MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara (Sumut) menunjuk Bambang Saswanda Harahap sebagai ketua karateker DPD KNPI Kabupaten mandailing Natal. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan No.35/KPTS/KNPI SU/III/2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPD KNPI Sumut, Samsir Pohan dan Sekretaris Nurul Yakin Sitorus, Selasa (9/3).

Ketua DPD KPNI Sumut, Samsir Pohan mengatakan, penunjukan ini merupakan Langkah cepat KNPI Sumut untuk melakukan konsolidasi dan restruktur organisasi di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut sesuai AD/ART dan Peraturan organisasi.

“Tentu kita ingin membangun soliditas elemen pemuda di Sumut, banyak kerja-kerja kepemudaan yang harus segera dikonsolidasikan,” ujar Samsir Pohan.

Sementara itu, Ketua Karateker DPD KNPI Mandailing Natal, Bambang Saswanda Harahap mengatakan, penunjukan ini merupakan amanah organisasi yang harus segera dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Kata pria yang akrab disapa Bim Harapah ini, dirinya Bersama pengurus akan segera membangun komunikasi dan konsolidasi terutama untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten Mandailing Natal.

“Perintah dalam Surat Keputusan harus segera membangun konsolidasi dan mempersiapkan Musyawarah Daerah, ini menjadi target yang harus segera direalisasikan, karena ini menyangkut kaderisasi dan keberlanjutan organisasi,” ujar Bim Harahap yang juga Wakil Sekretaris Bidang Media dan Opini DPD KNPI Sumut ini.

Pria asal Natal, Kabupaten Mandailing Natal ini mengakui, dinamika gerakan kepemudaan saat ini cukup kompleks dengan tantangan yang cukup beragam. Untuk itu prinsip-prinsip keterbukaan dalam mengakomodir berbagai elemen kepemudaan di Kabupaten Madina menjadi hal mutlak yang harus diterapkan dalam membangun konsolidasi organisasi.

“Perbedaan, keragaman dan seluruh dinamikanya dipandang sebagai Energy of Harmony. Hal inilah yang kemudian dikelola menjadi potensi, menjadi energi perubahan. Kita terus berikhtiar agar sumber daya pemuda di Madina dapat berkontribusi memajukan Kabupaten Mandailing Natal,” ujar alumni SMUN 2 Plus YPmhb Sipirok ini.

Bim meyakini konsolidasi KNPI Madina dapat berjalan dengan cepat sejalan dengan banyak dukungan dari senior KNPI dan juga pengurus DPD KNPI Sumut serta organisasi dan elemen kepemudaan di Madina.

“Terimakasih untuk Ketua Samsir, Sekretaris Bung Nurul Yakin Sitorus dan teman-teman pengurus KNPI Sumut. Terimakasih juga untuk Wakil Sekretaris Bidang Usaha Rintisan (StartUp) DPD KNPI Sumut, Palit Hanafi Lubis yang selama persiapan karateker ini banyak membangun komunikasi dan konsolidasi dengan pengurus karateker DPD KNPI Mandaling Natal,” tutup alumni HMI Komisariat Fakultas Ilmu Budaya USU ini.

Adapun susunan personalia kareteker DPD KNPI Mandailing Natal, Ketua Bambang Saswanda Harahap, Sekretaris Muhammad Syafril Pulungan, Bendahara Roni Moranda dan didukung sebanyak 26 pengurus yang terdiri dari wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara.(rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Bank Sumatera Utara (Sumut) mengaku siap dalam mendukung sistem pembayaran retribusi uji kendaraan bermotor (KIR) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan yang akan mulai diterapkan pada 15 Maret 2021 mendatang. Sebagai bentuk keseriusannya, Bank Sumut mengaku telah melakukan kesiapan teknis secara matang.

“Dari sisi Bank Sumut, kalau kesiapan teknis, sejauh ini sudah kita siapkan karena sebelumnya kita juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam transaksi nontunai ini,” ucap Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut, Budi Anshari Nasution kepada Sumut Pos, Selasa (9/3), saat melakukan pertemuan dengan Dishub Kota Medan.

Untuk itu, Dishub Kota Medan dan Bank Sumut sepakat untuk melakukan launching sistem pembayaran Retribusi Uji KIR secara nontunai tersebut pada Selasa, 16 Maret 2021 mendatang. “Bila tidak ada halangan, kegiatan launching akan dilakukan pada Selasa (16/3), Pukul 09.00 WIB di lokasi Uji KIR Terminal Amplas,” ujarnya.

Dikatakan Budi, untuk tahap pertama, Bank Sumut akan memfasilitasi pembayaran Retribusi Uji KIR secara nontunai dengan QR code, melalui QRIS yang merupakan program Bank Indonesia. Nantinya setiap nasabah ataupun customer, bisa melakukan pembayaran melalui QR apa saja.

“Contohnya bisa dengan OVO, Link Aja, Go-Pay, Danaku, dan sebagainya yang sifatnya melalui QR, itu bisa dilakukan. Jadi tidak perlu ada QR yang banyak, cukup satu saja, masyarakat sudah bisa membayar retribusi uji kendaraannya,” ujarnya.

Dengan QRIS tersebut, kata Budi, driver atau pemilik kendaraan tinggal datang untuk melakukan scan barcode. Kemudian, akan muncul tagihan yang langsung dibayarkan dengan memotong saldo yang ada. Nantinnya melalui perangkat yang dimiliki dan aplikasi yang ada, akan muncul bukti pembayarannya. “Nantinya bukti pembayarannya itu tinggal ditunjukkan saja ke petugas Dishub Medan” katanya.

Sedangkan untuk tahap kedua, Bank Sumut mengaku akan memperluas channel pembayaran nontunai untuk pembayaran Uji KIR di Dishub Kota Medan. Artinya, setiap pemilik kendaraan bisa membayarkan tagihan retribusinya melalui e-commerce atau modern channel.

“Kalau e-commerce itu seperti Toko Pedia, Buka Lapak, dan sebagainya. Sedangkan modern Channel itu seperti Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Ini progresnya sedang berjalan, antara tim teknis Dishub Kota Medan dan tim IT Bank Sumut. Jadi si pemilik kendaraan tidak perlu lagi repot-repot, artinya sebelum tiba di lokasi uji kendaraan, dia sudah bisa melakukan pembayaran,” tuturnya.

Namun untuk perluasan channel ini, Bank Sumut membutuhkan waktu sekitar lebih 1 bulan dalam menerapkannya sejak nantinya sistem nontunai melalui QR Code diberlakukan.

“Nanti tahap pertama dulu, melalui QR Code. Perluasan channel itu tahap kedua, ini masuk tahap kedua dan sedang dalam progres. Perluasan channel ini akan sangat memudahkan masyarakat. Sebab masyarakat tidak lagi susah melakukan pembayaran. Pakai nontunai apa saja bisa,” ungkapnya.

Masih dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar S.SiT MT mengucapkan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan Bank Sumut agar sistem pembayaran retribusi Uji KIR secara nontunai dapat dilakukan.

“Sistem pembayaran nontunai ini sebagai dukungan dari visi misi Wali Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat tanpa ada lagi pembayaran non tunai. Seperti yang sudah dijelaskan, tahap pertama kita akan menggunakan QRIS, ini adalah pembayaran nontunai berbasis barcode. Nanti di tahap kedua, baru perluasan channel dapat dilakukan,” katanya.

Iswar membenarkan jika Pemko Medan dan Bank Sumut akan menggelar launching pembayaran Uji KIR secara nontunai di Terminal Amplas pada Selasa (16/3) mendatang.”Tapi bukan berarti sistem nontunai ini hanya berlaku di lokasi Uji KIR Amplas saja, akan tetapi juga berlaku di lokasi uji KIR Pinangbaris,” jelasnya.

Sedangkan untuk sarana dan SDM, Iswar mengaku jika pihaknya tidak mengalami kendala. Sebab, SDM yang dibutuhkan untuk mengelola sistem tersebut tidak membutuhkan jumlah yang besar. Selain itu, sarana pendukungnya juga telah tersedia. “Kita butuh kesiapan dari pada masyarakat sendiri yang membutuhkan pelayanan. Semuanya sudah by sistem,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan, melalui Dishub akan menerapkan sistem pembayaran Non Tunai untuk pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor/speksi (Uji KIR) di Dishub Medan melalui unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor (UPUBKB) Amplas dan Pinangbaris.

Pada kedua UPUBKB tersebut, akan dilakukan tahap uji coba pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor/speksi secara Non Tunai melalui aplikasi MPOS-QRIS Bank Sumut mulai tanggal 15 Maret 2021.

Hal itu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Dishub Medan kepada masyarakat Kota Medan, khususnya untuk pengujian kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, layanan pembayaran uji berkala kendaraan bermotor akan dilakukan secara online dan berbasis aplikasi.

Dishub Kota Medan pun telah menyosialisasikan sistem pembayaran secara Non Tunai tersebut kepada masyarakat dan para pengusaha angkutan melalui surat edaran Dishub Kita Medan No.974/0691/DISHUB/III/2021 tentang sosialisasi pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor melalui sistem pembayaran Non Tunai yang ditandatangi pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud sinergi BUMN, PLN memberikan layanan prioritas untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Kebun PTPN IV sebesar 19 MVA.

Dengan layanan ini, pasokan listrik ke kebun PTPN IV yang sebelumnya terbatas 6 jam sehari kini teraliri selama 24 jam.

Senior Executive Vice President (SEVP) Operation II PTPN IV, Joni Raja Siregar mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan wujud sinergi antar BUMN untuk mendukung pembangunan nasional.

“Kami berterima kasih kepada PLN atas dukungannya kepada PTPN IV. Ini merupakan wujud sinergi antar BUMN,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan Kerjasama ini PTPN IV dapat menekan biaya produksi akibat pemakaian genset berbahan bakar diesel. “Sebelumnya kami menggunakan sumber energi dari genset diesel dengan durasi pemakaian yang terbatas dan biaya yang tinggi. Namun setelah menggunakan listrik PLN, kami dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktifitas pabrik,” papar Joni.

Menurut Joni, saat ini PLN dan PTPN IV terus berkoordinasi dalam merealisasikan target pemanfaatan layanan PLN untuk 16 PKS serta 33 kebun yang tersebar di Sumatera Utara.

General Manager PLN UIW Sumatera Utara Pandapotan Manurung menyampaikan terima kasih atas kepercayaan PTPN IV untuk memanfaatkan layanan PLN. “Sejalan dengan komitmen PLN untuk tumbuh bersama pelanggan, kami terus berusaha meningkatkan layanan. Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan PTPN IV dalam memanfaatkan layanan PLN,” ungkap Pandapotan.

Saat ini, kata Pandapotan, daya mampu sistem kelistrikan Sumatera Utara dalam kondisi surplus. “Jangan kahawatir atas ketersediaan pasokan listrik karena saat ini sistem kelistrikan Sumut surplus. Kami persilahkan pelanggan untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis di Sumatera Utara,” pungkasnya. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Riswan Lubis menjadi pelaksana tugas (Plt) terlama di jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut. Masa kerjanya diketahui sudah sekitar hampir dua tahun ini. Ironisnya, pada jabatan kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tersebut, sudah dua kali dibuka seleksi terbuka eselon II, namun belum kunjung dilantik pejabat yang mengikuti lelang itu oleh Gubsu Edy.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina mengatakan, kondisi ini memang sudah menjadi perhatian khusus pihaknya. Saat ini, pihaknya sedang siapkan skema apakah menempatkan pejabat eselon II melalui rotasi/mutasi untuk kekosongan kepala BPPRD Sumut tersebut, atau kembali membuka jalur seleksi terbuka untuk ketiga kalinya.

“Kan sudah dua kali juga membuka lelang jabatan (untuk kepala BPPRD), tapi belum terisi juga. Mungkin yang terakhir akan melalui mutasi dan rotasi dari sesama eselon II. Ini tentu menjadi pemikiran kami,” katanya menjawab wartawan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jl. Jenderal Sudirman Medan, Selasa (9/3).

Perpanjangan jabatan Plt Riswan, kata dia, sudah dua kali dilakukan pihaknya. Ditambah lagi karena mengingat bakal ada pejabat yang dilantik sesuai hasil lelang eselon II tempo hari, sengaja tak diganti dulu. “Kemudian Plt ini kan dia sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Jangan sampai pula terganggu urusan APBD karena tidak ada PA dan KPA ini. Dan waktu itu kita pikir sudah mau diisi, ya sudahlah tanggung, kan gitu. Rupanya nilainya belum mencukupi. Makanya alternatif terakhir kita mencari figur-figur kompeten diantara eselon II yang ada melalui mutasi/rotasi,” katanya.

Santer mencuat kabar, melalui skema mutasi/rotasi untuk jabatan dimaksud akan diplot Staf Ahli Gubsu,Agus Tripriyono. Sebelum menjadi staf ahli, Agus diketahui pernah menjabat sebagai kepala BPKAD Setdaprovsu. Disinggung mengenai ini, Sabrina menolak mengomentarinya. “Belum tahu, tapi pada prinsipnya semua eselon II itu berpeluang. Cuma kita belum bisa menyampaikan itu,” katanya.

Di sisi lain, mengenai masih terdapat kekosongan jabatan di sejumlah OPD Pemprovsu, Sabrina mengaku bersama unsur pimpinan tengah menggodok figur-figur dari eselon II guna mengisi posisi tersebut.

“Dalam minggu ini akan menggodok figur-figur tersebut. Walaupun rotasi/mutasi tentu perlu ada penilaian juga mana yang lebih baik. Tetapi tidak dengan cara seleksi. Pertimbangannya tentu melihat latar belakang dan kapasitasnya, juga seandainya yang satu bergeser ini (gantinya) siapa. Atau apakah yang kosong akan dilelang. Sehingga setelah itu kita baru jelas lihat mana-mana lagi yang perlu dilelang,” katanya.

Posisi Riswan Lubis sebagai Plt Kepala BPPRD Sumut ini, diduga telah melanggar aturan jika dilihat berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Terkhusus pada poin 11 SE tersebut di mana berbunyi; Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat

diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Adapun dua kali perpanjangan jabatan Riswan sebagai Plt, diketahui tidak sesuai dengan lamanya masa kerjanya dalam jabatan tersebut sampai sekarang. (prn/ila)

TEKS FOTO

WAWANCARA: Sekdaprovsu R Sabrina saat diwawancara wartawan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (9/3). PRANKS HASIBUAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tengah memproses membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr Pirngadi Medan yang belum menerima insentif tujuh bulan pada 2020.

Pemerintah Kota Medan sudah meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah segera memproses pencarian dana insentif tenaga kesehatantersebut.”Sedang kami kita proses untuk pembayarannya yang terlambat kemarin,” kata Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Sementara itu, seorang nakes RSUD dr Pirngadi Medan, Boala Zendrato mengatakan, sejak pertengahan Maret 2020 merawat pasien Covid-19, para nakes hanya menerima insentif dua bulan yaitu Maret dan April. Selebihnya, belum dibayarkan hingga kini.

“Belum, belum, sampai sekarang belum juga cair insentif kami. Enggak tahu kami kenapa belum cair juga. Dari informasi yang didapat masih diproses. Tapi, prosesnya sampai sejauh mana kami kurang tahu,” ujar Boala Zendrato saat dihubungi via seluler, Selasa (9/3).

Meski insentif belum dibayarkan, Boala mengaku para nakes tetap memilih bersabar. Para nakes juga bekerja seperti biasa melayani pasien corona di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. “Mau bagaimana lagi, sabar ajalah dan kami tetap bekerja,” kata Boala.

Menurut dia, sewaktu Walikota Medan Bobby Nasution datang ke RSUD dr Pirngadi Medan akan dicairkan. Namun, kapan dicairkan belum tahu waktu pastinya. “Informasinya begitu, pas walikota datang ke sini mau dicairkan tetapi tiga bulan. Sedangkan sisanya menyusul. Namun, sampai sekarang juga cair,” ungkap dia.

Boala berharap, wali kota Medan dapat mengambil kebijakan agar segera mencairkan hak para nakes. Sebab, uang dari insentif tersebut sangat dibutuhkan untuk biaya kebutuhan hidup, seperti membayar biaya sekolah anak dan lain sebagainya. “Saat ini kami hanya bisa berharap semoga dapat dibayarkan hak kami, karena kami menjadi garda terdepan menangani pasien Covid-19,” tukasnya.

Diketahui, sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, dana insentif nakes yang ditransfer pemerintah pusat saat ini masih ada di kas Pemko Medan dan masuk pada pos anggaran SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2020. Namun, dana tersebut pada APBD 2021 belum tercatat.

“Dari pertemuan yang dilakukan dengan Ombudsman sudah clear, uangnya tidak ada kemana-mana dan masih tetap di kas Pemko Medan yang merupakan dana SILPA. Jadi, kalau nanti dimunculkan untuk belanja insentif nakes maka harus melalui perubahan APBD atau paling cepat mendahului perubahan APBD 2021. Tapi, untuk mendahului perubahan APBD ada tahapannya dan juga harus ada persetujuan anggota dewan. Artinya, untuk membayarkan insentif nakes maka mekanisme anggaran wajib dipatuhi,” ungkap Wiriya usai memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait pengaduan nakes rumah sakit tersebut yang belum dibayarkan, Jumat (19/2).

Wiriya mengaku, solusi lain agar insentif nakes segera dibayarkan dengan menyurati pemerintah pusat. “Kita akan surati pemerintah pusat bahwasanya dana insentif nakes masih kurang. Dari rekap kebutuhan untuk membayar insentif nakes Pirngadi totalnya sekitar Rp27 miliar lebih. Sementara, yang baru dikasih oleh pemerintah pusat hanya Rp15 miliar lebih. Artinya, masih ada kurang sekitar Rp12 miliar. Uang Rp15 miliar lebih itu hanya bisa membayar insentif sampai bulan September. Sedangkan Oktober hingga Desember belum ada dikirim,” cetusnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menggelar Rapat Koordinasi(Rakor) Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bersama perwakilan partai politik di Aula Kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan No.37, Senin (8/3). Kegiatan Rakor ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran KPU RI No.132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Komisioner KPU Medan Divisi Program, Data dan Informasi, Nana Miranti, ketika ditemui di KPU Medan, Selasa (9/3) mengatakan, SE KPU ini mengintruksikan untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbarui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan serentak 2020 lalu, menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal, pindah domisili, ganda, menjadi TNI/Polri dan lain-lain, serta dapat juga melakukan perubahan elemen-elemen data pemilih. “Data Pemilih Berkelanjutan ini diharapkan dapat memudahkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan berikutnya,” ucap Nana.

Dijelaskan Nana, basis data untuk daftar pemilih berkelanjutan ini adalah DPT Pilkada Medan 2020 yang ditetapkan pada 15 Oktober 2020, ditambah masyarakat Kota Medan yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP elektronik (e-KTP) pada hari pemungutan suara yang disebut sebagai pemilih tambahan (DPTb).

Dilanjutkannya, berbeda dengan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di pemilu atau pemilihan serentak, dimana KPU Kota Medan dibantu oleh badan adhock seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam proses pelaksanaannya.

Namun di Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini, KPU Kota Medan hanya melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan masukkan untuk perbaikan data pemilih.”Yang paling utama adalah tanggapan dan respon dari masyarakat agar proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Oleh karena itu, masyarakat juga dapat menyampaikan tanggapannya secara langsung terkait Daftar pemilih ini. Misalnya saja, masih adanya kerabat atau kenalan yang belum masuk dalam DPT 2020 lalu.

“Atau bahkan ada yang sudah meninggal atau pindah namun masih terdaftar dalam DPT, dengan cara mengisi formulir tanggapan masyarakat dengan berkunjung langsung ke kantor KPU Kota Medan,” katanya.

Meski tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan, sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan berkala untuk menghasilkan daftar pemilih yang lebih baik,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam mendukung program pemerintah, PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) menyalurkan bantuan CRS Permata ekonomi dan Sosial ke Kantor Lurah Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (9/3).

Penyaluran bantuan berupa alat kantor merupakan komitmen perusahaan bergerak di bidang pengolahan sawit ini untuk mendukung pelayanan kelancaran kepada masyarakat di Kantor Lurah Bagan Deli.

Bantuan mebeler kantor itu diserahkan oleh Area Manajer PT PHPO Belawan, Anry Simamora didampingi Manager Operasi dan Humas, Martua Muda Daulay kepada Lurah Bagan Deli, Zul Asri.

“Ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat, hari ini kita menyerahkan bantuan alat kantor di Lurah Bagan Deli guna mendukung kelancaran operasional pelayanan kepada masyarakat,” kata Anry Simamora.

Harapannya, di masa pandemi Covid-19 pihaknya masih bisa menyalurkan bantuan CSR kepada masyarakat. Untuk itu, bentuk sinergitas dengan pemerintah tetap dilakukan dalam mendukung kegiatan sosial di masyarakat.

“Kami banyak berterima kasih dengan Lurah Bagan Deli, karena selama ini telah berperan penuh membantu kami dalam menyukseskan program CSR untuk penyaluran bagi masyarakat di Bagan Deli,” pungkas Anry Simamora.

Sementara, Humas PT PHPO, Martua Muda Daulay menambahkan, pelaksanaan kegiatan CSR ini merupakan program perusahaan secara rutin. Perusahaan telah menjalankan program CSR melalui CSR Permata Sosial kepada masyarakat yang telah dilakukan secara rutin setiap tahun.

Adapun program yang dilaksanakan selama ini adalah, CSR Permata Sehat kegiatannya untuk pengobatan gratis dan sunat massal, selanjutnya CSR Pendidikan kegiatannya memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan siswa yang kurang mampu, serta CSR penghijauan kegiatannya memberikan bibit-bibit tanaman kepada masyarakat.

“Selama Pandemi Covid-19, perusahaan terus melaksankan kegiatan sosial di masyarakat dari berbagai aspek. Semoga, CSR yang sudah terlaksana terus berlanjut dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Lurah Bagan Deli, Zul Asri mengapresiasi bantuan CSR yang diberikan ke kantor lurah. Ia mendoakan perusahaan tersebut tetap berjalan baik dan tidak putus membantu masyarakat di Bagan Deli.

“Kami ucapkan banyak terima kasih, apa yang diberikan sangat bermanfaat bagi jajaran di Lurah Bagan Deli untuk mendukung kinerja pemerintah,” ujarnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 220 masyarakat lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun dari 223 orang yang mendaftar, mengikuti vaksinasi Covid-19 secara massal di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM), Senin (8/3). Namun, lansia yang mengikuti vaksinasi tersebut masih diprioritaskan bagi warga Kota Medan.

Direktur Utama (Dirut) RSUP H Adam Malik, dr Zainal Safri SpPD-KKV SpPJ (K) mengatakan, vaksinasi Corona terhadap lansia ini sudah dimulai sejak Jumat (5/3) lalu. Namun, jumlah calon peserta yang akan divaksin belum begitu banyak. “Ditargetkan per harinya sekitar 200 hingga 250 lansia disuntik vaksin Covid-19,” ujar Zainal didampingi Ketua Tim Vaksinasi Covid-19 RSUP HAM dr Zuhrial Zubir SpPD K-AI saat diwawancarai.

Menurut Zainal, kuota terhadap lansia yang divaksin memang jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan bukan lansia. Sebab, terhadap masyarakat yang bukan lansia bisa sampai 300 orang lebih. “Kalau lansia mempertimbangkan faktor waktu, karena lansia butuh waktu pada pergeseran tempat duduk yang satu ke tempat duduk yang lain. Berbeda dengan yang bukan lansia,” jelasnya.

Diakui Zainal, vaksinasi terhadap lansia sejauh ini tidak kendala dan aman. Meski demikian, di satu sisi lansia memiliki komorbid atau penyakit penyerta. “Lansia tentu banyak komorbid, akan tetapi sekarang ini hampir semua komorbid sudah bisa divaksinasi. Ada sekitar 1 juta lebih atau hampir 2 juta lansia divaksin dan cukup aman,” kata Zainal.

Ia menuturkan, bagi lansia asal Medan yang ingin divaksin Corona bisa regristasi secara online melalui link: http://regvaksin.sirsmandiri.com/lansia atau datang langsung ke RSUP H Adam Malik. “Apabila calon penerima vaksin tidak memiliki ponsel android, bisa datang langsung dengan membawa KTP domisili Kota Medan. Sebab, arahan atau petunjuknya ditujukan bagi lansia asal Medan,”pungkasnya.

Ketua Tim Vaksinasi Covid-19 RSUP HAM, dr Zuhrial Zubir SpPD K-AI mengatakan, memang para lansia biasanya ada banyak penyakit penyerta, misalnya jantung, stroke dan lain sebagainya. Karena itu, diharapkan komorbid tersebut terkontrol. Para lansia ini harus konsultasi dulu ke dokternya sebelum divaksin. Meski begitu, disiapkan pula tenaga medis untuk melakukan proses screening terhadap para lansia sebelum disuntik vaksin. “Kita harapkan ketika akan divaksin tidak ada masalah (dengan komorbid). Jika ada masalah, ya harus ditunda sementara waktu. Namun, kalau sudah dipersiapkan jauh-jauh hari atau terkontrol maka tentunya tidak ada masalah untuk divaksin,” terangnya.

Disinggung adakah temuan kasus KIPI (Kejadian Pasca Imunisasi) terhadap masyarakat lansia yang divaksin Covid-19, Zuhrial mengaku sejauh ini belum ada. Namun, untuk tenaga kesehatan (nakes) lansia ada. “Ada memang nakes lansia, tapi hanya ringan-ringan saja. Biasa aja yaitu nyeri disuntik, gatal, lemas, hingga pusing. Sedangkan (KIPI) yang berat belum ada didapatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, pada Selasa (9/3), Puskesmas Medan Labuhan melakukan vaksin kekebalan Covid-19 kepada lansia. Sebanyak 73 orang mengikuti vaksin terlebih dahulu menjalani pemeriksaa kesehatan. Selama proses vaksin berlangsung, terdapat 4 orang gagal divaksin akibat tensi darah tinggi.

Kepala Puskesmas Medan Labuhan dr Heva Julietta Sinaga melalui drg Alfred Parulian Pasaribu mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan merupakan program dari Pemerintahan Kecamatan Medan Labuhan

“Ini hari pertama kali dilaksanakan vaksin untuk tahap awal ini meliputi warga dari Kelurahan Seimati. Untuk besok (hari ini), akan dilanjutkan bagi warga Martubung,” kata drg Alfred, Selasa (9/3).

Adapun sasaran vaksin yang mereka laksanakan adalah warga lansia ditarget kita semua warga lansia yang usianya di atas 60 tahun. Mereka dagar datang ke Puskesmas dengan membawa KTP. “Hari ini yang telah teregister untuk mendapat vaksin ada 73 orang, namun ada 4 warga lansia yang ditunda yang dikarenakan setelah diskrining (pemeriksaan kesehatan) hasil tensi darahnya di atas 180,” jelasnya.

Selama proses vaksin berlangsung, kata drg Alfred, tidak ada kendala yang dihadapi. Bahkan, antusias warga lansia banyak yang datang di hari pertama.”Harapan kita, proses vaksin ini dapat mencegah dan memberikan kekebalan tubuh bagi warga lansi dari wabah Covid-19,” pungkasnya. (fac)

Anggota DPRD Medan Divaksin

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan juga menggelar vaksinasi massal, Selasa (8/3). Kali ini, proses vaksinasi di gelar di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan.

Adapun yang menjadi sasaran proses vaksinasi di gedung DPRD Kota Medan kemarin adalah para wakil rakyat di DPRD Medan, mulai dari para pimpinan hingga anggota DPRD Medan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH MH mengatakan, tak hanya untuk para wakil rakyat, vaksinasi juga dilakukan kepada struktural di DPRD Medan, yakni para pegawai hingga ajudan para pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan.

“Alhamdulillah tadi rata-rata sudah di vaksin, tiga Wakil Ketua DPRD Medan, termasuk saya, semua sudah di vaksin. Kalau Ketua kan sudah divaksin saat pencanangan bersama Forkopimda. Selain para pimpinan, anggota DPRD juga di vaksin, termasuk struktural yang ada di DPRD Medan,” ucap Bahrumsyah.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H.Ihwan Ritonga mengimbau, agar seluruh anggota DPRD Kota Medan untuk melakukan vaksinasi. Tak cuma pada anggota DPRD, Ihwan juga menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta staf/karyawan di DPRD Kota Medan untuk mau disuntik vaksin.”Tak ada yang perlu ditakutkan untuk divaksin. Jika kita tidak mau divaksin, berarti secara tak langsung kita tidak mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyebutkan, target pemerintah untuk kekebalan masyarakat, yakni 70 persen dari total rakyat Indonesia. Cakupan tersebut dimaksudkan agar dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Maka dari itu, vaksinasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah di dalam membentuk kekebalan kelompok yang dikenal dengan herd immunity.

Tak cuma itu, lanjut Ihwan, vaksinasi juga bagian penting dalam rangka menurunkan kesakitan dan menurunkan angka kematian akibat Covid-19. Yang tidak kalah penting dari vaksinasi adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. (ris/map/ila)