonfirmasi positif, jumlah kesembuhan pasien Covid-19 di Kabupaten Asahan terus bertambah. Berdasarkan data yang diterima, dari 620 orang warga Asahan terkonfirmasi Covid-19, 46 orang dalam perawatan, 541 orang telah dinyatakan sembuh, 33 orang meninggal dunia, serta ada 5 warga yang Suspek.

Kadis Kominfo selaku juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Asahan, Rahmat Hidayat Siregar mengatakan, sebanyak 620 orang warga Asahan yang terkonfirmasi positif, 46 orang dalam perawatan, 541 orang dinyatakan sembuh, dan 33 orang meninggal dunia.

Untuk itu, lanjut Rahmat Hidayat, Ketua Satuan Tugas Covid-19 Asahan H. Surya Bsc mengimbau masyarakat Asahan agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Kami tak bosan-bosannya terus mengimbau kepada warga Asahan untuk tetaplah mematuhi segala imbauan dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita sama-sama berharap agar angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan hilang dari Asahan,” ajaknya. (mag-9)

SEIRAMPAH, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Sergai, Adlin Umar Yusri Tambunan mencanangkan 6 Kampung Tangguh ketersedian pangan masa pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Sergai, tepatnya di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Rabu (3/3).

Enam Kampung Tangguh yang dicanangkan sekaligus diresmikan adalah Kampung Tangguh Desa Sei Buluh, Desa Pematang Setrak, Desa Pasar Baru, Desa Bogak Besar, Desa Sentang dan Desa Pemantang Gantung.

Wakil Bupati Sergai, Adlin Umar, mengatakan tujuan utama pembentukan Kampung Tangguh ini untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga usai.

“Atas nama Pemkab Sergai, saya ucapkan selamat karena telah dicanangkanya enam desa sebagai Kampung Tangguh di Kecamatan Teluk Mengkudu ini. Kita akan terus mengupayakan ketahanan atau ketangguhan masyarakat untuk bertahan dari kebencanaan,” jelasnya.

Sambung Adlin Umar, keberadaan Kampung Tangguh dapat membantu program pemerintah khususnya percepatan penanganan pandemi Covid-19, oleh karenanya, Pemkab Sergai berharap Kampung Tangguh yang telah dibentuk ini tidak hanya seremonial belaka tetapi dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan Kampung Tangguh sebagai tempat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap semangat menghadapi pandemi Covid-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” bilangnya.

Kegiatan diwarnai dengan peninjauan alat dan prasarana yang dimiliki posko Kampung Tangguh yang ada di Desa Sei Buluh seperti tempat cuci tangan, ruang isolasi hingga fasilitas lainnya. (ian)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi dijadikan Kampung Tangguh saat pandemi Covid-19, dalam arti kata, kampung tangguh merupakan kampung lumbung pangan.

Camat Padang Hilir, Ramadan Barqah didampingi Lurah Deblod Sundoro, Saiman Harahap, Kamis (4/3), mengatakan Kampung Tangguh di Kota Tebingtinggi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menangkal Covid-19 dengan kearifan lokal.

“Program Kampung Tangguh memberi banyak manfaat saat pandemi Covid-19. Tidak hanya sebatas tempat kesehatan dan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 saja, namun juga dampak lain seperti masalah ekonomi,” jelasnya.

Dikatakannya, Kampung Tangguh mendorong masyarakat untuk berinisiatif mengatasi masalah secara mandiri dalam menangkal pandemi Covid-19. Pemenuhan secara mandiri oleh masyarakat itu, mulai dari penyediaan ruang isolasi, posko kesehatan, dapur umum, hingga lumbung pangan yang dapat dimanfaatkan secara bersama.

Sedangkan Lurah Deblod Sundoro, Saiman Harahap mengatakan pemenuhan lumbung pangan sudah diterapkan oleh Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi.

Dijelaskannya, Kampung Tangguh Kelurahan Deblod Sundoro terbentuk atas kerjasama bersama dengan Lurah Deblod Sundoro, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepling, LPM, dan Relawan Kelurahan.

“Mereka semua melakukan kegiatan penanaman tanaman lahan pertanian di lahan Ketahanan Pangan dan untuk bidang UMKM ekonomi. Hasil pertanian tersebut akan digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat terdampak Covid-19,” jelasnya.

Jelas Saiman, dengan adanya Kampung Tangguh dapat membentuk karakter baru yang patuh protokol kesehatan. Masyakarat akan disiplin protokol kesehatan dengan sendirinya tanpa perlu dilakukan himbuan lagi, memperkokoh semangat gotong royong masyarakat untuk menghadapi pandemi dan melestarikan kearifan lokal dalam menjalani kehidupan new normal. (ian)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan dan Pelaksana Harian Bupati Labuhanbatu Selatan, Ahmad Fuad, melakukan penanaman bibit cabai di Desa Sidodadi, sekaligus sebagai peluncuran Kampung Tangguh Nusantara di Desa Persiapan Sidodadi Blok 40, Kecamatan Kotapinang, Labusel, Rabu (3/3).

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan sebelum peluncuran Kampung Tangguh Nusantara meninjau lokasi usaha pembuatan tempe, peternakan lembu dan kolam ikan milik masyarakat binaan Polsekta Kotapinang.

Tim Polres Labuhanbatu bersama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga berkunjung ke Poskesdes yang tersedia ruang isolasi. Penempatan Desa Sidodadi sebagai program kepolisian ini dinilai sebagai inisiatif warga dalam kesadaran memutus penyebaran Covid-19 di daerah.

Pihaknya mendorong OPD bersama masyarakat meningkatkan perekonomian melalui Program Kampung Tangguh Nusantara dan mengembalikan semangat kebersamaan serta gotong royong, sehingga masyarakat tetap kuat secara ekonomi.

Deni menjelaskan, Covid-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Program Kampung tangguh merupakan upaya mempertahankan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Pihaknya mengimbau untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan terus menggelar Operasi Yustisi untuk mendorong kedisiplinan masyarakat. “Jadi kepada masyarakat, kalau pada gilirannya akan divaksin jangan takut. Jangan termakan isu hoaks yang menyebut vaksin ini sia-sia. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir,” jelas Deni.

Kapolsekta Kotapinang, AKP Bambang Gunanti Hutabarat menyampaikan, telah membentuk lima kampung tangguh di Kecamatan Kotapinang, di antaranya Kampung Tangguh Nusantara Desa Persiapan Sidodadi Blok 40.

Desa itu, kata dia, menjadi satu dari 9 desa lainnya di Kecamatan Kotapinang yang menjadi pilot project program dalam membangun kesadaran terhadap penyebaran Covid-19.

Menurutnya, program ini bukan hanya slogan semata, karena benar-benar tangguh secara ekonomi, tangguh terhadap kedisiplinan protokol kesehatan dan tangguh dari tindak kriminal.

“Sesuai perintah pak Kapolres, 17 persen desa di kecamatan dijadikan kampung tangguh. Saya berharap seluruh desa di Kecamatan Kotapinang menjadi kampung tangguh,” jelas Bambang Gunanti Hutabarat.

Pelaksana harian Bupati Labuhanbatu Selatan, Ahmad Fuad mengapresiasi pencanangan Kampung Tangguh Nusantara di daerah, sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan ekonomi dari sektor perkebunan karet dan kelapa sawit semata dalam situasi pandemi.

Menurutnya, tahun 2022 sudah diprogramkan untuk penambahan bantuan di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

“Masyarakat sudah cukup jeli melihat potensi di tengah pandemi, terbukti dengan adanya tempat pengolahan tempe, kolam ikan, ternak, dan tanaman hotikultura. Sehingga petani di daerah ini tidak hanya terpaku pada hasil pertanian karet dan kelapa sawit,” katanya. (fdh)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran menggelar Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (4/3).

Bupati Asahan, H. Surya BSc mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung KPP Pratama Kisaran kegiatan yang dilakukan untuk mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai warga negara agar memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Dijelaskan Bupati Asahan, saat ini pelayanan SPT Tahunan semakin dipermudah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi terkini yaitu dengan menggunakan SPT e-Filling, dimana wajib pajak dapat melaporkan SPT nya dimana saja dan kapan saja secara online, sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

“Bagi ASN diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filling sebagaimana diatur oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat edaran Nomor 8 Tahun 2015,”jelasnya.

Oleh karena itu, Surya juga mengharapkan partisipasi aktif seluruh masyarakat untuk taat pada kewajibannya dengan menyampaikan SPT Tahunan, baik secara pribadi maupun sebagai pimpinan.

Bupati Asahan juga berharap kegiatan yang dilakukan melahirkan kesadaran yang bersumber pada pengetahuan tentang tata cara Perpajakan Nasional, pelayanan yang lebih terbuka dan administrasi yang lebih baik, yang akan mendorong partisipasi aktif dalam menunjang pembiayaan APBN/APBD melalui sektor pajak.

Pada kesempatan itu, Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan, serta Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan menyampaikan SPT Tahunan secara online menggunakan aplikasi e-Filling.

Kepala KPP Pratama Kisaran, Anto Sibarani, mengatakan tahun 2020 realisasi penerimaan KPP Pratama Kisaran adalah Rp 809,3 Miliar dari target Rp813,8 miliar atau dengan pencapaian 99,44%. Dan untuk tahun 2021 target penerimaan pajak yang dibebankan ke KPP Pratama Kisaran Rp957,7 Miliar atau meningkat 148,4 M (naik 18,3%) dari realisasi tahun 2020.

Selain itu beliau mengatakan, untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni 31 Maret dan batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 April. Sesuai dengan edaran Menpan RB RI Nomor 8 tahun 2015 pada butir 2 disebutkan bahwa ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-Filling.

Pada kegiatan ini tampak hadir Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Kepala KPP Pratama Kisaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, OPD dan Camat se-Kabupaten Asahan. (mag-9/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah meninjau pelaksanaan vaksinasi tahap kedua di Aula Dinas Kesehatan, Jalan Ikan Hiu Nomor 50, Kelurahan Timbanglangkat, Binjai Timur, Kamis (4/3).

Sasaran vaksinasi tahap kedua ini menyasar kepada para pelayan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Seperti pimpinan OPD, camat, anggota DPRD, perwakilan BPJS Kesehatan dan dari Kejari Binjai. Amir menyatakan, vaksinasi untuk pelayanan publik berjalan lancar. Kata dia, alasan sasaran kepada petugas pelayanan publik lantaran mereka memiliki interaksi dan mobilitas tinggi.

“Alhamdulillah, berjalan dengan baik. Semua pelayanan publik menyambut baik dan mendukung penuh program ini,” kata dia.

“Terutama untuk pelayanan publik yang umum. Sebab, mereka sering berinteraksi dengan siapapun dan memiliki mobilitas yang tinggi,” sambung mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ini.

Meski sudah divaksinasi, Amir tetap mengajak agar tidak mengendurkan protokol kesehatan. “Vaksin, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Juga 3T, testing, tracing dan treatment, merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan,” tukasnya. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gabungan ulama dan tokoh masyarakat Sumatera Utara menolak dengan tegas soal pelegalan minuman keras di Indonesia.

Meski Presiden Joko Widodo sudah mencabut lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras, namun Presiden perlu menjelaskan hal tersebut secara utuh.

“Mengingat ada 4 poin dalam lampiran ketiga tersebut yang mengatur tentang minuman keras, yaitu poin No. 31 dan 32 (KBLI 11010 dan 11020) mengenai industri minuman keras serta poin No. 44 dan 45 (KBLI 47221 dan 47826) mengenai perdagangan eceran minuman keras,” tegas Juru Bicara Gabungan Ulama, Ustad Rahmat Gustin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Liga Muslim Indonesia (LMI) Sumut dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Menurut Gustin, sejatinya pelonggaran investasi bidang usaha terkait minuman keras masih tetap ada, karena aturan induknya yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Pasal 77 tentang penanaman modal, telah meniadakan bidang usaha minuman keras dari daftar bidang usaha tertutup.

“Dengan kata lain, investasi minuman keras sudah dianggap bidang usaha terbuka di Indonesia. Ini hanya menunggu waktu yang dianggap tepat untuk kembali mengundangkannya. Ini yang kita tidak inginkan dan kita tolak dengan tegas,” bebernya.

Dia juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar jangan lalai, ceroboh dan abai dalam menjalankan peran negara untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan dan dengan tetap memperhatikan aspirasi keimanan umat Islam.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh kaum muslimin bangsa Indonesia untuk terus aktif dalam mengawal dan mengawasi berjalannya negara dalam bentuk sosial kontrol hingga lahirnya kebijakan dalam bentuk regulasi yang mengakomodir kepentingan umat Islam,” pesannya.

Di sisi lain, Gustin juga menyinggung, Republik Indonesia adalah negara yang menjemput kemerdekaan dengan jalan jihad dan menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam bernegara. Di mana, islam adalah agama yang utuh dalam menjalankan prinsip dasar tersebut.

“Jika ini (pelegalan miras) terjadi, maka ini mencederai semangat kemerdekaan dan ini bentuk pengkhianatan terbesar terhadap karakter bangsa dan harus segera dilawan dengan semangat kemerdekaan yang hakiki,” tegasnya.

Gustin juga kembali menegaskan, tujuan menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan dengan jalan investasi minuman keras adalah bentuk perlawanan terhadap keyakinan Islam. “Dan ini harus ditolak serta dilawan kaum muslimin sampai kapanpun dengan jalan jihad amar nahi mungkar,” tandasnya. 

Pernyataan sikap ini, juga dihadiri Ketua Forum Umat Islam Sumut Ustadz Indra Suheri, Ketua GEMA ANNAS Sumut Bunda Hj Rony, Ustadz Syahrul Idrus dari KAUMI Sumut, Zubeir dari masyarakat pembela tanah wakaf (MPTW), Affan Lubis Ketua PA 212, Ustadz Heriansyah dari Aliansi Masyarakat Cinta Masjid (AMCM) Sumut, Drg M Sahbana aktivis islam Sumut, Indra Buana Tanjung SH dari Komite Integrasi Anak Bangsa (KIRAB) Sumut, Deni Zulkifli SE dan Yuniswan Masyrakat Peduli Rakyat Indonesia (MPRI) Sumut.(adz)