MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Jalan Budi Kemasyarakatan Lingkungan 24, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat mendadak geger Senin (22/2) pagi. Sebabnya, sesosok mayat perempuan yang diperkirakan berusia di atas 20 tahun ditemukan tewas dengan kondisi terdapat luka pada pergelangan tangan.
Mayat perempuan muda tersebut, pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang bekerja membersihkan ruas Jalan Budi Kemasyarakatan. Saat ditemukan, perempuan itu mengenakan baju macan tutul.
“Mayat korban yang menemukan petugas P3SU Kecamatan Medan Barat dekat Gereja GIKI Brayan Kota sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu, petugas kebersihan bernama Rohmad Efendi sedang mengutip sampah dan kemudian melintas di Jalan Budi Kemasyarakatan lalu melihat seperti ada sesosok perempuan yang tergeletak di pinggir jalan,” ujar Kapolsek Medan Barat Kompol Afdhal Junaidi.
Setelah itu, Rohmad memberitahukan kepada rekan kerjanya dan mendekati mayat korban. Selanjutnya, berusaha membangunkannya dengan cara membunyikan suara klakson mobil namun tak juga bangun atau bergerak.
“Mereka kemudian melaporkan kepada personel Polsek Medan Barat. Kemudian, mendatangi ke lokasi dan melakukan pengecekan. Saat dicek, perempuan tersebut ternyata sudah meninggal dunia dan diperiksa tidak ditemukan identitasnya,” ungkap Afdhal.
Ia menyebutkan, personel Polsek Medan Barat berkoordinasi dengan tim Inafis Polrestabes Medan. Sekira pukul 07.00 WIB, tim tiba lalu melakukan pemeriksaan dan ditemukan ada seperti luka lebam di kedua pergelangan tangan korban. Usai diperiksa, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan Jalan Wahid Hasyim. “Masih didalami lebih lanjut terkait penemuan mayat perempuan tersebut, penyebab kematiannya sedang diselidiki,” pungkas. (ris/azw)
TERSANGKA: Dua tersangka maling di rumah warga Jalan Bromo dipaparkan Polsek Medan Area, Senin (22/2).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua maling yang mencuri di rumah warga bernama Jasman (50), Jalan Bromo Gang Minang Sakato, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, diringkus Polsek Medan Area. Kedua pelaku pencurian itu ditangkap dari tempat dan waktu terpisah.
TERSANGKA: Dua tersangka maling di rumah warga Jalan Bromo dipaparkan Polsek Medan Area, Senin (22/2).
Adapun kedua maling yang diringkus, Marwan alias Kojek (41) warga Jalan Bromo Gang Trimo, yang ditangkap dari Jalan Menteng II Gang Jermal 2, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai pada Jumat (19/2). Sedangkan seorang lagi bernama Ferdi Hutabarat (37) warga Jalan Menteng II, Gang Jermal 2 Bakaran Batu, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, ditangkap sehari setelah penangkapan Marwan.
Kanit Reskrim Polsek Medan Area Iptu Rianto mengatakan, diringkusnya dua maling tersebut bermula dari laporan pengaduan korban. Dalam laporannya, korban menyatakan telah dibobol dan barang berharganya raib seperti 1 unit laptop, 2 handphone, 2 cincin emas dan uang kontan sebesar Rp3.000.000, dengan total kerugian mencapai Rp30.000.000.
“Setelah mendapat laporan dari korban, kami lakukan penyelidikan dan mencari keterangan saksi-saksi. Dari penyelidikan tersebut, diketahui kedua pelaku tersebut hingga akhirnya berhasil diringkus tersangka Marwan,” ujar Rianto, Senin (22/2).
Kepada petugas, kata Rianto, tersangka Marwan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di rumah korban bersama Ferdi Hutabarat. Selanjutnya, esok hari meringkus Ferdi Hutabarat. “Barang bukti yang disita dari kedua tersangka, berupa 1 parang , 1 obeng, 1 kunci inggris dan uang sisa penjualan barang curian sebesar Rp500.000,” jelas dia.
Rianto menyebutkan, kedua tersangka saat ini sudah ditahan untuk proses hukum. “Kasusnya sedang dikembangkan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara,” pungkasnya. (ris/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmi Shafrina menuntut terdakwa Halim Wijaya selama 3 tahun 8 bulan (44 bulan) penjara. Dia dinilai terbukti melakukan penipuan sebesar Rp6 miliar terhadap anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun, dengan kedok tangkal OTT KPK, di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (23/2).
TUNTUTAN: Halim Wijaya, terdakwa kasus penipuan menjalani sidang tuntutan di PN Medan, Selasa (23/2).agusman/sumut pos.
Dalam nota tuntutannya, perbuatan terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Halim Wijaya dengan pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan dengan perintah untuk ditahan,” ujarnya di hadapan Hakim Ketua, Mery Donna.
Hal yang memberatkan terdakwa, menurut JPU, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.
Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim memberikan terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.
Mengutip surat dakwaan, perkara keduanya bermula pada tahun 2015 saat Siska Sari (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengenal saksi korban Rudi Hartono Bangun, melalui temannya yang bernama Liza.
Selanjutnya pada tahun 2016, Siska sering bercerita pada Rudi tentang hal gaib yakni menurut Siska, bahwa kakek buyutnya menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Kemudian karena masih ada keturunan Ratu Pantai Selatan yang sering disebutnya Uti, Siska mengaku memiliki indera keenam (indigo) yang dapat melihat hal-hal gaib kepada Rudi.
Pada Februari 2017, Siska mengirimi saksi korban pesan dan menyampaikan bahwa saksi korban sedang diincar oleh KPK untuk menjadi target operaso tangkap tangan. Lantas saksi korban heran, lantaran dia bukan kepala daerah yang banyak nerima upeti.
Siska mengatakan kepada saksi korban, tim KPK punya flashdisk yang isinya 6 item kesalahan korban, tapi bisa Siska mengaku bisa menangkal dengan jin ini, supaya dibuang flashdisknya. (man/azw)
OLAH TKP: Polisi melakukan olah TKP, lokasi penemuan suami istri yang diduga tewas karena dibegal di Perkebunan Tebu, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur, Senin (22/2).tedi/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai belum dapat menyimpulkan dugaan motif sementara terkait temuan jasad pasangan suami istri yang diduga tewas karena dibegal di Perkebunan Tebu, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur, Senin (22/2). Polres Binjai hingga saat ini masih bekerja untuk mengingkat siapa pelaku pembunuhan sadis itu.
OLAH TKP: Polisi melakukan olah TKP, lokasi penemuan suami istri yang diduga tewas karena dibegal di Perkebunan Tebu, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur, Senin (22/2).tedi/sumut pos.
“Anggota Satreskrim masih bekerja. Bagaimana mau diberi keterangan lebih lanjut,” kata Kasubbag Humas Polres Binjai, AKP Siswanto Ginting saat dimintai keterangannya, Selasa (23/2).
Menurut Siswanto, Satreskrim Polres Binjai sudah membentuk tim untuk mengungkap kasus sadis tersebut. “Jatanras dari Reskrimum Polda Sumut juga bantu kami untuk mengungkap kasus ini,” sambung mantan Kanit Intelkam Polres Binjai ini.
Dia juga memohon doa agar Polres Binjai dapat mengungkap kasus tersebut. “Biarkan dulu anggota Reskrim kerja. Saat ini masih dalam penyelidikan,” tambah dia.
Sementara, peristiwa temuan pasutri yang ditemukan tak bernyawa diduga karena dibegal menjadi perbincangan di media sosial. Menariknya, perbincangan dimaksud bukan karena temuan jasad.
Melainkan, karena ada kehilangan tiga sepedamotor di TKP Perkebunan Tebu, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur. Namun, polisi belum menerima laporan terkait tiga sepedamotor yang hilang tersebut. “Belum ada laporan kehilangan. Yang saya tahu kemarin itu, sepeda motor salah bawa. Sampai saat ini belum ada laporan kehilangan,” jawab Siswanto mengakhiri.
Sebelumnya, pasutri atas nama Sugianto dan Astuti yang ditaksir berusia 50 tahun ditemukan tak bernyawa, Senin (22/2). Korban diduga sebagai korban begal lantaran sepeda motor jenis metik yang dipakai telah raib.
Lokasi temuan mayat memang menjadi alternatif warga Mencirim Pondok, Kutalimbaru, Deliserdang menuju Kota Binjai. Meski jalan yang dilalui tidak mulus atau belum aspal hotmix, warga tetap saja melintasinya.
Belum diketahui pasti, apakah korban dibegal di tempat kejadian perkara (TKP). Atau, jasad korban dibuang di TKP yang lokasinya tak jauh dari Diskotek Sky Garden.
Kondisi korban dipenuhi luka tusukan pada bagian wajah dan kepala. Polisi juga sudah mengambil keterangan Alika (19) selaku anak korban, Yamin (48) selaku adik ipar korban dan Putra (32) selaku menantu korban.
Kini, jasad pasutri tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk keperluan otopsi. Sepeda motor jenis metik yang dibawa, belum diketahui di mana keberadaannya.
Kondisi jasad perempuan mengalami luka tusuk di leher dan memar di kepala yang ditemukan dalam keadaan telungkup. Sementara jasad pria, kepalanya pecah diduga akibat dihantam benda tumpul yang ditemukan dalam keadaan telentang.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, AKP Yayang Rizky Pratama belum memberikan keterangan seputar perkembangan pelaku pembunuhan suami istri itu. (ted/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus berupaya menjaga pasokan vaksin Covid-19. Selain impor vaksin dari beberapa negara, Indonesia juga berusaha mengembangkan vaksin dalam negeri.
Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, perjalanan program vaksinasi masih sesuai rencana. Sebanyak 7 juta vaksin sudah didistribusikan.
Dia membeberkan sesuai peta jalan, sekitar 1,45 juta tenaga kesehatan ditargetkan menerima vaksin sampai April. Sedangkan masyarakat lanjut usia yang menerima vaksin ditargetkan sekitar 21,5 juta orang. Petugas pelayanan publik sebanyak 16,9 juta.
Ketersediaan vaksin sangat mempengaruhi kelancaran program vaksinasi dan tergantung kapasitas produsen. “Ketersediaan vaksin sudah kita pesan, tinggal menunggu pengiriman,” kata Siti Nadia kepada wartawan, Selasa (23/2).
Siti Nadia menyebut ada empat cara memenuhi pasokan vaksin Covid-19. “Membeli vaksin jadi, membuat vaksin seperti dilakukan Biofarma dengan Sinovac, menjadi bagian dari covax facility, dan mengembangkan vaksin Merah Putih.”
Saat sambutan acara Internasional Conference on Tackling the Covid-19 secara virtual, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia sangat beruntung telah mengamankan pasokan vaksin Covid-19. Dia mengatakan, saat ini negara-negara di dunia berpacu mengamankan vaksin Covid-19.
Menurut dia, Indonesia telah menjalin diplomasi untuk mendapatkan komitmen vaksin dari awal pandemi Covid-19. Sehingga, Indonesia dapat memulai program vaksinasi Covid-19 pada Januari 2021.(bbs/adz)
CENDERAMATA: Ketua DPD I Golkar Sumut Musa Rajekshah serahkan cenderamata kepada Ketua MUI Sumut H Maratua Simanjuntak di Kantor MUI Sumut, Senin (22/2).istimewa/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD I Golkar Sumut Musa Rajekshah, mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Senin (22/2). Kantor MUI adalah lembaga pertama yang dikunjungi Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, usai dilantik menjadi orang nomor satu di Golkar Sumut.
CENDERAMATA: Ketua DPD I Golkar Sumut Musa Rajekshah serahkan cenderamata kepada Ketua MUI Sumut H Maratua Simanjuntak di Kantor MUI Sumut, Senin (22/2).istimewa/sumu tpos.
“Ini kunjungan pertama saya setelah dilantik sebagai Ketua Golkar. Ini sebagai tanda hormat saya kepada tokoh-tokoh Islam. Semoga sambungan silaturahim terus terjalin, dan Golkar bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ungkap Ijeck, dalam sambutannya.
Didampingi para pengurus Golkar Sumut lainnya, dalam audiensi itu, Ijeck menyatakan, keberadaan Golkar bukan hanya ingin mengejar kekuasaan. Tapi lebih dari itu, bagaiman Golkar bisa bersama pemerintah ikut dalam mensejahterakan masyarakat.
“Tujuan kami bagaimana mewujudkan harapan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, selain Ijeck, terlihat ikut mendampingi Sekjen DPD I Golkar H Dtk Ilhamsyah, Bendahara Ichwan Habib Nasution, Kordinator Bidang Kepartaian HM Hanafiah Harahap, Wakil Ketua Bidang Agama Ali Nafiah Harahap, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Ormas Fredy Sembiring, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Palacheta.
Sebelumnya, H Hanafiah Harahap, dalam kunjungan itu menyampaikan, Partai Golkar adalah ruang konstitusi dari berbagai agama, budaya, dan istiadat. Golkar sangat berkepentingan untuk rasa aman dan nyaman bagi kehidupan keagamaan.
“Dengan silahturahim ke MUI ini, kami berharap memperoleh restu untuk bersama-sama ulama memberi pencerahan dan komitmen dalam mensyiarkan Islam dan memakmurkan umat,” jelas tokoh senior Partai Golkar Sumut ini.
Kunjungan DPD I Golkar Sumut itu, langsung diterima Ketua MUI Sumut H Maratua Simanjuntak. Dalam sambutannya, ulama senior ini, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan tersebut. Dia mengatakan, MUI berharap banyak terhadap Golkar untuk mendukung kegiatan MUI dalam menjalankan program-program kegiatannya.
“MUI itu bekerja hanya mengharapkan bantuan pemerintah. Dan partai politik sangat kami butuhkan dalam mendukung itu. Semoga Golkar bisa menjadi partai yang benar-benar membuat masyarakat jadi nyaman,” harapnya.
Dalam kunjungan tersebut, beberapa hasil penelitian yang dilakukan MUI pun disampaikan ke Ijeck. Di antaranya masalah tanah wakaf di beberapa tempat yang belum terselesaikan dengan baik. Bahkan menurut Maratua, bila ini tak segera diselesaikan, bisa menjadi konflik sosial.
“Kami berharap pemerintah dan Golkar bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah wakaf ini,” pungkasnya. (ila/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan yang dihadapi peternak ayam petelur kembali dibahas Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait Pemprov Sumut.
Adapun rekomendasi yang disampaikan Komisi B atas persoalan ini, yakni agar pemerintah memberikan kuota impor jagung dan bahan pakan lain langsung pada asosiasi peternak petelur dalam hal ini P3SU. Sebab bila impor melalui Perum Bulog, hanya menambah mata rantai dan menambah biaya.
Kemudian, segala bentuk bantuan pemerintah (PKH dan sebagainya) sebaiknya tetap mengikutkan telur sebagai item bantuan. Mengingat ini akan menambah daya serap telur dan menjamin tercukupinya protein bagi keluarga penerima bantuan. Terakhir, mengenai bungkil kedelai. Diminta supaya diberi kesempatan bagi P3SU menjadi pelaku impor untuk kebutuhannya sendiri.
“Kami berharap pemerintah menindaklanjuti dan memberikan solusi konkret, sebagai upaya menyelamatkan peternak ayam petelur dari kehancuran,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur, Senin (22/2).
Sugianto menjelaskan, saat ini harga telur ayam di tingkat peternak Rp1.020 per butir, sementara HPP-nya sekitar Rp1.200. Harga bungkil naik dari Rp5.500 menjadi Rp9.000 per kilogram. Harga jagung pun sudah mendekati Rp5.000 per kilogram, harga tepung ikan dari Rp7.000 menjadi Rp12.000 per kilogram.
“Begitu juga MBM sudah Rp11.000. Nah, dalam komposisi pakan, penggunaan bungkil minimal 20 persen, jagung paling sedikit 50 persen,” bebernya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam rakor selama 2 hari pada pekan lalu tersebut, pihaknya memberi apresiasi terhadap langkah cepat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, atas permasalahan dimaksud. Terutama untuk menindaklanjuti masalah naiknya harga bahan pakan dan rendahnya harga telur, yang mengakibatkan kerugian peternak hingga miliaran rupiah.
“Peranan dari peternak ayam petelur itu sangat besar. Pertama, kita harus sadari, telur ayam adalah sumber protein hewani paling murah dan terjangkau. Seumpamanya hanya punya uang Rp10 ribu, masih bisa beli 6 butir telur dan sedikit cabai untuk lauk makan,” jelas Sugianto lagi.
Kedua, kecukupan protein hewani penting untuk menjamin kecerdasan anak cucu, sebagai penerus bangsa ini. Ketiga, apabila peternak ayam petelur bangkrut, sambung Sugianto, bisa mengakibatkan kelangkaan telur, dan akhirnya harga telur mahal, tidak terjangkau bagi masyarakat pada umumnya.
“Kecukupan protein hewani pun terancam. Di sini, intervensi pemerintah sangat penting guna mencegah peternak ayam petelur, jangan sampai bangkrut,” pungkas Sugianto. (prn/saz)
Teks Foto
IST
RAKOR: Komisi B DPRD Sumut saat melaksanakan rakor, menindaklanjuti mahalnya bahan pakan untuk para peternak ayam petelur saat ini, sehingga mereka dapat tetap eksis dengan mengundang instansi terkait Pemprov Sumut, pekan lalu.
PADAMKAN: Petugas berusaha memadamkan kebakaran rumah di Jalan Marelan 6, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (22/2).fachril/sumu tpos.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Satu unit rumah permanen terbakar di Jalan Marelan 6, Gang Pribadi, Lingkungan 24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (22/2), sekira pukul 15.00 WIB.
PADAMKAN: Petugas berusaha memadamkan kebakaran rumah di Jalan Marelan 6, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (22/2).fachril/sumu tpos.
Kebakaran rumah yang dihuni oleh Safrizal (45), diduga berasal dari arus pendek. Dan akibat kebakaran ini, korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah.
Diketahui, rumah tersebut nyaris ludes terbakar. Namun, api tidak menyebar luas, setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran cepat tiba di lokasi kejadian.
Seorang warga sekitar, Rudi Gunawan mengatakan, api yang diduga berasal dari arus pendek, pertama kali muncul dari atap seng. Mengetahui itu, mereka langsung berteriak sambil memadamkan api dengan alat seadanya.
“Tadi kami lagi kumpul di depan gang. Kami dengar ada yang teriak kebakaran. Kami langsung ke sini dan melihat api sudah besar di atas seng, dan di dapur api sudah marak,” ungkap Rudi.
Di sela-sela kepanikan, pemilik rumah dan warga sekitar terpaksa menghancurkan asbes rumah, untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Kondisi api yang sempat marak di atap rumah, dapat dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran, dan berhasil memadamkan kebakaran tersebut.
“Beruntung petugas pemadam cepat datang, sehingga rumah itu tidak ludes,” imbuh Rudi lagi.
Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Edy Safari mengatakan, pihaknya sudah melakukan olah TKP, dan untuk penyebab kebakaran, masih diselidiki.
“Dari keterangan di lapangan, api diduga dari arus pendek. Tapi untuk kepastiannya, kami masih tunggu hasil penyelidik,” pungkasnya. (fac/saz)
DIANGKUT:
Sejumlah petugas kebersihan diangkut menaiki truk pengangkut sampah melintas di Jalan Sisingamangaraja Medan, beberapa waktu lalu. Kebijakan Pemko Medan yang bakal memotong honor PHL, mendapat tentangan dari para anggota DPRD Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemotongan gaji para PHL ini tidak dapat diterima oleh DPRD Medan, karena didasarkan dengan turunnya APBD Kota Medan 2021 jadi Rp5,153 triliun, dari APBD tahun sebelumnya yang senilai Rp6,188 triliun, atau turun Rp1 triliun lebih.
DIANGKUT:
Sejumlah petugas kebersihan diangkut menaiki truk pengangkut sampah melintas di Jalan Sisingamangaraja Medan, beberapa waktu lalu. Kebijakan Pemko Medan yang bakal memotong honor PHL, mendapat tentangan dari para anggota DPRD Medan.
“Alasan turunnya APBD dijadikan dasar untuk memotong gaji para PHL, saya rasa sangat tidak bisa diterima akal sehat,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus, Senin (22/2).
Pasalnya menurut Robi, dalam menentukan APBD, Pemko dan DPRD Medan telah duduk bersama dalam membahasnya. Termasuk soal berapa besaran anggaran dan ke mana saja anggaran itu diperuntukkan.
“Banyak program pembangunan yang terpaksa ditunda karena anggaran terbatas. Nah kalau itu memang dibahas dan disepakati. Tapi dalam pembahasan APBD 2021 kemarin, tidak ada dibahas pemotongan gaji para PHL,” tegasnya.
Saat ini, lanjutnya, Pemko Medan dituntut untuk fokus pada penanganan Covid-19, dan kebangkitan ekonomi di Kota Medan. Sedangkan pemotongan gaji para PHL, justru akan mempersulit keadaan ekonomi mereka yang merupakan masyarakat Kota Medan, termasuk para kepala lingkungan, yang gajinya turut dipotong.
“Jadi untuk apa kami (DPRD) capek-capek menganggarkan APBD, kalau Pemko secara sepihak menggunakan anggaran. Harusnya kalau mau memotong gaji para PHL, Pemko minta persetujuan DPRD dulu. Tak bisa langsung kasih surat edaran, yang intinya melakukan pemotongan gaji seperti itu. Karena anggarannya sudah disetujui. Kalau Pemko tidak butuh persetujuan DPRD untuk memotong gaji para PHL seperti itu, besok-besok Pemko sahkan sendiri saja anggarannya, tak perlu minta persetujuan DPRD lagi,” cetus Robi.
Untuk itu, Robi meminta kepada Pemko Medan, dalam hal ini Plh Wali Kota Medan sekaligus Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, untuk segera mencabut surat edaran tersebut, dan kembali membayarkan gaji para PHL seperti gaji pada tahun sebelumnya. “Kalau tidak bisa menambah (gaji), minimal janganlah dipotong. Sekarang kondisi (ekonomi) masyarakat kecil ini sedang sulit, jangan semakin dipersulit,” harapnya. Senada dengan Robi, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajudin Sagala mengatakan, pemotongan gaji yang dilakukan oleh Pemko Medan adalah langkah yang tidak tepat. Pasalnya, dalam penetapan anggaran 2021, hal itu sudah dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD Medan.
“Kalau saya pribadi, menolak. Karena kami sudah pertimbangkan bersama dalam rapat Banggar. Sudah dibahas bersama dan diperhitungkan. Tapi kenapa dibuat keputusan pengurangan secara sepihak, tak boleh begitu. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Dia juga mengatakan, jika alasannya penghematan karena dampak penyesuaian anggaran yang menurun akibat pandemi Covid-19, maka Pemko Medan masih bisa melakukan penghematan dengan mengurangi biaya dari sektor lain. Satu di antaranya, dari sektor biaya perjalanan dinas ASN pejabat eselon II, III, dan IV, serta kegiatan-kegiatan Bimtek.
“Saya tidak sepakat kalau alasannya penghematan anggaran. Kenapa tidak dari aspek yang lain saja, kalau mau dihemat? Seperti perjalanan dinas dan Bimtek para ASN. Padahal semua tahu, selama ini perjalanan dinas dan Bimtek yang mereka lakukan tidak ada hasilnya.
Tapi bagi para PHL, gaji mereka itu adalah sumber penghidupan bagi keluarga mereka,” jelas Rajudin. Lebih lanjut Rajudin mengatakan, jika gaji para PHL dan juga ASN golongan II seperti kepala lingkungan dipotong, maka itu akan berimbas kepada kesulitan ekonomi, dan pada akhirnya hal itu akan mendorong para PHL untuk mencari penghasilan tambahan dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya melakukan pungutan liar.
“Cobalah kita berempati. Mereka kan ada keluarga yang harus dibiayai. Jangan sampai nanti, karena gajinya kecil, mereka mencari uang dengan cara-cara yang salah. Apalagi Januari sampai Februari begini, mereka pasti belum ada yang dapat gaji, padahal kebutuhan hidup terus berjalan,” bebernya.
Untuk itu, Rajudin mengatakan, pihaknya segera memanggil Sekretaris Daerah Kota Medan, jika pemotongan gaji para PHL tetap dilaksanakan. Karena menurutnya, jika penetapan gaji PHL dilakukan melalui rapat Banggar bersama DPRD, maka pengurangan gaji juga harus melalui sepengetahuan DPRD Medan.
“Ya nanti akan dipanggil untuk menjelaskan alasan-alasannya seperti apa. Kemungkinan setelah selesai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” tuturnya.
Sepeti diketahui, honor PHL Pemko Medan mengalami penurunan dari Rp3.000.000 menjadi Rp2.662.800. Rinciannya, dipotong iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp187.200, dan iuran BPJS Kesehatan Rp150.000. Adapun pertimbangannya, yakni keterbatasan APBD Kota Medan 2021, akibat adanya pandemi Covid-19, dan kenaikan UMK setiap tahunnya yang akan memberatkan APBD. Kemudian, PHL merupakan tenaga kerja yang diangkat dengan SK Pengguna Angaran, dan tidak memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga, dalam penentuan penggajiannya dapat disetarakan dengan gaji pokok golongan II/a sebesar Rp2.022.200. Selanjutnya, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan Perpres Nomor 98/2020 untuk golongan II, yakni Rp1.960.000 sampai Rp2.843.000.
Selain itu, berdasarkan Permenkeu Nomor 119/PMK.02/2020, disebutkan, honorarium non PNS diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat sebesar Rp2.449.500. Dan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disahkan, honor PHL sebesar Rp3.000.000. (map/saz)
AKSI:
Sejumlah warga saat menggelar aksi bersih Sungai Babura, tepatnya di Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Minggu (21/2).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati Minggu (21/2) lalu. Berbagai komunitas peduli lingkungan di Kota Medan, pun menggelar aksi bersih bantaran Sungai Babura. Tepatnya di Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
AKSI:
Sejumlah warga saat menggelar aksi bersih Sungai Babura, tepatnya di Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Minggu (21/2).
Aksi bersih Sungai Babura itu, diikuti oleh Khadijah Sharaswaty Indonesia, Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS), P3SU Kelurahan Petisah Tengah, Explore Sumatera, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Vertical Rescue Indonesia (VRI) Regional Sumatera, Sekolah Az-zakiyah Islamic Leadership, Himpunan Pramuwisata Indonesia, Pemuda Pancasila Kelurahan Petisah Tengah, Pilar, dan Sumatera Tropical Forest Journalism (STFJ)n
Alhasil, dari aksi bersih sungai tersebut, berhasil dikumpulkan 1.049 ton sampah organik dan plastik, dalam radius 100 meter bantaran sungai. Kegiatan ini, mendapat apresiasi dari Lurah Petisah Tengah, Juni Hardian, yang mewakali Pemko Medan.
Juni berharap, seiring dengan aksi bersih sungai pada HPSN tersebut, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dengan tidak membuang sampah ke sungai atau tempat umum lain.
“Dengan demikian, masyarakat dapat mengurangi volume sampah dari 40 goni atau 30 kilogram per hari. Diharapkan bisa berkurang hingga 50 persen,” ungkap Juni, Senin (22/2).
Juni juga menjelaskan, warga harus merubah pola pikir tentang sampah tidak laku dijual. Sebaliknya, sampah memiliki nilai ekonomi dan bisa berperan meningkatkan perekonomian Kampung Sejahtera, sekaligus menyelamatkan anak cucu.
“Saya harap komunitas P3KS dan komunitas peduli lingkungan lainnya, dapat terus mengampanyekan kebersihan lingkungan sekitar, dengan mengurangi membuang sampah di sembarang tempat, terutama ke sungai,” harapnya lagi.
Pada kesempatan itu, Juni bersama warga juga melakukan penanaman pohon.
Sementara itu, Ketua P3KS, Aminur Rasyid mengatakan, kegiatan peduli sampah akan terus berlanjut, sejalan dengan Kampung Sejahtera yang dulu dikenal Kampung Kubur, dalam proses bertransformasi menjadi satu ikon wisata terpadu Kota Medan.
“Sungai lebih terlihat indah tanpa sampah, dan dampaknya masyarakat sekitar juga akan lebih sehat. Ini sejalan dengan program Babura Urban Inisiative. Untuk menjadikan kampung ini sebagai ikon wisata kuliner, wisata sungai, dan wisata kehidupan urban di Medan,” katanya. (gus/saz)
Teks Foto
IST
AKSI: Sejumlah warga saat menggelar aksi bersih Sungai Babura, tepatnya di Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Minggu (21/2).
