MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tujuh korban bom aksi terorisme yang terjadi di Mapolrestabes Medan mendapat kompensasi atau bantuan dana dengan total Rp140 juta. Dana kompensasi korban tindak pidana terorisme tersebut, diserahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK) di Mapolrestabes Medan, Rabu (17/3).

Tujuh orang yang menerima kompensasi itu, antara lain Kompol Abdul Mutolip (luka tangan kanan robek), Kompol Sarponi (luka robek bokong sebelah kanan), Aiptu Deni Hamdani (luka terkena serpihan bom), Bripka Juli Chandra (luka di telinga sebelah kanan yang mengakibatkan tidak bisa mendengar), AKBP Romadhoni Sutarjo (mobil pribadi rusak), Ricard Purba yang berstatus pekerja harian lepas (luka memar di wajah dan lengan), serta Ihsan Mulyadi Siregar warga sipil (luka di pinggul sebelah kiri).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK), didampingi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, dan Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, memberikan bantuan kepada 7 korban bom aksi terorisme tersebut, di Aula Rupatama Mapolrestabes Medan, Rabu (17/3).

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, kompensasi yang diberikan sebagai bentuk perhatian negara terhadap para korban aksi terorisme di Indonesia. Bantuan ini diberikan setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Medan yang dinyatakan inkracht agar para korban bom di Mapolrestabes Medan mendapat santunan. “Dalam putusan tersebut sudah disebutkan untuk tujuh orang ini mendapatkan kompensasi yang beragam,” ujar Edwin saat diwawancarai.

Edwin menyebutkan, kompensasi yang diberikan LPSK terhadap tujuh korban terorisme itu totalnya Rp140 juta. Namun demikian, kompensasi dinilai tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami para korban. “Ini hanya sebagai wujud dari kehadiran negara,” katanya.

Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak yang turut hadir menyampaikan terima kasih kepada LPSK. Menurut Panca, LPSK sudah tidak asing lagi dalam menangani masalah korban dan saksi sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara. “Saya sebagai Kapolda Sumut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah telah peduli terhadap korban terorisme khususnya yang terjadi di Polrestabes Medan,” katanya.

Panca berpesan agar peristiwa bom di Mapolrestabes Medan tidak kembali terjadi. “Jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran yang sangat berharga dan bahan evaluasi meningkatkan sistem pengamanan agar kejadian terorisme itu tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menambahkan, dibentuknya LPSK sebagai bentuk keniscayaan negera demokratis.  Di mana, LPSK berperan dalam memberikan perlindungan saksi dan korban tindak kejahatan.”DPR RI akan terus memberikan dukungan agar anggaran bagi rekan-rekan di LPSK meningkat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melindungi korban dan saksi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, aksi bom bunuh diri terjadi di Mapolrestabes Medan Jalan HM Said No. 1, Kelurahan Durian, Medan Timur, pada Rabu pagi, 13 November 2019, sekitar pukul 08.35 WIB. Ledakan bom yang sangat kuat terjadi di dekat truk dinas, yang terparkir di depan Kantor Bagian Operasional (Bag Ops) halaman Mapolrestabes Medan.

Akibat ledakan bom tersebut, satu orang yang diduga kuat pelakunya tewas di tempat dan bahkan tubuhnya terbelah dua bagian. Tak hanya korban tewas, insiden bom itu mengakibatkan beberapa orang terluka. Para korban dan jasad terduga pelaku langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, Jalan KH Wahid Hasyim.

Selain mengakibatkan korban jiwa dan luka, peristiwa bom itu juga mengakibatkan 4 kendaraan rusak. Antara lain, mobil dinas dan mobil pribadi Kabag Ops Polrestabes Medan, serta dua unit truk dinas yang mengalami kaca pecah dan terkena serpihan ledakan. (ris/mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tuan Mangihut Mangaradja Hezekiel Manullang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan MH Manullang, diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. Pengusulan tersebut digagas oleh  Universitas Negeri Medan (Unimed).

“Saat ini sedang dalam tahap pemberkasan. Direncanakan pada April mendatang semua berkasnya akan dikirim ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional tahun 2021,” kata Ketua Koordinator Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Humaniora, LPPM Unimed, Ichwan Azhari, Rabu (17/3). 

Sebelumnya Unimed juga telah berhasil mengusulkan Gubernur Sumatera Utara pertama SM Amin menjadi pahlawan nasional pada 2020 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. 

 Lebih lanjut, sejarawan ini menegaskan betapa Tuan MH Manullang sangat pantas diangkat menjadi pahlawan nasional karena kegigihannya melawan ekspansi agraria di Tanah Batak oleh kolonial.

“Beliau adalah pejuang yang sejak tahun 1906 konsisten menentang kolonialisme di Tanah Batak, baik melalui media (pers) yang didirikannya (Sinondang Batak dan Soara Batak) maupun lewat organisasi Huria Kristen Batak (HKB) tahun 1917. Dia juga seorang tokoh pendidikan di Tanah Batak. Karena ketokohannya yang kuat menentang penjajahan. Tidak heran dari sisi perjuangannya, ada yang menyebutnya sebagai the next  Sisingamangaraja XII,” papar Ichwan. 

Disebutnya, pada 1906 saat Tuan MH Manullang berusia 19 tahun dia sudah mendirikan koran “Binsar Sinondang Batak”. Melalui koran ini dia menyebarkan benih kebangsaan, sebelum Boedi Oetomo berdiri 1908. Tuan MH Manullang juga bergaul dengan tokoh Sjarikat Islam seperti HOS Tjokroaminoto, Agus Salim dan Abdul Muis.  

Unimed sendiri, sambung dia, telah menggelar seminar nasional sebanyak dua kali secara daring untuk membahas sosok Tuan MH Manullang. Yakni 27 Februari 2021 dengan mengangkat tema Perlawanan Tuan MH Manullang Menentang Ekspansi Agraria Belanda ke Tanah Batak. 

  Pembicaranya adalah Dr Edy Ikhsan (ahli Sejarah Agraria Fakultas Hukum USU), Dimpos Manalu (akademisi dan aktivis agraria Universitas HKBP Nommensen), Wanafri Safri (Sejarawan Pers, Universitas Andalas, Padang), dan Hermawan Sulistyo (LIPI Jakarta). 

Sedangkan seminar kedua berlangsung 13 Maret 2021 dengan tema Tuan MH Manullang dari Pahlawan Kemerdekaan Menuju Pahlawan Nasional. Pembicaranya adalah tokoh pendidikan Syawal Gultom. Asvi Warman Adam (sejarawan LIPI Jakarta), Dorodjatun Kuntjoro Jakti (Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong/sejarawan ekonomi, Jakarta), Joko Irianto (Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial RI Jakarta), dan Rosmaida Sinaga (Sejarawan Unimed).

“Dari dua kali seminar itu, pembicara maupun peserta sepakat menilai ketokohan Tuan MH Manullang dalam menentang kolonialisme, sudah cukup menjadi modal beliau untuk diangkat menjadi pahlawan nasional yang pengangkatannya biasa dilakukan pemerintah setiap awal November per tahunnya,” kata Ichwan. 

Tuan MH Manullang lahir di Tarutung, 20 Desember 1887 dan meninggal di Jakarta pada 20 April 1979. Tahun 1907-1909 ia belajar di Senior Cambridge Singapura. Setelahnya ia menjadi guru di berbagai daerah di Tanah Air.

 Tak lama kemudian, ia kembali ke tanah kelahiran dan mendirikan sekolah bahasa Inggris di Balige dan Tarutung. Pada 1919 ia mendirikan korannya yang kedua bernama “Soara Batak”. Di koran ini ia mengkritik Belanda yang hendak menguasai Tanah Batak. Hal itu membuat ia bolak balik dipenjarakan Belanda. (prn/ila) 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, unggulkan Kampung Tangguh dan Ke-lompok Tani Bougenville yang berada Jalan Kemiri IO Gang Kelapa Lingkungan 8.

Lurah Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Irawadi, SH menjelaskan, kalau Kampung Tangguh yang dibentuk pada 2019 itu di lahan tanah kosong milik warga. Di mana, sebelumnya lahan tanah kosong itu  digunakan sebagai tempat kumpul-kumpul para pemuda yang kurang bermanfaat. Sehingga,  kelurahan dan masyarakat sepakat untuk memanfaatkan lahan kosong itu. lahan tanah kosong milik warga itu untuk dibuat kampung tangguh.

“Dulunya lahan tanah kosong milik warga ini terlihat kondisi semak dan tidak terurus. Jadi, setelah pihak kelurahan dan masyarakat berkoordinasi kepada pemilik lahan tanah kosong untuk dimanfaatkan sebagai kampung tangguh. Maka,pemilik lahan tanah kosong itu mempersilahkan untuk dimanfaatkan,” bilang Irawadi.

Dilanjutkannya, di dalam Kampung Tangguh itu pihak Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota bersama masyarat menanam berbagai tanaman sayuran seperti  kankung, timun, kacang panjang, Paria serta terong dan tanaman hidroponik.

Selain itu juga di Kampung Tangguh itu juga ada menyediakan tempat sarana bermain anak-anak seperti ayunan, tempat duduk serta mainnya anak lainnya. “Di kampung tangguh itu juga kita ada menyediakan Bibit ikan lele,” bilang Irawadi. 

Kata Irawadi, kalau hasil tanaman berbagai sayuran di Kampung Tangguh dibagikan kepada warga untuk mensejahterakan warga sekitar. Lalu sebagian untuk kelompok PKK Kelurahan yang akan digunakan untuk kegiatan kelurahan PKK.

“Artinya kegiatan Kampung Tangguh ini didukung masyarakat sekitar bahkan mereka berpartisipasi setiap Sabtu senam dengan dana sendiri,” bilangnya.

Untuk perawatan yang dilakukan adalah dengan menyiram tanaman dan menempatkan petugas dari kelurahan serta petugas kebersihan kecamatan yang di khususkan untuk di kampung tangguh  di kelurahan ini.

Perlu diketahui kalau Kampung tangguh ini juga pernah dikunjungi oleh anggota DPRD Medan seperti Dedi Ashari Nasution dari Fraksi Gerindr dan Afif Abdillah. Mereka berjanji akan membantu masyarakat dan Kelurahan Sudirejo II dalam mengganti rugi lahan milik warga yang digunakan sebagai Kampung Tangguh untuk diganti rugi oleh Pemko Medan.

“Kalau bisa diambil untuk diganti rugi oleh pemko Medan biar ada tempat Taman edukasi masyarakat untuk menanam. Sehingga masyarakat dapat merasakan taman terbuka hijau di kelurahan Sudirejo II,” ujarnya.

Dirinya hanya bisa berharap ke depannya Kampung Tangguh ini yang masih merupakan lahan tanah milik warga ini bisa menjadi aset Pemko Medan dengan cara ganti rugi. Sehingga bisa sebagai Tempat terbuka hijau untuk Sudirejo II ini. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengembalikan kerugian negara sebesar Rp9.083.566.525 kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, di Aula Kejatisu, Rabu (17/3). Uang ini berasal dari Apartemen Reiz Condo melalui PT Waskita Karya Realty, terkait retribusi daerah atas perubahan fungsi bangunan gedung apartemen Reiz Condo.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBM Wiswantanu menyampaikan, bahwa proses pengembalian kerugian negara ini berawal dari izin IMB No. 6498/869.K Tanggal 15 Juli 2015 dengan fungsi sebagai hunian, luas bangunan 80.268 M persegi, jumlah lantai 28 dengan nilai retribusi Rp1.280.084.850.

“Berdasarkan temuan tim penyidik dari Kejaksaan, ditemukan perubahan fungsi bangunan yang tadinya hunian menjadi campuran. Di mana, di dalamnya ada kegiatan sewa menyewa apartemen bulanan dan tahunan,” ujarnya di hadapan Wali Kota Medan Bobby Nasution. 

Kemudian, lanjutnya, Tanda Daftar Usaha Pariwisata No. 0132/1.4/0601/04/2018 tanggal 16 April 2018 sebagai bukti setoran pajak sewa apartemen yang seharusnya wajib rubah fungsi bangunan. 

Dengan dasar Perda Wali Kota Medan No 38 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda Kota Medan, Perda No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota No 98 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan No 83 Tahun 2017 maka ditemukan kerugian keuangan negara karena penyalahgunaan fungsi bangunan. 

“Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya mark down atas pembayaran retribusi IMB yang dianggap retribusi IMB masuk sebagai kas pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan sebesar Rp9.083.566.525,” ungkap Wiswantanu. 

Belum ada tersangka dalam kasus ini, hanya saja Wiswantanu menegaskan, pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. “Siapa pun pihak-pihak yang terlibat, tentunya kita akan melakukan penindakan,” tegasnya. 

Sementara, Bobby Nasution mengapresiasi atas adanya pengembalian kerugian negara dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan terkait perubahan fungsi Reiz Condo dari hunian menjadi campuran. 

“Kami mengucapkan terima kasih karena ini akan masuk pada kas daerah. Yang perlu saya sampaikan, bahwa Reiz Condo ini izinnya adalah hunian tapi disewakan seperti hotel yang telah berlangsung dari tahun 2018. Retribusinya berbeda kalau hunian 0.4% sedangkan hotel 4%, namun Reiz Condo hanya membayarkan yang 0.4%, bukan yang 4%, jadi kita mengalami kerugian sekitar Rp9 miliar,” ujar Wali Kota Medan.

Tidak hanya terhadap bangunan Reiz Condo saja, ke depanya Wali Kota Medan juga akan tetap menggandeng Kejatisu untuk menertibkan bangunan-bangunan yang menyalahi izin di kota Medan.

“Ke depannya saya berharap dapat terus berkolaborasi dengan Kejatisu, karena memang saya lihat ada beberapa kawasan yang harus ditertibkan, apalagi Pemko Medan sedang bekerja keras untuk meningkatkan PAD kota Medan,” harap Wali Kota Medan.

Ditambahkan Wali Kota Medan lagi, saat ini salah satu program prioritas Pemko Medan mengembalikan fungsi kawasan heritage kesawan seperti dahulunya.”Jadi salah satu program prioritas kami mengembalikan daerah heritage Kesawan, baik itu dari segi bentuk bangunannya maupun suasananya,” ujar Bobby.

Setelah sambutan, Kajati menyerahkan uang sebesar Rp9.083.566.525 kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution, sekaligus penandatanganan berita acara serah terima oleh Asintel, Kepala BPKAD Medan, Wali Kota dan disaksikan Kajati IBN Wiswantanu. (man/map/ila)