LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan dan Pelaksana Harian Bupati Labuhanbatu Selatan, Ahmad Fuad, melakukan penanaman bibit cabai di Desa Sidodadi, sekaligus sebagai peluncuran Kampung Tangguh Nusantara di Desa Persiapan Sidodadi Blok 40, Kecamatan Kotapinang, Labusel, Rabu (3/3).

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan sebelum peluncuran Kampung Tangguh Nusantara meninjau lokasi usaha pembuatan tempe, peternakan lembu dan kolam ikan milik masyarakat binaan Polsekta Kotapinang.

Tim Polres Labuhanbatu bersama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga berkunjung ke Poskesdes yang tersedia ruang isolasi. Penempatan Desa Sidodadi sebagai program kepolisian ini dinilai sebagai inisiatif warga dalam kesadaran memutus penyebaran Covid-19 di daerah.

Pihaknya mendorong OPD bersama masyarakat meningkatkan perekonomian melalui Program Kampung Tangguh Nusantara dan mengembalikan semangat kebersamaan serta gotong royong, sehingga masyarakat tetap kuat secara ekonomi.

Deni menjelaskan, Covid-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Program Kampung tangguh merupakan upaya mempertahankan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Pihaknya mengimbau untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan terus menggelar Operasi Yustisi untuk mendorong kedisiplinan masyarakat. “Jadi kepada masyarakat, kalau pada gilirannya akan divaksin jangan takut. Jangan termakan isu hoaks yang menyebut vaksin ini sia-sia. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir,” jelas Deni.

Kapolsekta Kotapinang, AKP Bambang Gunanti Hutabarat menyampaikan, telah membentuk lima kampung tangguh di Kecamatan Kotapinang, di antaranya Kampung Tangguh Nusantara Desa Persiapan Sidodadi Blok 40.

Desa itu, kata dia, menjadi satu dari 9 desa lainnya di Kecamatan Kotapinang yang menjadi pilot project program dalam membangun kesadaran terhadap penyebaran Covid-19.

Menurutnya, program ini bukan hanya slogan semata, karena benar-benar tangguh secara ekonomi, tangguh terhadap kedisiplinan protokol kesehatan dan tangguh dari tindak kriminal.

“Sesuai perintah pak Kapolres, 17 persen desa di kecamatan dijadikan kampung tangguh. Saya berharap seluruh desa di Kecamatan Kotapinang menjadi kampung tangguh,” jelas Bambang Gunanti Hutabarat.

Pelaksana harian Bupati Labuhanbatu Selatan, Ahmad Fuad mengapresiasi pencanangan Kampung Tangguh Nusantara di daerah, sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan ekonomi dari sektor perkebunan karet dan kelapa sawit semata dalam situasi pandemi.

Menurutnya, tahun 2022 sudah diprogramkan untuk penambahan bantuan di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

“Masyarakat sudah cukup jeli melihat potensi di tengah pandemi, terbukti dengan adanya tempat pengolahan tempe, kolam ikan, ternak, dan tanaman hotikultura. Sehingga petani di daerah ini tidak hanya terpaku pada hasil pertanian karet dan kelapa sawit,” katanya. (fdh)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran menggelar Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (4/3).

Bupati Asahan, H. Surya BSc mengatakan Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung KPP Pratama Kisaran kegiatan yang dilakukan untuk mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai warga negara agar memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Dijelaskan Bupati Asahan, saat ini pelayanan SPT Tahunan semakin dipermudah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi terkini yaitu dengan menggunakan SPT e-Filling, dimana wajib pajak dapat melaporkan SPT nya dimana saja dan kapan saja secara online, sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

“Bagi ASN diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filling sebagaimana diatur oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat edaran Nomor 8 Tahun 2015,”jelasnya.

Oleh karena itu, Surya juga mengharapkan partisipasi aktif seluruh masyarakat untuk taat pada kewajibannya dengan menyampaikan SPT Tahunan, baik secara pribadi maupun sebagai pimpinan.

Bupati Asahan juga berharap kegiatan yang dilakukan melahirkan kesadaran yang bersumber pada pengetahuan tentang tata cara Perpajakan Nasional, pelayanan yang lebih terbuka dan administrasi yang lebih baik, yang akan mendorong partisipasi aktif dalam menunjang pembiayaan APBN/APBD melalui sektor pajak.

Pada kesempatan itu, Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan, serta Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan menyampaikan SPT Tahunan secara online menggunakan aplikasi e-Filling.

Kepala KPP Pratama Kisaran, Anto Sibarani, mengatakan tahun 2020 realisasi penerimaan KPP Pratama Kisaran adalah Rp 809,3 Miliar dari target Rp813,8 miliar atau dengan pencapaian 99,44%. Dan untuk tahun 2021 target penerimaan pajak yang dibebankan ke KPP Pratama Kisaran Rp957,7 Miliar atau meningkat 148,4 M (naik 18,3%) dari realisasi tahun 2020.

Selain itu beliau mengatakan, untuk batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni 31 Maret dan batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 April. Sesuai dengan edaran Menpan RB RI Nomor 8 tahun 2015 pada butir 2 disebutkan bahwa ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-Filling.

Pada kegiatan ini tampak hadir Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Kepala KPP Pratama Kisaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, OPD dan Camat se-Kabupaten Asahan. (mag-9/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wakil Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah meninjau pelaksanaan vaksinasi tahap kedua di Aula Dinas Kesehatan, Jalan Ikan Hiu Nomor 50, Kelurahan Timbanglangkat, Binjai Timur, Kamis (4/3).

Sasaran vaksinasi tahap kedua ini menyasar kepada para pelayan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Seperti pimpinan OPD, camat, anggota DPRD, perwakilan BPJS Kesehatan dan dari Kejari Binjai. Amir menyatakan, vaksinasi untuk pelayanan publik berjalan lancar. Kata dia, alasan sasaran kepada petugas pelayanan publik lantaran mereka memiliki interaksi dan mobilitas tinggi.

“Alhamdulillah, berjalan dengan baik. Semua pelayanan publik menyambut baik dan mendukung penuh program ini,” kata dia.

“Terutama untuk pelayanan publik yang umum. Sebab, mereka sering berinteraksi dengan siapapun dan memiliki mobilitas yang tinggi,” sambung mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ini.

Meski sudah divaksinasi, Amir tetap mengajak agar tidak mengendurkan protokol kesehatan. “Vaksin, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Juga 3T, testing, tracing dan treatment, merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan,” tukasnya. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gabungan ulama dan tokoh masyarakat Sumatera Utara menolak dengan tegas soal pelegalan minuman keras di Indonesia.

Meski Presiden Joko Widodo sudah mencabut lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras, namun Presiden perlu menjelaskan hal tersebut secara utuh.

“Mengingat ada 4 poin dalam lampiran ketiga tersebut yang mengatur tentang minuman keras, yaitu poin No. 31 dan 32 (KBLI 11010 dan 11020) mengenai industri minuman keras serta poin No. 44 dan 45 (KBLI 47221 dan 47826) mengenai perdagangan eceran minuman keras,” tegas Juru Bicara Gabungan Ulama, Ustad Rahmat Gustin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Liga Muslim Indonesia (LMI) Sumut dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Menurut Gustin, sejatinya pelonggaran investasi bidang usaha terkait minuman keras masih tetap ada, karena aturan induknya yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Pasal 77 tentang penanaman modal, telah meniadakan bidang usaha minuman keras dari daftar bidang usaha tertutup.

“Dengan kata lain, investasi minuman keras sudah dianggap bidang usaha terbuka di Indonesia. Ini hanya menunggu waktu yang dianggap tepat untuk kembali mengundangkannya. Ini yang kita tidak inginkan dan kita tolak dengan tegas,” bebernya.

Dia juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar jangan lalai, ceroboh dan abai dalam menjalankan peran negara untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan dan dengan tetap memperhatikan aspirasi keimanan umat Islam.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh kaum muslimin bangsa Indonesia untuk terus aktif dalam mengawal dan mengawasi berjalannya negara dalam bentuk sosial kontrol hingga lahirnya kebijakan dalam bentuk regulasi yang mengakomodir kepentingan umat Islam,” pesannya.

Di sisi lain, Gustin juga menyinggung, Republik Indonesia adalah negara yang menjemput kemerdekaan dengan jalan jihad dan menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam bernegara. Di mana, islam adalah agama yang utuh dalam menjalankan prinsip dasar tersebut.

“Jika ini (pelegalan miras) terjadi, maka ini mencederai semangat kemerdekaan dan ini bentuk pengkhianatan terbesar terhadap karakter bangsa dan harus segera dilawan dengan semangat kemerdekaan yang hakiki,” tegasnya.

Gustin juga kembali menegaskan, tujuan menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan dengan jalan investasi minuman keras adalah bentuk perlawanan terhadap keyakinan Islam. “Dan ini harus ditolak serta dilawan kaum muslimin sampai kapanpun dengan jalan jihad amar nahi mungkar,” tandasnya. 

Pernyataan sikap ini, juga dihadiri Ketua Forum Umat Islam Sumut Ustadz Indra Suheri, Ketua GEMA ANNAS Sumut Bunda Hj Rony, Ustadz Syahrul Idrus dari KAUMI Sumut, Zubeir dari masyarakat pembela tanah wakaf (MPTW), Affan Lubis Ketua PA 212, Ustadz Heriansyah dari Aliansi Masyarakat Cinta Masjid (AMCM) Sumut, Drg M Sahbana aktivis islam Sumut, Indra Buana Tanjung SH dari Komite Integrasi Anak Bangsa (KIRAB) Sumut, Deni Zulkifli SE dan Yuniswan Masyrakat Peduli Rakyat Indonesia (MPRI) Sumut.(adz)

LABUHANBATU, SUMUT POS – Ratusan Tenaga Kesehatan (nakes) dan staf berstatus pegawai negeri sipil maupun non ASN di lingkungan RSUD Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, menjalani suntikan vaksin tahap II.

“Tahap I berhasil memvaksin 785 tenaga nakes dan staf di lingkungan RSUD Rantauprapat,” ungkap Direktur RSUD Rantauprapat, Syafril RM Harahap melalui Humas, Doni Simamora, Jumat (5/8) di Rantauprapat.

Menurut dia, sasaran vaksinasi tahap II lanjutan pelaksanaan tahap I yang dilakukan di lantai 2 gedung D RSUD Rantauprapat di kawasan jalan KH Dewantara, Rantauprapat. Target jadwal pelaksanaan selama empat hari. Yakni, Jumat-Senin (5-8/3) mendatang.

Kata dia, pelaksanaan penyuntikan vaksin Sinovac, mengharapkan RSUD Rantauprapat menjadi lembaga kesehatan terdepan sebagai pelayanan masyarakat yang prima dalam menangani kesehatan ditengah pandemi virus corona.

“Dengan vaksinasi nakes, kita berharap pelayanan kesehatan semakin lebih prima,” kata Doni.

Salahseorang dokter tenaga kesehatan di rumah sakit milik Pemkab Labuhanbatu itu mengaku vaksin yang disuplai tidak berefek negatif. Dan, aman bagi penerimanya.

“Aman. Tidak ada masalah. Tanpa efek samping,” ungkap dokter Nauli Asdam Simbolon.

Dia mengatakan hal itu, sebab sejak suntikan tahap I dan pada pasca suntikan tahap II yang diterimanya, tanpa menimbulkan gejala negatif. (fdh)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB ilegal di Deliserdang.

“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Heri Zulkarnain, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, membawahi 33 DPC se-Sumut.

Heri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deliserdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. Pihak hotel menyatakan, semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan, nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.

Penegasan Heri diamini ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ketua DPC Gunung Sitoli, Herman Jaya Harefa misalnya, menolak tegas pelaksanaan KLB ilegal, apalagi dilaksanakan di provinsi Sumut. “Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020,” kata Herman.

“Saya sendiri ikut aklamasi memilih Mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau,” tegasnya.

Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama. “Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti ilegal. Mana ada KLB diselenggarakan para mantan kader,” tegas Efendi.

Penolakan keras juga muncul dari Sergai. “Tolak KLB ilegal. Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui,” tandas Labuhan Hasibuan, Ketua DPC Partai Demokrat Sergai. DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum. (adz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jabatan Sekretaris Daerah Kota Binjai hingga saat ini masih kosong, setelah M Mahfullah Pratama Daulay dilantik Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut. Ironisnya lagi, sejumlah instansi atau organisasi perangkat daerah jajaran Pemko Binjai juga masih belum diisi pejabat definitif.

Santer kabarnya, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai, Irwansyah Nasution akan mengisi kekosongan jabatan Sekda. Begitupun, usulan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda belum dapat dilakukan Wakil Wali Kota Amir Hamzah.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setdako Binjai, Abdullah Rainy membenarkan, kekosongan pejabat definitif pada sejumlah instansi. “Kepala Bappeda dan BPBD diisi oleh pelaksana tugas. Pejabat sebelumnya sudah meletakkan jabatan,” kata Abdullah Raini.

Adapun sejumlah OPD Kota Binjai yang belum diisi oleh pejabat definitif yakni Dinas Sosial, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah membenarkan ada sejumlah pimpinan OPD belum dijabat oleh pejabat definitif. “Ada beberapa jabatan yang di-Plt-kan. Kalau kekosongan jabatan tidak ada,” kata Amir Hamzah menanggapi perihal kekosongan jabatan saat ditemui di Pasar Tavip Binjai, Kamis (4/3)sore.

Pun demikian, Amir Hamzah mengaku jabatan Sekda tidak ada diisi. Baik itu definitif maupun pelaksana tugas. Namun Pemko Binjai sudah mengusulkan nama untuk mengisi jabatan tersebut atau pelaksana tugas. Saat ini, Pemko Binjai tengah menunggu SK turun dari Pemerintah Provinsi Sumut. “Dalam waktu dekat, SK Plt turun. Sudah diusulkan dua hari lalu,” kata Amir tanpa merinci usulan nama yang akan mengisi kekosongan jabatan Sekda.

“Nantilah itu,” jawab Amir soal nama yang diusulkan menjadi Sekda.

Dia menambahkan, tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan sebagai Sekda, tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kota Binjai. “Berjalan pemerintahan seperti biasa. Tidak ada kendala. Pelayanan kepada masyarakat juga berjalan. Harapan saya, SK saya sebagai Plt Wali Kota dan SK Sekda (bersamaan turun),” tukasnya. (ted/han)