KISARAN, SUMUTPOS.CO – Warga suspect Covid-19 di Kabupaten Asahan bertambah 15 orang, Selasa (9/3). Hal ini disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, di Jalan Tusam No 5 Kota Kisaran.

Rahmat yang merupakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan tersebut, memaparkannya berdasar hasil data surveilans dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Asahan. Dari data yang dipaparkan, total ada sebanyak 646 warga yang terkonfirmasi, dengan rincian 57 orang dalam perawatan, 556 orang dinyatakan sembuh, dan 33 orang meninggal dunia.

Rahmat menjelaskan, menurut referensi dari revisi pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 Kemenkes RI, suspect adalah deman di atas suhu 38 derajat celcius, atau memiliki riwayat demam.

Selain itu, juga memiliki gejala gangguan sistem pernafasan (pilek, batuk, sakit tenggorokan) pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah, atau riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi Covid-19.

Dia juga menyampaikan imbauan dari Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten, yang juga Bupati Asahan, H Surya. Imbauan yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Asahan ini, agar tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

“Kami tak bosan-bosannya terus mengimbau warga Asahan untuk tetap mematuhi segala imbauan dari pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Kita semua berharap agar angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan hilang dari Asahan,” pungkas Rahmat. (mag-9/saz)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Adlin Umar Yusri Tambunan menyampaikan, pada 2023, Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat bakal memiliki ‘wajah’ baru.

Hal ini disampaikannya pada sosialisasi pelebaran Jalan Sei Rampah di Kantor Kepala Desa Firdaus, Sei Rampah, Senin (8/3) lalu.

“Pembangunan ini akan menampilkan wajah baru Sei Rampah, sebagai Ibukota Sergai. Ini juga sekaligus membangkitkan gairah ekonomi dan sektor usaha lainnya,” ungkap Adlin.

Adlin juga menjelaskan, pihaknya berharap, proses pembebasan lahan bisa berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarkat. Menurutnya, pembangunan ini menjadi bagian dari langkah strategis yang dituangkan dalam satu dari 5 misi Pemkab Sergai, yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur, dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah. Dan mampu mewujudkan tersedianya transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan transportasi tertib, selamat, nyaman, aman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan berkelanjutan.

“Jalan memiliki peranan urat nadi perekonomian daerah, penataan jalan harus dilakukan secara terpadu. Kami berharap Sei Rampah memiliki wajah baru dan berdampak baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan di Sergai ini,” harap Adlin.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sergai, Johan Sinaga menjelaskan, dari banyaknya tahapan yang dilakukan, hingga saat ini pembangunan tersebut berada di proses pemberitahuan kepada pihak yang berhak, dalam hal ini masyarakat terdampak. Pihak Pemkab Sergai hanya sebatas mengurusi pembebasan lahan, yang nantinya pengerjaan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat.

Dan proses pelebaran akan dilakukan pada 2022 mendatang. “Sehingga di 2023, kondisi Sei Rampah sudah punya wajah baru. Seluruh tahapan akan dilakukan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya proses tahapan,” pungkasnya. (ian/saz)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Plh Bupati Labuhanbatu, Muhammad Yusuf Siagian menegaskan, dalam pencegahan dan penanganan stunting, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus memahami peranannya. Hal ini sebagai upaya untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.

“Saat ini, masyarakat sangat berharap kepada kita, selaku tenaga kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal kesehatan,” ungkap Yusuf pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi Analisis Situasi Program Penurunan Stunting di Rantauprapat, Selasa (9/3).

Rapat yang diadakan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ini, dimaksudkan agar sedini mungkin bisa membebaskan anak dari risiko terhambatnya perkembangan otak, yang menyebabkan tingkat kecerdasan tidak maksimal.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, stunting adalah satu permasalahan yang dihadapi dalam sektor kesehatan. Yakni belum optimalnya asupan gizi masyarakat, yang ditandai dengan tingginya angka stunting pada balita. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek, mencapai 29 persen. Sementara target RPJMN sebesar 28 persen.

“Berdasarkan data profil 2019, terdapat sebanyak 528 balita stunting yang tersebar pada 15 wilayah Puskesmas di Labuhanbatu,” bebernya.

Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas rumah tangga 1.000 HPK. Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Kepala Bappenas Nomor KEP.42./M.PPN/HK/04/2020, tertanggal 9 April 2020, tentang Penetapan Perluasan Kabupaten Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi, yang telah ditetapkan pada 2018-2020, ada sebanyak 360 kabupaten kota, yang satu di antaranya adalah Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam persiapan daerah, pada lokasi khusus (lokus), ada 8 aksi yang harus dijalankan, satu di antaranya adalah analisis situasi masalah, dan penetapan desa lokus stunting. Hasil penilaian aksi adalah penetapan desa lokus stunting, yang sudah dilakukan berdasarkan pengumpulan data dari beberapa OPD dan analisis situasi masalah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Kamal Ilham, melalui Kabid Kesmas, Friska Simanjuntak menyebutkan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang diakibatkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak menjadi lebih pendek dari anak normal seusianya, dan memiliki keterlambatan dalam berfikir.

Pemantauan status gizi 2017 menunjukkan, prevalensi balita stunting di indonesia masih tinggi, yakni 29,6 persen, di atas batasan yang di tetapkan oleh WHO sebesar 20 persen. Ini mengantarkan Indonesia pada urutan keempat dengan angka stunting tertinggi di dunia, yakni sebanyak 9 juta balita mengalami stunting.

“Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Yang dimulai sejak janin hingga berusia 2 tahun, dan mulai terlihat ketika anak berusia 2 tahun. Awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun, merupakan periode kritis terjadinya pertumbuhan, termasuk perawakan pendek,” katanya.

Menurut Friska, pemantauan pertumbuhan balita merupakan bagian dari standar pelayanan minimal yang harus dilakukan di daerah.

“Status gizi masyarakat pada umumnya, menjadi kebutuhan data di daerah, untuk mengetahui seberapa besar masalah gizi yang ada di wilayahnya, sebagai dasar perencanaan kegiatan dan evaluasi kinerja serta intervensi apa yang akan dilakukan para pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan menghasilkan data dalam penetapan desa lokus stunting 2022 di Labuhanbatu,” pungkasnya.

Rapat ini diikuti 19 perwakilan OPD, 11 peserta dari Dinas Kesehatan, dan 15 Kepala Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu. (fdh/saz)

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Asahan dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P2KB P3A), Senin (9/3). Kunker ini dimaksudkan untuk menegakkan disiplin kepada ASN di lingkup Pemkab Asahan, serta dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang taat aturan.

Menurut Surya, untuk mencapai hal itu, diperlukan aparatur yang berdedikasi dan punya disiplin tinggi dalam membangun kepercayaan masyarakat demi mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.

Dalam kunker ini, Surya tak datang sendiri. Dia didampingi Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin, Pj Sekretaris Daerah Jhon Hardi Nasution, Asisten Administrasi Umum Khaidir Afrin, dan Kepala Dinas Kominfo H Rahmat Hidayat Siregar.

Surya juga menegaskan, kunjungannya ke Bapenda Kabupaten Asahan, untuk memberikan penajaman dalam pungutan PBB. Dia juga menyampaikan kepada seluruh jajaran Bapenda Kabupaten Asahan, arah kebijakan kepemimpinan terangkum dalam RPJMD, sesuai dengan visi mewujudkan Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.

“Dan untuk mewujudkan visi tersebut, satu ujung tombaknya adalah Dinas Pendapatan Daerah. Tentunya dengan terus meningkatkan perolehan pajak, demi menambah pendapatan daerah,” ungkap Surya.

Jajaran Bapenda Kabupaten Asahan pun diwajibkan untuk selalu melakukan inovasi dalam meningkatkan perolehan pajak daerah.

“Dan untuk semua itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua jajaran agar pendapatan daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya. Yang dibarengi 3T, yakni tertib administrasi, tertib anggaran, dan tertib bertugas,” imbuh Surya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, Sorimuda Siregar pun menyampaikan, di masa pendemi ini, segenap jajarannya, terus berpacu dalam menaikkan perolehan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Dinas P2KB P3A, Surya langsung memantau semua ruangan, untuk memastikan semua pejabat dan ASN hadir di tempat. Dilanjutkan pertemuan dengan kepala dinas dan para pejabat di lingkup dinas tersebut.

“Dinas P2KB P3A harus menjalankan fungsi manajemen organisasi yang baik, agar semua program yang ada dapat menyentuh kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dia juga berpesan kepada segenap ASN di jajaran Pemkab Asahan, supaya selalu berpegang teguh kepada Panca Presetya Korpri. Agar dalam melaksanakan tugas, setiap ASN memiliki tanggung jawab dan loyalitas kepada pimpinan.

Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin menambahkan, jangan sempat terjadi pengurangan pajak akibat kongkalikong petugas pajak dengan wajib pajak (WP). Karena itu, pendapatan daerah dari sektor pajak dapat lebih maksimal dan harus tetap sesuai dengan aturan yang ada.

“Perlu optimalisasi perolehan pajak di masa pandemi Covid-19, agar pendapatan daerah dari pajak dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang,” pungkasnya. (mag-9/saz)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 53 unit rumah, lahan pertanian, dan satu bangunan los di Desa Lau Sireme, Lau Bagot, Palding, dan Desa Lau Mil, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, rusak diterjang puting beliung, Senin (8/3) sore.

Camat Tigalingga, Timbul Tamba yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/3), membenarkan bencana alam tersebut. Dia menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun warga mengalami kerugian besar akibat rusaknya bangunan rumah dan lahan pertanian.

Timbul memaparkan, dari 53 unit rumah yang rusak, 32 unit di antaranya mengalami rusak berat, bahkan 2 unit rumah mengalami kerusakan atap secara total. Sementara sisanya, rusak ringan, termasuk bangunan los. Selain bangunan, bencana alam tersebut juga merusak lahan dan tanaman jagung, pohon durian, satu unit mobil ditimpa pohon tumbang, serta lainnya. “BPBD bersama pemerintah kecamatan, terus melakukan validasi data korban bencana, agar bantuan dapat segera disalurkan,” ungkap Timbul.

Timbul juga menjelaskan, dalam kurun waktu sepekan, bencana puting beliung sudah 3 kali melanda beberapa desa di Kecamatan Tigalingga, dan merusak 100 lebih bangunan.

Menurutnya, puting beliung pertama terjadi pada 2 Maret 2021 lalu di Desa Tigalingga, Lau Sireme, dan Lau Bagot, serta merusak bangunan sedikitnya 48 unit. Selanjutnya pada 5 Maret, terjadi di Desa Palding, dan merusak bangunan sebanyak 6 unit.

Timbul pun mengimbau masyarakat, agar mewaspadai cuaca ekstrem yang mungkin masih terus terjadi. Bahkan masyarakat pun diimbau untuk menebang pohon kelapa yang dekat dengan rumah, untuk menghindari pohon tumbang. (rud/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Aktivitas belajar tatap muka pada SMP dan SD, belum dilakukan di Kota Binjai. Begitu juga dengan SMA, belum berlangsung belajar tatap muka. Alasannya, karena masih dalam pandemi Covid-19. Karena itu, Dinas Pendidikan Kota Binjai belum berani memberlakukan belajar tatap muka.

Kepala Disdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting menyatakan, pihaknya tengah mendorong seluruh guru baik yang berstatus ASN maupun honorer, untuk segera divaksin.

“Kami sedang mengupayakan agar semua guru divaksin. Jika semua (guru) sudah divaksin, insya Allah belajar tatap muka dapat dilakukan,” ungkap Sri Ulina di Gedung Olahraga Kota Binjai, Senin (8/3) lalu.

Sri Ulina juga mengatakan, seluruh guru wajib mengikuti vaksinasi. Langkah ini diambil agar dapat dilakukannya pembelajaran tatap muka. Namun, menurutnya, para guru belum dilakukan vaksinasi. Karena itu, Sri Ulina khawatir, jika belum divaksin, pembelajaran tatap muka belum bisa digelar.

“Khawatir dapat menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Kalau sudah divaksin, belajar tatap muka dapat dilakukan pada Juli 2021,” pungkasnya. (ted/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono, memimpin upacara Serah Terima Nabatan (Sertijab ) Kapolsek Tigapanah. Sertijab ini dilaksanakan di Aula Purpur Sage Mapolres Karo, Senin (8/3) lalu.

Sertijab dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumut Nomor Kep-336/II/2021, tertanggal 18 Februari 2021, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan dan Mutasi di Lingkungan Polda Sumut. Berdasarkan keputusan itu, Kapolsek Tigapanah AKP Ramli Simanjorang, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagops Polres Pakpak Bharat. Sehingga jabatan itu kini dipercayakan kepada AKP Halashon Sihotang, yang sebelumnya menjabat Paur 4 Siaga SPKT Polda Sumut.

Dalam sambutannya, Yustinus berharap, agar nantinya pejabat lama saat bertugas di tempat baru, bisa bekerja lebih baik lagi.

“Untuk Kapolsek yang baru, selamat bertugas dan laksanakan tugas dengan baik,” ungkap Yustinus.

Di kesempatan tersebut, Yustinus juga menekankan untuk diatensi, yakni program prioritas Kapolri, tentang tranformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Kemudian, program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Sumut sudah dimasukkan dalam provinsi yang menjadi prioritas PPKM. Artinya, semua desa yang berada di Tanah Karo, harus menjadi desa tangguh, rumah ibadah tangguh, tempat wisata tangguh, sehingga dapat menangani Covid-19.

“Operasi Sikat harus digalakkan, berhubung wilayah hukum Polsek Tigapanah, sering terjadi kejahatan yang intensitasnya cukup tinggi, seperti curas dan curanmor. Termasuk menjadi atensi, konflik masyarakat terkait masalah LUT (lokasi usaha tani) tahap 3, yang berada di Desa Pertibi Lama, supaya ditangani dengan baik,” harapnya. (deo/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – BKKBN menggelar sosialisasi, advokasi, dan KIE program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI 2020 di Desa Suka Rejo, Binjai Utara, Kota Binjai, belum lama ini.

Dalam sambutannya, Kabid Adpin Perwakilan BKKBN Sumut, Rabiatun Adawiyah menekankan, sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam pembentukan Kampung KB. Khususnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KB, serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program KB.

“Dengan begitu, akan melahirkan generasi berkualitas. Karena saat ini program KB tidak saja untuk perempuan, melainkan juga pria. Sehingga setiap kehamilan bisa direncanakan. Dengan perencanaan kehamilan maka setiap orang tua akan memberikan perawatan yang lebih, sehingga melahirkan generasi yang diharapkan,” ungkap Rabiatun.

Pemahaman tersebut, lanjut Rabiatun, dapat disampaikan melalui komunikasi informasi dan edukasi. Sejauh ini pemerintah terus menyerukan pentingnya program KB ini lewat poster, factsheet, umbul-umbul, dan stiker.

Seiring perkembangan teknologi, pemerintah juga memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik seperti mobil unit penerangan, radio, televisi, maupun internet, yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas.

Wakil Ketua Komisi IX, H Ansory Siregar, sebagai mitra kerja menambahkan, pengendalian penduduk melalui program KB, sangat penting dalam mencegah persoalan baru. Seperti angka pengangguran, pernikahan dini, dan kemiskinan. Untuk memeriahkan kegiatan, Politisi PKS ini, mengajak warga berdialog interaktif. Bagi warga yang dapat menjawab pertanyaan seputar program KB, diberikan hadiah menarik. (rel/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang membuka pelaksanaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo 2022 di Aula Kantor Bupati Karo, Selasa (9/3).

Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Karo 2022 ini, diselenggarakan selama 2 hari, yakni 9-10 Maret 2021, dan diikuti oleh unsur-unsur DPRD Karo, perangkat daerah se-Kabupaten Karo, serta instansi vertikal. Untuk menghindari kerumunan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka serta virtual, melalui media aplikasi zoom meeting.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Karo ini, untuk mendapatkan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan, dalam rangka penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Karo 2022.

Dalam sambutannya, Cory menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi perhatian, dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan untuk pembangunan Kabupaten Karo ke depan, sesuai tema pembangunan Kabupaten Karo 2022, yakni ‘Pemulihan Ekonomi Masyarakat Dampak Pandemi Covid-19’. Adapun prioritas Kabupaten Karo, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrasruktur, serta ketahanan bencana dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Maka diharapkan melalui penyelenggaraan Pra Musrenbang ini, akan dihasilkan dokumen perencanaan tahunan yang mampu mengemban misi penting untuk menyatukan pola pikir atau aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan. Serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan, serta yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral,” ungkap Cory.

Cory juga berharap, semua program, kegiatan, dan sub-kegiatan, mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, prioritas Provinsi Sumatera Utara, dan nasional.

“Hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian kita, pandemi Covid-19 ini telah memaksa kita memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada, agar pembangunan tetap berjalan di masa pandemi ini,” jelasnya.

Dia pun mengimbau kepada peserta Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Karo 2022, untuk bersama-sama berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing.

“Sehingga hasilnya, pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan di Tanah Karo Simalem yang kita cintai ini dengan tepat sasaran dan senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Cory.

Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Karo 2022 ini, diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, yakni dengan memakai masker, mengukur suhu badan, menjaga jarak, serta memakai hand sanitizer.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit, anggota DPRD Karo Onasis Sitepu dan Edi Ulina Ginting, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Dapatkita Sinulingga, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo Yustinus Sembiring, dan Kepala Bappeda Kabupaten Karo Nasib Sianturi. (deo/saz)