ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Data update Covid-19 di Kabupaten Asahan, mengalami tren peningkatan. Jumat (5/2), bertambah 11 orang terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga jumlah warga Kabupaten Asahan yang berstatus terkonfirmasi positif telah mencapai 556 orang.

Dari 556 warga yang terkonfirmasi positif tersebut, sebanyak 82 orang dalam perawatan, 443 orang telah dinyatakan sembuh, dan 31 orang meninggal dunia, serta ada 3 warga suspek.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, selaku Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Rahmat Hidayat Siregar menjelaskan, jumlah tersebut merupakan hasil data surveilans dari seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Asahan, sebagaimana dikelola Dinas Kesehatan, per 5 Februari 2021, hingga pukul 12.00 WIB.

Rahmat dan tim terus menyampaikan imbauan dari Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Asahan, Surya, yang ditujukan kepada masyarakat, agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) 3M, yakni menggunakan masker setiap saat, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak.

Lebih lanjut Rahmad menjelaskan, sebagaimana data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, warga terpapar Covid-19 tersebar di 24 kecamatan dari 25 kecamatan. Hingga saat ini, hanya satu kecamatan yang tak berdampak, yakni Kecamatan Sei Kepayang Barat.

“Hari ini (kemarin, red) kembali bertambah 11 warga yang terkonfirmasi positif Covid-10. Jadi jumlah warga Asahan yang terkonfirmasi positif selama pandemi, berjumlah 556 orang,” paparnya. (mag-9/saz)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Seorang anak berusia 9 tahun, Yulia Rahmati, mengantarkan ibunya seorang diri ke RSUD Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran, Asahan, Senin (1/2) lalu.

Fatin, sapaan karib Yulia Rahmati, mengantarkan ibunya ke rumah sakit yang berjarak sekitar 16 kilometer dari rumahnya di Simpang Empat, Asahan. Dia menemani ibunya dalam perjalanan menggunakan becak bermotor, hingga mendapat perawatan di rumah sakit.

Kisah heroik Fatin ini, pun viral melalui cerita dari seorang pegawai di RSUD HAMS Kisaran, Wahyu Adi. Dia mengunggah ceritanya saat bertemu dengan Fatin di rumah sakit pada 1 Februari 2021 lalu, ke media sosialnya.

“Ceritanya, malam itu sekira pukul 11, saya ditelepon sama orang IGD rumah sakit, katanya ada pasien mau foto (rontgen). Saat itu juga saya langsung ke rumah sakit menunggu di ruangan. Setelah satu jam ditunggu, pasien enggak datang juga. Lalu saya telepon orang IGD, ‘mana pasiennya, jadi datang enggak?’. Orang IGD pun mengatakan, bakal datang, namun masih mengalami kendala,” ungkap Wahyu, saat dikonfirmasi, Jumat (5/2).

Jelang dini hari, seorang bocah perempuan yang duduk di bangku kelas 3 SD, tiba-tiba datang membawa tas ransel kecil, bantal, dan botol air minum. Bocah itu datang bersama seorang wanita yang didorong dengan kursi roda masuk ke ruangannya, ditemani pegawai IGD. Pasien yang akan ditanganinya itu, bernama Juliana br Napitupulu, yang merupakan ibunya Fatin.

Dia mengatakan, Juliana hanya datang bersama Fatin, dengan diantar becak. Dia mengatakan, BPJS Kesehatan keluarga itu juga nonaktif.

“Inilah masalahnya. Ibu ini enggak punya keluarga lain yang bisa ke sini, selain anaknya ini. Anaknya inilah yang ngantarkan mamaknya naik becak. Cuma bedua orang ini. BPJS-nya pun nonaktif,” beber Wahyu.

Wahyu menjelaskan, Fatin memanggil becak untuk mengantar mamaknya sendirian ke rumah sakit. Sementara kalau dari sana berangkat ke rumah sakit, memakan waktu sekitar satu jam. Tanpa uang, tanpa perlengkapan apa-apa, anak ini cuma bawa beberapa baju dan bantal kecil.

Wahyu mengatakan, Juliana diduga mengalami pembengkakan jantung. Juliana kemudian diizinkan pulang pada Kamis (4/2) lalu. Tunggakan BPJS Kesehatan Juliana, kemudian dibayar anaknya yang lain, yang bekerja sebagai ABK. Selain itu, Wahyu mengatakan, ada seorang pengusaha yang menghubunginya untuk membantu melunasi semua cicilan BPJS Kesehatan Juliana. (mag-9/saz)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Camat Tigalingga, Kabupaten Dairi, Timbul Tamba, bersama Forkopimcam, melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tigalingga, Kamis (4/2) lalu. Adapun vaksinasi ini menyasar tenaga kesehatan yang ada di kecamatan tersebut.

Timbul menjelaskan, vaksinasi tenaga kesehatan ini, menindaklanjuti pencanangan vaksinasi yang telah dilakukan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, kepada pejabat publik serta tokoh agama lingkup Pemkab Dairi di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Rabu (3/2) lalu.

Timbul menyebutkan, sebelumnya Bupati Eddy telah melakukan kunjungan kerja ke setiap fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Tigalingga, beberapa waktu lalu.

“Itu untuk memastikan kesiapan fasilitas, serta tenaga kesehatan melaksanakan vaksinasi Covid-19 dimaksud,” ungkap Timbul.

Timbul juga menjelaskan, jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Tigalingga ada sebanyak 60 orang. Puskesmas Tigalingga telah melakukan penyuntikan vaksin Covid-19, pada Kamis (4/2) lalu, kepada 18 orang. “Di hari pertama vaksinasi, sebanyak 3 orang dinyatakan skrining tidak lanjut, karena faktor kesehatan, dan 2 orang dinyatakan skrining tunda. Penyuntikan vaksin dilanjutkan terhadap tenaga kesehatan, Jumat (5/2),” bebernya.

Timbul mengatakan, monitoring pelaksanaan vaksinasi dilakukan bersama Forkopimcam, guna mengawal dan memastikan tahapan pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Tigalingga berjalan baik.

“Vaksinasi ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat dari Covid-19,” pungkasnya. (rud/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Relokasi tahap III pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, masih terkendala. Hal ini terungkap dalam rapat tindak lanjut sosialisasi dan penyusunan rencana pendampingan teknis pelaksanaan dan pengolahan lahan pertanian relokasi tahap III dengan masyarakat Desa Pertibi Lama, Kecamatan Merek dan Desa Sukamaju, Kecamatan Tigapanah, baru-baru ini.

Masyarakat kedua desa tersebut bersikeras mengklaim lahan pertanian yang diperuntukkan sebagai lahan usaha tani (LUT) bagi warga pengungsi, merupakan milik masyarakat yang telah diusahai sejak tahun 2003 untuk menghidupi keluarga.

Pada kesempatan itu, Camat Merek J. Nadeak meminta kepada perwakilan masyarakat Desa Pertibi Lama untuk meninggalkan lahan tersebut, karena sudah ditetapkan sebagai lahan usaha tani (LUT) pengungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2017.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Karo, Natanael Peranginangin, da mengajak perwakilan masyarakat agar segera mencari lahan pengganti dan membuat rapat di desa. Namun, ajakan itu mendapat penolakan keras dari warga.

“Kami tidak terima usulan itu, karena sebelum ada pengungsi, lahan yang saat ini diusahai masyarakat, sudah sejak tahun 2003. Kalau memang ada rencana mau dijadikan lahan usaha tani pengungsi, kenapa tidak pernah disosialisasikan, “ ujar Kepala Desa Pertibi Lama, Nelson Munte.

Lain halnya dengan Kepala Desa Sukamaju, dimana sejak dahulu lahan pertapakan untuk perluasan wilayah telah menjadi permasalahan dengan pihak kehutanan. “Suruh saja pengungsi di belakang lahan pertapakan kami. Karena masih banyak lahan yang kepemilikannya tidak jelas, “ imbuhnya.

Kedua kepala desa menegaskan, jika masyarakatnya menolak keras lahan mereka untuk dijadikan lahan usaha tani bagi pengungsi. “Lahan yang telah diusahai warga selama bertahun-tahun tidak bisa digeser. Dari situ mereka menghidupi keluarganya masing-masing dengan menanam tanaman pertanian, “ sambung salah seorang tokoh masyarakat Desa Pertibi Lama, Kalber Munte. Dia menyebut, agar pemerintah mengerjakan lahan yang bukan milik desa. “Jangan ganggu lahan kami. Silahkan pemerintah kerjakan lahan yang bukan milik warga, “ tegasnya. (deo)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sejumlah tokoh etnis Tionghoa Kabupaten Labuhanbatu, tergabung di PC INTI, Yayasan Sosial Budi Agung Rantauprapat, Pundi Amal Viriya Rantauprapat dan Pundi Amal Budi Agung Rantauprapat menyalurkan paket sembako Imlek 2572 tahun 2021, di Vihara Pek Kong jalan Sanusi Rantauprapat, Jumat(5/2).

Ketua PC INTI, DR HC Sujian/Acan didampingi Ketua Harian Budi Agung, Ir Johny SE DIP Cim, Pembina Pundi Amal Viriya Rantauprapat, Nelo Salim dan Hartono serta Ketua Pundi Amal Budi Agung Rantauprapat, Rachmat/Akiong menerangkan, aksi sosial tersebut dalam rangka meringankan kebutuhan masyarakat kurang mampu khususnya etnis Tionghoa.

Menurut Acan, Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 12 Februari mendatang merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa yang dimulai pada hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa, dan berakhir dengan Cap Go Meh.

Terlebih mengingat masa pandemi yang masih dirasakan, maka pihaknya secara bergotongroyong memberikan rejeki yang ada pada mereka, untuk diberikan kepada masyarakat yang masih memerlukan perhatian. Apa yang diberikan, sambung Acan, diharap tidak dilihat dari nominalnya, tetapi pandanglah bentuk keikhlasannya.

Ditambahkan Johny, sembako yang disalurkan sebanyak 135 paket dengan rincian beras, kue bakol, marquisa, minuman kaleng, buah-buahan, gula, kopi, manisan coklat, makanan kotak dan lainnya itu, diberikan kepada warga yang membutuhkan.(fdh)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 122 tenaga honorer yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Langkat, diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Ratusan pegawai ini terdiri dari 64 Tenaga Guru, 6 Tenaga Kesehatan dan 52 Tenaga Penyuluh Pertanian.

Pengangkatan ditandai penyerahan SK P3K, oleh Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Sekda Langkat dr. H. Indra Salahudin secara simbolis, bertempat di ruang kerja Sekda, Kantor Bupati Langkat, Stabat, Jumat (5/2) pagi.

Sekda yang didampingi Kepala BKD Langkat H. Romarlan Harahap dan Kabag Protokol Setdakab Langkat Mahardhika Sastra Nasution, menyerahkan SK kepada 6 orang perwakilan penerima SK P3K yakni M.Syarifudin, Rahmad Syah, Hairial, Sri Junaida, Marlia dan Susy Elfia.

Sekdakab Langka berpesan, agar P3K harus bersungguh-sungguh dalam berkerja, karena sebenarnya tidak ada perbedaan antara status ASN dan P3K, hanya saja ASN ada pensiun sedangkan P3K tidak.

Sementara itu, Kepala BKD Langkat, mengatakan, pengangkatan P3K ini berdasarkan keputusan Bupati Langkat No.813-10.A/K./2021 tanggal 28 Januari 2021, tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemkab Langkat tahun anggaran 2020.

“Pengangkatan Pegawai P3K ini merupakan tahap awal, mereka ini merupakan hasil seleksi penerimaan P3K pada Maret 2019 lalu, mereka di kontrak selama massa kerja 2 tahun, mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2022,”pungkasnya.

Koordinator Honorer K2 kabupaten Langkat ini juga mengaku, mereka rata rata sudah mengabdi selama belasan tahun di tempat mereka bekerja sehari hari. “Alhamdulillah pada 2019 lalu kami berhasil lulus seleksi penerimaan pegawai P3K. Kami banyak mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Langkat, terutama Bupati Langkat yang sudah banyak membantu,”pungkas guru SDN Telagah Jernih Secanggang ini.(yas)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langkat melakukan tahap II atau penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Tim Jaksa Penuntut Umum. Tersangka yang diserahkan adalah, Kepala Puskesmas Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, dr Evi Diana.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Langkat, Boy Amali ketika dikonfirmasi, Jumat (5/2). “Pada Kamis (4/2), tersangka dilakukan tahap II dari tim penyidik kepada tim JPU,” kata dia.

Ini dilakukan, ujar dia, agar Tim JPU segera mengadili tersangka. Karenanya, Tim JPU akan menyidangkan tersangka di PN Tipikor Medan, dalam waktu dekat ini.

Boy menambahkan, tersangka didampingi Penasehat Hukum saat penyidik melakukan tahap II kepada JPU. “Setelah dilaksanakan tahap II, tersangka dilakukan penahanan pada tingkat penuntutan oleh JPU,” ujar dia.

Penahanan berdasarkan Sprint Kajari Langkat Nomor PRINT-01/L.2.25.4/Ft.1/02/2021 selama 20 hari terhitung sejak 4 Februari 2021 sampai 23 Februari 2021. Tersangka diduga memotong dana BOK TA 2017 sampai 2019.

Bahkan selama menjabat, tersangka menyunat dana BOK hingga 40 persen. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp200 juta.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f UU RI No 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 11 UU RI No 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. (ted)