KAMPUNG TANGGUH: Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso meninjau kampung tangguh di Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi, Sabtu (27/3).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso melakukan pengecekan Kampung Tangguh di Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi, Sabtu (27/3). Kampung tangguh ini bertujuan sebagai kampung ketahanan pangan dan sebagai pusat informasi di tingkat kecamatan saat masa pandemi Covid-19.
KAMPUNG TANGGUH: Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso meninjau kampung tangguh di Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi, Sabtu (27/3).
Dalam pengecekan kampung tangguh itu, Kapolres Tebingtinggi AKBP Agus Sugiyarso didampingi Kapolsek Rambutan AKP H Samosir dan Camat Bajenis Dira Astama Trisna memberikan paket sembako berupa 50 karung beras kepada warga kurang mampu di Kecamatan Bajenis, hal ini dilakukan untuk memberikan keringan kepada masyarakat yang berdampak Covid-19.
AKBP Agus Sugiyarso meminta kepada seluruh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan Tokoh pemuda dupaya mendukung program pemerintah terutama dalam pembuatan Kampung Tangguh. Karena kampung tangguh ini merupakan salah satu ketahanan dalam masa pandemi Covid-19. “Di kampung tangguh kita juga melakukan pengecekan ruang isolasi, kamar mandi dan sekeliling Pos Kesehatan, juga tempat mencuci tangan,” paparnya.
Kapolres Tebingtinggi berharap agar pos pelayanan Kampung Tangguh ini dirawat dan ditingkatkan supaya menjadi role model di wilayah hukum Polres Tebingtinggi. “Buat kampung tangguh di Kecamatan Bajenis menjadi lebih baik dan menjadi contoh bagi kampung tangguh yang ada di kecamatan lain,” harao AKBP Agus Sugiyarso.
Camat Bajenis Dina Astama Trisna mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Tebingtinggi yang selalu mendukung program kampung tangguh yang ada di Kecamatan Bajenis, dengan adanya kampung tangguh ini, semua permasalah terkait kondisi kamtibmas dan Covid-19 bisa diselesaikan dengan baik hanya sampai tingkat kecamatan saja.
“Keberhasilan kampung tangguh tidak terlepas dari kepedulian seluruh masyarakat Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi, dengan ini, kami meminta untuk selalu bekerja sama dan selalu memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat,” paparnya. (ian)
BINGKISAN: Ketua PPNI Kota Tebingtinggi Sumiati Nasution menyerahkan bingkisan kepada peserta khitanan massal yang digelar dalam rangka peringatan hari jadi ke-47 PPNI, Sabtu (27/3).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam menyambut hari jadi ke-47 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Tebingtinggi, PPNI melaksanakan kegiatan khitanan massal di dua tempat yaitu Rumah Sakit Bhayangkara dan di Kelurahan Mekar Sentosa bekerjasama dengan Majelis Taqlim Al Hidayah Kelurahan Mekar Sentosa, Kota Tebingtinggi, Sabtu (27/3).
BINGKISAN: Ketua PPNI Kota Tebingtinggi Sumiati Nasution menyerahkan bingkisan kepada peserta khitanan massal yang digelar dalam rangka peringatan hari jadi ke-47 PPNI, Sabtu (27/3).
Sebanyak 30 orang sunat massal di Rumah Sakit Bhayangkara dan 45 orang di Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi di khitan massal oleh PPNI Kota Tebingtinggi.
Ketua PPNI Kota Tebingtinggi Sumiati Nasution mengatakan, kegiatan bakti sosial PPNI Kota Tebingtinggi sudah sering dilakukan, biasanya dalam setahun dilaksanakan dua kali. Tetapi dikarenakan situasi pandemi Covid saat ini, untuk tahun ini baru bisa dilaksanakan kegiatan khitanan massal kepada masyarakat Tebingtinggi.
“Walaupun ada nanti terjalin kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan bhakti sosial ini kami terbuka, pintu hati kami siap untuk melaksanakannya. Jika masyarakat membutuhkan kami kapanpun kami siap melaksanakan. Tugas kami sebagai perawat, karena tugas kita sebagai tenaga kesehatan maka kita dituntut untuk saling membantu,” katanya.
Sumiati Nasution menyampaikan, kami dalam bersosialisasi juga berharap kepada Lurah dan Kepala Lingkungan untuk sama sama menjaga kesehatan kita masing masing dan warganya, serta selalu menerapkan Protokol Kesehatan dalam beraktifitas sehari hari.
“Atas kegiatan hari ini, kami juga mengucapkan terimakasih kepada Majelis Taqlim Al Hidayah Kelurahan Mentos Kota Tebingtinggi sebagai mitra kerja kami, jika ada kelurahan lain yang ingin melaksanakan kegiatan bhakti sosial bidang kesehatan, kami juga siap bekerjasama,” harap Sumiati.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tebingtinggi AKBP Drg Jauhari Ginting menyampaikan, kegiatan ini adalah salah satu bentuk pengadian tenaga kesehatan Indonesia kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang seseorang. Siapapun warga yang membutuhkan pertolongan kesehatan, kita harus siap menolongnya.
“Atas kegiatan khitanan massal, kami mengucapkan terimakasih kepada PPNI Tebingtinggi yang mau bekerjasama dengan Rumahsakit Bhayangkara Tebingtinggi. Rumah Sakit Polri ini, selain melayani kesehatan juga mengayomi masyarakat. Mudah mudahan ini menjadi suatu semangat dalam pengadian dan menjadi amal ibadah bagi kita semua,” ujar AKBP Jauhari Ginting.
Ernawati salah seorang perawat yang saat ini duduk di DPRD Tebingtinggi mengungkapkan, dimasa pandemi Covid-19 saat ini, kepada perawat dituntut meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Karena tugas perawat itu sangat mulia dalam menolong seseorang tanpa memandang suku, agama, umur, dan tingkatan sosial seseorang.
Selaku mantan perawat, Ernawati mengaku masih memiliki waktu untuk melayani kesehatan masyarakat melakui klinik yang dia buka. “Semoga Perawat T. tangguh, PPNI jaya, masyarakat Kota Tebingtinggi sehat dan bebas Covid-19,” ujarnya.
Kegiatan Khinatan Massal dalam rangka memperingati Hari Jadi PPNI ke 47 ini dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Para peserta dan tamu undangan diwajibkan memakai masker saat pelaksanaan kegiatan. (ian)
REHABILITASI NARKOBA: Bupati Langkat Terbit Rencana PA bersama istri dan petugas di pusat rehabilitasi pecandu narkoba yang didirikannya.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebagai komitmennya dalam memberantas peredaran Narkoba, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin membuka pusat rehabilitasi bagi para pecandu Narkoba. Tak tanggung, sedikitnya sudah 3 ribu pecandu Narkoba yang dibinanya sejak 10 tahun lalu.
REHABILITASI NARKOBA: Bupati Langkat Terbit Rencana PA bersama istri dan petugas di pusat rehabilitasi pecandu narkoba yang didirikannya.
JAUH sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD dan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin telah mendirikan pusat pembinaan bagi para pecandu narkoba. “Sekitar 10 tahun lalulah saya dirikan. Sampai saat ini kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang pecandu narkoba telah kami bina. Alhamdulillah, mereka semua sudah dinyatakan sembuh dan kembali ke masyarakat,” ungkapnya dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan di channel YouTube “Info Langkat”, milik Dinas Kominfo Langkat, Sabtu (27/3).
Bagi para pecandu narkoba yang menjalani pembinaan, tidak dipungut biaya. Semua fasilitas yang diberikan gratis, murni dari biaya pribadi sang Bupati. “Semua bermula dari niat baik dan hati yang ikhlas, untuk menolong masyarakat,” sebutnya.
Menurut Terbit Rencana PA, pecandu narkoba tidak hanya merugikan dirinya sendiri, namun juga keluarga serta lingkungan sekitar. “Semua pihak dirugikan akibat narkoba. Jadi, kami inisiatif membangun tempat pembinaan ini, berupa tiga gedung, berkapasitas 100 orang, untuk membantu sesama. Jadi harus ditolong agar semuanya selamat. Siapapun orangnya boleh kemari, baik datang sendiri maupun diantar keluarganya,” tuturnya.
Dia juga mengungkapkan, meski gratis bukan berarti para pecandu narkoba tak diperhatikan kesehatannya. Malah, untuk menu makanan sehari-hari yang diberikan kepada para pecandu narkoba, sama seperti yang dikonsumsi dirinya dan keluarga. “Apa yang kami makan hari ini, sama menunya dengan yang diberikan kepada mereka. Menu itu sudah dijadwalkan, ditangani langsung Ibu Tiorita, kami selalu berkordinasi,” sebutnya.
Selain makanan yang sehat, Bupati juga memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang ditangani tenaga kesehatan ahli. Para pesien juga diberikan pencerahan rohani, sesuai keyakinannya. Bahkan fasilitas olahraga juga turut disediakan. “Kami juga membentuk tim. Seperti mendatangkan ustad bagi yang muslim. Mengantarkan ke geraja pada hari minggu untuk ibadah bagi yang beragama Nasrani. Juga ada jadwal olahraga, serta kegiatan positif lainya, dalam rangka penyembuhan,” paparnya.
Terbit Rencana juga menjelaskan, para pasien akan dibina selama tiga bulan, agar pengaruh zat narkotika hilang dari tubuhnya. Tujuannya, agar mereka benar-benar pulih, dan dapat kembali kepada keluarga untuk hidup normal seperti sedia kala.
Diakuinya, peredaran Narkoba oleh jaringan mafia sulit diberantas. Disoal pernyataannya tentang, tembak mati di tempat bagi bandar narkoba, apakah tidak takut mendapat teror? Bupati yang karib disapa Cana ini mengaku, dirinya takut hanya kepada Allah SWT, bukan kepada bandar narkoba. “Keberanian itu muncul, karena berpedoman hanya pada Allah. Sebab, jika perbuatan baik yang dilakukan, pasti dilindungi Allah. Saya percaya Allah SWT akan melindungi. Sebab itulah, saya berani menyatakan, tembak di tempat bandar narkoba, di hadapan Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga. Meskipun diketahui, para bandar Narkoba adalah para mafia yang besar (berkuasa),” bebernya.
Karenanya, dia pun sangat berharap agar Polri, BNN dan instansi terkait lainnya, serta seluruh masyarakat Langkat bersinergi memerangi narkotika. (yas)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah mengikuti rapat koordinasi pengawasan intern keuangan pembangunan Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, akhir pekan lalu. Rakor tersebut mengangkat tema peningkatan peran pengawasan intern dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan strategis pariwisata Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ernadhi Sudarmanto serta sejumlah kepala daerah hingga inspektur dari kabupaten/kota hadir pada kesempatan tersebut. Wagubsu yang akrab disapa Ijeck menyatakan, pemerintah memiliki tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Meski begitu, dalam melakukan pembangunan harus ada pengawasan. “Karena itulah diharapkan BPKP dapat melakukan pengawasan dan memberikan masukan serta solusi terkait dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Kata Wagubsu, BPKP harus turun ke pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga pembangunan yang dilakukan Pemda berjalan dengan baik. “Kalau tidak kita perhatikan ini, berapapun keuangan kita pasti tidak akan cukup apabila selalu terjadi pemborosan,” seru Wagubsu. (ted)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumut (Gubsu) Edi Rahmayadi memberikan bantuan berupa bahan bangunan dan sembako kepada warga korban kebakaran di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Jumat (26/3) lalu. Kedatangan Gubsu, disambut Bupati Langkat Terbit Rencana PA, diwakili Wabup Langkat H Syah Afandin.
Gubsu mengaku turut prihatin atas musibah kebakaran yang dialami warga Sei Bilah. Ia berharap, bantuan yang diberikan dapat sedikit membantu meringankan beban para korban. “Semoga ada hikmah dalam musibah ini, membuat kita mengintropeksi diri untuk semakin dekat kepada Allah SWT,” pesa Edy.
Sementara, Wabup Langkat Syah Afandin mengucapkan terimakasih atas kepedulian Gubsu terhadap korban kebakaran di Sei Bilah. “Semoga menjadi amal ibadah. Atas nama pemkab dan warga Langkat, kami ucapkan terimakasih,” ujar Afandin.
Diketahui, kebakaran yang terjadi pada Sabtu (13/3), dua pekan lalu itu, menyebabkan 11 kepala keluarga kehilangan rumahnya. Sedangkan yang terdampak akibat kebakaran itu ada 4 keluarga, sehingga total penerima bantuan dari Gubsu sebanyak 15 kepala keluarga.
Selanjutnya, Plt Kepala BPBD Provsu M Mithafullah Daulay menjelaskan, bantuan bahan bangunan yang disalurkan, berupa seng, batu bata, kawat beton 20kg, 250 batang besi 10 mili, semen 250 sak, 100 batang besi 6 mili.
Sedangkan bantuan yang diberikan berupa sembako, selimut 20 potong, food wear 20 paket, tenda gulung 20 lembar, kasur 20 lembar, makanan anak 20 paket, peralatan dapur jeluarga 20 lembar dan matras 17 paket. Perlengkapan kebutuhan balita 20 paket, perlengkapan kebersihan 5 paket, perlengkapan kebutuhan anak 4 paket, perlengkapan kebutuhan lansia 45 paket, perlengkapan alat dapur 20 paket, perlengkapan kebutuhan khusus 3 paket, dan makanan siap saji 20 paket.
“Gubsu juga memberikan peralatan Prokes, berupa Hand Sanitizer 300 botol, masker 1.000 pcs, dan sabun cuci tangan cair 40 botol,” paparnya didampingi Kadis Sosial Sumut Rajali.
Camat Sei Lepan, M Iqbal atas nama masyarakat khususnya korban kebakaran mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Gubsu. Iqbal juga menjelaskan, Gubsu sudah menyalurkan dua kali bantuan kepada korban kebakaran tersebut. Pertama dalam bentuk uang tunai sebanyak Rp24 juta. Dan ini bantuan kedua, berupa bahan-bahan kebutuhan korban yang totalnya senilai Rp35 juta. (yas)
AREAL HGU: Kuasa Hukum PTPN2, Sastra SH MKn (kiri) diabadikan dengan Kasubbag Humas PTPN2, Sutan BS Panjaitan SE (kanan) di areal HGU Kebun Helvetia PTPN2, usai Salat Jumat (26/3)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Perkebunan Nusantara 2 (PTPN 2) melakukan pembersihan areal HGU PTPN 2 Nomor 111 Kebun Helvetia PTPN 2, Dusun I, Desa Helveia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, Jumat (26/3). Hal ini dilakukan PTPN2 karena wajib menjalankan amanah negara dalam hal penyelamatan, pemulihan dan pengoptimalisasian aset, dan bertanggung jawab ke BUMN dan Holding.
AREAL HGU: Kuasa Hukum PTPN2, Sastra SH MKn (kiri) diabadikan dengan Kasubbag Humas PTPN2, Sutan BS Panjaitan SE (kanan) di areal HGU Kebun Helvetia PTPN2, usai Salat Jumat (26/3)
KUASA Hukum PTPN 2, Sastra SH MKn didampingi Kasubag Humas PTPN 2 Sutan BS Panjaitan SE, mengatakan, yang terjadi saat ini, kelompok Masidi cs ngotot ingin menguasai dan memiliki lahan PTPN 2 yang berlokasi di Dusun I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deliserdang atau Emplasemen Kebun Helvetia dengan HGU nomor: 111 Kebun Helvetia PTPN2 yang masa berlakunya hingga 2028 mendatang.
”Lahan ini adalah aset PTPN 2 dan diucapkan terimakasih kepada pihak Provsu, Kabupaten Deliserdang, Kecamatan Labuhan Deli dan Desa Helvetia karena ikut menjaga aset ini, sebab aset ini milik negara,” ujar Sastra.
Menurut asastra, masyarakat Dusun I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli sangat mengerti dengan areal itu. Warga tidak ikut melakukan tindakan seperti mencampuri semua kegiatan di PTPN 2 Kebun Helvetia.
“Kepada seluruh komponen masyarakat supaya jangan ikut campur dan menghambat program pemerintah. Mudah mudahan, dengan terlaksananya program kerja saat pandemi Covid-19 ini akan menjadi tempat lapangan kerja masyarakat sekitar,” ujarnya lagi.
Sastra mengimbau kepada semua pihak agar tidak mendengar statement yang menyesatkan dan akhirnya dapat menjadi fitnah di tengah masyarakat. “Semua pekerjaan dan rencana program kerja di PTPN 2 telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegas Sastra.
Disinggung dengan adanya 8 orang karyawan pensiunan dan keluarga karyawan pensiunan yang tidak mau meninggalkan areal HGU, pihaknya menduga ada pihak ketiga yang ikut campur dan menikmati rumah dinas di lingkungan Emplasemen Kebun Helvetia PTPN 2. ”Seharusnya ke 8 orang tersebut supaya cepat sadar dapat meninggalkan rumah dan tetap bertindak persuasif (kekeluargaan) dan jangan melawan hukum. Sudahilah upaya menguasai tanah aset PTPN 2,” pinta Sastra.
Kemudian, lanjutnya, sesuai dengan rapat dengar pendapat (RDP) antara PTPN 2 dengan karyawan pensiunan yang dimediasi Komisi I DPRD Kabupaten Deliserdang pada Kamis (18/3) sekira Pukul 10. 30 WIB, dapat disimpulkan bahwa sekira 8 orang karyawan pensiunan dan anak karyawan pensiunan tidak mau meninggalkan rumah dinas dengan tujuan ingin menguasai dan memiliki lahan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Deliserdang sekaligus pimpinan RDP, Imran Obos SE beserta anggota mempertanyakan maksud dan keinginan dari karyawan pensiunan tersebut. Jawaban awal untuk membahas hak-hak karyawan pensiunan yang selama ini belum dipenuhi PTPN2. Namun nyatanya bahwa kelompok Masidi cs ingin menguasai tanah PTPN2. “Sementara PTPN2 sudah berupaya untuk menyelesaikan dan membayar hak-hak seluruh karyawan pensiunan sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku di PTPN2,” paparnya.
Dengan kata lain, lanjutnya, PTPN2 siap menyelesaikan dan membayar seluruh kewajiban bahkan PTPN2 mengirimkan utusan mendatangi rumah-rumah pensiun. “Tapi kenyataannya di lapangan dan terbukti di RDP, karyawan pensiunan tidak mau hak-hak mereka diselesaikan, tapi karyawan pensiunan ingin lahan,” kata Sastra lagi.
Saat itu, bilang Sastra, begitu Masidi dkk yang didampingi pengacaranya tidak mau hak-hak mereka diselesaikan sesuai PKB PTPN2, maka Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Deliserdang, Imran Obos SE mengatakan, jika tidak bisa lagi diselesaikan dengan jalur kekeluargaan, disarankan supaya menyelesaikan persoalan tersebut lewat jalur hukum.
“Yang jelasnya, PTPN2 tetap melanjutkan program kerja. Dan jika ada yang menghentikannya akan menjadi pertanyaan. Kemudian, program kerja dilanjutkan secara bertahap, pemagaran dan pengusiran dipastikan ada upaya paksa dan harus dibongkar,” tegas Sastra.
Dan jika ada yang keberatan, Sastra mempersilakan agar menempuh jalur hukum. Sebab sebelumnya 8 orang tersebut sudah didatangi secara persuasif. Namun 8 orang tersebut tidak ada yang menerima.
“Tujuan Direksi PTPN2 untuk menyehatkan perusahaan dan karyawan serta keluarganya supaya sejahtera dan semua kewajiban terlaksana dengan baik termasuk CSR,” bilang Sastra.
Kepada para keluarga pensiunan yang masih menolak, kata Sastra, harusnya dapat mengerti, bahwa tujuan Direksi optimalisasi asset untuk menyehatkan perusahaan, yang pada gilirannya akan menggerakkan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
Kasubbag Humas PTPN2 Sutan BS Panjaitan SE menceritakan, yang mengetahui status tanah dan alas hak, fungsi dan pemanfaatan lahan serta rumah dinas di Kebun Helvetia adalah PTPN2.
”Sebenarnya, orang diluar PTPN2 tidak usah meragukan status alas hak yang dimiliki PTPN2, seperti sertifikat HGU nomor 111/Kebun Helvetia masih aktif yang berakhir 2028 mendatang,” pungkas Sutan. (ila)
KUNJUNGAN: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, mengunjungi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Sabtu (27/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, ingin pariwisata di Indonesia termasuk di Danau Toba segera bangkit, dengan penerapan protokol kesehatan yang tegas dan disiplin. Untuk itu, kata dia, Pemerintah Indonesia hadir di tengah masyarakat untuk mengembalikan dan memulihkan kondisi ekonomi terkena imbas pandemi Covid-19.
KUNJUNGAN: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, mengunjungi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Sabtu (27/3).
“Selama 3 bulan saya menjadi Menteri, sudah tiga kali saya datang ke Danau Toba. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk membangun sektor parekraf di Danau Toba. Tidak hanya infrastruktur namun SDM juga kita kembangkan,” ungkap Sandiaga saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Danau Toba, Sabtu (27/3).
Dalam kunjungan kerja bersama sejumlah anggota Komisi X DPR RI hadir bersama rombongan Komisi X DPR RI yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. Kemudian, anggota Komisi X yang lain yakni Hetifah Sjaifudian, Sofyan Tan, Obon Tabroni, Ratih Megasari, Ledia Hanifa, dan Dewi Coryati.
Sandiaga mengungkapkan, Danau Toba merupakan destinasi superprioritas yang tengah dibangun, tidak hanya infrastruktur namun juga kapasitas SDM di bidang wisata. “Sehingga nantinya muncul harapan, semangat, dan motivasi untuk kebangkitan dan pemulihan sektor parekraf di Danau Toba,” tuturnya.
Menparekraf Sandiaga Uno juga mendorong masyarakat agar dapat menjaga rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang ke Danau Toba. Untuk itu, perlu terjalin kolaborasi membangun kawasan danau terbesar di Asian Tenggara itu, antara warga sekitar dan pemerintah. “Keamanan dan kenyamanan wisatawan bisa menjadi bagian adaptasi kita di tengah pandemi,” jelas Sandiaga.
Sandiaga menyebutkan, wisata Danau Toba tidak kalah dengan pariwisata Bali. “Insyaallah kalau kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, mudah-mudahan pariwisata Danau Toba bisa setara dengan Bali,” jelas Sandiaga.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal sebagai upaya mengembangkan SDM pariwisata di kawasan Danau Toba.
Dalam kunker tersebut, Sandiaga juga melepas Siswa Magang Kawasan Badan Otorita Danau Toba ke Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali di Kaldera Toba, di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ia berharap, para siswa magang kelak menjadi garis depan pengembangan pariwisata di Danau Toba.
“Bali memang terkenal dengan budaya dan hospitality. Namun budaya gotong royong juga kental di Danau Toba. Inilah yang kita harus kita gali. Meskipun sudah belajar di Bali dengan standar global, kalian tidak boleh lupa pada kearifan lokal,” tutur Sandiaga.
Ia menjelaskan, selain membangun infrastruktur, namun pengembangan SDM pun harus berjalan beriringan di tengah pengembangan infrastruktur. “Pengembangan infrastruktur tidak akan sukses jika SDM dan masyarakatnya juga tidak dibangun. Jadi bangun raganya, bangun jiwanya. Bukan hanya membangun infrastrukturnya saja tapi juga membangun manusianya. Jadi pendidikan ini sangat penting. Sampaikan kepada orang tua kalian, meskipun magang ke Bali, nanti kalian akan ‘kem-Bali’ membangun Danau Toba,” sebut Sandiaga.
Ia berharap para siswa magang bisa menyerap ilmu dengan baik selama belajar praktik langsung selama 8 bulan di Bali, sehingga Danau Toba bisa menjadi Destinasi Super Prioritas yang memiliki SDM berkualitas.
“Selain pelayanan standar SDM meningkat, standar protokol kesehatan 3M juga tetap dijaga dengan ketat dan disiplin. Karena kemungkinan COVID-19 masih kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan,” tandas Sandiaga.
Pembangunan SDM
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan pemerintah Indonesia mengucurkan anggaran besar untuk membangun destinasi super prioritas (DSP) di Kawasan Danau Toba. Dengan tujuan membangun pariwisata untuk memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.
“Belanja masalah dibutuhkan, karena Danau Toba sudah ditetapkan sebagai DSP. Ada alokasi anggaran yang cukup besar yang dianggarkan pemerintah di 5 DSP. Untuk itu, kami harus melihat dahulu sudah siapkah untuk menerima investasi yang begitu besar,” ungkap Dede Yusuf.
Dede Yusuf mengingatkan Kemenparekraf juga membangun SDM untuk menunjang DSP Danau Toba ke depannya lebih baik lagi. Untuk itu, DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya untuk mendorong kawasan Danau Toba siap menjadi kawasan DSP.
Ia juga menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk menata dan mengelola destinasi wisata agar semakin unggul. “Negara sudah mulai memikirkan bagaimana caranya untuk rebound pasca pandemi. Kalau kita melihat negara lain, seperti Dubai hingga Thailand sudah membuka sektor pariwisatanya. Ini momentum yang sangat bagus. Kita sepakat salahsatu sektor yang didorong untuk rebound adalah pariwisata,” pungkas Dede Yusuf.
Sowan ke Gubsu
Menteri Sandiaga Uno juga sowan ke Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. “Saya ke sini untuk menyampaikan beberapa program percepatan pada salah satu destinasi wisata super prioritas yakni Danau Toba, agar bisa dieksekusi dengan baik,” ujarnya dalam silaturahmi dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Sabtu (27/3).
Menurut Sandi, ada tiga hal yang bisa diterapkan guna membangkitkan dunia pariwisata di Sumut. Pertama, dengan menerapkan protokol kesehatan pada daerah wisata. Kedua, memanfaatkan teknologi terutama teknologi informasi. Dan terakhir, membentuk desa wisata.
“Menerapkan protokol kesehatan menjadi yang utama di saat situasi pandemi ini, langkah tepat yang akan terus dilakukan ialah dengan menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Kita pun ingin melakukan kegiatan yang terukur agar pariwisata segera bangkit tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan di daerah wisata,” terangnya.
Menparekraf menyadari tentang besarnya peluang di sektor ekonomi kreatif, bila mampu memanfaatkan teknologi. Seperti baju yang dikenakannya, merupakan hasil produksi salah satu ekonomi kreatif di Sumut. “Seperti baju yang saya kenakan ini adalah baju hasil dari salah satu ekonomi kreatif di Sumut, kuncinya adalah adaptasi terhadap teknologi, mulai dari pemasaran hingga pembayaran harus bisa menerapkan teknologi,” ujarnya.
Ia juga berharap agar Sumut menjalankan program Desa Wisata, di mana program itu bisa menghadirkan wisata inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Kunjungannya ke Sumut, juga dalam rangka memberi semangat para pelaku wisata untuk segera bangkit kembali.
“Kehadiran saya juga ingin memberikan semangat pada pelaku wisata. Sebab hampir satu tahun lebih masyarakat khususnya pelaku wisata menghadapi kesulitan yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Saya berharap agar kawan-kawan lekas memupuk harapan untuk segera bangkit,” katanya.
Gubsu Edy Rahmayadi pun menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia berjanji akan segera melakukan perencanaan yang terukur guna menggeliatkan pariwisata di Sumut terkhusus Danau Toba. “Dengan kehadiran beliau (Menparekraf), bisa melihat secara pasti, sehingga kita bisa menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk membangun wisata super prioritas Danau Toba,” ujarnya.
Edy juga memperkenalkan beberapa pariwisata yang ada di Sumut, seperti Sungai Green Canyon (Sei Bah Bolon), keindahan Pulau Nias, keasrian alam di Tangkahan dan masih banyak lagi lainnya. “Ke depannya itu juga akan kita galakkan, selain wisata super prioritas Danau Toba,” tambahnya.
Pada pertemuan itu, turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjutak, Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, Asisten Administrasi Umum Mhd Fitriyus, Kepala Dinas Kominfo Sumut Irman Oemar, dan Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Ria Telaumbanua. (prn/gus)
BOM BUNUH DIRI: Polisi membawa sebuah kantong berisi potongan tubuh yang diduga merupakan terduga pelaku aksi pengeboman bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3). Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Merdisyam mengatakan bom yang meledak di gerbang Gereja Katedral Makassar tersebut kategori high explosive atau berdaya ledak tinggi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengimbau seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam menyalurkan dana sumbangan atau sedekah ke dalam kotak amal.
BOM BUNUH DIRI: Polisi membawa sebuah kantong berisi potongan tubuh yang diduga merupakan terduga pelaku aksi pengeboman bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3). Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Merdisyam mengatakan bom yang meledak di gerbang Gereja Katedral Makassar tersebut kategori high explosive atau berdaya ledak tinggi.
“Saat ini ada beberapa kotak amal sedekah dari masyarakat, yang terindikasi diduga digunakan untuk pendanaan terorisme. Inilah yang terus didalami oleh Tim Densus 88 Anti Teror di Sumut,” terang Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra, melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Sabtu (27/3)n
Hadi mengungkapkan, anjuran bersedekah itu telah disampaikan para ulama dan memang diharuskan oleh seluruh agama untuk membantu fakir miskin serta kaum dhuafa. “Namun dari hasil penyelidikan Tim Densus 88 Anti Teror yang melakukan serangkaian operasi di sejumlah daerah di Sumut, menemukan dugaan tentang keberadaan kotak amal yang dananya digunakan untuk kepentingan jaringan terorisme,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Hadi, Polda Sumut dan Densus 88 Anti Teror mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati memberikan dana sedekah melalui kotak amal yang tidak jelas peruntukannya.
Mantan Wadirlantas Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini juga mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga situasi kondusif dengan meningkatkan kewaspadaan, kepedulian di lingkungan masing-masing.
“Harus mulai bangkitkan kepekaan kembali kepada lingkungan kita. Dulu ada 1x 24 jam wajib lapor, silakan peran itu digunakan lagi. 1×24 jam tamu wajib lapor kepada RT ataupun RW setempat,” imbaunya lagi.
Menurutnya, tujuan dihidupkan kembali sistim pengamanan lingkungan untuk mengetahui setiap keberadaan tamu yang datang ke suatu wilayah ataupun lingkungan. “Ini merupakan upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan masyarakat dalam mencegah bahaya terorisme maupun bahaya-bahaya lainnya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror menyita 500 kotak amal saat melakukan penggerebekan rumah terduga teroris di Jalan Persatuan, Desa Helvetia, Kecamatan Medan Labuhan, Jumat (26/3).
Diduga ratusan kotak amal yang disita personel Densus 88 Anti Teror Mabes Polri itu disinyalir digunakan untuk pembiayaan gerakan radikalisme jaringan terorisme di Sumut.
KAMMI Medan Kutuk Keras
Sementara itu, pasca ledakan bom bunuh diri yang terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu ( 28/3) pagi, membuat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ( KAMMI) Kota Medan mengutuk keras atas tindakan tersebut.
“KAMMI mengutuk aksi bom bunuh diri di rumah ibadah. Aksi bom bunuh diri sangat dilarang oleh agama apapun. Kita meminta aparat Kepolisian untuk mengusut tuntas siapa otak intelektual bom ini,” ujar Sekretaris Umum KAMMI Kota Medan, Nugra Ferdino, kepada sejumlah wartawan di Medan, Minggu (28/3).
Pihaknya berharap, aksi tersebut jangan dikaitkan pada satu agama. “Karena dapat mengadu domba bangsa kita agar -belah,” tukas Nugra yang juga alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) ini.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kejadian aksi bom bunuh diri tersebut. (mag-1)
CUCI TANGAN: Siswa mencuci tangan saat akan memasuki area sekolah dalam PTM di SMP Negeri Hindu 2 Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (23/3). Pemkab Gianyar membuka PTM bagi siswa SD dan SMP dengan menerapkan prokes, mengatur jumlah siswa, serta membagi waktu belajar menjadi dua sesi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana belajar tatap muka saat pandemi Covid-19 di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah, harus ramah anak. Selain itu, rencana tersebut jangan menjadi klaster baru penularan virus corona.
CUCI TANGAN: Siswa mencuci tangan saat akan memasuki area sekolah dalam PTM di SMP Negeri Hindu 2 Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (23/3). Pemkab Gianyar membuka PTM bagi siswa SD dan SMP dengan menerapkan prokes, mengatur jumlah siswa, serta membagi waktu belajar menjadi dua sesi.
Psikolog USU, Meutia Nauly menuturkan, wujud sekolah ramah anak ditinjau dari psikologi saat pandemi, tentu memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Misalnya, jumlah anak hanya sepertiga dari keseluruhan, Kemudian, pembelajaran dilakukan di ruang terbuka atau pendingin ruangan dimatikan dan jendela dibuka.
“Kondisi kesehatan anak juga dicek dengan mengukur suhu tubuhnya, serta tidak ada gejala flu, batuk, pilek, bahkan demam. Selain itu, selalu gunakan masker, menjaga jarak saat duduk, budayakan mencuci tangan saat masuk ke sekolah atau kelas,” tutur Meutia dalam diskusi daring dengan tema, Menyongsong Sekolah Tatap Muka yang Aman, Sehat, dan Produktif, yang digelar IAKMI Sumut, Sabtu (27/3).
Dikatakannya, sekolah ramah ramah anak sebetulnya sudah digulirkan mulai tahun 2015. Konsep sekolah tersebut, yaitu bagaimana satuan pendidikan mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan melindungi dari kekerasan, diskriminasi serta perlakuan salah lainnya. Selain itu, mendukung partisipasi anak dalam hal perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, mekanisme pengaduan terkait hak dan perlindungan satuan pendidikannya.
“Dalam rangka mengarah pada sekolah ramah anak di masa new normal ini, perlu memahami perkembangan anak untuk dapat memberikan pendidikan dan cara berkomunikasi yang baik dengannya. Artinya, edukasi anak dengan cara yang menyenangkan mengenai protokol kesehatan Covid-19. Jadikan rutinitas memakai masker, mencuci tangan, konsumsi makan-makanan bergizi dan vitamin dengan cara yang menyenangkan. Jangan marahi anak jika tidak nyaman menggunakan masker,” ungkap Meutia.
Meski demikian, menurut dia, sekolah tatap muka saat pandemi menjadi sesuatu yang harus benar-benar dipikirkan. “Jangan berpikir pandemi ini akan segera berakhir. Artinya, kita harus berpikir dengan kondisi yang dihadapi saat ini dan menyesuaikan diri tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan anak atas pendidikan,” katanya.
Meutia juga mengatakan, pandemi memang menghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan. Walau pembelajaran daring sudah berjalan, tetapi membutuhkan banyak pembelajaran dan penyesuaian. Artinya, untuk memenuhinya masih jauh dari harapan yang diinginkan karena memang harus disadari berbagai lini, seperti guru, kesiapan orang tua di rumah hingga kesiapan komunitas masih tertatih-tatih.
“Pembelajaran secara online, di samping masalah teknologi tentu menghadapi keterbatasan-keterbatasan lain dan kurangnya interaksi sosial kepada anak. Padahal, interaksi ini menjadi faktor penting juga di sekolah selain pembelajaran,” ujar dia.
Sementara, dalam kesempatan yang sama Kabid Kesmas Dinkes Sumut, Hery Ambarita menyampaikan, metode pembelajaran tanpa tatap muka sudah pasti mengurangi kualitas penyampaian materi dari guru dan juga pemahaman materi oleh murid. Sebab pembelajaran yang baik itu memang secara tatap muka, tetapi jangan sampai menjadi klaster baru penularan Covid-19.
Hery juga menyampaikan, prinsip kebijakan pendidikan di era pandemi ini yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Selain itu, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi.
“Sekolah tatap muka memang tidak mudah, membutuhkan komitmen yang tinggi. Murid harus patuh, begitu juga guru, tenaga kependidikan dan unsur-unsur terkait lainnya termasuk keluarga hingga masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, penerapan 5M menjadi hal yang mutlak di sekolah dan tidak bisa ditawar-tawar. “Harapan kita, dengan disiplin dan komitmen yang kuat terhadap protokol kesehatan, maka orang-orang yang terlibat di sekolah dapat terhindar dari penularan Covid-19,” sambungnya.
Dia menyatakan, belajar tatap muka saat pandemi tentunya harus meningkatkan teknis kapasitas pembelajaran yang mengacu kepada 5M. Misalnya, kalau sebelumnya satu ruangan diisi oleh 30 murid maka kini dikurangi jumlahnya karena harus mengatur jarak. Selain itu, menyediakan sarana cuci tangan.
Di sisi lain, peserta didik menggunakan perlengkapan sekolah tidak pinjam-meminjam. Saat tiba di rumah, murid disarankan mengganti pakaian dan membersihkan diri sebelum berinteraksi fisik dengan keluarga atau orang lain. “Tidak boleh ada peluang untuk tidak tertib. Setiap sekolah harus membentuk tim Satgas Covid-19 dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Sekolah tetap berkoordinasi dengan dinas kesehatan di daerahnya,” tandas dia. (ris)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo membongkar jaringan terorisme, menindaklanjuti ledakan bom bunuh diri di depan Gereja Hati Yesus Yang Mahakudus atau Katedral Makassar pada Minggu (28/3).
“Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk Gereja Katedral Makassar hari ini saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya,” kata Jokowi dalam keterangan resmi pada Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/3).
Jokowi menegaskan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak memiliki kaitan dengan ajaran agama apa pun. Ia menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak akan membiarkan peristiwa semacam ini dan akan bekerja dengan tuntas. “Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan semacam ini,” ungkap Jokowi.
“Saya meminta masyarakat tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk ibadah tanpa rasa takut,” sambungnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat agar memerangi terorisme dan radikalisme yang bertentangan dengan nilai agama dan nilai luhur bangsa.
“Untuk para korban yang luka-luka kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban,” tandasnya.
Imbau Kebaktian Gereja Digelar Virtual
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menganjurkan ibadah kebaktian di gereja pada masa pandemi Covid-19 disesuaikan dengan protokol kesehatan dan digelar secara virtual.
Imbauan itu sekaligus merespons peristiwa bom bunuh diri di Gereja Hati Yesus Yang Mahakudus atau Gereja Katedral, Makassar, Minggu (28/3) pagi.
“Intinya kita di situasi pandemi ini tidak full di dalam melakukan kebaktian sesuai protokol kesehatan yang lain menggunakan virtual, kita sampaikan nanti hanya virtual dalam melaksanakan ibadah,” kata Argo, di Gedung Humas Polri, Jakarta.
Bom bunuh diri di Makassar terjadi bertepatan dengan dimulainya rangkaian pekan suci menyambut perayaan Paskah atau Kenaikan Isa Al Masih.
Rangkaian perayaan Paskah telah dimulai Minggu ini, dengan mengadakan Misa Minggu Palma, yakni ibadah menandai awal pekan suci jelang kebangkitan Isa Al Masih.
Rangkaian ibadah gereja selanjutnya dilaksanakan Kamis Putih (penjamuan terakhir Isa Al Masih). Selanjutnya ibadah Misa Jumat Agung (2/4) bertepatan dengan wafatnya Isa Al Masih.
Ibadah dilanjutkan Sabtu (3/4), yakni Misa Malam Paskah serta Minggu (4/4) ibadah Misa Paskah.
Menurut Argo, usai kejadian ledakan, kepolisian melakukan patroli dan pengamanan di gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia termasuk di lokasi kejadian.
“Dari pihak kepolisian sedang melakukan pengamanan patroli terutama patroli dan pengamanan kepada gereja yang lain,” kata Argo lagi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bertolak ke Makassar sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas kasus ledakan bom tersebut.
Mirip Pelaku Bom Gereja Surabaya
Terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan ada kemiripan ideologi antara pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dengan tiga bom bunuh diri di Surabaya pada 2018 lalu.
“Ya setidak-tidaknya cara berpikir pelaku dan sikap pelaku memiliki semacam kemiripan [dengan pelaku bom bunuh diri di Surabaya]. Pelaku bisa memiliki kesamaan pemahaman dalam hal ideologi,” tutur Boy seperti dikutip dari CNN Indonesia TV, Minggu (28/3).
Namun Boy menyangkal insiden ini merupakan bentuk kecolongan lembaganya. BNPT tidak merasa kecolongan lantaran menurutnya kejahatan tersebut bisa terjadi secara dinamis sehingga tidak mudah dideteksi.
“Jadi, niat melakukan kejahatan tidak serta merta mudah dideteksi, mereka mencari kesempatan kemudian melakukan aksi. Kita tidak menutup kemungkinan mengenai fakta bahkan aparat keamanan, termasuk polisi, yang sedang bertugas pun menjadi target. Ini sebuah kejahatan extra ordinary,” sambung Boy. (cnn/net)
