MEDAN, SUMUTPOS.CO- Forum Komunikasi Konsultasi Gerejawi Sumatera Utara (FKKGSU) meminta dukungan kepada Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting terkait rencana Perayaan Paskah dan Natal Oikumene Umat Kristiani Sumut 2021. Dengan mengikuti protokol kesehatan, organisasi ini berharap kegiatan dapat berjalan lancar.
Ketua Panitia Pelaksana Perayaan Paskah 2021 FKKGSU, Penyabar Nakhe menyampaikan hal itu saat beraudiensi ke Ketua DPRD Sumut, Rabu 17 Maret 2021, bersama sejumlah pengurus. Direncanakan perayaan tersebut akan dilangsungkan secara virtual.
“Kami berharap Bapak Ketua DPRD Sumut hadir dan memberikan kata sambutan pada saat perayaan Paskah tersebut,” ujar Penyabar.
Pihaknya mengakui bahwa dalam perayaan ini, kendala anggaran Paskah adalah tidak ada tertuang di dalam APBD Sumut 2021. Untuk itu, pihaknya meminta agar DPRD Sumut membantu memasukkannya di P-APBD 2021. “Untuk Peryaan Paskah ini akan diadakan pada 24 April 2021 pukul 14.00 WIB. Jadi kegiatan kali ini ada dua, yakni berdoa bersama di Samosir dan Peryaan Paskah,” sebutnya.
Sekretaris Umum FKKGSU, Pdt Boimin Sirait menyebutkan bahwa pihaknya berencana ingin bertemu DPR RI dan Menkumham dalam rangka menyampaikan rencana tersebut.
“Kalau bisa kita tak perlu lagi pakai proposal. Tetapi anggaran itu otomatis masuk di APBD,” katanya.
Sementara Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting meminta agar FKKGSU ini bisa terlembaga dengan baik. Setelah itu, pihaknya akan mengupayakan agar anggaran untuk forum ini dapat dimasukkan ke APBD.
“Saya sarankan agar perayaan paskah ini tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Saya pribadi mendukung penuh, sekaligus kita harapkan pandemi (Covid-19) ini bisa segera berlalu,” pungkas Baskami. (adz)
SERAHKAN: Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin saat menyerahkan santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin bersama Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, terus menyibukkan diri, mendorong pembangunan Kabupaten Langkat yang sejahtera, maju, berbudaya, dan religius.
SERAHKAN: Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin saat menyerahkan santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
Seperti Rabu (17/3), Rencana dan Afandin membuka Musrenbang RKPD 2022 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat. Dilanjutkan dengan menyerahkan santunan klaim Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan kepada ahhli waris tenaga honorer di lingkup Pemkab Langkat. Sekaligus menghadiri peringatan Isra Mikraj di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat. Dan terakhir bersilaturahim dengan pengurus MUI Kabupaten Langkat di Rumah Dinas Bupati Langkat.
Pada Musrembang, Rencana mengingatkan, pada 2022 merupakan tahun ketiga bagi Pemkab Langkat, melaksanakan proses perencanaan mempergunakan RPJMD 2019-2024. Jadi penyusunan RKPD 2022 ini, diharapkan lebih cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Langkat, secara tepat dan strategis.
Selanjutnya, Rencana menyerahkan santunan klaim JKM BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris tenaga honorer. Pertama kepada ahli waris dari almarhum Ari Firdaus, pegawai honorer Satpol PP Kabupaten Langkat, yang mengalami musibah kecelakaan tenggelam di Waduk Wampu Kabupaten Langkat. Serta menyerahkan klaim sejenis kepada ahli waris 2 tenaga honorer Pemkab Langkat, masing-masing almarhum Iriadi dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat, dan almarhum Suyadi, yang merupakan perangkat Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok. Yang masing-masing ahli waris menerima Rp42 juta.
Selain itu, juga menyerahkan kepada ahli waris dari seorang nelayan, almarhum Rusli dari Sei Lepan, Kabupaten Langkat, yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta Program Bukan Penerima Upah (BPU), juga menerima manfaat yang sama dari BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, saat menghadiri peringatan Isra Mikraj, Rencana mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, menjelang memasuki Ramadan, agar bersama menguatkan doa, agar wabah Covid-19 dapat segera berakhir.
Rencana pun mengharapkan bimbingan dari Ketua MUI Kabupaten Langkat, H Zulkifli Ahmad Dian, dan alim ulama, serta para ustad ustadah di Kabupaten Langkat. Bimbingan itu dimaksudkan untuk menjalankan amanah, memimpin Kabupaten Langkat, bersama Wakil Bupati Langkat.
“Mohon doakan kami, untuk tetap amanah. Dan mohon ingatkan kami jika lupa ataupun kurang peka, terhadap situasi yang berkembang di masyarakat,” harapnya.
Dia juga berharap, para alim ulama dapat bersama menguatkan visi masyarakat religius. Yakni masyarakat yang jauh dari buruk sangka, yang lebih melihat ke dalam sebelum memberikan penilaian ataupun komentar.
Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati, Sekdakab Langkat H Indra Salahudin, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para pimpinan perangkat daerah, serta undangan lainnya. (yas/saz)
RAPAT: Kapolsek Binjai Utara, AKP Teuku Fathir (2 kiri), saat mengikuti rapat pembentukan satgas untuk pelaksanaan PPKM Mikro.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Polsek Binjai Utara menjalankan perintah Polri terkait pelaksanaan PPKM skala mikro. Kapolsek Binjai Utara, AKP Teuku Fathir, yang menjalankan pelaksanaan PPKM Mikro kepada masyarakat, bersinergi dengan unsur Pemko Binjai dan TNI.
RAPAT: Kapolsek Binjai Utara, AKP Teuku Fathir (2 kiri), saat mengikuti rapat pembentukan satgas untuk pelaksanaan PPKM Mikro.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.
“Kami berharap, masyarakat dapat mengikuti pelaksanaan PPKM Mikro di Binjai, khususnya Binjai Utara,” ungkap Fathir, Rabu (17/3). Pelaksanaan PPKM Mikro merupakan seruan dari Presiden Joko Widodo yang diteruskan ke jajaran Polri. Dalam pelaksanaannya, diharapkan berjalan baik dan lancar.
“Polsek Binjai Utara bersama TNI juga memberikan imbauan sekaligus pembagian masker, dan membubarkan kerumunan masyarakat serta operasi yustisi,” tutur Fathir lagi.
Fathir juga menjelaskan, langkah ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sebab saat ini Indonesia masih di tengah masa pandemi.
“Langkah ini kami lakukan untuk mengajak dan memunculkan kesadaran masyarakat agar tidak mengendurkan protokol kesehatan (prokes),” jelasnya.
Selain itu, sambung dia, Polsek Binjai Utara juga menggandeng tokoh agama pada pelaksanaan PPKM Mikro. Peran tokoh agama untuk menyampaikan tausyiah di tempat keramaian agar tidak kendur menerapkan prokes.
“Kami mengimbau masyarakat, agar tetap mematuhi prokes, untuk masyarakat sehat dan terhindar dari Covid-19. Pelaksanaan PPKM Mikro berlaku pada 9 Maret sampai 22 Maret 2021,” pungkas Fathir. (ted/saz)
KISARAN, SUMUTPOS.CO – Rabu (17/3), ada sebanyak 3 warga Kabupaten Asahan yang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Dari data yang dipaparkan kepada wartawan, total ada 672 warga Kabupaten Asahan yang terkonfirmasi, dengan rincian 55 orang dalam perawatan, 584 orang dinyatakan sembuh, dan 33 orang meninggal dunia.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar mengatakan, hasil tersebut berdasar data surveilans dari seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Asahan, sebagaimana dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, per 17 Maret 2021, hingga pukul 12.00 WIB.
Rahmat juga mengaku akan terus menyampaikan imbauan dari Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Asahan, yang juga Bupati Asahan H Surya, yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Asahan, agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
“Kami tak bosan-bosannya terus mengimbau warga untuk tetap mematuhi segala imbauan dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Mari bersama berharap agar angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan hilang dari Asahan,” pungkasnya. (mag-9/saz)
ARAHAN: Bupati Asahan H Surya menyampaikan arahan saat memimpin Upacara HKN.Elyas/SUMUT POS.
KISARAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya, memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (17/3).
ARAHAN: Bupati Asahan H Surya menyampaikan arahan saat memimpin Upacara HKN.Elyas/SUMUT POS.
Pada upacara yang juga diikuti Wakil Bupati Asahan, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, OPD, camat se-Kabupaten Asahan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Asahan ini, Surya menyampaikan, ASN harus mampu mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin, karena kemerdekaan yang dinikmati saat ini, merupakan pengorbanan dari para pendahulu. Para pendahulu merebut kemerdekaan ini dengan mengorbankan nyawa, darah, harta, keluarga dan tenaga.
Selain itu, Surya juga mengatakan, sebagai ASN yang diberikan amanah oleh pemerintah dan masyarakat, tentu harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Panca Prasetya KORPRI, yang selalu dibacakan setiap Upacara HKN.
Surya menjelaskan, pada Maret ini diperingati Hari Jadi ke-75 Kabupaten Asahan, karena itu dia mengimbau untuk bersama-sama membangun Kabupaten Asahan menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.
Di akhir upacara, Surya bersama Wakil Bupati Asahan dan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, memberikan plakat kepada Camat Sei Kepayang Timur Nijaruddin, yang akan memasuki masa pensiun. Selain itu, memberikan penali kasih kepada 11 PNS yang pensiun dan memberikan bantuan duka cita kepada 10 ahli waris anggota KORPI yang meninggal dunia. (mag-9/saz)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, tak mengetahui siapa-siapa saja pejabat atau ASN yang eksodus ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Berdasarkan informasi yang dirangkum, ada 2 pejabat diketahui eksodus ke Pemprov Sumut, pasca Pemilihan Kepala Daerah 2020 lalu.
Ilustrasi.
Adapun mereka, yakni Sekretaris Daerah Kota Binjai Mahfullah Daulay, yang mutasi ke Pemprov Sumut, dan sudah dilantik sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Serta Tengku Amri, yang kini sudah menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut, sebelumnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
Kepala Bidang Kepegawaian dan Mutasi BKD Kota Binjai, Hendra Januar mengaku, tak tahu soal eksodus ASN.
“Abang (wartawan) yang buat beritanya, kami tidak tahu. Malah pertanyaan kita sama,” ungkap Hendra, Rabu (17/3).
Menurut Hendra, BKD Kota Binjai belum sempat menanyakan soal eksodus tersebut ke Pemprov Sumut. Alasannya, pihaknya tengah banyak kegiatan di Kota Binjai.
“Kami belum sempat ke provinsi. Kami baca juga (berita Sumut Pos), makanya kami mau nanya ke provinsi. Secara administrasi, kami tidak ada pegang suratnya. Makanya kami mau menanyakan ke provinsi,” tuturnya.
Begitupun, dia menilai, mutasi pegawai dapat dilakukan. Sah-sah saja pejabat Pemko Binjai pindah ke Pemprov Sumut.
“Kalau mendapat izin dari kepala daerah di sini (Binjai), dan di sana (Pemprov), ya sah-sah saja. Sudah ada kesepakatan dari keduanya,” kata Hendra lagi.
Begitu juga jika jabatan yang diemban di Pemprov Sumut mengalami penurunan. Bagi Hendra, hal tersebut merupakan pilihan dan seleksi yang dilalui oleh pejabat bersangkutan.
“Selagi tidak melanggar PP 11 tentang Manajemen ASN, sah-sah saja. Itu secara norma administrasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto meminta Inspektorat Sumut mengusut oknum di BKD Setdaprov Sumut yang diduga membantu melempangkan ‘eksodus’ sejumlah ASN Pemko Binjai ke Pemprov Sumut. Hal ini guna menjaga keseimbangan antara jumlah ASN dan beban kerja di lingkungan kerja Pemprov Sumut.
“Nah, kami meminta kepada Inspektorat Sumut untuk mengusut dengan jelas dan terang benderang. Kenapa mereka minta pindah? Berarti ada indikasi yang patut dicurigai. Sehingga bisa memberikan efek jera, jika ada oknum BKD Sumut yang memuluskan perpindahan tersebut,” tegasnya.
Permintaan ini, diakui Susanto, telah disampaikan langsung pihaknya saat mengundang Inspektur Sumut, Lasro Marbun, dalam rapat dengar pendapat baru-baru ini.
“Sebenarnya saya sudah mendeteksi dan mewanti-wanti hal ini dari jauh-jauh hari. Saya sudah peringatkan Sekda, BKD, dan juga Inspektorat. Kami menduga selain Pak Mahfullah, ada beberapa ASN atau pejabat Pemko Binjai ramai-ramai pindah ke provinsi,” pungkasnya. (ted/saz)
SUMUTPOS.CO – AC Milan akan menjamu Manchester United di San Siro pada leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2020/21, Jumat (19/3) Ini adalah duel penentuan bagi kedua ‘Devil’, siapa yang berhak lolos ke perempat final.
Pada leg pertama di Old Trafford, Manchester United dan Milan bermain imbang 1-1. Red Devils lebih dulu unggul lewat gol Amad Diallo menit 50, dan Il Diavolo (The Devil) -julukan lain AC Milan- membalas secara dramatis melalui gol Simon Kjaer menit 90+2.
Runner-up sementara Premier League Inggris dan runner-up sementara Serie A Italia ini sama-sama masih berpeluang lolos ke babak berikutnya. Semua akan ditentukan di San Siro nanti.
AC Milan tercatat sukses menyingkirkan MU sebanyak 4 kali dalam 5 musim berbeda di kompetisi benua biru sebelumnya. Artinya, I Rossoneri cukup dominan saat meladeni wakil Premier League tersebut.
Apalagi, Milan diuntungkan faktor kandang, tapi performa Manchester United sedikit lebih meyakinkan. Akhir pekan kemarin, pasukan Stefano Pioli kalah 0-1 menjamu Napoli, sedangkan Manchester United menang tipis atas West Ham berkat gol bunuh diri pemain lawan.
Namun, skuad Milan lebih komplet dibandingkan leg pertama. Hakan Calhanoglu, Theo Hernandez, Ante Rebic telah kembali dari cedera. Selain itu, sang bomber veteran Zlatan Ibrahimovic juga telah kembali berlatih dan siap tampil melawan mantan klubnya meski mungkin dari bangku cadangan.
Dari kubu Manchester United, kiper utama David De Gea sudah bisa dimainkan, tapi sang manajer Ole Gunnar Solskjaer kemungkinan bakal kembali memasang Dean Henderson sejak menit awal. Hanya saja, dua pemain yang berpengalaman main di Italia, Paul Pogba dan Edinson Cavani, kondisinya masih meragukan.
Manchester United tak terkalahkan dalam 12 laga tandang terakhirnya di semua ajang. Ini harus dijadikan salah satu catatan oleh Milan. Ada kemungkinan Milan atau Manchester United tak mampu meraih kemenangan dan memastikan kelolosan di waktu normal, dan leg penentuan ini berlanjut hingga extra time, bahkan adu penalti. Siapakah yang akan berjaya di San Siro nanti? (*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah mengirimkan sejumlah nama pejabat eselon II ke Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi penjabat (Pj) bupati.
“Jadi sudah kita kirimkan ke Mendagri untuk jabatan Pj bupati di tiga daerah. Samosir, Labuhanbatu dan Labusel,” kata Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga, Rabu (17/3).
Seperti diketahui, saat ini ada tiga daerah yakni Kabupaten Samosir, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang masa jabatan kepala daerahnya telah habis sejak 17 Februari 2021.
Namun, lantaran hasil Pilkada 2020 lalu masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), maka pemerintahan di daerah-daerah tersebut kini hanya dipimpin seorang pelaksana harian (Plh) bupati yang merupakan sekretaris daerah. Pengiriman nama-nama pejabat eselon II Pemprov Sumut itu dilakukan melalui sistem online maupun dalam bentuk dokumen resmin
Saat ini, diakui Rasyid, pihaknya pun masih menunggu turunnya SK dari Kemendagri agar selanjutnya bisa melakukan pelantikan terhadap pejabat-pejabat yang namanya diajukan untuk menjadi Pj bupati. “Kami kirim secara fisik dan online. Kita tunggu dari Kemendagri. Bila turun SK, sudah bisa dilakukan pelantikan,” ucapnya.
Sebelumnya Rasyid mengatakan, alasan Pemprov Sumut mengajukan nama pejabat eselon II ke Kemendagri untuk menjabat Pj bupati, lantaran posisi Plh bupati yang ada saat ini tidak memiliki kekuatan ketika mengambil kebijakan di dalam suatu sistem pemerintahan. Sehingga, Pemprov Sumut berinisiatif mengusulkan Pj bupati bagi tiga daerah tersebut demi keberlangsungan jalananya roda pemerintahan.
“Jabatan Plh kan nggak bisa mengambil kebijakan strategis. Sementara ada hal-hal penting yang akan disahkan seperti APBD, LKPJ, dan perubahan-perubahan lainnya yang harus dilakukan seorang Pj bupati,” jelasnya. (prn)
TINJAU: Menhub Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan GeNose C19 di Stasiun Bandung, Jawa Barat.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mudik lebaran akan berlangsung sekitar dua bulan lagi. Masih seperti tahun lalu, Ramadan dan lebaran tahun ini akan berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Namun tahun ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tidak akan melarang mudik lebaran. Namun, ada syarat mudik Lebaran 2021 yang perlu diperhatikan.
TINJAU: Menhub Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan GeNose C19 di Stasiun Bandung, Jawa Barat.
Kemenhub segera mengkoordinasikan langkah antisipasi Mudik Lebaran Tahun 2021 dengan Satgas Covid-19. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran covid-19 yang masih melanda Indonesia.
Menteri Pergubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya tidak dapat membuat keputusan terkait pelarangan atau perizinan mudik tahun ini, sebab harus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. “Kemenhub tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas Covid 19, yang nanti akan memberikan arahannya,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (17/3).
Menhub mengatakan, dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada masa mudik lebaran tahun ini, akan menerapkan protokol kesehatan dan tracing secara ketat kepada masyarakat yang bepergian. Menhub menjelaskan, tengah mengkonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) covid 19 seperti GeNose, Rapid Test, atau PCR Test.
Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan.
Budi mengungkapkan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survey nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran Tahun 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun ini.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, dalam rangka persiapan menjelang masa mudik lebaran tahun 2021, meminta Kemenhub untuk melakukan sejumlah langkah yaitu mengantisipasi lonjakan penumpang dan konsistensi pengawasan protokol kesehatan, melakukan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana transportasi berupa inspeksi terhadap personil, ramp check sarana transportasi, ketersediaan peralatan keselamatan, dan SOP pelayanan dan keselamatan.
Serta, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan fasilitas alat tes covid-19 yang terjangkau dan akurat dan mendorong penggunaan GeNose di setiap simpul transportasi.
Tak Berdampak Besar ke Sektor Ekonomi
Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, izin kegiatan mudik lebaran tahun ini bisa membuat perjuangan melawan pandemi Covid-19 selama 12 bulan menjadi sia-sia. Belum lagi, tren kasus baru Covid-19 selalu meningkat usai liburan panjang.
Tengok saja, kasus positif harian tembus rekor beberapa kali pada Januari 2021 lalu, bertepatan setelah libur panjang Hari Raya Natal dan tahun baru. Misalnya, per Sabtu (16/1), kasus positif virus corona bertambah 14.224 orang dalam sehari.
Melihat hal itu, ia menilai sebaiknya pemerintah mengambil langkah ketat dalam mudik lebaran tahun ini. Terlebih, pelaksanaan vaksinasi covid-19 belum maksimal. Per 16 Maret 2021, data pemerintah mencatat total vaksinasi tahap I baru mencapai 4,46 juta orang, sedangkan vaksin tahap II sebanyak 1,71 juta orang. Angka itu masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai kekebalan komunal (herd imunity) yakni vaksinasi kepada 181 juta orang.
“Kalau kita melarang itu lebih baik, sebab ketat masih ada yang lolos artinya banyak yang lolos, apalagi dibiarkan semakin tidak terkontrol. Jadi, sia-sia upaya pemerintah daerah dan tenaga kesehatan kalau tahu-tahu kasus melonjak,” ujarnya.
Belum lagi, ia mengatakan potensi kenaikan kasus Covid-19 usai mudik tidak sebanding dengan manfaat ekonomi dari kegiatan mudik. Tauhid memprediksi perputaran uang selama kegiatan mudik lebaran tahun ini tidak signifikan. “Secara ekonomi tidak berdampak terlalu besar,” katanya.
Meski tidak menyebutkan angkanya, Tauhid meramal angka perputaran uang selama lebaran tahun ini lebih rendah dari kondisi normal. Namun, angkanya sedikit lebih tinggi dari tahun lalu.
Catatan Bank Indonesia (BI) menyebutkan, penarikan uang tunai selama lebaran 2019 lalu lebih dari Rp160 triliun. Sementara itu, pada lebaran tahun lalu uang tunai siap edar yang disiapkan bank sentral turun menjadi Rp157,96 triliun. Setidaknya, ada tiga hal yang melandasi prediksi penurunan perputaran uang dibandingkan kondisi lebaran normal. Pertama, daya beli masyarakat masih relatif rendah.
Kondisi ini tercermin dari tingkat inflasi pada Februari 2021 yang hanya sebesar 0,1 persen secara bulanan (mtm). Inflasi ini lebih rendah dibandingkan Januari 2021 sebesar 0,26 persen. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 1,38 persen (yoy). “Inflasi rendah berarti daya beli masyarakat masih tergerus,” katanya.
Kedua, ancaman covid-19 masih ada lantaran tingkat penularan belum turun drastis. Di sisi lain, pemberian vaksin belum maksimal menjangkau semua lapisan masyarakat. Kondisi tersebut berpengaruh pada pengeluaran konsumsi masyarakat selama Lebaran. Ia memperkirakan masyarakat masih cenderung menahan konsumsi selama Lebaran lantaran covid-19 belum reda.
“Dengan situasi covid-19 pasti yang dibelanjakan tidak terlalu banyak. Fenomena Desember seperti itu, jadi libur berapa hari tapi ekonomi meningkat tidak setajam yang dibayangkan, hotel dan restoran tidak terlalu ramai,” ujarnya.
Ketiga, ia memprediksi sudah banyak masyarakat pulang ke kampung halaman lebih awal lantaran kehilangan pekerjaan di kota. Masyarakat yang pulang kampung lebih awal itu diprediksi merupakan pekerja informal yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi covid-19. Kondisi ini tentunya mengurangi peredaran uang maupun konsumsi saat Lebaran 2021 ini.
“Jadi, banyak yang sudah pulang saat awal covid-19 karena di kota sudah kehilangan pekerjaan,” katanya. (jpc/cnn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses vaksinasi terhadap para tenaga pendidik di Kota Medan sudah mulai berjalan. Rabu (17/3) kemarin, proses vaksinasi untuk guru tingkat TK, SD, dan SMP yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, telah memasuki hari ketiga.
VAKSINASI: Vaksinasi Covid-19-Ilustrasi.
Kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM mengatakan, hingga kemarin, tercatat sudah ada 500 guru di Kota Medan yang divaksin. Namun untuk tahap pertama, guru yang divaksinasi adalah para kepala sekolah (Kasek).
“Kalau yang sudah divaksin, ada sekitar 500 oranglah. Itu Kasek-kasek dan petugas sekolah. Guru-guru lainnya segera menyusul,” ucap Adlan kepada Sumut Pos, Rabu (17/3).
Berdasarkan data yang ada dan yang telah diserahkan pihaknya ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, kata Adlan, ada lebih dari 19.000 guru di Kota Medan, baik ASN maupun honorer. Adlan menyebutkan, untuk tahap awal, jumlah guru yang divaksinasi hanya lebih kurang 3 persen dari total guru SD-SMP yang ada di Kota Medan Untuk tahap selanjutnya, penyuntikan vaksin bagi guru akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dijelaskan Adlan, dalam pelaksanaan vaksinasi bagi para guru, pihaknya akan melakukan vaksinasi per kecamatan. Hal ini, untuk memudahkan koordinasi dan pendataan guru. “Untuk vaksinasi para guru, nanti kita koordinasi dengan kecamatan. Karena rencananya kita mengadakannya per kecamatan. Jadi dari sekolah-sekolah di lingkup Kecamatan. Tapi nanti teknisnya ya Dinkes lah yang lebih tahu, kita serahkan ke mereka,” katanya.
Sedangkan vaksinasi bagi siswa sendiri, Adlan mengaku jika siswa berada di bawah 18 tahun belum masuk kategori penerima vaksin. “Siswa kan tidak semua masuk ke dalam kategori penerima. Apalagi yang berada di lingkup Pemerintah Kota Medan kan SD dan SMP, di bawah 18 tahun, jadi belum bisa menerima vaksin,” katanya.
Terkait target 20 sampai 40 persen guru di Kota Medan dapat divaksin sebelum pelaksanaan sekolah tatap muka yang direncanakan di bulan Juli, Adlan mengatakan pihaknya masih mengusahakan pelaksanaan vaksinasi untuk guru agar bisa dilakukan secepatnya. “Tapi kan kita lihat juga ketersediaan vaksin nya. Kalau mencukupi, ya lanjut terus. Makanya saya bilang itu semua teknismya ada di Dinkes,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, mengatakan jika proses vaksinasi untuk para guru memang harus dilakukan secepatnya. Tapi bukan semata-mata untuk mengejar agar proses belajar tatap muka di sekolah bisa dibuka kembali, melainkan agar penyebaran pandemi ini bisa benar-benar di putus.
“Untuk membuka kembali sistem belajar tatap muka di sekolah itu kan butuh kajian lagi. Sebab yang ada di sekolah kan bukan cuma yang mengajar (guru), tapi juga yang belajar (siswa) sedangkan siswa kan rata-rata tidak di vaksin, apalagi SD dan SMP,” jelas Bahrum.
Bahrum meminta, agar Dinas Pendidikan dapat mengembangkan sistem belajar daring sebelum sistem belajar tatap muka di sekolah di mulai. “Saya fikir ini dulu yang harus dibenahi. Kita memahami ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan dengan sistem belajar daring. Dalam artian sistem belajar tatap muka lebih efektif, tapi kita juga melihat ada yang masih bisa dimaksimalkan dalam sistem belajar daring ini,” pungkasnya.
Gubsu Tunggu Regulasi Vaksinasi Mandiri
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengaku menyambut baik rencana pemberian layanan vaksin mandiri dilaksanakan di Sumut. Namun begitu, saat ini Edy mengaku masih menunggu regulasinya, agar rencana itu dapat dijalankan dengan baik.
“Saya menyambut baik rencana pemberian layanan vaksin mandiri di sini. Dan kita menunggu regulasinya dari pemerintah bisa segera berjalan, agar Covid ini segera kita putus rantai penularannya,” ungkapnya saat menghadiri Lounching Rapid Antigen, Antibodi, PCR swab and public vaccine Covid-19 di Jalan Pulau Pinang, Lapangan Merdeka, Medan, Rabu (17/3).
Sementara itu, Edy yang juga selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut menegaskan, jika dirinya tidak setuju dengan layanan pemeriksaan Covid-19 menggunakan GeNoSe C19. Apalagi, bila pemeriksaan itu sampai dilakukan di dalam bandara baik kedatangan dari luar maupun bandara keberangkatan atau juga di pelabuhan .
“Karena ini akan menimbulkan klaster baru di dalam terminal keberangkatan dan kedatangan tersebut. Kalau boleh secara nasional diizinkan, itu hanya boleh dilakukan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas pemeriksaan isolasi yang memenuhi standar,” sebut dia.
Begitu juga, terkait rapid test palsu atau abal-abal, Edy mengaku dirinya sudah berulang kali menyatakan tidak akan menolerir klinik atau rumah sakit yang mengeluarkannya. Selain itu, termasuk penumpang juga dapat diberikan sanksi hukum. “Lakukanlah pemeriksaan di rumah sakit dan klinik yang terdaftar di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Di samping itu, juga harus teregister di e-Hac kementrian kesehatan RI,” tuturnya.
Sedangkan soal vaksinasi di Sumut, Edy menyebutkan, saat ini prosesnya terus berjalan. Terkait stok, di bulan Juni sampai Desember akan dilaksanakan 1 juta vaksinasi, dengan prioritas saat ini terhadap enam Kabupaten/Kota. “Kita lakukan prioritas di enam Kabupaten/Kota. Karena disitu terbesar terpapar Covid-19 di Sumut,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Konsultan Satgas penanganan Covid-19, dr Muhammad Fauzi Nasution SpBKV MSurg menuturkan, pemeriksaan GeNoSe C19 itu memang dinilai bisa menimbulkan klaster baru. Bahkan, asosiasi penerbangan dunia juga tidak merekomendasikannya. “Karena pemeriksaan dengan tiup GeNoSe itu tidak sesuai dengan standard protokol kesehatan,” ujarnya. (map/ris)
