BERIKAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar Covid-19, Umar Zunaidi Hasibuan langsung memperpanjang Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Tebingtinggi. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 hingga tanggal 22 Februari 2021.
BERIKAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.Sopian/sumut pos.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Rabu (17/2) di Balai Kota Tebingtinggi. Umar Zunaidi menegaskan, pembatasan kegiatan terhadap masyarakat yang berkumpul di restauran, usaha karaoke dan kegiatan lainnya hingga pukul 21.00 WIB. “Kegiatan hajatan di masyarakat diimbau hanya sampai pukul 18.00 WIB, dan harus mengikuti protokol kesehatan, menyiapkan masker, sarana cuci tangan lengkap dengan sabunnya, menjaga jarak dan tidak berkerumun, termasuk rumah ibadah dan takziah orang kemalangan,”pinta Umar.
Di tempat yang sama, Kadis Kesehatan Kota Tebingtinggi selaku Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, dr Nanang Fitra Aulia melaporkan bahwa data terakhir sampai hari ini, kasus terkonfirmasi positif berjumlah 43 orang, meninggal dunia 16 orang dan sembuh 300 orang. Sampai saat ini masih terjadi peningkatan kasus positif di Kota Tebingtinggi.
“Lockdown belum ada diterapkan, namun PPKM harus tetap diterapkan. Kita baru selesai rapat dengan Forkompimda yang ada untuk penanganan satuan tugas, tentang pelaksanaan PPKM yang diterapkan sampai tanggal 22 Pebruari 2021,” kata Nanang. (ian/han)
HADIRI: Sekretaris Daerah, Para Asisten beserta OPD dari seluruh Dinas Kabupaten Asahan, serta Ka. Kantor Perwakilan BI Penyertaan Modal Sementara.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan membuka secara resmi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Rencana Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPPDD) Kabupaten Asahan, di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (16/2).
HADIRI: Sekretaris Daerah, Para Asisten beserta OPD dari seluruh Dinas Kabupaten Asahan, serta Ka. Kantor Perwakilan BI Penyertaan Modal Sementara.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan Surya menyampaikan agar senantiasa berupaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, salah satunya dengan terus melakukan opersi pasar setiap hari secara rutin.
Surya menyebutkan, untuk terus mengacu pada 4 Pilar Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Asahan, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Ekspektasi guna menjaga Inflasi Daerah.
Dipaparkannya, perubahan kondisi perekonomian Kabupaten Asahan di tengah pendemi Covid-19 dalam berbagai sektor seperti transportasi lokal yang mengalami penurunan, karena kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Akan tetapi perekonomian di Asahan masih tetap baik dan tidak mengalami penurunan yang siknifikan, hal ini dapat disimpulkan dari daya beli masyarakat masih tetap tinggi.
Surya menambahkan, dukungan atas Rencana Pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah dalam rangka mendorong akselerasi mengenai elektronifikasi pemerintah daerah Asahan, mengingat pelaksanaan program elektronifikasi pemerintahan dapat mendorong birokrasi yang efisien seperti proses pelayanan perizinan dan pembayaran pajak yang telah menggunakan sistem elektronifikasi, serta mengurangi biaya pelayanan.(mag-9)
PANEN PERDANA: Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Milaya bersama segenap pengurus dan Gapoktan Taruna Tani Sumut melakukan panen perdana bawang. merah di Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Selasa (16/2).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Gapoktan Taruna Tani melakukan panen perdana bawang merah dataran rendah yang merupakan demplot percontohan pertanian di Desa Paya Rengas, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Selasa (16/2).
PANEN PERDANA: Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Milaya bersama segenap pengurus dan Gapoktan Taruna Tani Sumut melakukan panen perdana bawang. merah di Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Selasa (16/2).
Ketua Karang Taruna Sumut, Dedi Dermawan Milaya didampingi pengurus mengatakan, program panen perdana bawang merah ini dilaksanakan agar bisa memberikan edukasi, motivasi juga inovasi di bidang pertanian dengan pola baru kepada pemuda desa.
“Selain itu melalui kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan petani milenial serta mengembangkan potensi sumber daya alam di desa dengan SDM unggul dan mempunyai semangat kreatif, inovatif dan mempunyai jiwa berwirausaha menggali potensi desa,” katanya.
Pihaknya berharap, dengan panen perdana semoga bawang merah berhasil mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Penanaman bawang merah ke depan harus terus dikembangkan baik untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan kalau bisa ekspor,” kata pria yang juga ketua AMPG Sumut itu.
Di sisi lain pihaknya mengapresiasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut atas bantuan bibit bawang dan pupuk dalam program stimulus percepatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang merupakan program Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah. (rel/prn)
BERLUBANG: Perlintasan kereta api Pajak Kebunlada Binjai banyak dipenuhi lubang, yang dikuatirkan akan menimbulkan kecelakaan bagi pengendara.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah lubang tepat di perlintasan rel Kereta Api, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, ancam keselamatan pengendara yang melintas. Buktinya, seorang wanita berinisial DA (41) warga Kelurahan Mencirim, Binjai Timur adalah satu di antara korban yang mengalami kecelakaan di jalan rusak tersebut, Selasa (16/2) malam.
BERLUBANG: Perlintasan kereta api Pajak Kebunlada Binjai banyak dipenuhi lubang, yang dikuatirkan akan menimbulkan kecelakaan bagi pengendara.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
Ceritanya, korban saat itu hendak pulang menuju rumah dari Kelurahan Kebunlada, Binjai Utara sekitar pukul 11.00 WIB. Sesampai di jalan penuh lubang ini, korban yang tengah bersama seorang anak berusia 3 tahun, tergelincir sesaat mau melintas besi rel milik PT Kereta Api Indonesia. Akibatnya, korban terjatuh. Beruntung, anak yang berinisial BA (3) tidak mengalami luka.
Hanya saja, DA harus mengalami nasib buruk. Ketika korban jatuh, tangan sebelah kirinya diduga dilindas truk.
Akibatnya, tangan kiri korban patah. Celakanya lagi, DA menjadi korban tabrak lari yang diduga dilakukan oleh sopir truk.
Meski demikian, warga sekitar yang melihat kejadian nahas ini, membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sylvani, tak jauh dari TKP. “Namun, tenaga kesehatan rumah sakit swasta milik salah satu pejabat di Pemko Binjai, merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham Binjai agar dapat dioperasi dengan dokter spesialis ortopedi. Kabar duka ini juga beredar di media sosial Facebook pada grup Binjai Kota Tetap Jaya.
Komentar pada postingan akun atas nama Santuy, berisi kalimat agar pengendara hati-hati saat melintas di TKP. Bahkan, komentar netizen juga menuliskan, kalau lokasi tersebut sering ancam keselamatan pengendara.
“Kemarin saya pun mau terjatuh. Posisi bawa anak saya dua, di belakang mobil ramai,” tulis akun atas nama Luthfi.
“Sudah banyak makan korban. Bahkan nyawa hampir melayang. Berhati-hatilah dan waspadalah,” tulis akun atas nama Aryana Perabot.
Sementara, keluarga korban sudah membuat laporan polisi atas peristiwa yang dialami mereka. Begitu menerima laporan, Unit Kecelakaan Satuan Lalulintas Polres Binjai turun ke TKP.
Menanggapi hal ini, Plt Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Ridho Indah Purnama menjelaskan, kalau perbaikan lubang jalan yang ancam keselamatan warga merupakan tanggung jawab dari PT KAI. Pun demikian, kata Ridho, Dinas PUPR akan memberi perhatian terhadap lubang tersebut. (ted)
UNJUKRASA: Massa Pospera saat berunjukrasa di depan Mapolres Karo, Rabu (17/2).
KARO, SUMUTPOS.CO – Merasa surat permohonannya beberapa waktu lalu tidak ditanggapi, puluhan massa DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Karo menggeruduk Polres Karo. Demo yang yang tetap mematuhi protokol kesehatan ini berlangsung tertib, Rabu (17/2).
UNJUKRASA: Massa Pospera saat berunjukrasa di depan Mapolres Karo, Rabu (17/2).
Massa Pospera tiba di depan pintu masuk Mapolres Karo, Jalan Veteran Kabanjahe sekira pukul 10.35 WIB. Merek tidak bisa langsung memasuki halaman Mapolres karena pintu masuk sudah dipagar betis puluhan personel.
Pendemo secara bergantian menyampaikan orasi. Arus lalu lintas juga sempat macet total akibat massa dan kenderaannya berada di tengah jalan. Wakil Sekretari DPC Pospera Kabupaten Karo, Yoki Pranata Sinulingga dalam orasinya menuding penyidik Polres Tanah Karo tidak profesional menangani pengaduan almarhum Milala Sembiring Meliala, tertanggal 21 Maret 2019 lalu.
“Berdasarkan saran dari penyidik Polres Tanah Karo dari hasil penyelidikan yang dituangkan dalam SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ) kemudian ditingkatkan menjadi laporan polisi sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/829/XI/2020/SU/RES.T.Karo tanggal 11 Nopember 2020 atas nama pelapor Milala Sembiring Meliala,” teriak Yoki lewat pengeras suara yang kemudian disambut massa dengan pekik merdekaa.
Yang lebih mirisnya terhadap penegakan hukum di Tanah Karo ,teriak Yoki lagi, perkara ini dapat ditingkatkan ke Laporan Polisi setelah 15 bulan surat pengaduan yang dilayangkan. Juga kami menilai hanya bahwa alasan tidak dapat meneruskan pengaduan alm.Milala Sembiring Meliala hanya karena tidak dapat menyerahkan akta minute yang asli adalah bentuk ketidak profesionalan penyidik Polres Tanah Karo.
“Pelapor sampai harus menyampaikan surat perlindungan hukum ke Kapolda Sumatera Utara tertanggal 3 Juli 2020. Ada apa ini? Apa harus ada penekanan dari atasan baru kasus itu ditindak lanjuti,” teriaknya dengan suara lantang.
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Utara juga telah menerbitkan putusan nomor : 04/MPWN.Provinsi Sumatera Utara/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 dengan amar putusan menyatakan notaris JT,SH bersalah. “Ini menurut pandangan hukum Pospera sudah merupakan salah satu alat bukti yang cukup kuat. Sesungguhnya tidak ada lagi alasan perkara ini tidak ditetapkan tersangka,” terang Yoki.
Berdasarkan kesepakan massa dengan pihak polres maka perwakilan massa diterima sebanyak 6 orang. Perwakilan Pospera diterima di ruang Kepala Bagian Operasional Reskrim sekira pukul 11.10 WIB. Mereka diterima Wakapolres Karo, Kompol A. Siahaan didampingi Kabagops Reskrim, Iptu S.R Sihaloho dan Kanit Resum,Ipda Togu Siahaan. “ Untuk penanganan kasus itu pihak Polres Tanah Karo tetap menindak lanjutinya. Sebelum ada surat Pospera pun Polres Karo sudah mengirimkan surat ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan gelar perkara sehingga bisa kita tindak lanjuti,” ujar Siahaan dihalaman Mapolres Karo dihadapan massa Pospera.
Ketua DPC Pospera Kabupaten Karo,Julianus P. Sembiring kepada sejumlah wartawan di sekretariat Perumahan Graha Mandala, Kabanjahe mengaku sangat tidak puas dengan apa yang disampaikan Polres Tanah Karo. (deo)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelantikan gelombang 1 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara, rencananya digelar serentak secara virtual pada 26 Februari mendatang. Namun dari 14 daerah yang masa jabatan bupati/wali kota-nya berakhir pada 17 Februari 2021, ada tujuh daerah yang mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kada di Mahkamah Konstitusi. Sementara tujuh lainnya tidak ada gugatan.
UNTUK ITU, Pemprov Sumut meminta pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum untuk mengejar kelengkapan administrasi putusan MK, pascasidang gugatan permohonan hasil pemilihan.
“Untuk yang dapat putusan sela atau ditolak PHP-nya, segera laksanakan pleno. DPRD segera banmus untuk pemberhentian kepala daerah defenitif, agar bupati dan wali kota terpilih dapat segera dilantik,” kata Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga menjawab Sumut Pos, Rabu (17/2).
Pihaknya menyebutkan telah menerima surat dari Kemendagri Nomor 131/966/OTDA pada 15 Februari 2021, ihwal pelantikan bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota melalui media telekonference. Isinya, meminta Gubernur mempersiapkan proses pelantikan kepala daerah terpilih yang rencana digelar pada 26 Februari ini.
“Tapi kita juga melihat kesiapan dan kelengkapan daerah baik yang bersengketa maupun tidak bersengketa dalam Pilkada Serentak 2020,” ujarnya.
Diketahui, ada 14 daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) bupati/wali kota berakhir pada 17 Februari 2021. Terdiri dari tujuh daerah bersengketa di MK dan tujuh lainnya tidak ada gugatan.
Adapun daerah yang klir dari perselisihan di MK yakni Binjai, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan, Toba, dan Pakpak Bharat,.
Sedangkan yang bersengketa antara lain Medan, Asahan, Tanjungbalai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Selatan, dan Samosir. Namun MK telah menggugurkan gugatan dari Medan, dan menolak gugatan dari Asahan, Madina, dan Karo.
Karo sendiri tidak ikut dilantik pada gelombang pertama meski gugatan PHP ditolak MK, karena masa jabatan Bupati Karo Terkelin Brahmana, baru akan berakhir April 2021 mendatang. Demikian juga masa jabatan bupati Madina baru akan berakhir 30 Juni 2021. Sementara Medan dan Asahan, yang gugatan PHP-nya sudah gugur di MK, berpeluang ikut dilantik pada 26 Februari mendantang, jika KPU-nya bisa mengejar kelengkapan administrasi putusan MK.
Artinya, dari 9 kepala daerah yang berpeluang dilantik pada 26 Februari mendatang, yakni 7 daerah lain yang klir gugatan di MK plus Medan dan Asahan.
Kata Rasyid, dari tujuh daerah yang tidak bersengketa, pihaknya telah mengirimkan surat ke Kemendagri ihwal penetapan jadwal pelantikan berikut SK-nya.
Kemudian khusus daerah yang bersengketa, baru di 17 Februari ini diketahui daerah mana yang berlanjut PHP-nya dan juga putusan sela.
“Informasinya ada lima yang berlanjut proses persidangan di MK. Bagi daerah yang sudah klir PHP di MK, kami tengah menyiapkan usulan ke Kemendagri untuk meminta jadwal pelantikan. Kami pun sudah mengirimkan surat agar segera diselenggarakan oleh KPU pleno penetapannya dan DPRD segera rapat banmus menentukan tanggal paripurna pemberhentian kepala daerah defenitifnya. Ini yang kami minta agar mereka segera mengejar proses administrasinya yang mesti dilalui,” paparnya.
Dengan demikian, kepala daerah terpilih itu dapat segera dilantik oleh Gubsu Edy Rahmayadi sesuai yang direncanakan pada 26 Februari nanti. “Ya itu gelombang I direncanakan sesuai arahan Mendagri. Syaratnya, kalau tidak ada kendala dan turun SK pula dari Kemendagri. Kami harap daerah berkerjasama untuk itu. KPU juga kerjasama dengan kabupaten dan kota. Karena memang harus segera kepala daerah ini dilantik. Terutama yang sudah AMJ tanggal 17 Februari 2021. Dan proses pengusulannya juga bisa cepat dikirim ke Kemendagri,” terangnya.
Untuk pelaksana harian bupati dan wali kota yang diamanahkan kepada 13 sekda di masing-masing daerah, diakuinya telah berjalan dan tidak ada terjadi kekosongan roda pemerintahan.
“Informasinya hari ini (Rabu, Red) sudah ada serah terima dengan kepala daerah yang habis periodenisasinya. Sebab malam harinya kami telah kirimkan radiogram surat pengangkatan mereka sebagai Plh bupati/wali kota,” pungkasnya. (prn)
RESMIKAN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, meresmikan pembangunan PLTGU di Desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Rabu (17/2). PLTGU berkapasitas 1.600 Megawatt (2 x 800 Megawatt) diutamakan untuk menyuplai energi listrik industri di kawasan Batubara dan sekitarnya, termasuk KEK Sei Mangkei di Simalungun. Dinas Kominfo Provinsi Sumut/Veri Ardian.
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Kabupaten Batubara dimulai, Rabu (17/2). Pembangunan ditandai dengan penekanan tombol sirene dan pembukaan selubung maket bangunan PLTGU oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, pada acara groundbreaking di Desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara.
RESMIKAN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, meresmikan pembangunan PLTGU di Desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Rabu (17/2). PLTGU berkapasitas 1.600 Megawatt (2 x 800 Megawatt) diutamakan untuk menyuplai energi listrik industri di kawasan Batubara dan sekitarnya, termasuk KEK Sei Mangkei di Simalungun. Dinas Kominfo Provinsi Sumut/Veri Ardian.
PLTGU berkapasitas 1.600 Megawatt (2 x 800 Megawatt) ini diutamakan untuk menyuplai energi listrik industri di kawasan Batubara dan sekitarnya, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Dengan pembangunan pembangkit listrik tersebut, perkembangan industri di daerah ini diharapkan semakin meningkat.
“Diutamakan untuk industri di Sumut, karena energi sangat krusial bagi industri. Ada dua pembangkit yang dibangun saat ini, masing-masing pembangkit memiliki kapasitas 800 MW,” kata Edy Rahmayadi dalam sambutannya.
Ini merupakan tahap pertama pembangunan PLTGU di Desa Perupuk. Selanjutnya ada dua tahap pembangunan lagi masing-masing dengan kapasitas 2x 800 MW. Untuk tahap pertama, Hanlim Energy Power selaku pelaksana proyek menargetkan akan selesai dalam waktu 3 tahun.
“Batubara ini merupakan kawasan dengan potensi luar biasa terutama industri, dan setelah kita hitung butuh listrik 5.000 MW. Hanlim bisa menyediakan total 4.800 MW, ini untuk menyokong kebutuhan energi industri di Batubara,” tambah Edy Rahmayadi yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.
Dengan tersedianya energi yang cukup, menurut Edy, ada lebih 400 investor yang tertarik berinvestasi di Batubara. Karena itu, dia ingin dukungan dari seluruh masyarakat dan stakeholder untuk menyukseskan proyek ini.
“Listrik adalah kebutuhan utama industri-industri besar. Setelah, dimulainya pembangunan ini investor semakin banyak yang ingin berinvestasi di Batubara, ada dari Amerika, Eropa, Cina dan lainnya, ada lebih 400 investor. Jadi, saya harap dukungan semuanya, masyarakat dan stakeholder,” pungkas Edy.
Menurut keterangan Direktur PT Hanlim Energy Power Albert Kim, energi ibarat makan bagi industri. Bila tidak tersedia, maka industri akan sakit. “Energi ibarat makan, kita butuh tiga kali makan sehari, kalau tidak maka akan sakit. Karena itu, masalah energi harus cepat kita selesaikan agar Batubara dan Sumut cepat berkembang,” katanya.
Pembangunan PLTGU ini menggunakan lahan seluas 200Ha dan Desa Perupuk dinilai sebagai tempat yang paling cocok. Untuk pembangunan tahap pertama PT Hanlim Energy Power akan menggunakan lahan seluas 40 hektare, dengan nilai investasi sebesar US$ 5 miliar.
“Tahap awal itu butuh 40 hektare dan targetnya selesai dalam waktu 36 bulan. Bukan hanya pembangkit, ada juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU) untuk melengkapi proyek PLTGU ini. Jadi, selain energi, dari PLTGU ini juga bisa memasok gas untuk industri,” katanya.
Bupati Batubara Zahir meminta masyarakatnya untuk menjaga keberlangsungan proyek ini. Dia meminta agar masyarakat menciptakan suasana kondusif karena ini untuk kebaikan Batubara dan juga Sumut.
Selain meresmikan pembangunan PLTGU, pada kesempatan ini Gubernur juga meresmikan pembangunan Masjid ar-Rahman yang dibangun di kawasan PLTGU. “Ini harus kita jaga, jangan pula orang mau berinvestasi kita malah ribut. Bayangkan, berapa banyak anak-anak kita yang akan bekerja di sana, seberapa besar pembangunan di daerah kita ini. Bila kondusif, investasi akan semakin banyak ke daerah kita,” kata Zahir.
Turut hadir pada acara ini Kepala Perwakilan BI Sumut Soekowardjo, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumbagut Yusuf Ansori, Sekdaprov Sumut R Sabrina, dan Bupati Simalungun JR Saragih. Selain itu, hadir Direktur PT Deli Graha dan Direktur Maxis Industrial yang merupakan mitra Hanlim pada proyek ini, sedangkan CEO Hanlim Energy Power sendiri hadir secara virtual. (rel/prn)
PELEPASAN: Plh Wali Kota Binjai, M Mahfullah Daulay foto bersama dengan Idaham dan istri, saat pelepasan purna tugas sebagai wali kota, Rabu (17/2).
tedi/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Istri H Muhammad Idaham, Hj Lisa Andriani Lubis tak dapat menahan rasa harunya, saat sang suami mengakhiri masa jabatannya atau purna tugas, Rabu (17/2). Sontak, suasana penuh haru terpancar menghiasi rumah dinas wali kota di Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota.
PELEPASAN: Plh Wali Kota Binjai, M Mahfullah Daulay foto bersama dengan Idaham dan istri, saat pelepasan purna tugas sebagai wali kota, Rabu (17/2).
tedi/sumut pos.
Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Idaham juga tampak terharu dengan acara pelepasan purna tugas tersebut. “Jabatan adalah amanah. Saya bersyukur bahwasanya saya dapat memimpin memegang amanah sebagai kepala daerah selama 10 tahun,” kata Idaham yang juga pensiunan ASN.
Bagi dia, waktu selalu berganti. Tidak ada yang abadi. Dan yang abadi adalah sebuah perubahan. Dia juga bersyukur karena selama menjabat sebagai orang nomor satu di Pemerintah Kota Binjai, warga memberi dukungan yang bahu membahu atau gotong royong dalam suka maupun duka.
“Saya atas nama pribadi dan keluarga berterima kasih untuk semua masyarakat Kota Binjai yang telah berkontribusi dengan baik selama saya menjabat. Saya sangat bersyukur memegang amanah ini dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik yang siap bahu membahu pada saat bencana, yang mau bekerja sama dalam suka maupun duka dan yang selalu ada pada saat perayaan umat beragama,” kata Idaham.
Selama memimpin roda pemerintahan, belum ada seorang pimpinan OPD yang tersandung perkara. Bagi dia, ini merupakan tanggung jawabnya menjadi seorang pemimpin yang memperjuangkan hal baik dan mengingatkan yang buruk.
“Tolong sampaikan salam saya kepada wali kota dan wakil wali kota yang akan dilantik. Saya titip kota ini, lanjutkan yang baik demi kota ini. Jadilah seorang birokrat yang baik, yang berani untuk yang benar. Yang pasti kota ini butuh orang-orang cerdas. Izin titip kota ini Pak Ketua DPRD,” kata dia.
“Jadilah seorang birokrat tulen yang berani katakan benar, salah katakan salah. Kehidupan bagian dari sebuah perjuangan. Yakinlah kita, apapun yang kita buat baik, Allah selalu melindungi,” ujar dia.
Pemimpin Objektif
Sekretaris Daerah Kota Binjai, M Mahfullah Daulay akan menjadi Pelaksana Harian Wali Kota. Sebagai bawahan, mantan Kadis Perkim Kota Binjai ini mengaku memperoleh banyak pelajaran dan pengalaman selama 19 tahun ikut kepemimpinan Idaham dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan.
“Kami bangga selama dipimpin bapak wali kota dan wakil wali kota. 10 tahun kami rasakan, sosok beliau yang objektif. Tanpa tendensi dan penunjukan birokrat berdasarkan kemampuan,” kata Sekda.
Dalam menentukan kebijakan dan kewenangan, ujar dia, adalah sosok yang tak dapat diintervensi. Karenanya, ini menjadi kenangan bersama.
Bahkan, sambung dia, Kota Binjai terus berkembang hingga melahirkan konsep kota pintar dari 2016-2021 atas kepemimpinan Idaham-Timbas. “Atas jasa beliau, kota ini terus berkembang trend konsep smart city yang cukup dikenal. Baik itu tingkat Sumut maupun nasional,” katanya.
Sekda menambahkan, kepemimpinan Idaham-Timbas adalah satu paket yang komplit karena terus bersinergi dengan Forkopimda dalam menjalankan roda pemerintahan di Binjai. “Dan tentunya yang paling terakhir adalah, kami atas nama mewakili jajaran pimpinan OPD dan Forkopimda, selalu mendoakan kepada bapak wali kota dan wakil wali kota agar selalu diberi kesuksesan serta keselamatan. Sehingga pada waktu esok ke depannya, dapat bertemu dengan suasana yang beraktivitas dengan baik,” kata dia.
“Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu wali kota jikalau dalam menjalankan tugas melakukan kesalahan. Kemarahan yang disampaikan kepada kami ternyata berbuah baik bahwasanya, salah itu menjadi hal yang tidak dapat dilakukan kembali,” pungkasnya. (ted)
PEMBANGUNAN: Gading Siallagan, tokoh masyarakat adat Huta Siallagan diabadikan wartawan dengan latar belakang pembangunan rumah adat sebagai homestay di desa tersebut, Rabu (17/2). Ia optimis, desa tersebut akan menjadi salah satu destinasi wisata bertaraf internasional atas dukungan penuh pemerintah pusat dan pemda setempat.
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Sejak ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah pusat, perlahan kondisi sejumlah desa di kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat.
PEMBANGUNAN: Gading Siallagan, tokoh masyarakat adat Huta Siallagan diabadikan wartawan dengan latar belakang pembangunan rumah adat sebagai homestay di desa tersebut, Rabu (17/2). Ia optimis, desa tersebut akan menjadi salah satu destinasi wisata bertaraf internasional atas dukungan penuh pemerintah pusat dan pemda setempat.
Salah satunya seperti yang terlihat di Huta (Desa) Siallagan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir di mana sarana dan prasarananya tampak sedang diperbaiki dan ditingkatkan kuantitas serta kualitasnya menuju objek wisata berkelas internasional.
Informasi dihimpun Sumut Pos di lokasi, Rabu (17/2), proyek yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut mencakup dua desa yakni penataan Huta Siallagan dan Huta Raja. Adapun biayanya yang bersumber dari APBN 2021, senilai Rp52 miliar.
“Saat ini progres pembangunannya sudah 20 persen lebih. Mulai dikerjakan tim Kementerian PUPR sejak Januari 2021. Ditarget selesai kata Pak Luhut bulan Juli 2021,” kata Gading Siallagan, tokoh masyarakat adat Huta Siallagan menjawab wartawan.
Penataan di Huta Siallagan misalnya, ungkap dia, menelan biaya hingga Rp37 miliar. Antara lain yang dibangun ataupun direvitalisasi, yakni rumah masyarakat setempat untuk nantinya menjadi homestay bagi para wisatawan. Kemudian pembangunan sopo angin, sopo utama, rumah toko lingkar Tuk-Tuk, dan penggantian atap rumah adat Batak.
“Banyak titik yang sebenarnya dibangun di sini. Selain yang saya sebut tadi, pemasangan batu alam untuk semua lantai di kawasan yang dibangun. Jadi diganti semua yang bentuk coran (semen) itu dengan batu alam,” katanya.
Tak hanya itu, di sana nanti Gading pun telah siapkan konsep pembangunan patung Sigale-Gale raksasa yang akan menari secara otomatis setiap satu jam sekali.
Menko Maritim dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan pun, ungkap dia, langsung merespon positif rencana tersebut.
“Panjangnya 15 meter. Saya gunakan teknologi pesawat terbang untuk membuat itu. Pak Luhut juga sudah setujui dan meminta saya kirim drafnya untuk dicarikan dana CSR membangun patung Sigale-Gale raksasa tersebut. Mudah-mudahan Juli 2021 kalian datang lagi ke mari, sudah ada patungnya,” kata penerus keluarga Raja Siallagan penuh optimis.
Menurutnya, patung Sigale-Gale merupakan ikon pemanggil wisatawan untuk datang ke Danau Toba terkhusus Huta Siallagan. Ia optimis, desa tersebut bakal menjadi salah satu destinasi wisata bertaraf internasional melalui gelontoran anggaran untuk pembangunan yang dikucurkan pemerintah pusat saat ini.
“Percayalah jika ada patung raksasa di sini menari, bila perlu Habibie bangkit dari kuburnya. Saya yakin dengan revitalisasi home stay dan rumah adat Batak di Huta Siallagan ini, akan semakin membuat desa wisata di sini semakin maju,” ujarnya.
Adapun luas areal pembangunan di Desa Siallagan sekitar 4000 meter persegi. Kementerian PUPR menjadi leading sector dalam peningkatan sapras pada desa tersebut. “Saya sampaikan kepada kepala desa kami, nanti tolong dibuatkan plang desa homestay di sini,” katanya.
Selain aspek kultur, daya tarik wisatawan berkunjung ke Desa Siallagan lantaran wilayah tersebut tercatat sebagai museum. Kemudian, cerita mengenai peradaban di desa itu juga memiliki daya tarik yang kuat untuk diketahui wisatawan.
“Ya, desa ini akan jadi desa museum. Penuh cerita kearifan lokal dan adat istiadat, serta akan ada tari-tarian juga. Tari-tarian Batak di desa ini secara lengkap akan kami edukasi kepada wisatawan yang berkunjung,” pungkasnya.
Kemenparekraf RI terus gencar menyosialisasikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada lima destinasi pariwisata super prioritas, termasuk Geopark Kaldera Toba (GKT) . Kegiatan dimaksud notabene tindak lanjut atas capaian GKT mendapat sertifikasi sebagai warisan budaya dari UNESCO Global Geopark (UGG) pada 2020.
Dalam kunjungan kerja pekan ini di Parapat, Kemenparekraf telah menggelar acara sosialisasi dan simulasi program Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan serta Kelestarian Lingkungan (Cleanliness, Health, Safety and Environmental sustainability/CHSE) berikut pedoman pelaksanaannya kepada para pelaku atau asosiasi pariwisata di sekitar objek wisata tersebut, serta di Sumut secara umum. Kemenparekraf ingin menunjukkan bahwa Indonesia siap menyambut wisatawan domestik dan mancanegara di masa pandemi, dengan penerapan CHSE dan prokes Covid-19 secara ketat. Terutama dalam sektor Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) berskala internasional. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua terdakwa mantan pejabat di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Medan yakni Jackson (43), selaku Business Manager Lending dan Firman Sidiek, selaku West Collection Dept Head disidang virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (16/2) sore.
Keduanya didakwa jaksa penuntut umum (JPU) Rotua Martiana, menggelapkan uang nasabah miliaran rupiah, dengan modus program talangan lelang, dihadapan Hakim Ketua Denni Lumbantobing.
JPU menguraikan, terdakwa Firman Sidiek menawarkan korban atas nama Bob Hendrawan Nasution untuk mengikuti program talangan lelang. Karena sudah mengenal terdakwa dan memiliki jabatan di Bank Sahabat Sampoerna, ia pun percaya dan bersedia mengikuti program tersebut.
“Saksi korban menyerahkan uang hingga puluhan kali baik secara tunai maupun transfer sampai dengan Agustus 2020, Mulai Rp50 juta sampai Rp150 juta dan uang itu semakin bertambah karena terdakwa meminta tambahan dengan alasan bank memerlukan lagi dana talangan dari funder,” ujarnya.
Lebih lanjut, akhirnya Bob menyerahkan kembali kepada terdakwa uang Rp550 juta dengan tiga kali penyerahan tunai. Namun setelah itu, ia tak pernah mendapatkan keuntungan dan uangnya tidak pernah kembali.
Saksi korban akhirnya mencari tahu informasi ke manajemen bank pada September 2020, dan belakangan diketahui kalau terdakwa sudah dipecat dari Bank Sahabat Sampoerna Cabang Medan.
Pihak bank juga menyatakan tidak memiliki program talang lelang tersebut. Korban penipuan kemudian melaporkan kasus tersebut ke kepolisian dengan kerugian total Rp550 juta. (man)
