25 C
Medan
Friday, December 19, 2025
Home Blog Page 3619

Dishub Medan Dituding Tak Maksimal Capai PAD Retribusi Parkir, Iswar: Saya Capai Rp24 M pada Tahun 2019

RAPAT: Kadishub Kota Medan Iswar Lubis saat rapat bersama Komisi IV DPRD Medan, beberapa hari lalu. markus/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis menolak disebut tidak bekerja secara maksimal dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Sebab, tahun 2019, Dishub Kota Medan memperoleh pendapatan dari retribusi parkir mencapai Rp24 miliar.

RAPAT: Kadishub Kota Medan Iswar Lubis saat rapat bersama Komisi IV DPRD Medan, beberapa hari lalu. markus/sumut pos.

“Dan yang pasti, selama Dinas Perhubungan Kota Medan berdiri, belum pernah retribusi parkir di Kota Medan mencapai Rp24 Miliar seperti itu. Kalau kita tdak serius dalam meningkatkan PAD dari retribusi parkir, mana mungkin kita bisa mencapai angka Rp24 Miliar itu,” ujar , Iswar Lubis.

Iswar mengatakan, jika kondisi pandemi Covid-19 di Kota Medan menjadi salah satu penyebab turunnya PAD dari sektor parkir.

“Kalau menurun, iya. Jelas tahun 2020 lalu, PAD kita dari parkir menurun dari tahun 2019. Begitupun tahun 2020 lalu kita masih bisa mencapai PAD Rp15 miliar dari sektor parkir, itupun karena Covid mulai bulan Maret,” ucap Iswar kepada Sumut Pos, Selasa (2/2).

Di tahun 2021 ini, lanjut Iswar, pihaknya akan berupaya agar PAD Kota Medan retribusi parkir dapat kembali meningkat dari tahun lalu, bakan diupayakan agar perolehan retribusi parkir di tahun ini bisa menyamai bahkan melebihi capaian pada tahun 2019.

“Tahun ini, kalau melebih tahun lalu (Rp15 miliar), kita dapat pastikan itu. Tapi begitu pun, kita sedang berusaha supaya bisa mencapai bahkan melebihi capaian di 2019,” ujarnya.

Tak cuma berfokus kepada PAD dari retribusi parkir, Iswar juga mengatakan jika pihaknya juga sedang berusaha dalam melakukan penertiban-penertiban parkir. “Jadi tidak melulu soal PAD, tapi juga soal aturan. PAD nya bagus tapi banyak parkir yang menyalahi aturan, untuk apa juga. Kita mau dan kita sedang berusaha agar parkir di Kota Medan pada tahun ini setidaknya bisa lebih tertata, dan pastinya kita sedang berupaya agar supaya PAD nya juga bisa kembali meningkat,” kata Iswar.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Medan melakukan kunjungan sekaligus rapat kerja ke kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Saat itu, Komisi IV menyoroti retribusi parkir tepi jalan yang dikelola Dishub Kota Medan.

Dewan menuding, minimnya perolehan PAD dari retribusi parkir karena adanya ketidakberesan dalam pengelolaan parkir, mengingat tingginya potensi PAD dari sektor tersebut.

Seperti yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, D Edy Eka Suranta Meliala (Diko), soal minimnya perolehan retribusi parkir. Ia juga mempertanyakan dasar Dishub dalam menetapkan jumlah target retribusi parkir di suatu titik objek parkir.

“Lalu jika tidak tercapai target, apa tindakan. Sudah bertahun-tahun Dishub Medan melaporkan tidak pernah mencapai target PAD dari retribusi parkir, lalu menyebutnya sebagai tunggakan. Hingga saat ini kok dibiarkan dan ada unsur kesengajaan,” kata Dico.

Begitu juga dengan Edwin Sugesti Nasution, saat itu Edwin mempertanyakan sistem pengelolaan parkir tepi jalan yang diterapkan Dishub. Ia menilai, jika selama ini potensi parkir tidak dikelola secara maksimal karena sistem pengelolan tidak berbadan hukum. “Kalau pengelolanya tidak berbadan hukum, siapa yang menunggak dan siapa yang bertanggungjawab, jadi tidak jelas,” ujarnya. (map/ila)

Suami Terjerat Korupsi, Istri Menderita

BERSAMA: KPK: Wakil Ketua KPK Lily Pintauli Siregar bersama Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah dan lainnya, foto bersama di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan, Rabu (3/2).

KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi kepada Pimpinan OPD pemprovsu

BERSAMA: KPK: Wakil Ketua KPK Lily Pintauli Siregar bersama Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah dan lainnya, foto bersama di sela-sela kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan, Rabu (3/2).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memberikan Sosialisasi Pencegahan Korupsi kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumu, yang digelar Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (3/2)

Hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Wakil Ketua PKK Sumut Sri Ayu Mihari, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.

Dalam kegiatan ini, Lili Pintauli Siregar menyampaikan materi tentang peran ibu dan keluarga dalam pencegahan korupsi. Menurut Lili, pada kasus tindak pinada korupsi yang paling menderita adalah istri dan anak. “Mereka mengalami depresi hingga mendapat bully dari masyarakat, untuk itu amat penting peran ibu dan keluarga dalam pencegahan korupsi,” ujar Lili.

Ditegaskan Lili, peran seorang ibu sangat dibutuhkan, karena ternyata korupsi itu bisa ditekan mulai dari tingkat keluarga terkecil. Seperti sosok ibu yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran pada anak sedini mungkin, menyampaikan anak harus bertanggungjawab atas apa yang sudah disampaikannya.

Tidak hanya ibu, kata Lili, dari beberapa kasus yang terjadi dapat dilihat bahwa kasus korupsi juga melibatkan keluarga dengan mengikutsertakan istri dan anaknya untuk melakukan pencucian uang. Padahal seharusnya, sebagai seorang istri harus berani bertanya pada suami tentang uang yang banyak dari mana asalnya, mobilnya dari mana. “Jangan ketika suami sudah pakai rompi oranye atau menjadi tersangka kasus korupsi, istri baru sibuk mencari tahu ke sana- sini,” ujar Lili.

Sementara itu, di acara tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengingatkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut untuk tidak memperkaya diri dan orang lain serta merugikan negara. Ini penting agar terhindar dari tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

“Saya berharap acara ini bisa bermanfaat. Jangan memperkaya diri, jangan memperkaya orang lain dan jangan merugikan negara. Pastikan hidup kita cukup, jika ada pendapatan di luar pendapatan yang seharusnya, istri patut mencurigai suaminya,” tegas Gubsu.

Edy melanjutkan, saat ini sudah banyak pejabat Sumut yang menjadi pesakitan, rusak nama baiknya, dan rusak nama baik keluarga karena nafsu yang tidak bisa diatasi. “KPK juga tidak sembarang dalam menangkap orang, apalagi hanya karena administrasi yang salah. Hal itu terjadi karena memang ada kesalahan yang sengaja dilakukan,” pungkas Edy.

Acara sosialisasi yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut, diakhiri dengan penyerahan cinderamata antara Pemprov Sumut dengan KPK RI, dan foto bersama dengan pimpinan OPD yang berhadir.

Legislatif Terkorup

Di DPRD Sumut, kegiatan yang sama juga digelar di Ruang Paripurna DPRD Sumut. Pada kesempatan itu, Lili me-ngungkapkan bahwa koruptor di Indonesia didominasi oleh anggota legislatif. Modusnya beragam, mulai dari uang ketok, pembuatan regulasi, lobi-lobi dan sebagainya.

“Setelah kalangan swasta, pelaku koruptor di Indonesia berasal dari kalangan legislatif. Tentu kita masih ingat setidaknya ada puluhan eks anggota DPRD Sumut berurusan dengan KPK,” katanya.

Menurut dia, modus korupsi berbasis hukum dan politik menjadi yang terbesar, di mana tak jarang melibatkan anggota legislatif.

Terkhusus Sumut, Lili mengatakan provinsi ini menjadi daerah yang ketiga paling korup di Indonesia, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Saya ini merasa malu, karena saat ini Sumut berada dalam posisi ketiga. Makanya melalui acara ini kami mengingatkan kembali supaya anggota dewan lebih serius lagi menjalankan tugasnya,” katanya.

Anggota DPRD Sumut Wagirin Arman mengamini pemaparan Wakil Ketua KPK ini. Menurutnya, hal itu bisa terjadi dikarenakan tidak semua anggota dewan paham mana delik hukum dan yang tidak, terutama saat membahas anggaran. “Jadi ke depan, mohon KPK dampingi karena terus terang tidak semua anggota DPRD Sumut paham, khususnya saat membahas anggaran. Saat menerima dana, misal-nya apakah itu korupsi atau tidak. Apalagi saat ini anggota DPRD Sumut adalah orang baru,” katanya.

Diakui politisi Golkar, saat ini gencarnya KPK ‘membidik’ para petinggi di Sumut, termasuk kalangan legislatif, membuat rasa takut yang luar biasa bagi anggota DPRD Sumut. (prn/ila)

PN Medan Eksekusi Lahan di Marelan

EKSEKUSI: Juru Sita PN Medan dibantu polisi saat melakukan eksekusi lahan berperkara di Jalan Jala IX, lingkungan IX, Paya Pasir, Medan Marelan, Rabu (3/2). fachril/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan melakukan eksekusi lahan berperkara di Jalan Jala IX, lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (3/2) pukul 10.00 WIB.

EKSEKUSI: Juru Sita PN Medan dibantu polisi saat melakukan eksekusi lahan berperkara di Jalan Jala IX, lingkungan IX, Paya Pasir, Medan Marelan, Rabu (3/2). fachril/sumu tpos.

Pembacaan penetapan lahan seluas 8.100 M2 dari gugatan seluas 14.194 M2, penetapan surat eksekusi PN Medan dibacakan oleh M. Syarir disaksikan oleh kuasa hukum pemohon serta para pihak kepolisian yang turut di lokasi eksekusin

Dalam putusan eksekusi tersebut, PN Medan membacakan penetapan eksekusi nomor 34/SPP/2016/PN Medan dengan perkara gugatan penggugat ahli waris Alm Insyahrial dengan tergugat Sugiharno.

Selama berlangsungnya ekskusi, terlihat sejumlah masyarakat yang kediamannya ikut dalam perkara gugatan 14.195 meter persegi menyakasikan proses eksekusi tersebut.

Juru sita PN Medan M Syarir mengatakan, pihaknya hanya menjalankan tugas membacakan putusan eksekusi objek lahan yang telah dimenangkan oleh penggugat. “Kita hanya menjalankan tugas aja bang, kalau memang ada yang keberatan silakan menempuh jalur hukum. Hari ini hanya membacakan penetapan putusan lahan seluas 8.100 meter persegi bang,” katanya.

Sementara itu, salah satu warga, Dewi mengaku, lahan yang telah dijadikan rumah turut dalam perkara sengketa tanah tersebut merasa resah. “Kita jadi bingung bang, kita beli secara sah dan memiliki surat sertifikat masak tanah dan rumah kami masuk dalam sengketa lahan,” ucapnya.

Dewi juga mengatakan, warga sudah belasan tahun menghuni lahan tersebut dan mendirikan rumah di atasnya. “Kalau kami tahu tanah ini bermasalah, tak mungkin kami beli bang, dan waktu kami urus surat – suratnya gak ada masalah. Bahkan BPN mengeluarkan sertifikatnya. Saya berharap, ada kebijakan dari PN Medan mengenai lahan kami ini. Karena kami juga lagi mempersiapkan gugatan banding atas perkara ini,” cetusnya.

Pelaksanaan pembacaan eksekusi lahan berjalan dengan lancar dibawah pengawalan personel Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan.(fac/ila)

Dugaan Rasis Prof Yusuf L Henuk: Kapoldasu Minta Mahasiswa Menahan Diri

AKSI: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahawiswa Papua saat gelar demonstrasi di depan Gedung Biro Rektor USU, Selasa (2/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Martuani Sormin meminta kepada mahasiswa asal Papua untuk menahan diri atas kasus dugaan rasis yang dilakukan Guru Besar Unibersitas Sumatera Utara (USU), Prof Yusuf L Henuk.

AKSI: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahawiswa Papua saat gelar demonstrasi di depan Gedung Biro Rektor USU, Selasa (2/2).

Permintaan itu disampaikan Kapolda Sumut, saat bersilahturahim bersama mahasiswa asal Papua dari berbagai Perguruan Tinggi di Sumut, di Lobby Adhi Pradana Mapolda Sumut, Rabu (3/2)n

“Saya meminta kepada adik-adik Papua yang tengah menjalani pendidikan di USU dan Perguruan Tinggi lainnya untuk tidak terpancing dan terpengaruh atas persoalan dugaan rasisme yang dilakukan Guru Besar USU, Prof Yusuf L Henuk,” katanya didampingi para PJU Polda Sumut.

Martuani berpesan kepada mahasiswa Papua agar menyerahkan dugaan kasus rasis yang dilakukan Guru Besar USU, Prof Yusuf L Henuk kepada Ditreskrimsus Polda Sumut. “Serahkan dan percayakan kepada kami (Polda Sumut, Red) dalam menangani kasus dugaan rasis secara profesional. Saya juga berharap kepada adik-adik untuk tidak terprovokasi terhadap perbuatan oknum itu. Karena tidak ada hubungannya dengan Universitas Sumatera Utara,” tegasnya.

Martuani juga meminta agar para mahasiswa Papua untuk tetap belajar hingga berhasil lulus dari USU dan mampu membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa putra-putri Papua memiliki etika dan pendidikan tinggi.

“Tunjukkan kalau kita patuh dan taat hukum. Jangan melakukan aksi-aksi yang tidak pada tempatnya. Silahkan, kalau adik-adik merasa harus menyampaikan aspirasi sebaiknya datang ke Polda Sumut,” harapnya.

Sementara itu, salah seorang perwakilan mahasiswa, Ince, sangat mengapresiasi sikap Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin yang bergerak cepat menangani kasus dugaan rasisme dilakukan Guru Besar USU tersebut. “Pernyataan Guru Besar USU di media sosial yang berbuat rasisme itu telah menciptakan kegaduhan. Sehingga kami minta agar penegak hukum khususnya Polda Sumut untuk dapat menyelesaikan kasusnya,” katanya. (mag-1/ila)

Truk Parkir Sembarangan di Jalan KL Yos Sudarso

PARKIR: Sejumlah truk parkir sembarangan diJalan KL Yos Sudarso, Medan.fachril/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengusaha pergudangan di sepanjang Jalan KL Yos Sudarso tampaknya tak menghiraukan truk – truk yang mereka parkir sembarangan di badan jalan yang mengakseskan Medan-Belawan.

PARKIR: Sejumlah truk parkir sembarangan diJalan KL Yos Sudarso, Medan.fachril/sumut pos.

Pasalnya, truk dengan berbagai angkutan masih tampak terpakir memakan badan jalan di Kecamatan Medan Deli dan Medan Labuhan. Akibatnya, arus lalu lintas pengguna jalan terganggun

Pantauan di lapangan, truk yang parkir sembarangan sudah sering terjadi. Pelanggaran lalu lintas ini sengaja dilakukan oleh sopir truk diduga atas perintah pemilik gudang. Sehingga truk – truk itu bebas parkir hingga bermalam.

Tokoh masyarakat Medan Labuhan, Rustam Maha dengan tegas mengatakan, permasalahan truk – truk yang parkir di badan jalan selama ini telah mengganggu kenyamanan pengguna jalan umum, untuk itu kepada petugas berwenang Polres Pelabuhan Belawan dan Dishub Kota Medan mengambil langkah penertiban dan penindakan.

“Ini harus ditindak, jangan dibiarkan. Sudah jelas secara regulasi truk yang parkir memakan badan jalan itu telah melanggar. Kita minta segera ditertibkan,” tegasnya.

Dijelaskan Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSl) Medan ini, truk yang parkir sembarangan merupakan tingkah dari para sopir, akan tetapi didukung pengusaha yang membiarkan truk – truk itu parkir di badan jalan.

“Ada kesan pemilik usaha truk telah memberikan jaminan terhadap truk yang diparkirkan tersebut. Kita minta polisi dan Dishub harus bersinergi untuk melakukan tindakan,” pungkasnya.

Apabila ini masih saja terus terjadi, polisi wajib menilang, untuk Dishub agar menindak tegas dengan menggembosi atau merante truk – truk yang membandel. Agar menjadi efek jera bagi sopir dan pengusaha. “Kita minta ini segera diambil tindakan, selain mengganggu akses lalu lintas, kita khawatir terjadi kecelakaan lalu lintas bagi pengendara lain,” kata Rustam.

Sebelumnya, Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Edy Safari mengatakan, pihaknya sudah berulang kali melakukan penindakan melalui Sat Lantas Polsek Medan Labuhan. Bahkan, pihaknya juga telah menegur pemilik gudang agar tidak memarkirkan truk di badan jalan tersebut. “Sudah berulang kali kita tertibkan, tapi sopir – sopir masih ada yang bandel. Kita akan lakukan penertiban kembali, terima kasih informasinya,” pungkas Edy Safari. (fac/ila)

Buka Forum Konsultasi Publik RKPD 2022 Dairi, Bupati: Mari Sebarkan Energi Positif

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 di Aula Bappeda Kabupaten Dairi, Senin (1/2) lalu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Dairi, Rahmatsyah Munthe mengatakan, dalam kesempatan itu, Eddy menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk penyusunan RKPD 2022. Menurut Eddy, 2022 merupakan tahun ketiga bagi Pemkab Dairi dalam upaya merealisasikan pencapaian visi, yakni ‘Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman’.

“Penyusunan RKPD 2022 sangat strategis untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal, dengan tujuan menghimpun aspirasi serta harapan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan 2022 mendatang,” ungkap Eddy.

Lebih lanjut Eddy mengatakan, prioritas dan sasaran pembangunan 2022, harus mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, dalam proses penyusunan RKPD 2022 ini, dia berharap semua pimpinan dan aparatur di setiap perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, untuk berpikir terbuka, visioner, dan inovatif, dengan prinsip kerja kolektif serta kerja kolaboratif.

“Dokumen RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektoral. Sehingga diharapkan penyelenggaraan pembangunan di 2022 akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel,” imbaunya.

Kegiatan itu, turut diikuti secara video conference oleh anggota DPRD Dairi Togar Pasaribu, Rukiatno Nainggolan, Hendra Tambunan, dan Alfriansyah Ujung. Secara tatap muka, diikuti Sekda Leonardus Sihotang, asisten dan staf ahli, Kepala Bappeda, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, camat, pemangku kepentingan pembangunan, serta para pelaku usaha. (rud/saz)

OPPO Academy, Teknologi 5G akan Menjadi Key Changer

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Teknologi 5G mulai terdengar kehadirannya di Indonesia. Berbagai pihak terkait seperti vendor jaringan, operator, regulator dan juga vendor smartphone sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk siap menggelar layanan 5G di Indonesia. 

Acara OPPO 5G Academy.(ist)

Layanan berbasis teknologi 5G menjanjikan kecepatan akses internet yang semakin kencang dibandingkan teknologi sebelumnya, serta latency atau tingkat delay yang sangat kecil. Jika pada teknologi 4G kecepatan akses internet mencapai 100 Mbps, maka teknologi 5G mampu menyajikan kecepatan hingga 10 Gbps. 

Ini berarti kecepatan 5G mencapai seratus kali lebih cepat dari teknologi 4G. Sebagai gambaran, dengan kecepatan 5G tersebut, memungkinkan untuk mengunduh film dengan durasi 2 jam hanya membutuhkan waktu 3,6 detik.

Selain itu teknologi 5G juga menjanjikan tingkat latensi yang berkurang secara signifikan. Ini membuat berbagai layanan yang berjalan di teknologi 5G memiliki waktu loading yang lebih cepat, serta tingkat responsif yang meningkat jauh.

Dengan kemampuan 5G yang begitu andal tersebut, pertanyaannya layanan apa saja yang bisa dirasakan oleh pengguna dan apa saja keuntungannya ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan berbagai pertanyaan lainnya, serta untuk memberikan edukasi kepada khalayak luas mengenai manfaat dan keuntungan teknologi 5G, OPPO bekerjasama dengan Forwat (Forum Wartawan Teknologi) menggelar acara OPPO 5G Academy yang dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom, Kamis (4/2). 

Pada acara tersebut dihadirkan para pembicara antara lain Aryo Meidianto A-PR Manager OPPO Indonesia, Shannedy Ong-Country Director Qualcomm dan Sukaca Purwokardjono-Deputy CEO Mobility Smartfren Telecom. 

Memulai acara OPPO 5G Academy, Sukaca dari Smartfren menjelaskan mengenai persiapan layanan 5G di Indonesia. Dijelaskan bahwa pihak operator dalam hal ini Smartfen sudah melakukan ujicoba jaringan 5G di Indonesia. Dari hasil uji coba tersebut didapatkan hasil kecepatan akses yang luar biasa. 

“Teknologi 5G akan menjadi key changer. Kebutuhan layanan yang saat ini belum bisa dirasakan, dengan teknologi 5G akan memungkinkan. Dan juga layanan yang saat ini sudah ada akan dirasakan lebih memuaskan lagi” ujar Sukaca. 

Kemudian soal kesiapan operator untuk menggelar jaringan dan layanan 5G di Indonesia, Sukaca menambahkan bahwa Smartfren dari sisi teknis sudah mempersiapkan infrastruktur jaringan. Dan selanjutnya tinggal menunggu kepastian regulasi dari pemerintah soal spektrum untuk jaringan 5G.

Senada dengan Smartfren, OPPO Indonesia yang diwakili oleh Aryo Meidianto juga menegaskan kesiapannya terhadap layanan 5G. Aryo menjelaskan dari 2015 OPPO sudah mulai membuat standarisasi perangkat 5G. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian akses 5G pada perangkat OPPO pada 2018. Dan pada 2019 OPPO sudah meluncurkan perangkat OPPO Reno5 5G dan sudah komersial di Eropa. 

“Untuk di Indonesia, pada 2019 OPPO sudah bekerjasama dengan operator sudah melakukan ujicoba contoh pengimplementasian 5G di Batam. Dan pada awal 2021, OPPO sudah meluncurkan OPPO Reno5 5G di Indonesia sebagai perangkat pembuka” jelas Aryo. 

Sedangkan Shannedy Ong yang mewakili Qualcomm menjelaskan bahwa kesiapan Qualcomm setahun lebih awal dari komersialisasi 5G pertama kali secara global pada 2019.  Shannedy menambahkan antusiasme terhadap kehadiran 5G jauh lebih tinggi dibandingkan 4G. 

“Lebih dari 20 operator dan 20 OEM yang sudah siap untuk menggelar layanan 5G. Dibandingkan dengan awal komersialisasi teknologi 4G yang pada 2010 saat itu baru ada 2 operator dan 2 OEM yang sudah siap. Ini berarti tingkat antusiasme 5G lebih tinggi 10 kali kali lipat.” ujar Shannedy.(rel)

2.200 Vial Vaksin Covid-19 Tiba di Batubara

KONFERENSI PERS: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara dr Denny Syaputra, menyampaikan keterangan pada sesi konferensi pers, Rabu (3/2).MUKHLIS ACI/SUMUT POS.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 2.200 vial jenis vaksin coronavac (sinovac) atau vaksin Covid-19, tiba di Kabupaten Batubara, Rabu (3/2) sekira pukul 11.40 WIB. Vaksin ini langsung diamankan di satu gudang instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara.

KONFERENSI PERS: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara dr Denny Syaputra, menyampaikan keterangan pada sesi konferensi pers, Rabu (3/2).MUKHLIS ACI/SUMUT POS.

Penjemputan vaksin ini dipimpin langsung Sekretaris Dinas Kesehatan Batubara, dr Denny Syahputra, dari gudang vaksin Dinas Kesehatan Provinsi Sumut di Kota Medan, pada pukul 08.30 WIB, didampingi Kabid Penanggulan Penanganan Penyakit, Muhammad Faisal Sitorus, serta Kasi Surveilance dan Imunisasi, Faisal Chairy.

“Saat penjemputan vaksin, kami mendapat pengawalan dari personel Polres Batubara, melalui Kasat Sabhara AKP DP Sinaga, KBO Lantas Polres Batubara Iptu JA Manurung, KBO Intel Polres Batubara Ipda Robinson Simajuntak, serta 8 personel Polres Batubara,” ungkap Denny di Gedung Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, yang jadi tempat penyimpanan vaksin tersebut.

Denny juga mengatakan, adapun jumlah vaksin yang diterima, satu box vaksin sinovac sebanyak 2.200 vial, alkohol swab sebanyak 21 box dengan total 4.200 pieces, alkohol swab sebanyak satu box dengan total 100 pieces, satu box alat suntik vaksin (ADS 0,5 mililiter) sebanyak 2.500 pieces, safety box sebanyak 25 pieces.

Denny menjelaskan, vaksin yang masuk sebanyak 2.200 vial, kuotanya untuk tenaga kesehatan sebanyak 1.100 orang, dengan 2 kali penyuntikan. Tahap pertama dimulai pada 5-6 Februari, dan tahap kedua pada 18 Februari 2021.

“Vaksin ini akan didistribusikan ke 15 Puskesmas setempat, yang dijadwalkan pada Kamis (4/2). Dan di hari itu, launching vaksinasi akan dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading,” bebernya.

Lebih lanjut Denny menuturkan, adapun daftar Forkopimda dan tokoh masyarakat untuk melaunching vaksin pada hari ini (4/2), yakni Bupati Batubara Zahir, Wakil Bupati Oky Iqbal Frima, Ketua DPRD Batubara M Syafi’i, Kajari Batubara Mulyadi Sajaen, Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Khusyairi. Kemudian Wakapolres Batubara Kompol Rudi, Sekretaris MUI Batubara Huzaifah, Ketua Badan Koordinasi Antar Gereja (BKAG) Batubara Batara Silalahi, Ketua IDI Batubara dr Dewi Chailaty, dan Ketua PPNI Batubara Musliardi. (mag-14/saz)

Sampaikan Terimakasih dari Megawati, PDI Perjuangan Silaturrahim ke PGI Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO- DPD PDI Perjuangan Sumut bersilaturrahim ke Kantor PGI Wilayah Sumut, Jalan Selamat Ketaren No 36 Medan untuk menyampaikan terimakasih atas doa yang dibacakan oleh Ketua Umum PGI Bishop Darwis Manurung STh MPsi saat HUT ke-74 tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri, Kamis (4/2/2021).

“Kehadiran kami atas nama PDI Perjuangan ini untuk terus merajut silaturrahim juga kenyampaikan salam hangat dan terimakasih dari Ibu Ketua Umum atas kesediaan Pak Bishop membacakan doa di HUT ke-74 tahun ibu Ketua Umum pada 23 Januari lalu,” kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Sarma Hutajulu SH.

Kehadiran pengurus DPD Perjuangan yang diwakili Sarma Hutajulu, Meinarty Bangun, Aswan Jaya, dan Ketua Baguna DPD Partai Baskami Ginting disambut hangat oleh beberapa pimpinan MPH  PGI Wilayah Sumut. “Kami bangga dan hormat kepada PDI Perjuangan yang konsisten berpolitik di jalur demokrasi yang mengedepankan konsep pluralisme dan toleransi dalam bingkai nasionalisme, karena hal itu sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga NKRI dan Pancasila,” ungkap Ketum MPH PGI Wilayah Sumut Bishop, Darwis Manurung.

Saat menerima rombongan DPD PDI Perjuangan Sumut MPH PGI Wilayah Sumut Bishop Darwis Manurung STh MPsi didampingi Pdt Hotman Hutasoit MTh selaku Sekretaris Umum, Pdt Bima Gustav Saragih sebagai Wakil Sekum dan Bendahara PGI Sumut St Reinward Sirait SE SH MH. Dalam kesempatan silaturahhim ini, Baskami Ginting yang juga Ketua DPRD Sumut menyampaikan harapannya bahwa pengurus PGI Wilayah Sumut untuk terus mendukung dan memberikan masukan kepada DPRD Sumut agar terus bisa bekerja melayani aspirasi rakyat demi kemajuan dan pembangunan di Sumut.

Usai silaturrahim, Baskami Ginting atas nama Ketua DPRD Sumut memberikan bantuan 10.000 masker untuk dibagikan kepada jemaah PGI terkhusus di Kota Medan. (adz)

PGN Perkenalkan Layanan Digitalisasi Gas Bumi Rumah Tangga

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas Pertamina (Persero), terus mengupayakan penyaluran gas bumi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. PGN menginisiasi terobosan baru dalam upaya memperluas pemanfaatan gas bumi rumah tangga dengan tambahan layanan digitalisasi data dan smart meter (monitoring pemakaian gas dan status jaringan) bagi pelanggan sektor rumah tangga dan pelanggan kecil (GasKita).

Layanan tambahan ini juga dalam rangka mendukung implementasi PP No.18 tahun 2020 dan Program Sapta PGN “PGN Sayang Ibu”, di mana PGN menargetkan 4 juta SR di tahun 2024 dengan investasi mandiri.

Direktur Komersial PGN, Faris Azis mengungkapkan bahwa pada program baru ini, PGN akan mengoptimalkan infrastruktur jaringan backbone Fiber Optic 160 Gbps untuk menunjang digitalisasi layanan gas. Digitalisasi yang sudah berkembang pesat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mendorong PGN untuk menginisasi program jargas dengan layanan tambahan data dan smart meter.

Pelanggan juga akan semakin memudahkan PGN dalam pencatatan pemakaian gas per bulan. Secara otomatis, pemakaian gas akan terhitung secara akurat dan realtime melalui smart meter yang menggunakan jaringan telekomunikasi handal. Metode tersebut juga dapat meminimalkan kontak fisik di masa pandemi.

Pemasangan jaringan pipa sudah sesuai dengan standar dan dilakukan oleh entitas yang bersertifikasi. Demi kenyamanan pengguna, dilakukan pemeliharaan jaringan secara rutin dan dilengkapi dengan peralatan safety seperti gas alarm system. PGN juga memberikan perlindungan apabila terjadi kebakaran jaringan pipa gas rumah tangga, serta kartu pelanggan untuk mempermudah komunikasi antara pelanggan dengan petugas PGN mengenai gas bumi.

“Selain lebih ekonomis, gas bumi juga lebih aman. Apabila terjadi kebocoran pada pipa jargas, tidak akan menimbulkan ledakan, tetapi hanya akan memunculkan nyala api dan bisa ditangani dengan mudah,” jelas Faris.

Lebih lanjut, gas bumi untuk rumah tangga memiliki tekanan id bawah 100 milibar. Secara teknis, masuk ke dalam kategori gas bertekanan rendah. Massa jenis gas bumi juga lebih ringan daripada. Apabila terjadi kebocoran, langkah pertama yang dilakukan adalah menutup keran gas. Lalu membuka jendela atau ventilasi, supaya gas segera menguap di udara terbuka.

Faris menegaskan, nilai lebih gas bumi yaitu lebih ekonomis dan jaminan ketersediaan gas yang dapat mengalir 24 jam. Saat libur panjang atau hari raya, pelanggan juga tidak perlu khawatir kehabisan gas karena gas bumi PGN tetap mengalir normal.

“Pembayaran pemakaian jargas dapat dilakukan secara online seperti melalui Tokopedia, Gopay, dan link aja. Selain itu, informasi pemakaian gas dapat dilihat melalui aplikasi PGN Mobile,” ujar Faris.

Pada tahun 2021, layanan ini akan diperkenalkan oleh PGN dan ditargetkan dapat menambah pelanggan sebanyak 50.000 SR dengan investasi mandiri PGN. Target ini dalam upaya memperluas pengguna jargas rumah tangga. Di sisi lain Pemerintah juga menargetkan membangun Jargas dengan dana APBN sekitar 130.000 SR dan sekitar 50.000 SR dengan dana KPBU.

PGN berkomitmen untuk terus mengembangkan pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga agar manfaatnya bisa dirasakan secara nyata dan target 4 juta SR di tahun 2024 dapat tercapai. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan pelanggan di berbagai wilayah, terobosan baru juga terus digerakkan agar dapat menciptakan kemudahan dan kenyamanan pelanggan PGN dalam menggunakan gas bumi. (rel/ram)