MEDAN, SUMUTPOS.CO – Chairul, warga Kelurahan Sidodadi, Medan Timur, mengeluhkan lambatnya pengurusan administrasi kependudukan di Kecamatan Medan Timur. Pasalnya, sudah dua tahun lebih ia mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Loket Kantor Pelayanan Kecamatan Medan Timur, tidak selesai dan terkesan bertele-tele.

“Sudah dua tahun setengah saya mengurus KTP, hanya resi yang saya dapat,” kata Chairul kepada Sumut Pos di Kantor Camat Medan Timur, Jalan HM Said, Selasa (16/2).

Menurut pria yang biasa disapa Irul itu, dirinya sudah berkali-kali datang ke kantor Camat Medan dengan harapan KTP miliknya selesai, namun harus pulang dengan rasa kecewa. “Malah sudah dua kali saya ganti resi. Pengurusan e-KTP di kantor Camat Medan Timur ini lambat dan ribet. Pegawai di kantor kecamatan beralasan, blanko sedang kosong. Saya tidak percaya, masak sudah dua tahun lebih blanko e-KTP kosong,” ujarnya kesal.

Untuk itu, dia berharap agar Pemko Medan dalam hal ini pihak Kecamatan Medan Timur untuk tidak mempersulit urusan administrasi kependudukan masyarakat. “Saya hanya berharap KTP saya selesai, tidak lagi resi yang saya pegang sebagai data diri,” katanya.

Camat Medan Timur, Odie Anggia Batubara saat akan dikonfirmasi di kantornya, pegawai di sana mengatakan kalau Odie sedang banyak tamu. Lalu saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, tidak menjawab.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemko Medan, Ridho Nasution saat dikonfirmasi membantah kalau blanko e-KTP sedang kosong. “Tidak mungkin blanko e-KTP kosong selama dua tahun. Nanti saya sampaikan ke pihak Kecamatan Medan Timur,” janji Ridho.

Sementara Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman dikonfirmasi via aplikasi WhatsApp Selasa (16/2) siang sekira pukul 14.20 WIB, tidak membalas. Namun sekira pukul 17.34 WIB, Sekda membalas dengan meneruskan pesan dari Kadisdukcapil, Zulkarnain berisi, “As Pak Sekda. Setelah dicek KTP yg dimohonkan sdh dicetak tgl 28 Pebruari 2020. Dan sdh disampaikan ke kecamatan untuk pendistribusiannya kpd pemohon”. KTP nya sdh di dpt dan disimpan di Kasi Pem Kecamatan dan sdh diminta agar sore ini lgs diantar k rmh pemohon tks,” bunyi pesan selanjutnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO-Narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya. Dampak negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

“Sekolah hancur, keluarga berantakan, isi rumah habis, anak terlantar, masa depan suram. Semua itu gara-gara narkoba,” kata Abu Aghna Siregar, Manajer Lembaga Rehabilitasi Narkotika (LRN) Khalid Bin Walid, saat bincang-bincang dengan wartawan di kantornya, Jalan Budi Luhur No 34 Kota Medan, baru-baru ini.

Menyadari hal itu, Abu Aghna mengatakan, lembaga rehabilitasi ini berikhtiar menyelamatkan kehidupan pecandu narkoba menjadi kehidupan sunnah generasi terbaik Islam. “Berdasarkan Al-quran, hadits, dan UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, kami jamaah ahlus dunnah wal jamaah berkeyakinan, hidayah adalah kewenangan Allah dan kita sebagai hamba mengemban amanah melaksanakan dakwah amar maruf nahi munkar, dengan doa dan memohon pertolongan Allah Azza Wa Jalla, Insya Allah melakukan usaha/ikhtiar dengan dasar bahwa keselamatan adalah dengan Islam,” kata Abu Aghna. 

Di sebutnya, Islam adalah sempurna sebagai sumber ilmu, metode dan program dalam memulihkan dan merubah kehidupan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba. “Bukan cuma pecandu, tapi juga keluarganya dapat merubah kehidupan dengan rutinitas yang berdasarkan Al-quran dan As-sunnah guna keselamatan dan kebahagiaan akhirat dan dunia jika bergabung dalam perkumpulan Rehabilitasi Sosial Narkotika Khalid Bin Walid,” ujarnya.

Adapun tujuan dari LRN Khalid bin Walid ini, ungkap Abu Aghna, melaksanakan program secara terpadu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Selain itu juga memberikan dukungan melakukan aktivitas konkrit pada pemerintah dan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

“Juga melakukan usaha mengubah kehidupan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika beserta keluarga dari kehidupan kecanduan dan penyalahgunaan Narkotika menjadi kehidupan dengan rutinitas kehidupan berdasarkan Al-quran dan As-sunnah dengan akhlak dan adab kehidupan sehari hari yang islami yaitu beradab, sopan santun, lemah lembut, disiplin dan berguna sesuai pengamalan dan pemahaman generasi terbaik Umat Islam guna keselamatan dan kebahagiaan akhirat dan dunia,” bebernya.

Dia juga mengungkapkan, legalitas LRN Khalid Bin Walid ini tak perlu diragukan lagi. Karena sudah terdaftar di Akte Notaris No 01 Tanggal 08 Mei 2020 Notaris Risna Rahmi Arifa SH. Kemudian Surat Rekomendasi Dinas Sosial Pemerintah Kota Medan Nomor: 460/5578 Tanggal 06 Juli 2020. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0005942.AH.01.077 Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2020. Surat Tanda Terdaftar Dinas Sosial Pemerintah Kota Medan Nomor 460/6745 Tanggal 05 Agustus 2020. Serta Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Medan Nomor: 465.3/8596 Tentang Izin Operasional Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Narkotika Khalid Bin Walid.

Bukan cuma itu, LRN Khalif Bin Walid dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial didukung oleh tenaga dan tindakan medis dengan tahapan, metode dan program yang terstruktur dengan baik. Dikatakan Abu Aghna Siregar, para pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya dengan diantar langsung maupun dijemput LRN Khalid Bin Walid, wajib mengisi formulir dan kuasa untuk dilakukan rehabilitasi sosial dan menandatangani ikrar kebaikan untuk semangat mengikuti pogram LRN Khalid Bin Walid. “Mereka harus mematuhi dan mengikuti aturan dan program yang berlaku di lingkungan LRN Khalid Bin Walid untuk kesembuhan tanpa kekambuhan dari ketergantungan NAPZA dan perbuatan dosa maksiat,” ujarnya.

Setelah itu, lanjut Abu Aghna, para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani pemeriksaan test urine untuk mengetahui pemakaian zat. Selanjutnya dilakukan dtabilisasi pemutusan dzat termasuk memutus dzat rokok. “Karena rokok adalah kemaksiatan. Kemaksiatan satu akan menyeret maksiat lainya, dan Insya Allah keteguhan akan kebaikan tidak merokok akan menjadi sebab kebaikan berhenti dari kemaksiatan narkotika,” jelasnya.

Selanjutnya proses asesmen WHO QOL dilakukan dengan tahap I, tahap II dan tahap III. Ada juga proses asesmen syar’I tahap I , tahap II dan tahap III yang dilakukan pada peserta rehabilitasi dan orangtua atau keluarga yang bertujuan untuk pemahaman masalah, pengungkapan kondisi pengetahuan, kepahaman, pelaksanaan dan ketaatan peserta rehabilitasi dalam Ilmu Agama Islam dan melaksanakan ibadah seorang Muslim yaitu, tauhid, salat, Al-quran, zikir, birrul walidain, dan adab-adab Islami.

“Kami juga menyusun rencana rehabilitasi dengan memberikan pelajaran, pemahaman, dan pengamalan ilmu Syar’i dan ibadah. Metode yang digunakan adalah metode belajar Ilmu Syar’i dengan kajian Islam ilmiah bersama para Asatidzah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan bimbingan keseharian bersama pembimbing/haaris memperbaiki iman, hati dan amalan ibadah sesuai Al-quran dan As-Sunnah,” ungkapnya lagi.

Para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika di LRN Khalid Bin Walid juga akan menjalani program rehabilitasi yang dilaksanakan dengan Metode Kajian Islam Ilmiah bersama Asatidzah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Juga mendapat bimbingan keseharian dari para Ikhwan (Haaris) yang selalu mendampingi para peserta rehabilitasi. “Kebersamaan pergaulan dengan jamaah Sunnah yang rutin mengaji kajian ilmu di berbagai tempat dan waktu di Medan, Sumatera Utara yang menjadi kawan dan lingkungan baru peserta rehabilitasi guna melupakan dan meninggalkan kawan dan lingkungan yang tidak baik,” katanya.

Setelah selesai menjalani rehabilitasi, para pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika juga akan menjalani program pasca rehabilitasi. Yakni pengambilan janji peserta rehabilitasi untuk tetap dalam jamaah sunnah dengan menguatkan silaturahim dan semangat menuntut ilmu dengan komunikasi tetap di grup WhatsApp LRN Khalid Bin Walid dan mengikuti kajian Islam ilmiah di LRN atau kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah Waljamaah yang diadakan di berbagai tempat menjadi kawan dan lingkungan baru peserta rehabilitasi guna melupakan dan meninggalkan kawan dan lingkungan yang tidak baik.

“Juga dilakukan pengambilan janji bersedia di jemput Tim Rehabilitasi Narkotika Khalid Bin Walid bila kembali ke pada kehidupan maksiat Narkotika. Tak sampai di situ, juga akan dilakukan pmeriksaan test urine secara berkala atau dianggap perlu oleh keluarga dan/atau lembaga rehabilitasi narkotika Khalid bin Walid,” bebernya lagi.

Untuk itu, Abu Aghina mengajak masyarakat yang keluarganya jadi korban kecanduan narkoba atau sempat berprilaku menyimpang akibat narkoba, untuk tidak malu-malu dan harus menguatkan tekad membawa korban penyalahgunaan narkotika tersebut ke lembaga rehabilitasi. “LRN Khalid Bin Walid mengusung jargon, Rehabilitasi Metode Islami Bergaransi. Gratis rehab lanjutan bila kambuh sesuai syarat dan ketentuan,” pungkasnya sembari menbutkan Lembaga Rehabilitasi Narkotika (LRN) Khalid Bin Walid berada di Jalan Budi Luhur No 34, Kel. Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Kota Medan, HP 081260777799. FB dan IG: Lrn Khalidbinwalid. (rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut mengenai insentif penanganan pasien Covid-19 yang tak kunjung dibayar. Sejak Maret 2020 bekerja merawat pasien Corona, para nakes hanya menerima 2 bulan insentif dengan besaran perbulan Rp7,5 juta.

Salah seorang nakes, Boala Zendrato mengungkapkan, dua bulan insentif yang telah diterima adalah upah bekerja untuk periode Maret dan April. Insentif tersebut ditransfer ke rekening pada Oktober. Adapun jumlah yang diterima tidak sampai Rp15 juta, melainkan Rp11,6 juta karena mulai bekerja terhitung 16 Maret.

“Kami sudah tanyakan kepada pihak rumah sakit terkait insentif yang belum dibayarkan, tapi selalu dibilang sabar dan sabar. Bahkan, sampai tahun 2021 belum juga dicairkan,” ungkap Boala didampingi Elfrina Pakpahan dan beberapa nakes lainnya, saat mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Jalan Sei Besitang No 3, Sei Sikambing D, Medan Petisah, Rabu (17/2) siang.

Menurut Boala, berdasarkan informasi yang didapat dari rumah sakit bahwasanya kendala insentif belum dibayarkan karena berkas pengajuan untuk pencairan dinyatakan Dinas Kesehatan Kota Medan belum lengkap. Padahal, pihak rumah sakit sudah berupaya dan menyiapkan berkasnya secara lengkap pada Desember lalu.

“Kami tidak tahu alasannya kenapa berkas yang disampaikan pihak rumah sakit dinyatakan tidak lengkap oleh Dinas Kesehatan. Padahal, berkas tersebut sama seperti berkas pengajuan pencairan insentif yang sudah dicairkan sebelumnya. Berkas tersebut di antaranya, fotokopi buku rekening tabungan, NPWP dan KTP. Jadi, berkas yang mana dinyatakan tidak lengkap,” tanya dia.

Dikatakan Boala, pascademo, pihak rumah sakit melakukan pertemuan dengan perwakilan nakes. Dari pertemuan itu, disampaikan bahwa uang insentif para nakes tidak ada disimpan mereka. Uang tersebut adanya di Dinas Kesehatan. “Walau begitu, pihak rumah sakit berjanji akan mengupayakan agar uang insentif tersebut dibayarkan sampai Desember. Namun, sayangnya tidak tahu kapan pastinya ditransfer ke rekening masing-masing nakes yang berjumlah sekitar 80 orang,” paparnya.

Nakes lainnya, Elfrina Pakpahan menuturkan, sistem kerja penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit tersebut terbagi 3 shift, yaitu pagi, sore dan malam. Artinya, para nakes bekerja selama sepekan 2 hari pagi, 2 hari sore, dan 2 hari malam serta libur 1 hari.

Dikatakan Elfrina, para nakes selalu menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19, akan tetapi kami tidak merasa dihargai. Padahal, mereka sudah memberikan tenaga dan waktu untuk merawat pasien Covid. Terlebih, meninggalkan keluarga untuk beberapa waktu agar tidak terpapar Covid-19.

“Kami mengabdi kepada negara dengan memberi perhatian penuh kepada pasien Corona. Namun, apa yang kami lakukan ternyata tidak sebanding dengan apa yang kami terima karena hanya 2 bulan insentif diberikan. Jadi, kami minta agar hargai kami dengan berperikemanusiaan dan kami tidak menyalahkan siapapun melainkan hanya ingin meminta hak kami secara diberikan yaitu uang insentif,” tutur dia.

Karena itu, Elfrina berharap pengaduan yang disampaikan ke Ombudsman Sumut bisa membantu para nakes menerima haknya masing-masing dengan segera. “Sementara ini belum ada berkas pengaduan yang diminta untuk dilengkapi. Kami sudah sampaikan persoalan insentif ini dan juga melampirkan beberapa berkas sebagai bukti pendukung laporan,” tuturnya.

Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar yang menerima langsung pengaduan para nakes menyampaikan, pihaknya segera menindaklanjutinya. Kata Abyadi, pihaknya juga akan melakukan penelusuran mengenai sumber dana insentif yang berasal dari pemerintah tersebut. “Intinya seluruh insentif para nakes harus dibayarkan. Sebab, insentif tersebut merupakan bentu penghargaan kepada mereka karena menjadi garda terdepan menangani pasien Covid-19,” ujarnya.

Abyadi menilai, persoalan insentif nakes yang terjadi ini mengasumsikan bahwa adanya tata kelola yang tidak baik. Sebab, rumah sakit lain tidak terjadi masalah. “Ada tata kelola yang tidak baik, kenapa rumah sakit lain tidak terjadi persoalan insentif belum dibayarkan? Selain itu, masalah ini diduga berpotensi terjadinya korupsi yang merugikan negara,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pimpinan Universitas Sumatera Utara (USU) masih mendalami dugaan rasisme terhadap warga Papua yang dilakukan guru besar USU, Prof Yusuf Loenard Henuk di akun twitternya. Sehingga belum ada sanksi diputuskan atau dijatuhkan kepada Prof. Yusuf.

“Sedang diproses hingga saat ini,” ungkap Kepala Kantor Humas, Protokoler dan Promosi USU, Elvi Sumanti, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (17/2).

Bila ada dugaan pelanggaran kode etik tersebut, sudah sanksi akan diberikan USU kepada Prof Yusuf.”Ya, untuk kasus pak Henuk didalami sesuai peraturan kode etik yang berlaku,” tutur Elvi.

Elvi mengatakan, pihak USU menyerahkan proses hukum kepada Polda Sumut, yang juga melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat terhadap guru besar Fakultas Pertanian USU itu.

“Dan untuk proses hukum antara Pak Henuk dan pelapor terus berjalan. Ya kan ada yang melaporkan Pak Henuk. Kalau ada yang melapor kami serahkan kasusnya ke aparat hukum saja,” tutur Elvi.

Penulusuran dugaan kode etik ini, menyikapi tuntutan Ikatan Mahasiswa Papua yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Biro Rektor USU di Jalan Dr Mansyur, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa 2 Febuari 2021.

Ada 4 tuntutan disampaikan Ikatan Mahasiswa Papua melawan rasisme, yakni pertama copot jabatan Prof Yusuf Leonard Henuk sebagai guru besar USU. Kedua, mereka meminta pihak kepolisian untuk menangkap Prof Henuk dan diproses sesuai dengan hukum.

“Ketiga hentikan rasisme terhadap orang Papua. Keempat, bila tidak direalisasi kami turun lagi, dengan jumlah besar. Kami mahasiswa Papua menuntut melawan rasisme. Karena, rasisme musuh bersama. Rasisme tidak boleh dipelihara di USU maupun di Indonesia,” kata Kordinator Aksi, Yance Emany saat gelar unjuk rasa tersebut.

Dalam cuitannya di Twitter, Yance mengatakan Prof Henuk menyampaikan rasisme dengan menyebut semua orang Papua bodoh disertai dengan gambar monyet. “Di twitter dibilang (Prof Henuk) orang-orang Papua bodoh dan monyet,” kata Yance kepada wartawan di Kampus USU.

Yance mengatakan, pihaknya menuntut keras hentikan rasisme terhadap orang Papua dan jangan lagi ada rasisme.”Kami mahasiswa untuk segera dituntaskan pelaku-pelaku rasisme untuk diproses hukum,” tegas Yance.

Prof Yusuf belakangan waktu ini, ia menjadi sorotan publik dengan cuitannya yang dinilai kontroversi di akun twitternya. Sebelumnya, ia menyerang Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan menyebut ‘Bapak Mangkrak Indonesia’ dan menyerang putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut AHY bodoh sekali di twiter.

Prof Yusuf pun dilaporkan kader Demokrat Kota Medan, ke Mako Polda Sumut, Rabu 13 Januari 2021. Dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan nomor : STTLP/75/I/2021/SUMUT/SPKT ‘I’.

Tidak sampai di situ saja, Prof. Yusuf kembali menyerang yang dinilai rasisme terhadap aktivis HAM, Natalius Pigai. Dengan menyandingkan Pigai dengan foto monyet. Lagi-lagi, Guru besar itu dilaporkan oleh KNPI Kabupaten Deli Serdang ke Polresta Deli Serdang, Jumat 29 Januari 2021.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan mega korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Merespons hal tersebut, elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal.

Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 18 Februari 2021, dengan tujuan aksi Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Jalan Patimura Medan.

“Peserta aksi sekitar 50 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), di mulai dari pukul 10.00 WIB hingga selesai,” kata Katua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (17/2).

Dalam aksi tersebut, lanjut Willy, ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Pertama, mengawal terus proses penyidikan oleh Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Rp20 triliiun di BPJS Ketenagakerjaan.

“Tuntutan yang akan dilakukan adalah meminta Kejaksaan Agung terus memeriksa kasus indikasi dugaan korupsi senilai Rp20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan, akibat salah kelolaan dana investasi saham dan reksadana ke tingkat Pengadilan Negeri Tipikor,” tegas Willy.

Kemudian, lanjutnya, tuntutan kedua, FSPMI meminta Kejagung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI memanggil jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi, untuk dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut.

Ketiga, kata Willy, meminta mengembalikan uang buruh dan selamatkan uang buruh yang menjadi tabungan sebagai harapan massa depan buruh dan keluarganya. “Aksi ini juga sudah dilakukan FSPMI secara Nasional sejak hari ini hingga besok, 18 Februari 2021,” ujarnya.

Secara bersamaan, kata dia, pada 18 Februari, juga akan dilakukan aksi serentak di seluruh provinsi di kanwil-kanwil BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan di daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa Barat (Jabar), Banten, Serang, Jawa Timur (Jatim), Semarang, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Makassar.

Selain itu, juga Kanwil BPJS Ketenagakerjaan di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Aceh, dan Batam-Kepulauan Riau (Kepri). “Sepuluh provinsi akan didatangi aksi buruh, aksi dipusatkan di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) di Jakarta,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama melaksanakan Operasi Antik 2021, Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan meringkus 74 pengedar dan pecandu Narkoba dari 54 kasus penyalahgunaan Narkoba. Polisi menyita barang bukti 1.185 gram Narkotika jenis sabu-sabu.

Barang bukti terbesar disita dari pelaku berinisial Sup alias Baduk alias Dayu yakni 120,72 gram sabu-sabu. Kaki kirinya terpaksa ditembak petugas, karena saat dilakukan penangkapan mencoba kabur dengan melakukan perlawanan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP MR Dayan menyebutkan, pihaknya tetap komit dalam pemberantasan Narkoba dan menindaklanjuti berkas-berkas kasus Narkoba hingga ke meja hijau pengadilan.

“Polri tetap komit memberantas Narkoba sehingga melimpahkan berkas-berkas kasus Narkoba ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan,” tegas AKBP Dayan didampingi Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Juriadi SH, Rabu (17/2).

Dijelaskan Kapolres, tersangka Sup alias Baduk alias Dayu merupakan bandar Narkoba yang sudah lama masuk dalam target operasi (TO).

“Tersangka Sup alias Baduk alias Dayu ditangkap saat mengendarai sepedamotor di Jalan Marelan Raya dan diduga hendak mengantarkan sabu-sabu kepada pelanggannya. Petugas menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 120,74 gram,” jelas Dayan. (fac/ila)