28 C
Medan
Monday, April 6, 2026
Home Blog Page 3552

Nias Barat Terima 4 TFL Sanimas

Kepala Bappeda Sabahati Gulo didampingi Sekretaris Bappeda Sonifati Zebua dan Johan Adolf Bu’ulolo menerima Koordinator TFL Sanimas, Selasa (30/3).

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Tahun ini, Kabupaten Nias Barat menjadi daerah penerima manfaat program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) regular. Untuk mensukseskan program ini, akan ditempatkan empat orang tenaga fasilitator lapangan (TFL), masing masing sebagai tenaga teknis 2 orang dan tenaga pemberdayaan sebanyak 2 orang.

Kepala Bappeda Sabahati Gulo didampingi Sekretaris Bappeda Sonifati Zebua dan Johan Adolf Bu’ulolo menerima Koordinator TFL Sanimas, Selasa (30/3).

Hal ini terungkap dalam kunjungan Tim Fasilitator Lapangan Program Sanimas yang diterima Kepala Bappeda Nias Barat, Sabahati Gulo bersama sekretarisnya Sonifati Zebua dan Analis Infrastruktur Bappeda Nias Barat, Johan Adolf Bu’ulolo ST di ruang kerja Kepala Bappeda, Selasa, (30/3). Ignaxius Ivoncancer Fangaetu Lombu, mewakili Tim Fasilitator Lapangan Program Sanimas menyampaikan, TFL Sanimas akan memulai tugas dan bekerja sesuai kontrak dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara.

Kepala Bappeda menyambut baik kehadiran TFL Sanimas dan berharap agar TFL yang ditugaskan di Nias Barat dapat bekerja dengan baik, tetap menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Bappeda, Dinas Perumahan dan Kepala Desa lokus kegiatan Sanimas. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 ini Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu lokus penerima manfaat Program Sanimas dengan sasaran pada peningkatan kualitas di bidang sanitasi khususnya dalam menyediakan prasarana pengolahan air limbah yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah kumuh dan padat penduduk. (mag-11)

Ogamota Hulu : Pemberhentian Ketua DPD Gamki Sumut Tidak Sesuai ART

Senior GAMKI Kota Tebingtinggi Ogamota Hulu SH.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Senior Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI) Tebingtinggi, Ogamota Hulu mengatakan, surat keputusan DPP GAMKI Nomor : 110700/SU-GAMKI/INT/K/III/2021 tentang Pemberhentian Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara, Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara, dan Pengaktifan Kembali Aktivitas Kepengurusan DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai anggaran rumah tangga (ART).

Senior GAMKI Kota Tebingtinggi Ogamota Hulu SH.

“Surat keputusan DPP GAMKI tersebut terkesan diterbitkan untuk mengganggu pelaksanaan Konferensi Daerah GAMKI Sumatera Utara,” kata Ogamota Hulu yang juga mantan Ketua GAMKI Tebingtinggi di Jalan Veteran Kota Tebingtinggi, Rabu (31/3)

Lanjutnya, jika dilihat dari ART Bab V perihal Sanksi pada Pasal 10 ayat (1), sanksi yang dapat dijatuhkan akibat pelanggaran terhadap kewajiban oleh seluruh jajaran organisasi secara individual maupun kolektif baik berupa peringatan tertulis sebanyak 2 kali, pemberhentian sementara (skorsing), bila peringatan tertulis tidak diindahkan dan pemecatan pencabutan keanggotaan.

“Pemberhentian Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara, Landen Marbun melalui Surat Keputusan DPP GAMKI Nomor : 110700/SU-GAMKI/INT/K/III/2021 menimbulkan pemahaman yang multitafsir, apakah diberhentikan dari Ketua DPD saja atau diberhentikan juga sekalian dari keanggotaan GAMKI,” jelas Ogamota Hulu.

Menurut Ogamota, Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara tidak pernah memberikan dan dimintakan klarifikasi oleh Tim Pencari Fakta sebagaimana menjadi salah satu alasan dalam penjatuhan sanksi terkait permasalahan pencatutan nama organisasi GAMKI. “Sarat dengan tekanan dari partai politik tertentu yang menyandera oknum Pengurus DPP sehingga mengabaikan mekanisme penjatuhan sanksi,” tegas Ogamota.

Menurutnya, sanksi yang diberikan kepada Ketua DPD GAMKI Sumatera Utara, sangat menunjukkan ketidakmampuan pengurus DPP dalam menerbitkan sebuah Keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan organisasi. (ian)

Apresiasi Kinerja Plt Sekretaris DPRD Medan, Komisi I Minta Wali Kota Medan Evaluasi Assessment Lelang Jabatan Sekwan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan H.Aulia Rachman diminta untuk mengevaluasi tahapan assesment para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti proses lelang jabatan Sekretaris DPRD Medan (Sekwan) pada tahun lalu.

Desakan itu pun datang dari Wakil Rakyat di Komisi I DPRD Medan. Pasalnya, tahapan assessment dari proses lelang yang telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020 lalu itu dinilai tidak lagi relevan untuk dilanjutkan di tahun ini.

“Kita juga meminta agar proses lelang untuk jabatan Sekretaris DPRD Medan dapat diulang atau dibuka kembali. Lalu, Pemko Medan dapat melakukan assessment ulang kepada para ASN yang berminat dan merasa berpotensi untuk menjabat sebagai Sekwan di DPRD Medan,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution kepada Sumut Pos, Rabu (31/3).

Dikatakan Mulia, Pemerintah memang memberikan kewenangan kepada para pimpinan DPRD Medan untuk memilih 1 diantara 3 ASN yang lulus seleksi lelang. Namun saat ini, para pimpinan juga harus menambah kriteria lainnya untuk memilih ASN yang paling layak untuk menjadi Sekretaris di DPRD Medan.

“Pertama, kandidat yang dipilih adalah representasi dari mayoritas anggota DPRD Medan. Dan kedua atau yang paling penting adalah yang mampu berkolaborasi dengan para anggota legislatif di DPRD Medan. Mengingat Wali Kota Medan menegaskan kepada setiap OPD di Pemko Medan harus mampu berkolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk para legislatif,” ujarnya.

Diterangkan Mulia, Komisi I sekaligus memberikan apresiasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Medan, Erisda Hutasoit yang belum lama menjabat sebagai Sekwan DPRD Medan. Mereka menilai, sosok Erisda dapat berkolaborasi dengan para anggota DPRD Medan.

“Penilaian kami, semua jadwal kegiatan di DPRD Medan saat ini mulai membaik. Baik dari sisi administrasi, maupun kegiatan lainnya yang selama ini kita anggap lambat. Sejauh ini beliau (Erisda) bisa berkolaborasi dengan para anggota dewan, beliau juga sudah berpengalaman di DPRD Medan sebagai Kabag Keuangan,” terangnya.

Untuk itu, Komisi I kembali meminta agar proses lelang yang dimulai dari tahapan administrasi dapat kembali dibuka. Hal itu harus dilakukan agar para ASN yang berkompeten dapat mendaftar dan mengikuti proses administrasi dan assessment hingga proses presentasi serta wawancara untuk jabatan Sekretaris DPRD Medan.

“Kalau bicara mampu, kita yakin banyak yang mampu. Tapi yang bisa berkolaborasi, itu tidak banyak. Kita sangat berharap agar proses lelang dapat diulang kembali, kita mau mereka ikut assessment bukan hanya yang mampu dan berpengalaman, tapi juga yang mampu berkolaborasi. Kita berharap, para pimpinan di DPRD Medan juga bisa mengakomodir harapan seluruh anggota dewan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, proses lelang jabatan Sekretaris DPRD Medan telah dibuka Pemko Medan bersama 4 jabatan eselon II lainnya di tahun 2020 yang lalu, pada masa kepemimpinan Akhyar Nasution sebagai Plt Wali Kota Medan.

Selain Sekwan, adapun 4 jabatan eselon II lainnya yang di lelang yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Asisten Pemerintahan dan Sosial (Aspemsos), Kepala Dinas Pemuda & Olahraga (Dispora) Kota Medan serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan. (map)

Forkopimda Gelar Rakor PSU: Rawan Konflik, Polres Siap Bertindak Tegas

RAKOR: Forkopimda Labuhanbatu gelar rakor pembahasan PSU di 9 TPS se-Labuhanbatu, Senin (29/3).FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Dirjend Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Forkopimda Labuhanbatu menggelar rapat kordinasi waktu pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di ruang rapat kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, Senin (29/3). Rakor dilaksanakan guna menindaklanjuti Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi RI secara online, melalui video confrence tentang Pemilihan Ulang Pilkada serentak tahun 2020.

RAKOR: Forkopimda Labuhanbatu gelar rakor pembahasan PSU di 9 TPS se-Labuhanbatu, Senin (29/3).FAJAR DAME HARAHAP/SUMUT POS.

Sebanyak 9 TPS masuk dalam pembahasan rencana PSU tersebar di empat kecamatan. Diantaranya, TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Kemudian TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, dan TPS 003 Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kecamatan Bilah Hilir.

Mengawali agenda, Ketua KPU Labuhanbatu Wahyudi menjelaskan, pembentukan PPK dan PPS segera dimulai. Untuk persiapan PSU pada tanggal 24 April 2021. “Saya berharap kepada Pemkab Labuhanbatu agar membantu dan memfasilitasi KPU sampai tanggal 24 April mendatang. Agar PSU berjalan dengan baik,” katanya.

Disebutkan Wahyudi, KPU dan Bawaslu akan memastikan dengan cermat data pemilih sesuai data rekam jejak KPU di seluruh TPS yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk digelar PSU. Agar tidak lagi data tumpang tindih yang akan mengakibatkan rawan konflik.

Di kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Makmur menyampaikan siap mensukseskan PSU dengan segala persiapan yang terbaik, baik dari segi pendanaan dan pengaktifan Gakumdu. Sedangkan Plh Bupati Labuhanbatu, Muhammad Yusuf Siagian memerintahkan agar dinas terkait segera mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk pelaksanaan PSU pada 24 April mendatang, baik dana hingga sekretariat KPU. “Semoga PSU nantinya tidak menemui kendala dan dilancarkan Allah SWT, saya berharap kepada Polres Labuhanbatu untuk memberikan pengamanan dan penindakan menjelang dan tibanya PSU nanti” ucapnya.

Kepada seluruh ASN Pemkab Labuhanbatu, dia menegaskan untuk bersikap netral pada PSU. Karena bisa berpotensi pada pidana.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan menyebutkan, potensi konflik pada perhitungan PSU sangat besar. Dari itu bersama KODIM 0209/LB siap memberikan pengamanan di lokasi yang dijadikan PSU.

“Kami akan berikan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang nantinya menjadi pemicu terjadinya keributan, dan terlebih kepada ASN saya berharap netralitas saudara tetap terjaga, saya juga tidak akan segan-segan menindak saudara yang berlaku politik praktis” ujar Kapolres Deni Kurniawan.

Dari rapat tersebut diperoleh keputusan, bahwa PSU pilkada kabupaten labuhanbatu ditetapkan pada tanggal 24 April 2021 mendatang.dengan pengawalan ketat dari Satbrimob Polda Sumatera Utara, Polres Labuhanbatu dan Kodim 0209/LB. (fdh)

Berantas Narkoba, KNPI dan OKP Dukung Bupati Langkat

FOTO BERSAMA: Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin mewakili Bupati Langkat foto bersama pengurus KNPI dan OKP se-Kabupaten Langkat, Senin (29/3).ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Seluruh tokoh masyarakat dan pemuda di “Negeri Bertuah” bersatu mendeklarasikan diri siap mendukung Bupati Langkat Terbit Rencana PA memerangi narkoba. Hal ini terungkap dalam silaturahim Ketua KNPI Langkat Risky Yunanda Sitepu dengan pengurus OKP se-Kabupaten Langkat di Kantor DPD KNPI Langkat, Stabat, Senin (29/3).

FOTO BERSAMA: Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin mewakili Bupati Langkat foto bersama pengurus KNPI dan OKP se-Kabupaten Langkat, Senin (29/3).ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .

Risky Yunanda Sitepu yang juga anggota DPRD Sumut ini menegaskan, pemuda dan seluruh OKP di Langkat, siap menjadi garda terdepan, memberantas narkoba. “Kami siap digarda terdepan bersama Bupati, memberantas narkoba sampai keakarnya,” tegasnya.

Sementara, Bupati Langkat yang diwakili Sekda Indra Salahuddin meyakini, narkoba di Langkat, beserta bandarnya akan hancur jika pemudanya sudah menyatukan gerak langkah, untuk bersama bertekad memerangi narkoba. “Terimakasih wahai pemuda Langkat, atas dukungan kalian. Saya yakin kita bisa menghancurkan peredaran narkoba, bersama kalian,” cetusnya.

Indra juga mengajak pemuda untuk terus menghimpun kekuatan guna menyelamatkan generasi bangsa, dari kejahatan narkoba. Sebagai bukti nyata dan komitmen bersama. “Jangan berikan tempat bagi bandar, maupun pengedar narkoba di Langkat ini,” serunya.

Hadir mendampingi Sekda Langkat antara lain Asisten I Pemerintahan Kesra Basrah Pardomuan, dan Kakan Kesbangpol Faisal Badawi. Hadir pula Kepala BNNK Langkat AKBP H Ahmad Zaini, Ketua Sapma PP Langkat Dewa PA, perwakilan Kodim 0203/LKT dan Polres Langkat, juga Sekertaris DPD KNPI provsu dan para pimpinan OKP se-Langkat lainnya. (yas)

Hindari Kebocoran Anggaran, Belanja di Bawah Rp50 Juta Melalui e-Katalog Lokal dan e-Marketplace

PAPARAN: Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memberi paparan di hadapan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan seluruh jajaran OPD di Pemprov Sumut soal penerapan e-Katalog Lokal dan e-Marketplace, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Selasa (30/3).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendukung organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Sumut melakukan belanja pengadaan di bawah Rp50 juta melalui e-Katalog Lokal dan e-Marketplace. Antara lain pengadaan barang dengan alokasi belanja maksimum Rp50 juta tersebut, untuk pembelian alat-alat tulis kantor (ATK), kue, souvenir, dan lainnya.

PAPARAN: Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memberi paparan di hadapan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan seluruh jajaran OPD di Pemprov Sumut soal penerapan e-Katalog Lokal dan e-Marketplace, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Selasa (30/3).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

PEMPROV Sumut menyambut baik program nasional itu dan menyatakan kesiapan dalam implementasinya. Bahkan penerapan itu mulai diresmikan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan yang dihadiri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, Selasa (30/3).

Lili Pintauli Siregar menyebutkan, pemberlakukan Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace bertujuan agar pengadaan barang/jasa berlangsung transparansi dan menghindari kebocoran anggaran.” Sehingga menghindari kebocoran-kebocoran, menghindari orang-orang itu saja yang pemenangnya. Dan menghindari tindak pidana korupsi yang terjadi,” tegasnya.

Di samping itu, penerapan sistem ini memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku UMKM untuk ditawarkan kepada pemerintah dengan ikut bersaing memasarkan produknya melalui Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace. Selanjutnya demi pencegah terjadinya penyelewengan dalam pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace, maka KPK tetap akan melakukan pendampingan. “Harapan kita tentu Sumut bisa bersaing dengan sehat, UMKM-nya hidup. Penggunaan elektronik seperti e-Payment, e-Catalog di masyarakat kepada teman-teman seluruh para pelaku usaha dengan fair, apalagi dalam pandemi yang sekarang,” terangnya.

Gubsu Edy mengatakan, penerapan Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace tidak hanya berlangsung di Pemprov Sumut, tetapi di 33 kabupaten/kota. Di mana, akan ada peraturan daerah yang mengatur penerapan sistem tersebut agar bisa diikuti pemerintah kabupaten/kota. “Akan kita atur. Pertama kita ikat dengan Pergub dan perlu cepat kita buat itu. Kedua, kita ikat dengan hukum yakni perda. Perda harus diketok oleh DPRD. Kalau itu masih dilanggar, aparat hukum bisa masuk ke situ. Karena dari sistem ini bisa tahu dia ada main-main atau tidak,” ujarnya.

Pihaknya bakal memberi pelatihan bagi pemerintah di daerah, agar terbiasa menerapkan sistem tersebut ketika ingin melakukan pegadaan barang dan jasa. “Kita latih sembari jalan, semua harus ikut metode ini. Keputusan ada di tangan saya, harus ikut metode ini. Pastinya dia masih tertatih-tatih karena di awal. Tetapi ke depan dia kita beri waktu, ke depan harus jadi lancar, harus mahir,” tegasnya.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyebutkan, sudah tidak ada alasan pemerintahan tidak menerapkan sistem Katalog Elektronik Lokal dan e-Marketplace. Sebab, hampir setiap masyarakat kini sudah terbiasa berbelanja secara online melalui aplikasi di samrtphone masing-masing.

Pihaknya juga akan terus menjalin komunikasi dengan pemda. Bahkan siap melakukan pembaharuan bila memang di daerah ada inovasi baru. “Kita tinggal pendampingan komunikasi melalui sistem saja. Tinggal monitor saja hambatannya di mana. Dan selalu kita improvement, bila di sumut ada yang baru,” pungkasnya. (prn)

Soal Klaim Tanah Ulayat Adat: Kementerian LHK Sebut Sudah Clear and Clean

Dirjen PKTL Kementerian LHK, Ruandha Agung Sugardiman menerima kedatangan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan jajarannya.solideo/sumut pos.

KARO, SUMUTPOS.CO- Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), Ruandha Agung Sugardiman menegaskan, persoalan tukar menukar kawasan hutan (TMKH) seluas 480 hektar di Kabupaten Karo, sudah clear and clean.

Dirjen PKTL Kementerian LHK, Ruandha Agung Sugardiman menerima kedatangan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan jajarannya.solideo/sumut pos.

Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Wabup Karo Cory Sriwaty Sebayang dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Karo menemui Dirjen PKTL guna berkonsultasi atas adanya klaim tanah ulayat adat Desa Pertibi, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Hal ini terkait dengan pengadaan lahan usaha tani (LUT) yang diperuntukkan bagi warga yang relokasi karena terdampak erupsi Gunung Sinabung. Terkelin mengungkapkan, masyarakat Desa Pertibi mengklaim 260 hektar lahan di dalam TMKH merupakan hutan adat.

“Kedatangan ini untuk konsultasi terkait lahan usaha tani yang masuk (program) TMKH 480 hektar sesuai SK Menteri Kehutanan yang diperuntukan bagi pengungsi erupsi Gunung Sinabung,” ujar Terkelin.

Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, kemarin. Ruandha Agung Sugardiman menegaskan, TMKH 480 hektar yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 457 tahun 2017, tidak bisa lagi dilepas peruntukannya bagi siapapun. “Jadi clear and clean, itu jelas sudah kewenangan Pemda Karo, (Ditjen PKTL) tidak bisa berikan opsi. Kecuali di luar kawasan TMKH 480 hektar, silakan Pemda Karo ajukan surat kalau ingin diberikan ke masyarakat. Nanti akan saya koordinasikan dengan pihak Direktorat Jenderal PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) yang memiliki kewenangan itu,” kata Ruandha Agung Sugardiman.

Dirjen PKTL menyarankan agar dibentuk Tim Gakkumdu dalam menjalankan program pemerintah-penyediaan lahan usaha tani (LUT) untuk warga Relokasi Tahap III, dampak erupsi Gunung Sinabung, di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Terkait klaim tanah ulayat, Ruandha menyatakan, hal ini peran PSKL yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan.

Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang sepakat dengan Dirjen PKTL Kementerian LHK. “Bahwa itu adalah urusan Pemda Karo sesuai ketentuan. Kedepannya Pemda Karo akan menggalang kembali komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong penegakkan hukum dalam menjalankan program pemerintah,” pungkasnya. (deo)

Pemko Binjai Siap Bantu Perajin Ulos Karo

KUNJUNGI: Disnakerperindag Binjai Kunjungi Perajin Ulos Karo.teddy akbari/ SUMUT POS .

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Perajin Ulos Karo di Jalan Kutilang, Kelurahan Mencirim, Binjai Timur, mendapat kunjungan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) Kota Binjai, Hedi Novria, Selasa (30/3). Kepada puluhan perajin ini, Hedi yang akrab disapa Andi Yong berjanji akan membantu para penenun Ulos Karo tersebut.

KUNJUNGI: Disnakerperindag Binjai Kunjungi Perajin Ulos Karo.teddy akbari/ SUMUT POS .

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa temu ramah dengan puluhan perajin Ulos Karo di Kelurahan Mencirim. Mewakili Pemko Binjai, kami siap membantu para penenun ini,” kata Hedi Novria, seraya menyampaikan salam dari Plt Wali Kota Binjai, Amir Hamzah lantaran tidak dapat hadir karena ada tugas mendadak.

Selain membantu, Kadis juga mendukung usaha para perajin tenun ulos tersebut. Bahkan, Kadis juga akan mencari tempat untuk para perajin agar dapat menjajakan barang dagangannya. “Mungkin Pasar Rambung masih ada tempatnya, kita akan bantu pemasarannya. Bahkan akan kita coba ikut dalam pameran,” katanya.

Lebih jauh, Kadis juga berjanji akan membantu anggaran dalam hal bantuan untuk mesin pembuat ulos dan peralatannya. Sebab saat ini, para perajin hanya menggunakan peralatan secara manual.

Anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Partai Gerindra, Joko Basuki yang turut dalam kunjungan itu, memberi apresiasi kepada perajin Ulos Karo Karya Bunda tersebut. Joko berharap, usaha tenunan Ulos Karo yang umumnya dikerjakan para kaum ibu tersebut, dapat terus ditingkatkan.

“Kepada Pak Kadis yang mewakili Pemko Binjai, tolong diperhatikan para penenun ini, baik dari sisi peralatan, modal, tempat hingga pemasarannya. Jika mereka menjadi besar, tentunya hal ini dapat mengharumkan Kota Binjai,” kata Joko.

Sementara, Ketua Kelompok Pengrajin Tenun Ulos Karo Karya Bunda, Ade Fitri menjelaskan, mereka berdiri tahun 2020 lalu dan sangat membutuhkan perhatian dari Pemko Binjai.

Menurut wanita berhijab ini, mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut mayoritas adalah para janda tua yang berjuang untuk menghidupi anak dan cucunya.

Dia juga berharap, nantinya perajin tenun Ulos Karo Karya Bunda ini mempunyai badan bukum, sehingga ke depannya dapat terus memotivasi para perajin. “Kita juga berharap kedepan kelompok ini mempunyai Koperasi. Jujur saya katakan, saya sebagai Ketua Kelompok, merasa iba melihat sebagian anggota kami yang berjuang dengan menenun Ulos untuk menyambung hidup mereka,” tukasnya. (ted)

Polandia vs Inggris: Lawan Terberat

Inggris bakal menghadapi ujian berat dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa The Three Lions akan ditantang Polandia di Stadion Wembley, Kamis (1/4) dini hari WIB.

Polandia merupakan lawan terberat Inggris di Grup I. Tim yang dijuluki Bia³o-czerwoni tersebut memiliki materi pemain cukup bagus dan rata-rata bermain di kompetisi elit Eropa.

Bagaimana penampilan Polandia, sudah terlihat di posisi klasemen. Saat ini, mereka berada di posisi kedua klasemen dengan empat angka. Paulo Sousa ini bermain imbang dengan Hongaria dan menang dari Andorra.

Menurut penyerang Inggris, Harry Kane, juga menilai Polandia merupakan lawan terberat di kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa. “Kami akan menghadapi Polandia, lawan terberat di kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, kami sudah siap untuk melakoni laga itu,” ujar Kane, sebagaimana dikutip dari The Telegraph.

Beruntungnya, beban Inggris dipastikan sedikit berkurang karena penyerang bintang Polandia, Robert Lewandoswki, dipastikan absen. Lewandowski tak bisa ikut serta dalam lawatan ke Stadion Wembley karena kini tengah didera cedera.

Meski menganggap laga kontra Polandia sebagai pertandingan yang berat, rasa optimisme untuk meraih kemenangan tetap begitu besar dirasakan Kane. Sebab, Inggris sendiri diketahui berhasil mencatatkan laju positif sejauh ini di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa.

“Jika kami bisa menang, maka kami bisa unggul empat hingga lima poin di puncak klasemen. Itu menempatkan kami di posisi yang bagus sebelum kembali tampil setelah Piala Eropa 2020,” tukasnya.

Dari dua laga yang telah dilakoni di Grup I, Inggris berhasil menyapu bersih kemenangan. Alhasil, armada Gareth Southgate tengah mengisi posisi teratas pada klasemen sementara Grup I dengan koleksi poin enam angka. Di belakangnya, ada Polandia yang tengah membukukan empat angka.

Dengan memenangkan laga kontra Polandia, Inggris akan semakin memperbesar keunggulannya di klasemen.

Berkaca dari sejarah, Inggris memang memiliki kans untuk menang. Sebab, mereka punya catatan bagus saat bertemu Polandia. Dalam 19 kali pertemuan di semua ajang, The Three Lions meraih 11 kemenangan dan hanya sekali kalah.

Pada pertemuan terakhir tahun 2013 lalu, Inggris berhasil mengalahkan Polandia 2-0. (bbs/dek)

April, Vaksinasi Tahap Satu Jamaah Haji

DISUNTIK: Para calon jemaah haji (calhaj) lansia Labuhanbatu untuk musim haji tahun 2021, menjalani proses suntikan vaksinasi Covid-19, Selasa (30/3). fajar dame/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski keberangkatan haji tahun 2021 belum pasti, pemerintah melalui Kementerian Agama RI tetap mempersiapkan jadwal vaksinasi tahap satu untuk calon jamaah haji.

DISUNTIK: Para calon jemaah haji (calhaj) lansia Labuhanbatu untuk musim haji tahun 2021, menjalani proses suntikan vaksinasi Covid-19, Selasa (30/3). fajar dame/sumut pos.

“Haji sampai saat ini belum ada kepastian. Mestinya menjelang bulan Ramadan, kuota (haji) sudah terselesaikan. Kesiapan pemondokan, transport, dan katering semua sudah selesai. Tapi karena masih Covid, semuanya menjadi terkendala,” ungkap Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI H Zalnut Tauhid Sa’adi, dalam pembinaan ASN di Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut), Selasa (30/3).

Menurutnya, penyelenggaraan haji bergantung kebijakan Kerajaan Arab Saudi. “Yang tahu hanya Raja Salman, bukan menteri kesehatan kerajaan Arab Saudi. Semua tergantung raja. Apalagi sekarang ditemukan varian baru Covid. Semakin sulit dan tidak bisa kita prediksi,” jelasnya.

Kendati demikian, pemerintah tetap mempersiapkan segala sesuatunya termasuk vaksinasi bagi calon jamaah haji. “Persiapan tetap kita lakukan. Seperti vaksinasi tahap satu, April sudah dilakukan. Kemudian tahap kedua pada Mei untuk jamaah haji sudah selesai,” katanya.

Wamenag juga menyinggung aksi teror bom bunuh diri di Makassar. Pada kesempatan ini, ia menyampaikan pesan kepada seluruh ASN agar terhindar dari pemahaman ekstrim yang menyesatkan. Untuk itu Kementerian Agama mendorong kehidupan beragama yang moderat.

“Cara pandang lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan,” terang Zalnut.

Terakhir Wamenag berpesan agar ASN di lingkungan Kemenag Sumut meningkatkan kinerja dalam melayani dan merespon kebutuhan masyarakat dan memudahkan masyarakat.

Calhaj Lansia Labuhanbatu Disuntik

Di Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 175 calon jemaah haji (calhaj) lanjut usia (lansia) musim haji tahun 2021 mendapat suntikan vaksinasi Covid-19, Selasa (30/3).

Pihak Dinas Kesehatan Labuhanbatu memprioritaskan fasilitasi pelaksanaan vaksinasi calhaj lansia usia 60 hingga 74 tahun, mengingat golongan masyarakat yang paling rentan terpapar virus.

“Para calhaj lansia diiprioritaskan mendapat vaksinasi COVID-19. Karena mereka lebih rentan tertular virus corona. Alhamdulillah, kegiatan vaksinasi kepada calhaj lansia ini berjalan dengan lancar,” kata Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Kamal Ilham di Rantauprapat.

Hari pertama vaksinasi meliputi calhaj lansia yang berdomisili di kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan dan Bilah Barat.

Kamal juga tetap menekankan pelaksanaan protokol kesehatan tetap harus dijalankan selama vaksinasi dan setelah vaksinasi dilakukan. “Bagaimanapun, kita tetap harus menjaga diri dari potensi terpapar Covid-19. Kita tak boleh lengah maupun panik. Harus tetap awas, waspada, dan juga peduli,” katanya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Labuhanbatu, Safiruddin Harahap, menjelaskan 117 calhaj lansia itu dari target vaksinasi sebanyak 354 calon jamaah Labuhanbatu. “Jumlah yang ditargetkan prioritas calon jamaah haji Labuhanbatu yang akan divaksin Covid-19 sebanyak 117 orang. Semuanya lansia umur 60 tahun ke atas. Jumlah jamaah haji 2021 total 354 jamaah. Jumlah haji lansia yg suntik vaksin 117 orang. Terdiri dari perempuan sebanyak 63 orang dan laki laki sebanyak 54 orang,” jelasnya. (man/fdh)

Foto: Agusman/Sumut Pos

ULOS: Wamenag RI H Zalnut Tauhid Sa’adi, terima ulos dari Kakanwil Kemenag Sumut, didampingi Rektor UINSU dan Kabag TU, Selasa (30/3).

Foto: Fajar Dame/Sumut Pos

DISUNTIK: Para calon jemaah haji (calhaj) lansia Labuhanbatu untuk musim haji tahun 2021, menjalani proses suntikan vaksinasi Covid-19, Selasa (30/3).