CENDERAMATA: Ketua DPD I Golkar Sumut Musa Rajekshah serahkan cenderamata kepada Ketua MUI Sumut H Maratua Simanjuntak di Kantor MUI Sumut, Senin (22/2).istimewa/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD I Golkar Sumut Musa Rajekshah, mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Senin (22/2). Kantor MUI adalah lembaga pertama yang dikunjungi Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, usai dilantik menjadi orang nomor satu di Golkar Sumut.
CENDERAMATA: Ketua DPD I Golkar Sumut Musa Rajekshah serahkan cenderamata kepada Ketua MUI Sumut H Maratua Simanjuntak di Kantor MUI Sumut, Senin (22/2).istimewa/sumu tpos.
“Ini kunjungan pertama saya setelah dilantik sebagai Ketua Golkar. Ini sebagai tanda hormat saya kepada tokoh-tokoh Islam. Semoga sambungan silaturahim terus terjalin, dan Golkar bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ungkap Ijeck, dalam sambutannya.
Didampingi para pengurus Golkar Sumut lainnya, dalam audiensi itu, Ijeck menyatakan, keberadaan Golkar bukan hanya ingin mengejar kekuasaan. Tapi lebih dari itu, bagaiman Golkar bisa bersama pemerintah ikut dalam mensejahterakan masyarakat.
“Tujuan kami bagaimana mewujudkan harapan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut, selain Ijeck, terlihat ikut mendampingi Sekjen DPD I Golkar H Dtk Ilhamsyah, Bendahara Ichwan Habib Nasution, Kordinator Bidang Kepartaian HM Hanafiah Harahap, Wakil Ketua Bidang Agama Ali Nafiah Harahap, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Ormas Fredy Sembiring, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Palacheta.
Sebelumnya, H Hanafiah Harahap, dalam kunjungan itu menyampaikan, Partai Golkar adalah ruang konstitusi dari berbagai agama, budaya, dan istiadat. Golkar sangat berkepentingan untuk rasa aman dan nyaman bagi kehidupan keagamaan.
“Dengan silahturahim ke MUI ini, kami berharap memperoleh restu untuk bersama-sama ulama memberi pencerahan dan komitmen dalam mensyiarkan Islam dan memakmurkan umat,” jelas tokoh senior Partai Golkar Sumut ini.
Kunjungan DPD I Golkar Sumut itu, langsung diterima Ketua MUI Sumut H Maratua Simanjuntak. Dalam sambutannya, ulama senior ini, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan tersebut. Dia mengatakan, MUI berharap banyak terhadap Golkar untuk mendukung kegiatan MUI dalam menjalankan program-program kegiatannya.
“MUI itu bekerja hanya mengharapkan bantuan pemerintah. Dan partai politik sangat kami butuhkan dalam mendukung itu. Semoga Golkar bisa menjadi partai yang benar-benar membuat masyarakat jadi nyaman,” harapnya.
Dalam kunjungan tersebut, beberapa hasil penelitian yang dilakukan MUI pun disampaikan ke Ijeck. Di antaranya masalah tanah wakaf di beberapa tempat yang belum terselesaikan dengan baik. Bahkan menurut Maratua, bila ini tak segera diselesaikan, bisa menjadi konflik sosial.
“Kami berharap pemerintah dan Golkar bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah wakaf ini,” pungkasnya. (ila/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan yang dihadapi peternak ayam petelur kembali dibahas Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait Pemprov Sumut.
Adapun rekomendasi yang disampaikan Komisi B atas persoalan ini, yakni agar pemerintah memberikan kuota impor jagung dan bahan pakan lain langsung pada asosiasi peternak petelur dalam hal ini P3SU. Sebab bila impor melalui Perum Bulog, hanya menambah mata rantai dan menambah biaya.
Kemudian, segala bentuk bantuan pemerintah (PKH dan sebagainya) sebaiknya tetap mengikutkan telur sebagai item bantuan. Mengingat ini akan menambah daya serap telur dan menjamin tercukupinya protein bagi keluarga penerima bantuan. Terakhir, mengenai bungkil kedelai. Diminta supaya diberi kesempatan bagi P3SU menjadi pelaku impor untuk kebutuhannya sendiri.
“Kami berharap pemerintah menindaklanjuti dan memberikan solusi konkret, sebagai upaya menyelamatkan peternak ayam petelur dari kehancuran,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur, Senin (22/2).
Sugianto menjelaskan, saat ini harga telur ayam di tingkat peternak Rp1.020 per butir, sementara HPP-nya sekitar Rp1.200. Harga bungkil naik dari Rp5.500 menjadi Rp9.000 per kilogram. Harga jagung pun sudah mendekati Rp5.000 per kilogram, harga tepung ikan dari Rp7.000 menjadi Rp12.000 per kilogram.
“Begitu juga MBM sudah Rp11.000. Nah, dalam komposisi pakan, penggunaan bungkil minimal 20 persen, jagung paling sedikit 50 persen,” bebernya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam rakor selama 2 hari pada pekan lalu tersebut, pihaknya memberi apresiasi terhadap langkah cepat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, atas permasalahan dimaksud. Terutama untuk menindaklanjuti masalah naiknya harga bahan pakan dan rendahnya harga telur, yang mengakibatkan kerugian peternak hingga miliaran rupiah.
“Peranan dari peternak ayam petelur itu sangat besar. Pertama, kita harus sadari, telur ayam adalah sumber protein hewani paling murah dan terjangkau. Seumpamanya hanya punya uang Rp10 ribu, masih bisa beli 6 butir telur dan sedikit cabai untuk lauk makan,” jelas Sugianto lagi.
Kedua, kecukupan protein hewani penting untuk menjamin kecerdasan anak cucu, sebagai penerus bangsa ini. Ketiga, apabila peternak ayam petelur bangkrut, sambung Sugianto, bisa mengakibatkan kelangkaan telur, dan akhirnya harga telur mahal, tidak terjangkau bagi masyarakat pada umumnya.
“Kecukupan protein hewani pun terancam. Di sini, intervensi pemerintah sangat penting guna mencegah peternak ayam petelur, jangan sampai bangkrut,” pungkas Sugianto. (prn/saz)
Teks Foto
IST
RAKOR: Komisi B DPRD Sumut saat melaksanakan rakor, menindaklanjuti mahalnya bahan pakan untuk para peternak ayam petelur saat ini, sehingga mereka dapat tetap eksis dengan mengundang instansi terkait Pemprov Sumut, pekan lalu.
PADAMKAN: Petugas berusaha memadamkan kebakaran rumah di Jalan Marelan 6, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (22/2).fachril/sumu tpos.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Satu unit rumah permanen terbakar di Jalan Marelan 6, Gang Pribadi, Lingkungan 24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (22/2), sekira pukul 15.00 WIB.
PADAMKAN: Petugas berusaha memadamkan kebakaran rumah di Jalan Marelan 6, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (22/2).fachril/sumu tpos.
Kebakaran rumah yang dihuni oleh Safrizal (45), diduga berasal dari arus pendek. Dan akibat kebakaran ini, korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah.
Diketahui, rumah tersebut nyaris ludes terbakar. Namun, api tidak menyebar luas, setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran cepat tiba di lokasi kejadian.
Seorang warga sekitar, Rudi Gunawan mengatakan, api yang diduga berasal dari arus pendek, pertama kali muncul dari atap seng. Mengetahui itu, mereka langsung berteriak sambil memadamkan api dengan alat seadanya.
“Tadi kami lagi kumpul di depan gang. Kami dengar ada yang teriak kebakaran. Kami langsung ke sini dan melihat api sudah besar di atas seng, dan di dapur api sudah marak,” ungkap Rudi.
Di sela-sela kepanikan, pemilik rumah dan warga sekitar terpaksa menghancurkan asbes rumah, untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Kondisi api yang sempat marak di atap rumah, dapat dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran, dan berhasil memadamkan kebakaran tersebut.
“Beruntung petugas pemadam cepat datang, sehingga rumah itu tidak ludes,” imbuh Rudi lagi.
Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Edy Safari mengatakan, pihaknya sudah melakukan olah TKP, dan untuk penyebab kebakaran, masih diselidiki.
“Dari keterangan di lapangan, api diduga dari arus pendek. Tapi untuk kepastiannya, kami masih tunggu hasil penyelidik,” pungkasnya. (fac/saz)
DIANGKUT:
Sejumlah petugas kebersihan diangkut menaiki truk pengangkut sampah melintas di Jalan Sisingamangaraja Medan, beberapa waktu lalu. Kebijakan Pemko Medan yang bakal memotong honor PHL, mendapat tentangan dari para anggota DPRD Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemotongan gaji para PHL ini tidak dapat diterima oleh DPRD Medan, karena didasarkan dengan turunnya APBD Kota Medan 2021 jadi Rp5,153 triliun, dari APBD tahun sebelumnya yang senilai Rp6,188 triliun, atau turun Rp1 triliun lebih.
DIANGKUT:
Sejumlah petugas kebersihan diangkut menaiki truk pengangkut sampah melintas di Jalan Sisingamangaraja Medan, beberapa waktu lalu. Kebijakan Pemko Medan yang bakal memotong honor PHL, mendapat tentangan dari para anggota DPRD Medan.
“Alasan turunnya APBD dijadikan dasar untuk memotong gaji para PHL, saya rasa sangat tidak bisa diterima akal sehat,” ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus, Senin (22/2).
Pasalnya menurut Robi, dalam menentukan APBD, Pemko dan DPRD Medan telah duduk bersama dalam membahasnya. Termasuk soal berapa besaran anggaran dan ke mana saja anggaran itu diperuntukkan.
“Banyak program pembangunan yang terpaksa ditunda karena anggaran terbatas. Nah kalau itu memang dibahas dan disepakati. Tapi dalam pembahasan APBD 2021 kemarin, tidak ada dibahas pemotongan gaji para PHL,” tegasnya.
Saat ini, lanjutnya, Pemko Medan dituntut untuk fokus pada penanganan Covid-19, dan kebangkitan ekonomi di Kota Medan. Sedangkan pemotongan gaji para PHL, justru akan mempersulit keadaan ekonomi mereka yang merupakan masyarakat Kota Medan, termasuk para kepala lingkungan, yang gajinya turut dipotong.
“Jadi untuk apa kami (DPRD) capek-capek menganggarkan APBD, kalau Pemko secara sepihak menggunakan anggaran. Harusnya kalau mau memotong gaji para PHL, Pemko minta persetujuan DPRD dulu. Tak bisa langsung kasih surat edaran, yang intinya melakukan pemotongan gaji seperti itu. Karena anggarannya sudah disetujui. Kalau Pemko tidak butuh persetujuan DPRD untuk memotong gaji para PHL seperti itu, besok-besok Pemko sahkan sendiri saja anggarannya, tak perlu minta persetujuan DPRD lagi,” cetus Robi.
Untuk itu, Robi meminta kepada Pemko Medan, dalam hal ini Plh Wali Kota Medan sekaligus Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, untuk segera mencabut surat edaran tersebut, dan kembali membayarkan gaji para PHL seperti gaji pada tahun sebelumnya. “Kalau tidak bisa menambah (gaji), minimal janganlah dipotong. Sekarang kondisi (ekonomi) masyarakat kecil ini sedang sulit, jangan semakin dipersulit,” harapnya. Senada dengan Robi, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajudin Sagala mengatakan, pemotongan gaji yang dilakukan oleh Pemko Medan adalah langkah yang tidak tepat. Pasalnya, dalam penetapan anggaran 2021, hal itu sudah dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD Medan.
“Kalau saya pribadi, menolak. Karena kami sudah pertimbangkan bersama dalam rapat Banggar. Sudah dibahas bersama dan diperhitungkan. Tapi kenapa dibuat keputusan pengurangan secara sepihak, tak boleh begitu. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Dia juga mengatakan, jika alasannya penghematan karena dampak penyesuaian anggaran yang menurun akibat pandemi Covid-19, maka Pemko Medan masih bisa melakukan penghematan dengan mengurangi biaya dari sektor lain. Satu di antaranya, dari sektor biaya perjalanan dinas ASN pejabat eselon II, III, dan IV, serta kegiatan-kegiatan Bimtek.
“Saya tidak sepakat kalau alasannya penghematan anggaran. Kenapa tidak dari aspek yang lain saja, kalau mau dihemat? Seperti perjalanan dinas dan Bimtek para ASN. Padahal semua tahu, selama ini perjalanan dinas dan Bimtek yang mereka lakukan tidak ada hasilnya.
Tapi bagi para PHL, gaji mereka itu adalah sumber penghidupan bagi keluarga mereka,” jelas Rajudin. Lebih lanjut Rajudin mengatakan, jika gaji para PHL dan juga ASN golongan II seperti kepala lingkungan dipotong, maka itu akan berimbas kepada kesulitan ekonomi, dan pada akhirnya hal itu akan mendorong para PHL untuk mencari penghasilan tambahan dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya melakukan pungutan liar.
“Cobalah kita berempati. Mereka kan ada keluarga yang harus dibiayai. Jangan sampai nanti, karena gajinya kecil, mereka mencari uang dengan cara-cara yang salah. Apalagi Januari sampai Februari begini, mereka pasti belum ada yang dapat gaji, padahal kebutuhan hidup terus berjalan,” bebernya.
Untuk itu, Rajudin mengatakan, pihaknya segera memanggil Sekretaris Daerah Kota Medan, jika pemotongan gaji para PHL tetap dilaksanakan. Karena menurutnya, jika penetapan gaji PHL dilakukan melalui rapat Banggar bersama DPRD, maka pengurangan gaji juga harus melalui sepengetahuan DPRD Medan.
“Ya nanti akan dipanggil untuk menjelaskan alasan-alasannya seperti apa. Kemungkinan setelah selesai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” tuturnya.
Sepeti diketahui, honor PHL Pemko Medan mengalami penurunan dari Rp3.000.000 menjadi Rp2.662.800. Rinciannya, dipotong iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp187.200, dan iuran BPJS Kesehatan Rp150.000. Adapun pertimbangannya, yakni keterbatasan APBD Kota Medan 2021, akibat adanya pandemi Covid-19, dan kenaikan UMK setiap tahunnya yang akan memberatkan APBD. Kemudian, PHL merupakan tenaga kerja yang diangkat dengan SK Pengguna Angaran, dan tidak memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga, dalam penentuan penggajiannya dapat disetarakan dengan gaji pokok golongan II/a sebesar Rp2.022.200. Selanjutnya, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan Perpres Nomor 98/2020 untuk golongan II, yakni Rp1.960.000 sampai Rp2.843.000.
Selain itu, berdasarkan Permenkeu Nomor 119/PMK.02/2020, disebutkan, honorarium non PNS diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat sebesar Rp2.449.500. Dan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disahkan, honor PHL sebesar Rp3.000.000. (map/saz)
AKSI:
Sejumlah warga saat menggelar aksi bersih Sungai Babura, tepatnya di Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Minggu (21/2).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) diperingati Minggu (21/2) lalu. Berbagai komunitas peduli lingkungan di Kota Medan, pun menggelar aksi bersih bantaran Sungai Babura. Tepatnya di Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
AKSI:
Sejumlah warga saat menggelar aksi bersih Sungai Babura, tepatnya di Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Minggu (21/2).
Aksi bersih Sungai Babura itu, diikuti oleh Khadijah Sharaswaty Indonesia, Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS), P3SU Kelurahan Petisah Tengah, Explore Sumatera, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Vertical Rescue Indonesia (VRI) Regional Sumatera, Sekolah Az-zakiyah Islamic Leadership, Himpunan Pramuwisata Indonesia, Pemuda Pancasila Kelurahan Petisah Tengah, Pilar, dan Sumatera Tropical Forest Journalism (STFJ)n
Alhasil, dari aksi bersih sungai tersebut, berhasil dikumpulkan 1.049 ton sampah organik dan plastik, dalam radius 100 meter bantaran sungai. Kegiatan ini, mendapat apresiasi dari Lurah Petisah Tengah, Juni Hardian, yang mewakali Pemko Medan.
Juni berharap, seiring dengan aksi bersih sungai pada HPSN tersebut, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dengan tidak membuang sampah ke sungai atau tempat umum lain.
“Dengan demikian, masyarakat dapat mengurangi volume sampah dari 40 goni atau 30 kilogram per hari. Diharapkan bisa berkurang hingga 50 persen,” ungkap Juni, Senin (22/2).
Juni juga menjelaskan, warga harus merubah pola pikir tentang sampah tidak laku dijual. Sebaliknya, sampah memiliki nilai ekonomi dan bisa berperan meningkatkan perekonomian Kampung Sejahtera, sekaligus menyelamatkan anak cucu.
“Saya harap komunitas P3KS dan komunitas peduli lingkungan lainnya, dapat terus mengampanyekan kebersihan lingkungan sekitar, dengan mengurangi membuang sampah di sembarang tempat, terutama ke sungai,” harapnya lagi.
Pada kesempatan itu, Juni bersama warga juga melakukan penanaman pohon.
Sementara itu, Ketua P3KS, Aminur Rasyid mengatakan, kegiatan peduli sampah akan terus berlanjut, sejalan dengan Kampung Sejahtera yang dulu dikenal Kampung Kubur, dalam proses bertransformasi menjadi satu ikon wisata terpadu Kota Medan.
“Sungai lebih terlihat indah tanpa sampah, dan dampaknya masyarakat sekitar juga akan lebih sehat. Ini sejalan dengan program Babura Urban Inisiative. Untuk menjadikan kampung ini sebagai ikon wisata kuliner, wisata sungai, dan wisata kehidupan urban di Medan,” katanya. (gus/saz)
Teks Foto
IST
AKSI: Sejumlah warga saat menggelar aksi bersih Sungai Babura, tepatnya di Kampung Sejahtera, Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Minggu (21/2).
MEDAN, SUMUTPOS.CO — Pemprov Sumut akhirnya buka suara soal nasib eks penyandang kusta asal Desa Lau Simomo, Kabupaten Karo, Desa Hutasimalem, Laguboti, Kabupaten Toba, yang pada 15 Februari lalu berunjukrasa di Kantor Dinas Sosial Sumut Jalan Sampul Medan.
Sekdaprovsu, R Sabrina.
Sekdaprovsu R Sabrina mengatakan, menyangkut hal itu pihaknya sudah berupaya maksimal. Bahkan menurut dia, tetap ada perhatian yang pihaknya berikan terhadap eks para penyandang kusta tersebut.
“Kalau tidak ada perhatian, ya gak pulalah begitu. Saya memang gak pernah tahu kondisi di sana (Hutasimalem). Tapi di Sicanang Belawan saya pernah. Makan saja tiap hari mereka dikasih,” katanya menjawab wartawan, Senin (22/2).
Kata Sabrina, sewaktu dirinya menyaksikan langsung kehidupan eks penyandang kusta di Sicanang Belawan, bahkan tiap minggu mereka diberikan sayur-sayuran untuk kebutuhan makan.
“Selain sayur juga beras setiap hari diberikan. Kita-kita aja di luar ini tidak dibagi seperti itu,” ungkapnya.
Saat disinggung bahwa tidak adanya pengawasan aparatur sipil negara Pemprov Sumut di Hutasimalem terhadap nasib eks penyandang kusta di sana, Sabrina menegaskan hal tersebut ranahnya pada disiplin ASN.
“Itu nanti masalah disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas. Tapi kalau mereka tidak diperhatikan, gak begitulah. Kalau 100 persen diberikan payahlah itu ya,” katanya.
Khusus persoalan di Desa Hutasimalem, ada permintaan agar didirikan klinik kesehatan bagi para penyandang kusta di sana. Hal tersebut memang belum terpenuhi mengingat keberadaan fasilitas kesehatan masih ada di Lau Simomo.
“Padahal mereka diantar, ditunggui, dan dipulangkan lagi. Mereka maunya di situ harus ada kliniknya. Ya gak mungkinlah terpenuhi semua. Tapi bukan berarti gak ada pengertian. Umpama ada orang Sicanang yang sakit, dia nanti diantar ke Lau Simomo, karena memang di sana ada rumah sakit kusta itu, mereka dibawa oleh petugas kita jika diberitahu. Diantar berobat, ditunggui dan dijemput kembali untuk pulang ke rumah,” paparnya.
Ia menambahkan, jika Pemprovsu punya cukup anggaran tentu akan dibangun fasilitas kesehatan di Hutasimalem tersebut. Namun fokus pemprov tidak hanya untuk penyandang kusta saja, melainkan fakir miskin lainnya yang dianggap juga butuh perhatian.
“Begitupun yang ada di panti asuhan. Menerima WNI pulang yang tak terduga perlu kita urus juga. Jadi gak mungkinlah semuanya bisa kita akomodir,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kantor Dinsos Sumut di Jalan Sampul Medan, Senin (15/2) pagi, dihebohkan dengan kedatangan puluhan eks penyandang kusta dari Desa Lau Simomo, Desa Hutasimalem, Laguboti, Kabupaten Toba.
Tak hanya kepala keluarga, para istri dan anak eks penyandang kusta tampak ikut berunjukrasa. Mereka jauh-jauh datang dari Hutasimalem dengan menyewa bus.
Adapun maksud dan tujuan mereka ke kantor instansi itu, ingin menagih janji bantuan dari Dinsos Sumut melalui UPT Pelayanan Sosial Lau Simomo, Hutasimalem. Sehingga menganggap pemerintah provinsi terkesan ingin lepas tangan akan nasib kehidupan mereka.
Tokoh masyarakat eks penyandang kusta, Syamsul kepada wartawan di lokasi mengatakan, sebelumnya sudah dua kali mereka mendatangi dinas tersebut. Karena tak juga ada respon, mereka pun kembali berunjukrasa.
Diungkap dia, bahwa ada perjanjian dengan Dinsos sewaktu peralihan dari Dinas Kesehatan, pada 2014 silam. Namun hingga kini, mereka belum ada warga menerima bantuan apapun dari instansi dimaksud. “Tapi Alhamdulillah kenyataannya di lapangan kami dibinasakan,” katanya. (prn/ram)
TERBAKAR: Bukit Panomboman Sibolga terbarkar diduga karena cuaca yang panas.
SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Bukit Panomboman yang ada di Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga, Sumatera Utara Sibolga terbakar, Minggu (22/1).
TERBAKAR: Bukit Panomboman Sibolga terbarkar diduga karena cuaca yang panas.
Menurut Kapolres Sibolga AKBP Triyadi melalui Kasubbag Humas, Iptu R Sormin, kebakaran itu terjadi Minggu sekira pukul 19.00 WIB.
“Hingga tengah malam api belum bisa dipadamkan, tapi dari hasil pemantauan, api sudah terlihat mengecil. Dan penyebabnya diduga karena cuaca yang esktrem saat ini,” kata Sormin, Senin (22/2).
Sormin menjelaskan, sulitnya medan menuju lokasi membuat proses pemadaman terkendala. Karena 4 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga yang turun untuk memadamkan api tidak dapat menjangkau lokasi kebakaran. Sehingga Personel Damkar terpaksa memilih siaga (standby) di tempat tertentu, berjaga mengantisipasi rembesan api semakin meluas.
“Jarak lokasi kebakaran ke jalan raya lebih kurang 700 meter, sementara selang Damkar tidak cukup menjangkau lokasi,” ungkap Sormin.
Atas peristiwa itu, Sormin kembali mengimbau masyarakat agar di tengah cuaca ekstrem seperti sekarang ini jangan melakukan pembakaran sampah sembarangan. Karena sudah banyak kasus kebakaran karena kelalaian. Selain itu juga pihak Polres meminta agar jangan membuang puntung rokok yang menyala apalagi di lokasi perbukitan. (ant/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam mendukung penerapan ekosistem digital yang positif dan bermanfaat, Telkomsel menggandeng Microsoft serta Universitas Medan Area (UMA) menggelar kegiatan Webinar yang membahas tentang pemanfaatan dunia digital untuk pengembangan pendidikan dan sistem perkantoran Perguruan Tinggi (22/2). Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan masyarakat ini merupakan bentuk kerjasama Telkomsel bersama UMA dalam memberikan edukasi seputar pemanfaatan teknologi digital untuk dunia pendidikan dan perkantoran.
General Manager SME Sales Management West Area Telkomsel Hasan Kurdi saat memberikan sambutan di acara Webinar bersama UMA. Telkomsel menggandeng Microsoft serta Universitas Medan Area (UMA) dalam menggelar kegiatan Webinar yang membahas tentang pemanfaatan dunia digital untuk pengembangan pendidikan dan sistem perkantoran Perguruan Tinggi(22/2).
General Manager SME Sales Management West Area Telkomsel Hasan Kurdi mengatakan “Sebagai Digital Telco Company, Telkomsel akan selalu hadir dalam mendukung penerapan ekosistem digital yang bermanfaat. Melalui kegitan edukasi, Telkomsel menggandeng Microsoft untuk berbagi pandangan mengenai teknologi dunia digital yang digunakan dalam mendukung aktifitas perusahaan. Pada prinsipnya, Teknologi digital ini hadir untuk mempermudah kehidupan, sehingga kami ingin setiap kampus, seperti UMA juga dapat ikut serta dalam memanfaatkan bahkan mengembangkannya.”
Pada kegiatan Webinar ini Telkomsel berbagi insight seputar Big Data, Analytics, Artificial Intelligence (AI) dan teknologi-teknologi digital yang diterapkan Telkomsel dalam mendukung bisnis serta operasional perusahaan. Selain itu Micorsoft sebagai perusahaan teknologi digital ternama juga ikut memberikan banyak pandangan dan ilmu seputar produk-produk yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dunia digital terkini. Harapannya apa yang diterapkan Telkomsel dan Microsoft juga dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan atau sistem perkantoran saat ini, sehingga mempermudah setiap proses pekerjaan.
“Kami sangat berterimakasih kepada UMA yang sangat mendukung kegiatan bermanfaat ini. Melalui kegiatan ini Telkomsel turut membuka kesempatan atau peluang bagi para akademisi dan instansi pendidikan seperti di UMA agar terus mengembangkan teknologi dunia digital yang positif dan bermanfaat untuk kehidupan serta mengakselerasikan negeri” Ungkap Hasan.
Sementara itu, Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.Sc. mengatakan dalam Era Industri 4.0 yang mana masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang serba digital termasuk di bidang pendidikan seperti yang didiskusikan dalam webinar ini.
“Kami dari Universitas Medan Area terus berupaya melakukan mengikuti perkembangan digital seluruh civitas akademika. UMA melakukan berbagai kegiatan selain akademik termasuk administrasi, oleh karena itu kita akan implementasikan pemanfaatan digital dalam berbagai program” Ungkat Prof Dadan.
Melalui kegiatan ini UMA sangat mengapresiasi Telkomsel dan Microsoft yang telah melaksanakan Webinar Pemanfaatan Teknologi Dunia Digital untuk Pendidikan dan Sistem Perkantoran. Saat ini, UMA terus mengembangkan berbagai pelayanan akademik berbasis IT di era revolusi industry 4.0 dan menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.
DINAS: Oknum ASN inisial TAH yang memakai baju dinas ASN.
NISEL, SUMUTPOS.CO – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga melakukan pengeroyokan kepada masyarakat yang sedang mengurus KTP di Kantor Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, Senin (22/2). Oknum ASN tersebut berinisial TAH (55) dan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan.
DINAS: Oknum ASN inisial TAH yang memakai baju dinas ASN.
Seorang saksi yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan korban penggeroyokan terlebih dahulu membanting meja sebanyak dua kali. Setelah itu, oknum ASN tersebut keluar dari ruangannya sambil teriak memanggil korban.
Korbanpun langsung lari di halaman kantor sambil dikejar oleh tenaga honorer dan kemudian dikeroyok.
Setelah beberapa orang mencoba melerai pengeroyokan tersebut, oknum ASN mencoba menghalangi wartawan yang mencoba mendokumentasikan peristiwa itu.
Oknum ASN mengeluarkan kata-kata dengan kalimat “Kamera, jangan di video kan,” ucapnya.
Wartawanpun sempat menjawab dan mengatakan, “Kenapa? Saya adalah wartawan,” ujar wartawan.
Oknum ASN tersebut menjawab “Apa wartawan-wartawan,” katanya.
Wartawan mencoba mengkonfirmasi kepada masyarakat yang menjadi korban pengeroyokan tersebut, tetapi sudah terlanjur pergi. Saat akan mengkonfirmasi kepada oknum ASN tersebut, TAH hanya diam dan tidak memberikan menjawab. (mag-10/ram)
SERAHKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba menyerahkan SK kepada salahsatu PPPK di Gor Sidikalang, Senin (22/2).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 67 orang eks tenaga honorer tenaga pendidik (guru) serta tenaga harian lepas penyuluh pertanian lapangan (THL-PPL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, menerima SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
SERAHKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba menyerahkan SK kepada salahsatu PPPK di Gor Sidikalang, Senin (22/2).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Seremoni penyerahan SK oleh Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dapot Hasungan Tamba di Gedung Olahraga Sidikalang, Senin (22/2).
Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba menyampaikan, ke 67 orang PPPK yang menerima SK merupakan formasi tahun 2019 yakni Guru sebanyak 22 orang dan THL-PPL sebanyak 47 orang.
“Kualifikasi pendidikan yang diangkat menjadi PPPK S1, D3 serta SMA,” ucap Dapot.
Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menegaskan, pengangkatan tenaga honor menjadi PPPK merupakan langkah awal keseriusan, komitmen dan kepedulian Pemkab Dairi untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) Dairi dtingkatkan di bidang pendidikan dan pertanian.
Eddy menyebut, ke 67 PPPK akan ditempatkan diberbagai kecamatan. Untuk PPL lanjut Eddy, akan terus berjuang dengan segala upaya agar setiap desa ada PPL untuk meningkatkan kualitas pertanian.
“PPL ini profesi, saya tekankan kalian harus sensitif dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan selalu menggunakan pola lama. Gunakan tehnik budidaya pertanian, sesuai kemajuan jaman. Karena sistem pertanian juga akan memasuki digitalisasi. Mari ajari petani kita untuk berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri,” terangnya.
Begitu juga dengan para guru, Eddy berharap guru tetap semangat mengajari para anak didik.
“Berikan motivasi bagi anak didik. Apalagi di masa pandemi Coronavirus Disiase 2019 (Covid-19) yang mengharuskan anak-anak kita belajar dalam jaringan (Daring), butuh perhatian serius agar mereka tidak tertinggal dalam pelajaran,” ungkapnya.
Bupati Eddy mengungkapkan, Pemkab Dairi masih kekurangan tenaga guru. Karena itu, pihaknya tetap mengusulkan ke pemerintah pusat untuk membuka formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Eddy meminta PPPK, bekerja tulus dari hati, memberikan jiwaraga dan perhatian untuk membantu petani dan anak didik di wilayah kerja masing-masing.
Pada kegiatan ini, hadir Kadis Pendidikan, Jonni Waslin Purba, Kadis Pertanian, Efendi Berutu, Kepala BKAD, Dekman Sitopu serta Kabid Pengadaan Mutasi dan Informasi, Martua Simarmata. (rud/ram)
