MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Medan mempersilakan seluruh pihak, termasuk para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan hingga masyarakat umum untuk melaporkan segala perbuatan ataupun tindak tanduk para wakil rakyat di DPRD Medan yang dinilai meresahkan dan merugikan.

“Silakan untuk mengadukan ke BKD. Semua tindakan anggota DPRD Medan yang dinilai merugikan, laporkan saja,” ucap Ketua BKD DPRD Medan, Robi Barus SE kepada Sumut Pos, Jumat (19/3).

Namun begitu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan ini meminta agar laporan yang masuk harus disertai dengan bukti-bukti berikut data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. “Tapi harus lengkap lah data dan buktinya untuk melapor. Tidak bisa cuma modal dengar kata orang, langsung ujug-ujug melaporkan. BKD DPRD Medan terbuka, tapi kita tidak mungkin memproses laporan yang tidak jelas. Laporan harus objektif, bukan atas dasar suka atau tidak suka,” ujarnya.

Diketahui, seorang oknum anggota DPRD Medan berinisial PM santer diberitakan membekingi belasan bangunan bermasalah di Kota Medan. Hal itu pun diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan Benny Iskandar, Rabu (17/3). Sebelumnya KasatPol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan juga mengaku tidak dapat mengeksekusi sejumlah bangunan menyalah di Kota Medan karena dibekingi oknum PM berinisial PM tersebut.

Terkait kabar oknum anggota dewan berinisial PM yang disebut-sebut membekingi sejumlah bangunan bermasalah di Kota Medan itu, Robi pun meminta agar para pimpinan OPD tersebut untuk melaporkannya kepada pihaknya di BKD DPRD Medan. “Kalau memang ternyata benar dan ada buktinya, silakan saja (laporkan). Itu hak dari OPD itu, seluruh pihak, baik OPD dan masyarakat, silakan saja (melapor),” katanya.

Robi pun berharap, ke depannya tidak ada lagi terdengar kabar adanya anggota DPRD Medan yang membekingi bangunan bermasalah atau hal-hal yang menyalah lainnya. Ia meminta, agar seluruh anggota DPRD Medan dapat bekerja sesuai tupoksi dan tidak meresahkan serta merugikan masyarakat.

“Sebetulnya sudah ada kode etik kita di DPRD Medan, mana boleh seperti itu (membekingi). Bekerjalah sesuai dengan tupoksi, itu saja sebenarnya,” harapnya.

Terkait oknum anggota dewan berinisial PM yang dimaksud, Robi mengatakan sudah menghubunginya via telepon. Ia pun meminta kepada yang bersangkutan untuk dapat menjelaskan hal yang sebenarnya kepada publik lewat media.

“Kalau memanggil secara resmi dari BKD, ya gak bisa, itu kan harus ada aduan dulu, baru bisa kita tindaklanjuti. Kalau hanya dari berita yang beredar, paling kita tanya secara nonformal saja dan kita beri saran. Berbeda kalau ada aduannya, baru kita proses. Tapi sekali lagi, harus berikut data dan bukti yang jelas,” tegasnya.

Seperti diketahui, seorang oknum anggota DPRD Medan berinisial PM diduga membekingi belasan bangunan bermasalah di Medan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT, Rabu (17/3).

Dikatakan Benny, bangunan bermasalah yang dibekap oknum inisial PM itu rata-rata tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) hingga menyalahi izin yang resmi.

Dirincikan Benny, adapun beberapa contoh bangunan bermasalah yang di back-up oknum berinisial PM itu antara lain terletak di Jalan Sena No.116/118, Kelurahan Perintis, Medan Timur. Lalu, Jalan Sidomulyo Sudut, Jalan Perbatasan Pulo Brayan Darat 1 Kec Medan Timur. Selain itu, Jalan Selam 1 No.16 Kelurahan Tegal Sari Mandala 1, Kecamatan Medan Timur.

Lanjut lagi ke Bangunan di Jalan AR Hakim Gg Buntu Kelurahan Tegal Sari Medan Area. Bangunan Jalan Badik, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan. Bangunan di Jalan Madio Utomo Gg Buntu, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan.

Bangunan di Jalan Pukat II/Jalan Sejati gg Seniman No 4 Bantan Timur Kec Medan Tembung. Bangunan restoran di Kelurahan Sitirejo 2 Medan Amplas. Kemudian PM juga disebut memback-up bangunan bermasalah di Jalan HM Yamin No.656 Kelurahan Pahlawan, Medan Perjuangan.

Bangunan bermasalah lainnya di Jalan Pukat 1 No.68 Bantan Timur, Medan Tembung juga dibekap PM. Bangunan di Jalan Selam 1 Mandala 1 Medan Denai dan bangunan bermasalah di Jalan Datuk Rubiah gg Musola Rengas Pulau Medan Marelan.”Sementara ini data yang kita ketahui ada sekitar 12 bangunan yang menyalahi aturan yang dibekap oknum inisial PM. Kita akan tindak karena memang pak wali kota instruksikan agar bangunan menyalah harus ditindak,” kata Benny.

Tindakan beking oleh inisial PM ini juga dibenarkan juga oleh KasatPol PP Kota Medan M Sofyan. Baru-baru ini dia mengungkapkan, pihaknya pernah mendapatkan intervensi dari oknum anggota DPRD Medan berinisial PM tersebut saat hendak mengeksekusi bangunan yang menyalahi aturan.

Seperti diketahui, saat heboh isu bekap terhadap bangunan di kawasan Kesawan beberapa waktu lalu, terungkap adanya oknum anggota DPRD Medan berinisial PM yang turut membekap sebuah rumah sakit yang sedang dibangun di Jalan S Parman. RS tersebut dibangun dengan ketinggian yang tidak sesuai dengan regulasi. Sedangkan yang lain, sebuah bangunan yang memakan sempadan di Jalan Durung, Medan Perjuangan.

Sayangnya hingga kemarin, terkait adanya dugaan keterlibatan oknum dewan dalam membackup bangunan bermasalah di Kota Medan, Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak tidak dapat dikonfirmasi wartawan.

Berkali-kali selulernya dihubungi, namun Paul Mei tak menerima telepon yang dimaksud meski terdengar nada aktif. Pesan WhatsApp yang dilayangkan wartawan juga tak mendapatkan jawaban. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN UP3 Medankembali melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Kota Medan, tepatnya di wilayah kerja Unit Layanan Pelanggan (ULP) Medan Kota, Medan Selatan, Sunggal dan Medan Baru. Pemeliharaan yang dimulai hari ini, Sabtu (20/3) hingga Kamis (25/3) ini sebagai antisipasi terjadinya gangguan listrik yang bukan akibat faktor alam.

Manager Bagian Jaringan UP3 Medan Henko Zuhriadi mengatakan, saat pemeliharaan pihaknya terpaksa melakukan pemadaman. “Pemeliharaan yang kami lakukan untuk mengantisipasi gangguan listrik di luar akibat faktor alam. Sedangkan pemadaman akibat pemeliharaan dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas pemadaman ini,” ucap Henko.

Adapun berdasarkan jadwal pemeliharaan sekaligus pemadaman yakni, Sabtu (20/3) di Jl.H. Adam Malik , Jl. Bambu. Jl.Putri Hijau, Komplek BATA, Perum Emeral Garden Htl. Emeral Garden ,JL. Stasuin Kereta Api, Jl. Tembakau Deli, Jl Merak Jingga.

Kemudian Senin (22/3) di Gg. Harapan, Jl. Kapten muslim, Setia Luhur (sebagian), Jl. Amal Luhur (sebagian), JL. Jawa, Tomang Elok, Univ Panca Budi, RS Sari Mutiara. Selanjutnya pada Selasa (23/3) di Jl. Menteng VII, Jl. Puskesmas, Panglima Denai.

Sementara pada Rabu (24/3) di Jl. Malaka, Jl. Madong lubis, Jl. Sumatera, Jl. Singa, Jl. Gajah, Jl. Parapat, Jl. Penyabungan, Jl. Sei Kera Ujung, Jl. Gatot Subroto, Jl. Mistar, Gg Bandung, Jl. Rukun, Jl. Karya Bakti, Jl. Amal, Jl. Darussalam sebagian.

Sedangkan pada Kamis (25/3) Jl. Gatot Subroto (sebagian), Jl. Puskesmas (sebagian), Jl. BLK, Jl. Perwira, Jl. Elang, Jl. Aluminium, Serba Setia,Jl. Binjai Kp Lalang, Psr V. Komplek cina, Psr V Cinta Damai, Psr III Cinta Damai, Psr I Cinta Damai,, Jl. Raja Wali (sebagian), Jl. Murai,Jl. Garuda, Kodam I BB. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat Sumatera Utara (Sumut) menduduki peringkat kedua secara nasional, setelah DKI Jakarta Pengaduan masyarakat terkait permasalahan HAM dengan aduan terbanyak, disampaikan dalam kasus kekerasan polisi dan agraria.

Hal itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik beserta tim saat berkunjung Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis (18/3) kemarin. Silaturahmi langsung disambut oleh Rektor USU, Dr Muryanto Amin bersama jajaran rektorat USU.”Aduan masyarakat terkait HAM di Sumatera Utara berada pada urutan kedua setelah Provinsi Jakarta. Dari sekian banyak aduan, isu tentang kekerasan polisi dan agraria menjadi yang paling banyak,” ungkap Taufan.

Dikatakan Taufan, pertemuan ini dalam rangka mengajak USU untuk berperan lebih jauh dalam penyelesaian masalah HAM terutama di Sumut. Bahwa, aduan masyarakat yang diterima oleh Komnas HAM bervariasi. Namun, isu kekerasan polisi dan isu agraria menjadi aduan yang terbanyak.

Dalam kekerasan yang dilakukan polisi, Ketua Komnas HAM menyebutkan telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara. Sementara mengenai permasalahan agraria, hal ini telah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Taufan menjelaskan bahwa konflik agraria ini cukup kompleks. Setidaknya ada 3 sengketa yang sering muncul dalam konflik agraria.

“Sengketa antara petani dan Perkebunan Nusantara (PTPN), sengketa perkebunan sosial, serta sengketa tanah ulayat dalam masyarakat adat menjadi sengketa yang sering muncul dalam konflik agraria,” tutur Taufan.

Ahmad Taufan menyebutkan, konflik ini rawan disusupi oleh kepentingan dari pihak-pihak yang berkaitan. Kepentingan politik dan hukum tentu mewarnai proses penyelesaian dari konflik tersebut. Oleh karenanya, Komnas HAM ingin penyelesaian konflik tersebut dipandang dari segi akademis.

“Melalui kampus, Komnas HAM berharap penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui sudut pandang akademis sehingga dapat meminimalisir kepentingan politik didalamnya. Dengan adanya pandangan akademis, tentu penyelesaian konflik semakin baik karena mengemukakan fakta secara gamblang, tanpa adanya kepentingan apapun,” jelas Taufan.

Sementara itu, Rektor USU, Dr Muryanto Amin menyambut baik usulan dari Komnas HAM untuk mengajak kampus lebih terlibat dan berkontribusi dalam penyelesaian konflik agraria yang muncul.

Muryanto menyebutkan bahwa kampus dapat berperan untuk menganalisa dan memandang konflik yang muncul secara akademis sehingga penyelesaian lebih tepat sasaran.

Sebagai bentuk keseriusan kampus untuk berkontribusi dalam hal ini, Rektor USU mengusulkan agar segera dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) antara USU dengan Komnas HAM. Dengan begitu, kontribusi kampus semakin terlihat dan dapat membantu Komnas HAM menyelesaikan konflik dengan bijaksana.

Dalam pertemuan tersebut, Rektor USU didampingi Wakil Rektor V, Ir Luhut Sihombing, MP, Wakil Dekan III Fakultas ISIP USU, Drs Hendra Harahap, MSi, PhD, Staf Ahli Rektor drg. Siti Salmiah, Sp.KGA, serta Kepala Humas, Promosi dan Protokoler USU, Amalia Meutia, M.Psi, Psikolog.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Baharkam Bidang Bimas Mabes Polri Kombes Zuhri menilai Komplek Tangguh di Jalan Menteng Indah, Medan, merupakan Posko Tangguh terbaik se Indonesia. Hal itu diungkapkannya saat mengunjungi Posko komplek Tangguh di Komplek Menteng Indah Jalan Menteng Indah Kecamatan Medan Denai, Kamis (18/3), sekira pukul 16.00 WIB.

Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chaniago bersama Camat Medan Denai dan tokoh masyarakat Komplek Menteng Indah menyambut kedatangan Kombes Zuhri tersebut.

Saat memasuki ruangan Posko Komplek Tangguh, Kombes Zuhri beserta rombongan tampak kagum dengan kelengkapan Posko Komplek Tangguh serta kepedulian masyarakatnya akan pentingnya protokol kesehatan Covid-19.

Dikatakannya, kepedulian masyarakat terlihat dari adanya swadaya masyarakat mendirikan Posko Tangguh yang diprakasai oleh Kapolsek Medan Area Kompol Faidir.

“Komplek Tangguh ini sangat bagus dan bisa dijadikan pelopor untuk membantu pemerintah dalam hal kesehatan terutama protokol kesehatan Covid19, pendidikan dan agama. Ini Posko Tangguh yang terbaik se-Indonesia dan bisa dijadikan sentral kampung tangguh,” kata Kabarharkam Bid Bimas Mabes Polri Kombes Zuhri, usai melihat dan mengamati Posko Komplek Tangguh di Komplek Menteng Indah.

Dia menyebutkan, tidak semua masyarakat, terutama ekonomi menengah ke atas yang peduli kepada masyarakat. “Di sini saya lihat baik bidang kesehatan, agama, sosial masyatakat semuanya bisa ter cover. Saya berharap ini bisa ditingkatkan agar ini bisa ter cover ke provinsi-provinsi se Indonesia. Insya Allah kami akan laporkan ini dan mudah-mudahan ini menjadi komplek tangguh terbaik se-Indonesia” tegas Kombes Zuhri.

Sehari sebelumnya, Polsek Medan Area dan Sat Binmas Polrestabes Medan, 3 pilar, tokoh agama dan masyarakat memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Posko Komplek Tangguh Perumahan Menteng Indah, Jalan Menteng Indah Blok D, Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai, Rabu (17/3). Selain itu juga memantau persiapan kunjungan tim supervisi/asistensi dari Baharkam Manis Polri di Posko Komplek Tangguh Perumahan Menteng Indah. Pemantauan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 langsung dipimpin Kasat Binmas AKBP Reza Pahlevi Lubis dan Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chan.

Turut mendampingi Camat Medan Denai M. Ali Sipahutar beserta staf, KBO Sat Binmas Polrestabes Medan AKP Khairuddin dan staf, Kanit Sabhara Iptu Maruli Siregar, Kanit Binmas Ipda Sartono, Lurah Menteng Pandapotan Ritonga beserta jajarannya, Kepling 8 Kelurahan Menteng Ridwan Siregar.

Kemudian, Ketua Forum Perumahan Menteng Indah Aspan Efendi Nainggolan dan anggota, tokoh agama dan masyarakat, personel Babinsa Koramil 03 Medan Denai dan Bhabin Kamtibmas Polsek Medan Area, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Medan Denai beserta staf.

Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chan mengatakan, selain memantau pelaksanaan vaksinasi juga memantau persiapan kunjungan tim supervisi/ asistensi dari Baharkam Mabes Polri, di Komplek Tangguh, Jalan Menteng Indah Blok D, Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai.

Di Posko Kampung Tangguh ini, lanjutnya ada sebanyak 60 orang warga yang suntik vaksinasi untuk menguatkan imun tubuh agar terhindar dari Covid-19. “Pemantauan vaksinasi dan persiapan kunjungan supervisi/ asistensi dari Baharkam Mabes Polri, di Komplek Tangguh, Jalan Menteng Indah Blok D, Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai selesai pukul 12.30 WIB dalam keadaan aman terkendali,” terangnya.

Dia menambahkan, sore harinya Polsek Medan Area beserta 3 pilar, tokoh agama dan masyarakat membenahi posko dan sarana prasarana terkait kunjungan Tim Supervisi/ Asistensi dari Baharkam Mabes Polri pada di Komplek Tangguh perumahan Menteng Indah, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kamis (18/3/2021) sekitar pukul 14.00 WIB.

Adapun sarana dan prasarana yang dibenahi antara lain Ruangan Posko Komplek Tangguh, Informasi, Karantina. Selanjutnya memasang spanduk di pintu masuk gerbang pemasangan spanduk Tangguh Perumahan Menteng Indah dan spanduk protokol kesehatan antisipasi penyebaran Covid 19 dipinggir jalan Pintu menuju Posko Tangguh.

Lalu pembenahan plang bacaan Posko Tangguh, 2 unit tempat cuci tangan, Box APD dan perlengkapannya, alat penyemprotan disinfektan, spanduk Masjid Tangguh. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan menyayangkan buruknya pelayanan di RS Bunda Thamrin, Jalan Sei Batanghari Kota Medan. Anggota Komisi II DPRD Kota Medan Harris Kelana Damanik mengungkapkan kekecewaannya setelah mendapatkan laporan dari pihak keluarga, ketika pihak keluarga hendak memulangkan Jenazah ke rumah duka di Jalan Jermal XII Kecamatan Medan Denai.

Hal ini dikatakan Harris, Kamis (18/3) saat bertakziah dirumah Almarhum Annisah Afra (26) yang meninggal dunia di Rumah Sakit Bunda Thamrin setelah beberapa hari dirawat karena mengalami pecah pembuluh darah.

Pihak RS Bunda Thamrin, sambung Harris, mempersulit pihak keluarga pada proses pemulangan jenazah dengan alasan masalah administrasi yang belum di selesaikan. “Harus diselesaikan dulu masalah administrasi, baru Jenazah diberikan izin pulang. Di mana hati nurani petugas tenaga kesehatan di Rumah Sakit itu. Harusnya dahulukan Fardhu Kifayah (proses pemakaman Jenazah secara syariat Islam), pihak keluarga juga saat itu sudah menjamin,” sambung Harris.

Kekesalan Harris ini pun mendorong dirinya selaku wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD Kota Medan selaku counterpart Dinas Kesehatan Kota Medan untuk segera memanggil pemilik dan direktur Rumah Sakit Bundha Thamrin agar meminta keterangan terkait pelayanan rumah sakit terhadap para pasien yang berobat ke rumah sakit swasta tersebut. “Ada apa dengan pelayanan di Rumah Sakit Bunda Thamrin,” ketusnya.

Seperti diketahui, almarhum Annisa Afra meninggal dunia di RS Bunda Thamrin pada pukul 20.45 WIB setelah selama 5 hari. Berdasarkan pantauan, pada kediaman almarhummah, Annisa Afra, di Jalan Jermal XII Gg Manunggal, terlihat hadir Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan yang juga wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga, Surianto (Butong), Sekretaris DPC Gerindra Medan Hidayat Tanjung, Harris Kelana Damanik, Ketua DPD Partai Gerindra Sumut H.Gus Irawan Pasaribu dan para Takziah lainnya.

Dalam persoalan lain yang juga menyangkut RS Bunda Thamrin, Ihwan Ritonga juga meminta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, agar mendalami dan mengusut tuntas dugaan kecurangan dan pelanggaran komitmen yang dilakukan pihak Rumah Sakit (RS) Bunda Thamrin selaku provider Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sehingga, pihak BPJS melakukan tindakan pemutusan kontrak kerja sama sebagai provider. Ihwan meminta agar hal ini dapat berlanjut ke ranah hukum. “Kita minta Polisi proaktif mendalami kasus seperti ini. Ini tantangan buat Kapolda baru sekaligus untuk efek jera terhadap RS yang nakal,” ujar Ihwan Ritonga.

Tentu kata Ihwan, tidak cukup hanya dilakukan pemutusan kerjasama sebagai provider, namun akibat sejumlah pelanggaran komitmen, pihak RS harus diproses ke ranah hukum.

“Karena bisa saja ada indikasi tindak pidana atau kecurangan penggelembungan klaim tagihan dari biaya berobat pasien BPJS. Maka perlu didalami pihak aparat hukum,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan Medan, Faisal ketika dikonfirmasi wartawan, pihak BPJS benar telah melakukan pemutusan kerja sama terhadap Rumah Sakit Bunda Thamrin selaku provider BPJS. Pemutusan dilakukan, karena adanya kesalahan berupa pelanggaran komitmen yang disepakati sebelumnya.

“Benar sudah dilakukan pemutusan kerja sama sejak pertengahan Tahun 2020 lalu. Dan bisa dilanjutkan kerja sama kembali bila ada permohonan lagi dan bersedia untuk tidak melakukan pelanggaran,” ujar Faisal.

Ketika ditanya apakah pelanggaran itu berupa dugaan markup penggelembungan tagihan biaya berobat pasien? Faisal tidak bersedia menjelaskan secara rinci. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi nasional guna menghentikan penyebaran virus Covid-19, sebanyak 177 jaksa, pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menerima vaksin tahap pertama. Kegiatan digelar di Aula Kantor Kejari Medan, Jalan Adinegoro, Rabu (17/3).

“Vaksinasi ini dilakukan dengan sasaran seluruh pegawai Kejari Medan, petugas kebersihan, keamanan serta anggota/pengurus Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Medan. Dengan total yang telah divaksin tahap pertama sebanyak 177 orang,” ujar Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Bondan Subrata, Jumat (19/3).

Menurut Bondan seharusnya total ada 183 orang yang tercatat sebagai penerima vaksin tahap pertama. Namun, enam orang yang tertunda divaksin karena alasan medis. Dijelaskannya, tahapan pelaksanaan vaksinasi tahap pertama yaitu peserta harus melalui 4 meja.

“Meja pertama adalah pendaftaran. Pada tahapan ini, petugas akan mendata sesuai dengan biodata peserta termasuk riwayat yang dideritanya. Usai mendaftar, peserta menuju meja kedua untuk dilakukan screening kesehatan (pengecekan tekanan darah dan suhu tubuh),” jelasnya.

Kemudian, peserta akan divaksin oleh vaksinator pada meja ketiga. Selanjutnya, pada meja keempat, dilakukan pencatatan meja serta observasi pasca vaksin. Rencananya, vaksinasi tahap kedua dilaksanakan pada Rabu tanggal 31 Maret 2021.

828 Tahanan Ikuti Tes PCR

Sementara itu, sebanyak 828 orang tahanan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes Medan mengikuti tes Polymerase Chain Reaction (PCR), Jumat (19/3). Pelaksanaan PCR ini dilaksanakan di Polrestabes Medan. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Tahanan yang diberikan PCR tersebut, yakni tahanan Satreskrim 58 orang, tahanan Satresnarkoba 237 orang, tahanan Polsek Medan Area 2 orang. Kemudian, lanjutnya, tahanan Polsek Medan Timur 2 orang, tahanan Polsek Medan Helvetia 1 orang, tahanan Polsek Pancur Batu 1 orang, tahanan Titipan Jaksa 525 orang, serta tahanan Titipan Jaksa yang di opname di Rumah Sakit (RS) 3 orang.

“Totalnya ada 829 orang tahanan yang ikuti tes PCR atau pemeriksaan tersebut dan hasilnya tidak ada yang reaktif atau hasil pemeriksaan keseluruhan tahanan dinyatakan negatif,” ujar Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan.

Dijelaskannya, tes PCR bagi para tahanan ini juga dilakukan di masing-masing Polres jajaran sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Tentunya tes ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di ruang lingkup tahanan,” pungkasnya. (man/mag-1)